Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya Akhir ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, tahapan dan kendala yang dihadapi pada saat implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) pada sektor publik dengan studi kasus Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dengan adanya penerapan ERP diharapkan sektor publik menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan proses bisnisnya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan kendala penerapan ERP pada sektor publik dan mengetahui langkah-langkah serta prasyarat penerapan ERP pada sektor publik. Penerapan ERP menggunakan perangkat lunak opensource yaitu Open ERP, dalam kajian ini dapat dilihat batasan kemampuan Open ERP dalam penerapan ERP pada Inspektorat Jenderal KESDM. Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada para pengambil keputusan dalam menerapkan ERP pada sektor publik dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan proses bisnis di instansinya.

---

This thesis aims to determine the benefits, phases and obstacles encountered during the Enterprise Resource Planning (ERP) implementation in the public sector with the case in the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. With the implementation of ERP, public sector is expected become more efficient and effective in running business processes.

The purpose of this study was to identify the benefits and constraints of ERP implementation in the public sector and knows the steps and prerequisites on the public sector's ERP implementation.

ERP implementation using open source software, that is Open ERP, It can be seen in this study, the Open ERP limitation of the ability in the application of the Open ERP.

The result of this study is expected to be material considerations to decision- makers in implementing ERP in the public sector in order to streamline business processes."

"Penelitian ini mengkaji masalah pengaruh sistem informasi terhadap kinerja pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui variabel karakteristik tugas, variabel karakteristik teknologi, variabel keahlian penggunaan komputer, variabel kesesuaian tugas teknologi, dan variabel penggunaan, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya pada variabel kinerja, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sampel sebesar 132 (seratus tiga puluh dua), teknik penarikan sampel terlapis (Stratified Random Sampling), metode analisis bivariate analysis, dan hipotesis korelasi Rho Spearman, penelitian ini menghasilkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara keahlian penggunaan komputer dengan kinerja, dan juga karakteristik teknologi dengan kesesuaian tugas teknologi di Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

---

This study examines the influence information systems of employee's performance in the Inspectorate General, Ministry of Energy and Mineral Resources. Through variable task characteristics, technology characteristics, computer self efficacy, task technology fit, and utilization, which aims to determine the effect on performance variables, using quantitative research approach, sample of 132 (one hundred and thirty-two), a stratified random sampling technique, metode bivariate analysis, and korelasi Rho Spearman, this study has also found that there was a positive significant correlation between task technology fit with performance skills, and characteristics technologies with task technology fit in the Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu pendukung dalam penyelenggaraan tugas KESDM adalah keberadaaan aset sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI). Namun selama ini di KESDM belum ada panduan dalam merencanakan maupun mengimplementasikan suatu solusi TI, sehingga masing-masing unit memikirkan sendiri solusi TI yang diperlukan. Hal ini berakibat pada keberagaman aplikasi, kerangka kerja, bahasa pemrograman, desain, dan tersebarnya ruang server dan basis data. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi arsitektur KESDM saat ini dan merekomendasikan rancangan arsitektur yang tepat untuk KESDM. Kerangka kerja yang digunakan adalah The Open Group of Architecture Framework (TOGAF). Data dikumpulkan melalui dokumen KESDM dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD) ke unit-unit di lingkungan KESDM. Hasil dari penelitian ini di antaranya prinsip arsitektur KESDM yang meliputi prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan prinsip teknologi, serta pola solusi dan roadmap berdasarkan prinsip arsitektur dimaksud.

---

The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) is a government institution that has the task of conducting affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in running the state government. One of the supporters of the task is the existence of information systems/information technology (IS/IT) assets. However, KESDM has no guidance to plan and implement an IT solution, so that each unit thinks IT solutions that are required by themselves. It causes variety in application, framework, programming languange, design, and dissemination of server room and database.

This study aims to map the architecture of MEMR now and recommend the architecture design that fit to MEMR. The framework used is The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Data were collected through documents of KESDM and also interviews and Focus Group Discussion (FGD) to units in the MEMR.

The results of the study are the architecture principles of KESDM that include business principles, application principles, data principles, and technology principles, as well as patterns of solutions and roadmaps based on architecture principles said."

"Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (FKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Infernal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan akurat.

---

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Base Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. T design done in this thesis focused to high-risk audit and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample select based on sampling techniques with non probability certain consideration (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made tot audit program or the Audit Work Program -- which is less effective for the audit with high level of risk and less efficient for low-risk audit the level -- with 1 Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be knot accurately."

"Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik.Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus.

---

Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research.

Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper.

The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi administrasi, menguraikan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan reformasi, dan mengusulkan rekomendasi untuk menjawab tantangan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan refomasi administrasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data secara kualitatif. Hasilnya menunjukan implementasi reformasi administrasi di Setjen KESDM sudah berjalan sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010, faktor isi kebijakan merupakan faktor causa prima atau cenderung berpengaruh dibandingkan dengan faktor konteks kebijakan, serta strategi implementasi yang belum dapat terlaksana yaitu strategi content, process, dan outcome serta hanya strategi context yang sudah terlaksana. Ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu intensifkan dan masifkan pelaksanaan dari forum bersama melalui internalisasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman program reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial dan kultural. Kedua, ciptakan urgensitas yang tepat bahwa reformasi birokrasi harus yang menjadi agenda dan prioritas utama oleh seluruh entitas organisasi, masifkan secara berkala monitioring dan evaluasi (monev) sebagai upaya pemberian feed back positif dan alternatif solusi yang konstruktif, fasilitasi wadah ruang diskusi publik dalam pembentukan visi yang dapat dijadikan guidance melalui peran sentral Biro Ortala. Selain itu terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep strategi implementasi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan penambahan indikator penilaian dari Grindle.

---

The focus of this research is to analyze the implementation of administrative reform policy, to explain its strategy of implementation and influence factors, as well as to propose recommendations in dealing with the influencing factors faced by The Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources. Post-positivism with qualitative design method is used for this research. The results show that the implementation of administrative reform in the above mentioned institution has been undergone as stated in the government regulation No 81 Year 2010. The contents of the policy become the influence factor or "causa prima" factor and tend to be more influential compared to the contexts of the policy, which have not actually been well-implemented in terms of strategy of implementation it`s the content, process and outcome strategies, but the context strategies that has been implemented. Therefore, two proposed recommendations emerge. First, intensively and massively implementing the joint forum via internalization and education for the sake of giving better understanding towards the more substantial and cultural bureaucracy reform program. Second, creating the right urgency for every organization entity so that bureaucracy reform become their main agenda and priority. It is also undeniably urgent to periodically and intensively monitor and evaluate to give positive feedbacks and alternate constructive solutions by optimizing the main role of Organization Governance Bureau in facilitating public discussion forum in creating its visions. In addition, there is a recommendation related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy along with some changes to the work flow and the addition of assessment indicators adapted from Grindle."

"ABSTRAKTemuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan PeraturanInspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010.Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan InspektoratJenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di mana kriteria dankewenangan untuk menetapkan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah UnitPemeriksa yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral.Permasalahan yang dapat diungkap adalah Bagaimana suatu temuan pemeriksaanpada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diklasifikasikan sebagai temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 dan bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol mempunyai administrative efficacy dan penerapannya di Inspektorat JenderalKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yangmeninjau mengenai temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkanKeputusan Kepala BPKP Nomor KEP-830/K/IP/2004 tentang Prosedur BakuPengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP. Data dalam penelitian ini akandiolah dan dianalisa secara kualitatif dan menghasilkan data preskriptif-analisis yangmerumuskan saran bagi penyelesaian permasalahan dalam penelitian. Dalam hal inimerumuskan saran bagaimana upaya reformasi yang dapat dilakukan agar internalcontrol memiliki administrative efficacy.Lokasi penelitian di Jakarta berkedudukan di Inspektorat Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, sebagai salah satu aparat pengawasan internpemerintah yang berfungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkunganKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengumpulan data yang digunakanpada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengannarasumber atau informan yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatannyaatau keahliannya.Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam menentukan kualitas temuanpemeriksaan beserta tindak lanjutnya harus didasarkan pada suatu standar agarmenjadi temuan yang bermutu dan juga menghasilkan suatu tindak lanjut yang relevan agar menyelesaikan temuan pemeriksaan karena efektivitas suatu tindaklanjut ditentukan oleh mekanisme akuntabilitas. Penetapan temuan menjadi temuanyang tidak dapat ditindaklanjuti pun harus melalui mekanisme tertentu agar kualitastemuan dan rekomendasi tidak menyimpang dari standar kendali mutu internal audit.Penguatan institusi BPKP sebagai perangkat pengendalian internal akan memberikannilai tambah dan berguna bagi efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah diIndonesia. Dalam hal ini restrukturisasi dan refungsionalisasi BPKP menjadiKementerian merupakan salah satu upaya melaksanakan fungsi manajemen yangakan mencapai administrative efficacy

