Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross- border mergers and acquisitions di Indonesia. Di Indonesia transaksi cross- border mergers and acquisitions belum diatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena perlakuan pajak penghasilan antara transaksi merger dan akuisisi domestik dengan transaksi cross-border mergers and acquisitions diperlakukan secara berbeda yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip tax neutrality. Selain itu akibat belum diaturnya perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions ada potensi dilakukannya aggressive tax planning oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pengaturan atas perlakuan pajak pada transaksi cross-border mergers and acquisitions dengan tetap menjaga hak pemajakan negara sumber penghasilan atas aset yang dialihkan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions.

---

This thesis addresses an income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions in Indonesia. In Indonesia, cross-border mergers and acquisitions have not been regulated explicitly and clearly that cause injustice to taxpayers. Injustice to taxpayers because the income tax treatment of domestic mergers and acquisitions and cross-border mergers and acquisitions are treated differently, of course, this is not in accordance with the principle of tax neutrality. Other consequences have not been regulated due to income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions is the possibility of conducting aggressive tax planning by the taxpayer.

This research applies a qualitative approach using a descriptive method and the data collecting technique uses both library research and field study. The results of this study concluded that there should be regulation on the tax treatment of cross-border mergers and acquisitions while keeping the taxation right of source state from the assets transferred on the cross-border mergers and acquisitions."

"Di era globalisasi saat ini, transaksi lintas batas terus terjadi dan transaksi tersebut sering dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memberikan layanan. Sebagai bukti atas pemberian layanan intra-grup, keberadaan transaksi menjadi hal utama yang perlu diperhatikan sebelum melihat uji manfaat dan prinsip kewajaran. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah jasa yang dilakukan oleh PT X merupakan jasa yang dapat ditagih atau tidak dan penerapan adanya transaksi jasa intra-grup dalam konsep dan regulasi yang paling tepat antara DJP, PT X, dan Pengadilan Pajak. Hakim. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Dalam sengketa perkara ini terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara 2 (dua) Majelis Hakim dan 1 (satu) Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan analisis jenis layanan yang dapat ditagih, layanan yang diberikan oleh PT X adalah layanan yang dapat ditagih. Dan berdasarkan analisis penerapan adanya transaksi, pelayanan yang dilakukan oleh PT X telah memenuhi kriteria adanya transaksi. Dengan demikian, alasan DJP melakukan koreksi karena layanan tidak ada adalah tidak tepat. Perlu dipahami tahapan pengujian keberadaan transaksi jasa intra-grup oleh DJP agar asas kepastian hukum terpenuhi.

---

In the current era of globalization, cross-border transactions continue to occur and these transactions are often carried out by multinational companies by providing services. As evidence of intra-group service delivery, the existence of transactions is the main thing that needs to be considered before looking at the benefits and fairness principle. The purpose of this final project is to determine whether the services performed by PT X are billable services or not and the application of intra-group service transactions in the most appropriate concepts and regulations between DGT, PT X, and the Tax Court. Judge. This research was conducted with a qualitative approach with data collection techniques through library research and field studies. In this case dispute there is a dissenting opinion between 2 (two) Panel of Judges and 1 (one) Panel of Judges of the Tax Court. Based on the analysis of the types of billable services, the services provided by PT X are billable services. And based on the analysis of the application of the transaction, the services provided by PT X have met the criteria for the existence of a transaction. Thus, the reason for the DGT to make corrections because the service does not exist is not appropriate. It is necessary to understand the stages of testing the existence of intra-group service transactions by DGT so that the principle of legal certainty is fulfilled."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perusahaan acquirer mendapatkan dampak kinerja yang signifikan setelah melakukan Cross Border Acquisition (CBA) pada target perusahaan di Asia Tenggara. Periode penelitian selama tahun 2005-2015 dengan periode pengamatan kinerja pada 12, 24 hingga 36 bulan paska CBA. Metode pengujian yang digunakan adalah event study dan estimasi model pooled least squared pada variabel dependen kinerja BHAR, ROA dan ROE. Penelitian ini menguji 5 faktor utama yang diduga mempengaruhi dampak value pada kinerja acquirer paska CBA yaitu lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya, kemampuan absorpsi dan transfer pengetahuan, pengalaman serta lingkungan tata kelola. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa acquirer mendapatkan dampak value paska CBA. Lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya dan lingkungan tata kelola juga memberikan dampak yang signifikan pada kinerja paska CBA.

