Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 131044 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gusnandi Arief Haliadi
"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaturan dan praktek pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengkaji konsep pengawasan ketenagakerjaan terhadap PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat permasalahan hukum dalam pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak berlangsung dengan optimal. Dibutuhkan kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan terkait pencatatan PKWT, sehingga pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat berlangsung lebih optimal.

This research is analyzing the regulations and practices of labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta, also to review the labour inspection concept about WAST in Jakarta. This research is qualitative descriptive interpretative. The result of this research are legal issues in the labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta, hence the registration is not implemented with optimally. The researcher suggests that suitable legal instrument of labour law related to WAST registration needed, so that the implementation of labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta can be optimalized."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52659
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinna Agustina
"Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan effektivitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing.
Outsourcing kemudian menjadi trend dan merupakan tuntutan pasar yang tidak dapat dihindari. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.
Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh outsourcing mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh outsourcing dianggap seperti faktor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. Sehingga pekerja/buruh outsourcing ini seperti "budak dalam zaman modern".
Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU No.13 lahun 2003.
Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primerldata dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Pertambangan Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.
Dari hasil pcnelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing, ditambah lagi dengan ditemukannya tidak adanya perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis antara PTBA dan KOPKAR PTBA, serta tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara KOPKAR PTBA dengan pekerja/buruh yang dioutsource ke PTBA."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T18654
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Fariza Luthfia Danaz
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi pada tenaga kerja outsourcing di perusahaan penyedia jasa outsourcing. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 119 karyawan outsourcing yang berasal dari satu perusahaan penyedia jasa outsourcing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi maupun terhadap ketiga komponen komitmen organisasi. Dari ketiga komponen komitmen tersebut, kontrak psikologis memiliki pengaruh dan memberikan sumbangan paling besar terhadap komitmen afektif.
Selanjutnya, kontrak transaksional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat komitmen maupun masing-masing komponen komitmen organisasi. Dari kedua tipe kontrak psikologis, kontrak transaksional memberikan sumbangan paling besar dan signifikan terhadap komitmen kontinuans karyawan outsourcing dalam penelitian ini.

The aim of this research is to know the impact of psychological contract on organizational commitment of outsourcing employees in outsourcing company. The participants of this study are 119 outsourcing employees derived from one outsourcing company. The result of this study indicate that psychological contract has a significant impact on organizational commitment and the three components of organizational commitment, namely affective commitment, continuance, and normative. Among the third component of this commitment, psychological contract has a biggest impact and contribution to affective commitment.
Furthermore, transactional contract has a significant impact on organizational commitment level and each of components of organizational commitment. Among the two types of psychological contract, transactional contract has a biggest impact and contribution to continuance commitment of outsourcing employees in this study.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2013
S46952
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fuad Fadhil
"Perubahan struktur dalam skala global telah memaksa setiap negara yang ingin membangun ekonominya bersedia membuka hubungan interpendensi global dengan segala segala konsekwensi multilateralnya. Deregulasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1986, telah memungkinkan dunia usaha dapat mengeksploitasikan keunggulan komparatif ekonomi nasional. Demikian pula skala produksi nasional dapat ditingkatkan serta menjadi efisien dengan semakin meningkatnya keunggulan komparatif ekonomi nasional.
Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No.:8 tahun 1971, ARCO Indonesia sebagai investor asing, telah disyahkan Pemerintah Indonesia sebagai Kontractor Production Sharing (KPS) Pertamina dengan tujuan mengalihkan resiko biaya operasi pencarian/eksplorasi sampai penemuan cadangan commercial. ARCO Indonesia sebagai KPS Pertamina secara formal telah melaksanakan kebijakan Pemerintah R.I. dalam pengadaan barang dan jasa melalui Procurement Policies and Procedure Manual (PPPM) dan Bulletin Procedure Pertamina no.: 077. Tetapi jika dilihat sistem dan proses pengadaan barang dan jasa di ARCO Indonesia terdapat pengulangan pada Department Contract Adminstration (CAD), dimana end users/originator serta Departmental Contract Administrator(DCA) telah melakukan proses persiapan sampai menjadi sebuah kontrak sesuai dengan Keppress 16 tahun 1994 / Bulletin Procedure Pertamina no: 077. Ini mengakibatkan sistem dan proses yang tidak efisien karena banyak biokrasi yang ditempuh sehingga menimbulkan ekses negatif terhadap perusahaan.
Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan observasi langsung keobjek perusahaan ARCO Indonesia dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ARCO Indonesia sebagai KPS Pertamina, untuk menghindari duplication job demi peningkatan efisiensi dalam sistem dan proses pelayanan kontrak, perlu adanya perancangan kembali/reengineering terhadap sistem dan proses yang dipakai saat ini."
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudha Wiraghupta Wibowo Negoro
"Outsourcing di masa sekarang ini banyak dipraktekkan di berbagai perusahaan, di mana kebijakan tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi bisnis serta meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Namun demikian pada prakteknya, penerapan outsourcing ini seringkali kurang dilandasi dasar pemikiran dan perencanaan yang komprehensif sehingga terjadi deviasi dan tujuan semula, terutama sepanjang proses penerapannya. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dan optimalisasi penerapan outsourcing tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang terkait dalam penerapan kebijakan outsourcing tersebut secara komprehensif. Dalam kaitannya dengan hal itu, karya akhir ini difokuskan pada evaluasi terhadap penerapan outsourcing di Departemen OE serta peluang diterapkannya outsourcing untuk aktivitas lainnya.
Dalam rangka rnenghadapi persaingan yang semakin sengit, perusahaan mempunyai kecenderungan untuk semakin menekankan efisiensi dan efektivitas aktivitasnya. Salah satunya adalah dengan kembali pada core competence perusahaan yang bersangkutan dan mulai menyerahkan kegiatan-kegiatan di luar core competence-nya kepada pihak lain yang memiliki core competence pada kegiatan tersebut atau lebih dikenal dengan istilah outsourcing.
Sebagai pihak yang menerapkan outsourcing untuk beberapa aktivitas, maka PT. XYZ, yang notabene adalah sebuah perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap strateginya tersebut. Salah satu aktivitasnya yang belum lama dialihkan dan perlu evaluasi adalah aktivitas drilling di Departemen OE yang merupakan salah satu departemen dalam fungsi operasionalnya.
Pada kenyataannya outsourcing yang diterapkan departemen tersebut sudah memenuhi beberapa manfaat dan tujuan utamanya, yaitu menurunkan biaya pengeboran sebesar 30%, mendapatkan manfaat teknologi yang dimiliki provider, serta tidak mengelola sumber daya manusia untuk bidang ini. Hanya saja aktivitas tersebut menjadi kurang optimal karena penurunan biaya yang dapat dilakukan belum sampai pada titik optimal. Pada dasarnya biaya yang diperlukan untuk aktivitas drilling di PT. XYZ, masih dapat ditekan namun tetap mendapatkan kuantitas serta kualitas jasa provider yang setara.
Masih berkaitan dengan kebijakan outsourcing, identifikasi dan definisi core competence merupakan salah satu tahap yang bersifat fundamental dalam penerapan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan Departemen OE di PT. XYZ, core competence departemen ini adalah kemampuannya untuk memberikan rekomendasi akurat tentang berbagai hal yang menyangkut masalah hidrologi dan geoteknik suatu lahan, baik yang diperuntukkan sebagai areal pertambangan maupun dalam kaitannya dengan program community development.
Lebih lanjut ditemukan bahwa masih ada aktivitas yang bukan merupakan core competence departemen ini, yaitu survei, yang masih dikelola secara internal dan berpeluang besar untuk diserahkan pada provider. Adanya peluang outsourcing di bidang survei ini lebih didasari oleh pertimbangan bahwa, teknologi pada seksi tersebut masih tergolong padat karya, sementara itu teknologi dan metode di bidang survei cukup cepat berubah dan berkembang. Banyak peralatan kerja yang kini dimiliki PT. XYZ telah dilengkapi (built-in) dengan teknologi survei dan masingmasing kontraktor yang bekerja sama dengan PT. XYZ telah melakukan survei sendiri. Artinya porsi kerja seksi ini telah jauh berkurang sehingga tidak lagi efisien jika harus berdiri sendiri sebagai suatu seksi. Sementara itu data yang dimiliki seksi ini juga tidak tergolong rahasia. Artinya resiko yang akan dihadapi oleh PT. XYZ jika menerapkan outsourcing untuk seksi ini lebih pada proses pengalihan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kalaupun ada resiko lain, seperti kehilangan kompetensi di bidang survei maka hal itu tidak bersifat krusial bagi PT. XYZ.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka PT. XYZ perlu mempersiapkan mekanisme dengan berhati-hati sehingga tercapai win-win solution bagi PT. XYZ sendiri, job holder survei maupun provider. Mengingat kondisi keuangan PT. XYZ yang baik, salah satu opsi yang mungkin diberikan adalah golden shake hand kepada para job holder dalam rangka pemutusan hubungan kerja. Sementara itu good will perusahaan terhadap para karyawan yang telah lama berjasa dapat ditunjukkan dengan memasukkan unsur pengalihan karyawan dalam proses negosisasi dengan provider. Dengan demikian ketiga pihak yang terlibat dalam proses outsourcing tersebut memperoleh manfaat masing-masing. PT. XYZ akan semakin fokus terhadap core competence yang dimilikinya, sementara itu para job holder tetap merasa aman dengan pekerjaan dan karirnya, sementara provider memperoleh kontrak kerja sekaligus sumber Jaya manusia yang berpengalaman.

