Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada BPR dengan menggunakan skema Asuransi Kredit. Dalam UU No.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi intermediasi, Bank Perkreditan Rakyat selain menghimpun dana nasabah, juga melaksanakan fungsi memberikan kredit kepada nasabah sesuai dengan kemampuan membayar kembali nasabah. Pengertian lain dari kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Latar Belakang dari Penulisan ini adalah bahwa pada saat ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pencadangan aktiva produktif yang tidak memperhitungkan sama sekali nilai agunan BPKB yang sudah didaftarkan ke lembaga fidusia ketika kredit nasabah bermasalah, sehingga menimbulkan problem terhadap pencapaian kinerja BPR. Dalam memberikan kredit kepada nasabah oleh BPR, hampir selalu terjadi terdapatnya nasabah yang kurang lancar atau gagal membayar kembali dalam pembayaran cicilan kreditnya.Oleh karena itulah terdapat metode agar BPR menggunakan metode atau skema asuransi kredit pada setiap pencairan kredit untuk nasabah. Permasalahan adalah bagaimana upaya BPR dalam menangani kredit bermasalah serta upaya penyelesaian kredit macet melalui skema asuransi. Metode Penelitian dalam tesis ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif. Oleh karena itulah kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah perlu dibuat suatu aturan mengenai perlindungan segala resiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang sudah berjalan seperti Asuransi Kredit, Jiwa, Kendaraan dan lain-lain maupun yang belum terealisasi yaitu Asuransi terhadap kredit yang dikeluarkan Bank Perkreditan Rakyat apabila si nasabah BPR melakukan tindak kejahatan baik yang belum dijatuhi putusan pidana ataupun sudah dijatuhi putusan pidana.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Efforts to Handle Problematic Loan on BPR by using Credit Insurance scheme. In Law No. 10 Year 1998 explanined that Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is a bnk which implement business activities conventionally or based on sharia principle that in its activities BPR does not give service in payment traffic. In implementing its functions as institution which has authority to implement intermediate function, Bank Perkreditan Rakyat in addition to collect fund from customers, also carry out function to give credit to customers in accordance with ability to repayment from customers. Other meaning from credit in banking activity is the main business activity because the biggest income from bank business comes from activity revenue of credit business, namely that Bank Indonesia issues regulation related to productive asset deposit that does not calculate at all collateral value of BPKB that has been registered to fiducia institution when customer credit is problematic, so it cause problem to reach BPR performance. In giving credit to customers by BPR, credit installment is always not current or fail to pay from customers. Therefore there is a method where BPR uses credit insurance method or scheme on every problematic credit payment. The problem is how BPR handles problematic credit as welll as efforts to settle bad debt through insurance scheme. Research method in this thesis is Normative Legal Research Type. Therefore conclusion from this thesis shall be made in a regulation concerning protection on all credit risks on Bank Perkreditan Rakyat (BPR) either on current Credit Insurance, Life, Vehicle or others or not yet realized, namely insurance to credit issued by Bank Perkreditan Rakyat if BPR customers do an illegal action either it has been punished or not yet."

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh lebih dari satu kreditur yang bertujuan untuk memberi kredit pada suatu perusahaan yang memerlukan kredit dalam rangka pembiayaan terhadap suatu proyek. Namun, pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan varian virus baru yaitu Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian dunia, salah satunya Indonesia yang turut terdampak secara langsung dan tidak langsung mengenai stabilitas sistem keuangan dan kinerjanya, sehingga menyebabkan dinamika kredit perbankan menjadi macet. Permasalahan kredit sindikasi adalah permasalahan yang serius, hal ini karena kredit sindikasi merupakan kredit dalam skala dana yang besar dan terdiri dari beberapa bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: (i) Tindakan yang dilakukan perbankan untuk memitigasi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19; dan (ii) Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelamatkan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini merupkan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Tindakan yang dilakukan oleh Bank BNI untuk menanggulangi risiko kredit yang terjadi dalam skema pemberian kredit sindikasi pada masa pandemi COVID-19 dengan cara perbankan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebelum menyetujui atau memberikan kredit pada debiturnya. Konsep prinsip kehati-hatian sejalan dengan penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi risiko kredit yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudian, Upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan terbagi menjadi : (i) Penjadwalan Kembali (Reschduling), (ii) Persyaratan Kembali (Reconditioning); dan (iii) Penataan Kembali (Restructuring).