---

ABSTRACTExamination findings of the Inspectorate General of Ministry of Energy and MineralResources are findings that should be actionable under the Regulation of theInspector General of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1 Year 2014 andArticle 3 of Regulation of State Audit Board (BPK) No. 2 Year 2010.However, under certain circumstances, examination findings of the InspectorateGeneral cannot be followed, because the authority and criteria to determine whether afinding can be followed or not are in the hand of concerned Investigations Unit, inthis case is the Inspectorate General of the Ministry of Energy and MineralResources.Problems that can be revealed is how examination findings of the Ministry of Energyand Mineral Resources are classified as non-actionable under the Decree of the Headof Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004and what kinds of reform efforts can be done in order to obtain administrativeefficacy of internal control and to apply them in the Inspectorate General of theMinistry of Energy and Mineral Resources.The research method used is the normative juridical, which reviews examinationfindings that cannot be followed under the Decree of the Head of Financial andDevelopment Supervisory Agency (BPKP) No. KEP-830/K/IP/2004 on StandardProcedures of Database Management of Monitoring Results on BPKP. The data inthis research will be processed and analyzed qualitatively, and will generateprescriptive-analytic data to formulate solutions. In this case, the research willformulate suggestions on what reform efforts can be done in order to obtainadministrative efficacy of internal control.Research site in Jakarta located at the Inspectorate General of the Ministry of Energyand Mineral Resources, as one of the government's internal control instrumentswhose function is to implement internal control within the scope of Ministry ofEnergy and Mineral Resources. Data collection conducted in the research is thereview of documents and interviews with speakers or informants ? ones who canprovide information regarding their roles or skills. The research proves that the determination of the quality of examination findings andthe proceeding actions should be based upon certain standards in order to obtainqualified findings and to produce relevant solutions - which effectiveness is measuredby accountability mechanisms. The determination of a finding as non-actionableshould also go through certain mechanisms, so that the quality of the findings andrecommendations will not deviate from the standards of internal audits? qualitycontrol.The institutional strengthening of BPKP as an internal control instrument will providean added value and be useful to the effectiveness of the government?s internal controlinstruments in Indonesia. In this case, the restructuring and refunctionalization ofBPKP into Ministry is one way to carry out the management functions that willachieve administrative efficacy"

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.

---

This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari kesiapan individu untuk berubah dan taktik pengaruh manajerial yang dimoderasi oleh persepsi bawahan atas kualitas leader member exchange terhadap komitmen pegawai untuk melakukan perubahan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Responden dalam penelitian ini berjumlah 212 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di kedua unit utama tersebut.Instrumen pengukuran kesiapan individu untuk berubah yang digunakan, merupakan adaptasi dari Hanpachern (1997), instrumen pengukuran persepsi bawahan terhadap leader member exchange diadaptasi dari Soetjipto (2002), taktik pengaruh manajerial dari Furst dan Cable (2008), sedangkan komitmen untuk melakukan perubahan diadaptasi dari Herscovitch dan Meyer (2002). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan Partial Least Squares (PLS).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan individu untuk berubah berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen untuk melakukan perubahan. Untuk taktik pengaruh manajerial, legitimization berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif, consultation berpengaruh signifikan terhadap komitmen normatif dan komitmen kontinyu, serta ingratiation terhadap komitmen afektif. Di sisi lain persepsi bawahan terhadap leader member exchange tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk memoderasi hubungan antara taktik pengaruh manajerial dan komitmen untuk melakukan perubahan.

---

This research was conducted to see the effect of an individual readiness for change and managerial influence tactics moderated by the perception of the subordinate on the quality leader member exchange on employee commitment to do the change within the Secretariat General and the Inspectorat General Ministry of Energy and Mineral Resources. Respondents in this research are counted to 212 people who are civil servants on both units.

Individual readiness for change measurement instrument adapted from Hanpachern (1997), member's perception of leader member exchange measurement instrument adapted from Soetjipto (2002), the effect of managerial tactics adapted from Furst and Cable (2008), while the commitment to change adapted from Herscovitch and Meyer (2002). Data was collected and analyzed using descriptive analysis and Partial Least Squares (PLS).

The results show that individual readiness for change has significant effect on commitment to change. For managerial influence tactics, legitimization has significant effect to the affective commitment, while consultation has significant effect to the normative commitment and continuance commitment, then ingratiation has significant effect to the affective commitment. In another side, the perception of the subordinate on the quality leader member exchange has no significant effect for moderating the relationship between managerial influence tactics and commitment to change."