Outsourcing had been practiced on many companies, where those policies had been applied as one of the way to get business effectivity and efficiency and also to improve company competitive advantage. But on the practices, sometimes outsourcing application is less a comprehensive basic thought and planning that can make a deviation from the first objective, especially along the application process. That's why to keep the consistency and optimalization of the outsourcing application needs to be done some evaluation to several aspect that connected in the applied outsourcing policy on a-comprehensive way. Regarding to that matter, this master theses is focused to the evaluation of outsourcing application in OE Department and also the chance of the outsourcing application on another activity.
However, to face a tight competition, company have inclined to get more focused in efficiency and effectivity on its activity. One way is to get back to its company core competence and starting to give the activity which outside the core competence to another parties who has the core competence for the activity, or its being known as outsourcing.
As a party who applied outsourcing to several activities, PT. XYZ, as one of the biggest mining company in Indonesia needs to do some evaluation for its strategy mentioned. One of the activity that hadn't long be transitioned and needs evaluation is drilling activity in the OE Department that is one of its department on its operational functions.
In reality, outsourcing which had been applied on the department has already fulfilled several advantage and main purpose, which is to reduce drilling cost for about 30%, to get technological advantage possessed by provider, and also not managing human resource for this field. Just only those activities mentioned become less than optimal because the cost reduction hasn't reach optimal point. Basically the cost for drilling activity at PT. XYZ can be reduce but still can get a provider which have a quantity and quality at the same level.
In the outsourcing policy, the identification and definition of core competence are one of the phase that have a fundamental character for the application of the policy. In the OE Department in PT. XYZ, the core competence of this department is its ability to give an accurate recommendation about things that connected to neither hydrology and geotechnical matters, for mining area nor the community development program.
More thoroughly found that there's still an activity which is not its core competence of this department, its survey section, which still being manage internally and probably had a chance to give to the provider. The outsourcing opportunity in the survey section is more shown by a consideration that the technology on this section is still need a lot of man power, in the mean time the technology and methods in the survey field is very rapid changing and developed. There are much equipment that now being owned by PT. XYZ is built-in by survey technology and each contractor who cooperate with PT. XYZ has done its own survey. It means that the job portion of this section is far more less so its no longer efficient if its stay on its own as a section. Meanwhile the data which owned by this section is not a top secret category, it means that the risk to be faced by PT. XYZ if applying outsourcing for this section is more than a process to transitioning human resource that get involved inside. Even if there is another risk like losing its competency on survey section, then it?s not crucial for PT. XYZ.
Regarding to that matter, PT. XYZ needs to prepare a mechanism carefully, so can reach a win-win solution for PT. XYZ, job holder and also provider. Recollecting PT. XYZ good financial condition, one of the options that might be given is a golden shake hand to the job holder for job relationship termination. Meanwhile good will of the company to the meritorious employee who has long be merit can be shown by putting transition element in the negotiation process with provider. So the third party who gets involved in the outsourcing process has get each advantage. PT. XYZ will be more focused to its core competence, meanwhile the job holders still keep feeling save with their job and career, and the provider get a job contract and also get experienced human resource.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18262
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudi Indra Agustinus
"Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini menuntut para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi pada seluruh aktivitasnya. Salah satu praktek bisnis yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan outourcing yang dapat dilakukan pada seluruh kegiatan yang bersifat non core competence perusahaan tersebut.
Sebagai salah satu Unit Bisnis (Business Unit) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Unit Bancassurance merupakan unit bisnis yang bergerak pada pemherian jasa perencanaan keuangan kepada konsumen personal, yang meliputi aspek investasi, asuransi, dan dana pensiun. Pada tahun pertama beroperasinya Unit Bancasssurance ini, terdapat sejumlah masalah yang ditemui khususnya berupa pencapaian target bisnis yang tidak tercapai akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh tenaga Financial Advisor (FA) melalui rekruitmen yang dilakukan sendiri.