---

Syndicated loans are loans given by more than one creditor with the aim of providing credit to a company that requires credit in order to financing project. At the final year of 2019, the world shaken by new variant of virus known as Coronavirus Disease 2019 or COVID-19. COVID-19 has an impact on the world economy, one of them is Indonesia, which is directly and indirectly affected by the stability of the financial system and its performance, resulting in the dynamics of bank credit to become stuck. The problem of syndicated credit is a serious problem, because syndicated loans are loans on a large scale and consist of several banks and certain if there is congestion, the impact will be very large both for the banks themselves, and furthermore it will have a major impact on the community as customers. The issue in these thesis is regarding: (i) actions taken by banks to mitigate credit risk that occurs in the syndicated loan scheme during pandemic of COVID-19; and (ii) the attempt made by BNI Bank to save non-performing syndicated loans. The actions taken by BNI Bank to overcome credit risk that occurred in the syndicated loan scheme during the pandemic of COVID-19 by means of banking obligations to comply with the provisions stipulated by regulations in Indonesia, one of which is the application of the precautionary principle (Prudential Banking Principal), prior approving or giving credit to debtors. The precautionary principle concept is in line with issuance of POJK No. 11/POJK.03/2020 issued by Indonesian Government to address credit risk cause by the pandemic of COVID-19. In addition, BNI’s efforts to resolve non-performing loans are credit restructuring. Credit restructuring is an action made by bank to repair debtors who have the potential or undergo problem for fulfilling their obligation are following by lowering loan interest rates, extending time, reducing loaned interest arrears, adding credit facilities or converting loans into equity participation. The concept of credit restructuring is divided into: (i) Rescheduling; (ii) Reconditioning; (iii) Restructuring. "

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi guna memberikan ganti rugi atas risiko yang mungkin diderita tertanggung. Asuransi jiwa kredit dapat menjadi penanggulangan risiko bagi para pihak apabila debitur meninggal dunia pada saat masa pelunasan utang kepada bank yang nantinya akan dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian. Dalam praktik, seringkali timbul sengketa ketika adanya pengajuan klaim asuransi jiwa kredit dan prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip perasuransian yang memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Dalam prinsip utmost good faith, diatur bahwa setiap pihak wajib memberikan informasi yang benar ketika akan membuat perjanjian asuransi dan apabila dilanggar mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Debitur untuk membayar utang kredit terhadap Kreditur apabila Perusahaan Asuransi melakukan penolakan klaim atas Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit dan bagaimana penerapan ketentuan Pasal 251 KUHD dalam pertimbangan hukum dan Putusan Hakim dalam sengketa klaim asuransi jiwa kredit pada Putusan No. 20 /Pdt.G/2016/PN.Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data sekunder untuk menganalisa data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban Debitur dalam pembayaran sisa utang kredit tetap ada dan akan diwariskan kepada Ahli Warisnya apabila pihak perusahaan asuransi menolak klaim. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada prinsip utmost good faith sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Dari penelitian ini disarankan 1 agar calon tertanggung atau tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi serta Riwayat kesehatan dengan jujur agar tidak menimbulkan permasalahan ketika adanya klaim serta ada baiknya karyawan Bank (Kreditur) diberikan pelatihan mengenai asuransi jiwa kredit agar dalam proses pembuatan perjanjian kredit dapat menjelaskan dengan baik kepada pihak peminjam (Debitur) bahwa jika Debitur meninggal dunia dan pihak perusahaan asuransi menolak klaim, sehingga tidak melunasi sisa utang Debitur, maka sisa utang Debitur akan diwariskan kepada Ahli Waris Debitur, 2 adanya pengaturan lebih lanjut terkait penerapan Pasal 251 KUHD dalam asuransi jiwa kredit serta supaya para hakim diberikan pelatihan mengenai hukum asuransi termasuk prinsip utmost good faith, sehingga hakim akan dapat membuat pertimbangan hukum yang sesuai dengan prinsip-pinsip asuransi termasuk prinsip utmost good faith.