---

This paper aims to examine whether the acquirer firm can get significant performance from Cross Border Acquisitions (CBA) targeting firms domiciled in Southeast Asia. We examine deals over the period 2005-2015 with 12, 24, 36 months of performance horizon. We use event study and pooled least square model estimation on BHAR, ROA, and ROE as the dependent variable. We test 5 factors that are predicted to have a significant impact on acquirer performance after CBA. They are whether acquirer from advanced or emerging market, culture, absorptive capabilities, experience, and governance. We find that the CBA has a significant value impact on acquirer performance. We documented that location, culture, and governance have a significant impact on acquirer performance."

"Penelitian ini menganalisis faktor penentu keputusan individu untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas informal (ICBT) dan sejauh mana pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam ICBT. Dengan menerapkan metode pengambilan sampel melalui snowball method, peneliti melakukan survey kepada 77 individu yang melakukan ICBT dan 70 individu yang tidak melakukan ICBT yang menetap di daerah perbatasan Entikong, Indonesia. Kuesioner ICBT diadopsi dari Uganda Bureau of Statistics (UBOS) tahun 2008. ICBT tidak dikenakan pajak akan tetapi bersifat resmi sesuai Border Trade Agreement 1970. ICBT mengizinkan pedagangan untuk melakukan aktivitas jual beli barang-barang tertentu di daerah tertentu di bawah Rp. 2.025.900 (RM 600). Jumlah barang yang diperdagangkan setiap bulan juga terbatas. Untuk mengidentifikasi peran ICBT bagi daerah Entikong, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pertama, sebuah model partisipasi dalam ICBT diestimasi menggunakan regresi multivariat logit. Hasil penunjukkan bahwa gender, lokasi, jarak, banyaknya jumlah pekerjaan yang dimiliki, posisi sebagai kepala rumah tangga dan kepemilikan asset mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam ICBT. Kedua, sebuah model regresi OLS digunakan untuk menginvestigasi manfaat moneter bagi individual dari ICBT. Hasil mengindikasikan bahwa partisipasi dalam ICBT mendorong pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya pendapatan sekunder di daerah. Ketiga, peneliti memeriksa karakteristik dari ICBT dan menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama adalah terong dan lada. Sedangkan komoditas impor utama adalah gula dan minyak goreng. Profit yang dihasilkan dari ICBT ini sebagian besar digunakan sebagai modal untuk diinvestasikan kembali, membayar pinjaman, dan membayar biaya sekolah anak. Peneliti menyimpulkan bahwa ICBT diperlukan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi individu di Entikong dan sebagai mekanisme individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiadaan ICBT akan membuat kondisi perekonomian rumah tangga semakin memburuk, sehingga pemerintah perlu langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan situasi tersebut melalui program jaminan sosial yang mahal. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mendapatkan manfaat dari formalisasi perdagangan skala kecil ini.

---

This study analyzes the determinants of people's participation in informal cross-border trade (ICBT) and to what extent household income is affected by participation in informal trade. By applying a snowball sampling method, the author carried out a survey among 77 ICB traders and 70 non-ICB traders who live all in the Entikong border area of Indonesia. The ICBT questionnaire developed by the Uganda Bureau of Statistics (UBOS) in 2008 was adapted. ICBT is non-taxed but formalized in Indonesia since 1970 under The Border Trade Agreement. It allows traders within a certain area to exchange pre-specified goods below a value of Rp. 2,025,900 (RM 600). The numbers of monthly trades are also limited. To assess the role of ICBT for the Entikong region I make use of quantitative and qualitative methods. First, a model of ICBT participation is estimated using a multivariate logit regression. The findings illustrate that gender, location, distance, multiplicity of jobs, position in a household and asset ownership affect the decision to engage in ICBT. Second, an OLS regression model was employed to examine the individual monetary benefit from ICBT.