---

Insurance is an agreement between the insurer and the insured, in which the insurer binds themselves to the insured by obtaining a premium to provide compensation for risks that the insured may suffer. Credit life insurance can be a risk countermeasure for the parties if the debtor dies during the debt repayment period to the bank which will be insured by the insurance company in accordance with the agreement. In practice, disputes often arise when filing credit life insurance claims and the principle of utmost good faith is one of the insurance principles that has a very important role in this matter. In the principle of utmost good faith, it is regulated that each party must provide correct information when making an insurance agreement and if it is violated it will result in the cancellation of the insurance agreement. The research questions in this thesis are how is the responsibility of the Debtor to pay debt to Creditors if the Insurance Company rejects claims on the Credit Life Insurance Agreement and how the judge applied the provisions of Article 251 KUHD in legal considerations and the Judge's Decision in disputes over credit life insurance claims in Decision No. 20 /Pdt.G/2016/PN.Pdg. The research method used is normative juridical with the use of secondary data to analyze data qualitatively. The results of the thesis show that the debtor's obligation to pay the remaining credit debt remains and will be passed on to their heirs if the insurance company refuses the claim. The judge’s legal considerations were not based on the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the Criminal Code. From this research it is suggested 1 the insured or the prospective insured fill should fill the Insurance insurance application and medical history honestly so as not to cause problems when there is a claim and for Bank employees (Creditors) to be given training on credit life insurance so that they can explain properly to the borrower (Debtor) in the process of making a credit agreement that if the Debtor dies and the insurance company refuses the claim, does not pay off the remaining debt and the remaining debt of the Debtor will be passed on to the Debtor's Heirs, 2 make an in depth regulation related to the application of Article 251 KUHD in credit life insurance and the judges are given the training on insurance law including the principle of utmost good faith, so that the judges will be able to make legal judgments in accordance with the principles of insurance including the principle of utmost good faith."

"Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi yang diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perbedaan yang ada antara Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memiliki cukup banyak perbedaan. Mengingat Undang-undang yang sebelumnya sudah berusia cukup tua yaitu, 22 tahun. (2) Pada studi kasus yang dilakukan Perusahaan Pialang Asuransi terlibat sejak awal penentuan calon debitur, hingga penyelesaian klaim. (3) Tanggung Jawab Pialang Asuransi terhadap penyelesaian klaim diatur berdasarkan Undang-undang 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, selanjutnya tanggung jawab diatur berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pialang Asuransi dengan Tertanggung.

---

This thesis is discussing about how Insurance Broker liability to their Client (Insured), when they are on claim settlement process. This reseach formed in juridicial normative reseach that using secondary data such as national regulation and related literature, also using primary data such as result of interview with related informants, both academics and practicioners, which the data were processed by qualitative method. The result of this research explained that (1) There is a lot differences betwene the old Insurance law with the new one, considering that the old law was publicated onn 22 years ago (2) According to the case study, Insurance broker involved from the beginning process of credit pension debitur selection until the end, which is claim settlement if there any claim (3) insurance broker liability regulated on Undang-undang 40 tahun 2014, unless otherwise stated will be based on the deal between insured and insurance broker."

"Saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Semakin banyaknya kendaraan bermotor jika tidak diikuti dengan kedisiplinan berkendara akan membuat angka kecelakaan meningkat. Tingkat kecelakaan yang semakin tinggi membuat orang ingin mendapatkan rasa aman dalam berkendara. Asuransi kendaraan bermotor memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi dalam berkendara. Manfaat asuransi akan dirasakan oleh nasabah saat terjadinya klaim. Saat ini masih terjadi masalah dalam penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor yaitu masalah dalam turunnya surat perintah kerja ke bengkel dan proses pembayaran yang lama. Penelitian ini membahas pengurangan waktu proses penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor menggunakan metode value stream mapping sehingga pemborosan yang terjadi pada setiap proses dapat diketahui dan dapat dihilangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan proses penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor yang lebih cepat dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam polis asuransi. Membuat proses turunnya surat perintah kerja dan proses pembayaran menjadi lebih cepat dengan menghilangkan non value added activity. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Value Stream Mapping. Hasil penelitian ini adalah dengan menggabungkan proses laporan klaim dan pembuatan NOL (Notification Of Loss), waktu turunnya SPK (Surat Perintah Kerja) menjadi 2 hari dari sebelumnya paling cepat 5 hari dan dengan memaksimalkan sistem online star jasindo, proses pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor dapat diselesaikan dalam waktu 11 hari dari sebelumnya paling cepat 14 hari.

---

Currently the growth of motor vehicles is increasing every year. Increasing number of vehicles if not followed with discipline drive will make the number of accidents increases. Higher accident rate makes people want to get a sense of safety in driving. Motor vehicle Insurance provides insurance protection to customers in the drive. Insurance benefits will be felt by customers as incurred claims. While this is still a Problem occurred in motor insurance claims settlement of the issue of the decline in the work order to the garage and the old payment. This study discusses the reduction of processing time motor insurance claims settlement using value stream mapping methods that waste that occurs in each process can be identified and eliminated.

The purpose of this research is to get the motor vehicle insurance claim settlement faster by taking into account the provisions of the insurance policy. Making adjustment process work order and payment process becomes faster by eliminating non-value added activity. The method used in this study is Value Stream Mapping method.

The results of this study is to combine the claims and making reports NOL (Notification Of Loss), the day of the work order to be 2 days from the previous fastest 5 days and by maximizing online Star Jasindo systems, payment processing insurance claims motor vehicle completed within 11 days of the previous fastest 14 days."

"Untuk membantu keputuhan para pensiunan BRI maka Pengurus Besar Persatuan Pensiunan BRI membentuk koperasi simpan-pinjam (Kosipa) Guyub. Tujuan dibentuknya koperasi Guyub untuk memberikan kredit kepada para anggotanya. Setiap pensiunan BRI dapat menjadi anggota koperasi Guyub, dengan melampirkan Surat Keputusan Pensiunan BRI yang di sahkan oleh Dewan Pengurus Yayasan Dana Pensiun BRI. Dalam hal ini penulis menekankan pembahasan tentang Perjanjian Kredit pada koperasi Guyub "Pensiunan" BRI dan Peranan Asuransi Jiwa Kredit. Apabila Debitur meninggal dunia sebelum jangka waktu perjanjian kredit berakhir maka yang akan menanggung kekurangan pembayaran adalah PT Bringin Jiwa Sejahtera, hal ini menyimpang dari hukum perjanjian bahwa kalau Debitur meninggal dunia yang akan melunasi utangnya adalah ahli warisnya. Hal tersebut menguntungkan pihak koperasi Guyub sebab sebelum ada kerjasama tersebut maka kerugian ditanggung oleh pihak koperasi sendiri seandainya ahli warisnyapun tidak dapat melunasinya."

"Tulisan ini membahas mengenai proses pergantian kreditor dalam kredit sindikasi dengan melakukan studi kasus pergantian kreditor dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso. Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini antara lain adalah mengenai pergantian kreditor dalam pemberian fasilitas kredit melalui perjanjian kredit sindikasi, serta dampak hukum pergantian kreditor dengan peralihan partisipasi kredit dalam kredit sindikasi pembangunan Hotel Paradiso tersebut. Tujuan dari tulisan ini adalah secara umum untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab peralihan partisipasi kredit, bagaimana prosedur dilakukannya, serta dampak hukum apa yang kemudian ditimbulkan dari peralihan partisipasi kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan untuk memperkaya sumber penelitian. Berdasarkan pembahasan terdapat 5 lima alasan peralihan partisipasi kredit yakni peningkatan CAR dan rasio profitabilitas Bank, adanya BMPK, Restrukturisasi Loan Portfolio dari Bank serta Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Kemudian terdapat 5 lima prosedur peralihan partisipasi kredit yakni cessie, subrogasi, novasi, sub-participation dan assignment. Bahwa prosedur peralihan partisipasi kredit yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Hotel Paradiso dapat dilakukan melalui cessie. Dimana dengan sahnya peralihan partisipasi kredit berdampak pada kewajiban debitor untuk melakukan pembayaran kepada kreditor baru dengan melalui agent bank.

---

This thesis will discuss the process of the change of creditors that have been occured in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The main problems that will be discussed are the change of creditors during the credit facility in the syndicated loan agreement, and the legal impact of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan. The purpose of this thesis is to acknowledge the causes of the change of creditors, the process, and the legal impact that has been caused by the change of creditors itself. This writing uses literature study method to add the source to the research. Based on the discussion, there are 5 five causes of the change of creditors which are CAR and profitability ratio progress, the maximum credit given and loan portfolio restructurisation, also Banking crisis settlement. There are also 5 five process of the change of creditors which can be done by cessie, subrogation, novation, subparticipation and assignment. The process of the change of creditors in the Construction of Hotel Paradiso Syndicated Loan Agreement can be done by cessie. With validity of the change of creditors made a legal impact with the obligations of the debtor to pay its debt to the creditors through the agent bank."