The result indicates that ICBT participation boosts income and improves the household's economic prosperity, especially secondary income in the Entikong region results to a large extend from ICBT. Third, I assess the nature of trade and show that the major exported goods are sour eggplant and pepper. The major imported goods are sugar and cooking oil. Proceeds from ICBT are mainly used for reinvestment, for rental payments and to cover school fees. I conclude that ICBT is needed as an important source of income in Entikong and a coping mechanism. In the absence of ICBT, the economic conditions of the households would be worse suggesting that the government would need to step in with social programs that are costly. Therefore, it is questionable whether the government would really gain from formalizing this small-scale cross-border trade."

"Tulisan ini menganalisis terkait sejauh mana harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas telah diterapkan pada negara-negara di Asia Tenggara. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Di tengah perkembangan ekonomi saat ini, data merupakan suatu komoditas baru yang memiliki nilai tinggi dalam ekonomi digital. Harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas diperlukan untuk mewujudkan adanya arus bebas data dengan kepercayaan atau lebih dikenal sebagai DFFT. Namun, arus transfer data perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan subjek data pribadi terhadap data pribadi yang juga melalui rangkaian transfer data lintas batas. Peraturan tersebut menjadi tantangan dalam mencapai suatu harmonisasi pengaturan transfer data lintas batas, mengingat setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing terhadap hukum yang berlaku pada yurisdiksi mereka. Hal ini menjadi fenomena yang menarik, mengingat transfer data lintas batas merupakan suatu fakta yang terjadi akibat perkembangan ekonomi digital. Pada akhirnya, pengaturan mengenai transfer data lintas batas harus mencakup dua kepentingan besar: di satu sisi sebagai pelindung kepentingan subjek data pribadi terhadap data pribadi milik mereka, dan di sisi lain sebagai sarana dalam menjamin transfer data lintas batas untuk meningkatkan peluang ekonomi dari data itu sendiri.

---

This paper analyzes how far harmonization of cross-border data transfer arrangements has been applied to countries in Southeast Asia. This paper employs the normative juridical research method. In the current economic development, data is a new commodity that has a high value in the digital economy. Harmonization of cross-border data transfer regulations is needed to realize the Data Free Flow with Trust or also known as DFFT. However, the flow of data transfer needs to be further regulated through laws and regulations to protect the interests of data subjects for personal data that also goes through a cross-border data transfer. The regulation is a challenge in reaching a harmonized cross-border data transfer regulation, considering that each country has its own sovereignty over the laws that apply to their jurisdiction. This is an interesting phenomenon, considering that cross-border data transfer is a fact that occurs due to the development of the digital economy. Thus, the regulation of cross-border data transfer should fulfill two major objectives: on the one hand, to protect the interests of the data subjects in their personal data, and on the other hand, to ensure cross-border data transfer to increase the economic opportunities of the data itself."

"Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (Cross-Border Insolvency) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dipergunakan, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement) serta tempat letaknya harta/boedel pailit (Lex Rei Sitae). Skripsi ini membahas tentang perkara kepailitan badan hukum asing berdasarkan teori HPI dengan menganalisis putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Wilayah Amsterdam, Belanda sebagai bahan perbandingan hukum kepailitan.

---

Indonesian Commercial Court in Central Jakarta recorded, the number of insolvency cases for the last ten years experienced the significant decline. Several cases among them involved the foreign legal entity in a cross-border manner (Cross-Border Insolvency) so as to enter the scope of Private International Law. Its aspects were the personal status of the legal entity, authority of the jurisdiction, the governing law, the recognition and enforcement of the court order, and the location of its assets (Lex Rei Sitae). The focus of this study is about the review and implementation of Private International Law theory in cross-border insolvency cases by analysing the insolvency order by Indonesian Commercial Court in Central Jakarta and the District Court of Amsterdam, Netherlands, as the comparative material of the bankruptcy law."

"Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang memiliki fungsi untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Tidak hanya jenis uang elektronik dalam negeri saja yang beroperasi, uang elektronik asing dalam bentuk dompet eletkronik telah dapat digunakan di Indonesia. WeChat Pay yang telah bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga dan Alipay yang bekerja sama dengan Bank BCA telah membuat dompet elektronik asing tersebut dapat digunakan oleh wisatawan asing bertransaksi domestik di Indonesia. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dompet elektronik lintas batas dan bagaimana implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menekankan pada penggunaan hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber. Dengan demikian, dapat disimpulkan penerbit dompet elektronik asing harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti bekerja sama dengan BUKU 4 dan terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional untuk menjamin kepastian penyelesaian transaksi. Adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi. Dengan demikian, dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan yang aman, efisien, dan lancar.

---

A non-cash payment instrument such as electronic money (e-money) has important factocs supporting the digital economy in Indonesia. Not only are domestic electronic money cross border electronic money has also been used in Indonesia. This thesis thesis then takes 2 (two) main issues, namely how the laws and regulations regulate cross border e-wallet and whar are the implications of implementing cross border e-wallets. The research method used is normative juridical, by emphasizing the use of the law in writing and supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are WeChat Pay which has collaborated with CIMB Niaga and Alipay with BCA has mad this cross border e- wallet available for foreign wallet issuers must cooperate with BUKU 4 and connected to national payment gateways in order to guarantee the certainty of transaction settlement. This cross border transactions has the impact to terrorism financing, money laundering, and data transparency that should be anticipated. Thus, Bank Indonesia should supervise the activities to realize legal certainty and safe and effiecient cross border e-wallet."

"Skripsi ini membahas tentang cross border insolvency pada pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Seiring dengan perkembangan suatu negara, transaksi bisnis mulai merambah melewati batas-batas negara, salah satunya adalah pinjam meminjam uang untuk modal suatu perusahaan. Keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utangnya dapat membuat debitur dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut disebut cross border insolvency. Salah satukasus terkait cross border insolvency adalah kasus permohonan pailit Penaga Timur Sdn.Bhd yang diajukan oleh PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari. Permasalahan yang diangkat dalam kasus tersebut adalah unsurunsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan lain yang diangkat pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Analisis yangdilakukan adalah untuk menjelaskan unsur-unsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, dan pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia.This paper discussed cross border insolvency in enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. As a country developing, business transactions begin to penetrate cross border, one of the business transcations is loan agreement for capital. The condition of debtors can not pay their debts can make the debtors go bankrupt. This is called as cross border insolvency. One of the cases of cross border insolvency is a bankruptcy of Penaga Timur Sdn.Bhd case that was filed by PT. Wijaya Artha Shipping and PT. Ujung Medini Lestari. This paper examines the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvencyin the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. This paper also examines the enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. This study was conducted by using normative legal research method. The analysis presents the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvency in the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, and the enforcement ofbankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia."

"Penelitian ini menganalisis implementasi electronic exchange of Customs Declaration sebagai fasilitas perdagangan Indonesia di Indonesia. Melalui UNTF Survey tahun 2023, paperless & cross-border paperless trade di Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh. Penelitian mengambil electronic exchange of Customs Declaration sebagai aspek penelitian, berdasarkan status implementasinya yang saat ini paling rendah di Indonesia yaitu tahap perencanaan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan pengumpulan data berdasarkan sumber informasi terpercaya di website. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam manfaat, peluang, dan juga tantangan yang Indonesia hadapi dalam implementasi electronic exchange of Customs Declaration. Hasil dari penelitian berupa rekomendasi terkait implementasi electronic exchange of Customs Declaration di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan ACDD melalui ASW, memperbaiki regulasi, melakukan evaluasi kinerja stakeholder, dan meningkatkan kompetensi INSW.

---

This research analyzes the implementation of electronic exchange of Customs Declaration as a trade facility in Indonesia. Through UNTF Survey in 2023, paperless & cross-border paperless trade in Indonesia still has room to grow further. The research took electronic exchange of Customs Declaration as the research aspect, based on its current lowest implementation status in Indonesia, which is the planning stage. The research was conducted using qualitative methods, with data collection based on reliable sources from the internet. This research shows that there are various benefits, opportunities, and also challenges that Indonesia faces in the implementation of electronic exchange of Customs Declaration. The results of the research are recommendations related to the implementation of electronic exchange of Customs Declaration in Indonesia, namely by utilizing ACDD through ASW, improving regulations, evaluating stakeholder performance, and increasing INSW competence.

"