Dalam karya akhir ini penulis sengaja memilih topik berupa peranan outsourcing dalam mengatasi permasalahan suplai tenaga Financial Advisor pada Unit Bancassurance. Hal ini dilakukan adalah untuk dapat mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada di perusahaan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana outsourcing bisa berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam operasional usahanya selama ini, Unit Bancassurance Bank BNI juga telah melakukan sejumlah aktivitas outsourcing.
Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang herupa teori dan konsep outsourcing dari studi pustaka, serta observasi langsung, penulis melakukan analisa terhadap permasalahan rekruitmen dan pengelolaan tenaga FA. Kemudian dilihat serta ditelaah lebih lanjut potensi mengoutsourcingkan aktivitas tersebut melalui penghitungan efisiensi dan efektivitasnya. Hasilnya dirumuskan dalam suatu bentuk kesimpulan pada akhir tulisan karya akhir ini.
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, penggunaan outsourcing untuk rekruitment dan maintenance FA dapat melakukan efisiensi biaya yang signifikan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang dikelola sendiri oleh Unit Bancassurance. Selain itu perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan usaha yang sempat terhambat karena kesulitan rekruitmen FA. Outsourcing juga bisa meminimalisir pekerjaan administrasi terutama pengelolaan FA yang cukup memakan waktu dan tenaga kerja.
Dalam pelaksanaan outsourcing rekruitment dan maintenance FA tersebut agar senantiasa berjalan sesuai dengan tujuan awal, Unit Bancassurance harus dapat mengontrol kualitas FA outsourcing melalui monitoring performance yang baik. Selain itu diperlukan juga monitoring perusahaan provider dengan baik. Setiap ada permasalahan supaya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan cepat dan tepat.

The highly competitive business environment nowadays requires companies to improve efficiency throughout its activities. One technique to acquire-effeciency is to do outsourcing which can he employed to all non-core-competence activities.
Bancassurance Unit is one of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk business unit. This unit provides financial planning service to personal consumer, including investment, insurance, and pension fund solution. In its first operating year., this Bancassurance Unit faced several problems. The lack of ability to acquire Financial Advisors (FA) through company-owned recruitment process is the major one.
The topic of this thesis is the role of outsourcing to overcome the lack of FA work force in the Bancassuruaree Unit. The objectives are to understand the problem in the company better and to know how far outsourcing can help to overcome the problem, Bank BNI Bancassurance Unit already did several outsourcing activities.
The analysis on FA recruitment and management problems is done by using literature study on outsourcing theory and concept, and by direct observation. Furthermore, the efficiency and effectiveness of the outsourcing is calculated to examine the potential. The results are concluded in the end of this thesis.
The analysis result shows that by outsourcing the FA recruitment and maintenance, could resulted in significant cost efficiency compared to the previous pattern managed by the Bancassuranee Unit. In addition, the company could be more focus on business development that was delayed due to difficulties in FA recruitment. Outsourcing also could minimize the administration loads especially in Financial Advisor management.
In the implementation of outsourcing, the FA recruitment and maintenance should always comply with its primary objectives. Bancassurance Unit should able to control the FA outsourcing quality through good performance monitoring. Monitoring on Provider Company is also needed. Every trouble emerges should be handled straightaway, resolved quickly and correctly.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18263
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Agustina
"PT. 3M Indonesia sebagai pemasok dan sekaligus sebagai penjual barang-barang komoditi global menghadapi multimarket competition yaitu bersaing dengan pesaing utamanya yang bukan 3M yang menghasilkan produk yang sama baik itu secara lokal maupun regional. Selain yang itu juga ada produsen-produsen yang menjual produk BM (black market product) di pasar bebas ini. Hal ini dihadapi oleh setiap unit bisnis 3M, khususnya pada Divisi IATD (Industrial Adhesives & Tapes). Persaingan yang multi-fonts pada produk Tapes & Adhesives ini menghamskan nilai dari produk 3M itu sangat kompetitif didalam segi kualitas, harga, maupun pengadaan produk tersebut (supply chain).
Hampir 95% dari pengadaan produk Tapes & Adhesives 3M diimpor dari source of supply (SOS) subsidiari 3M lainnya atau source diluar 3M. Oleh sebab im harga produk Tapes & Adhesives 3M ini lebih tinggi di pasaran dibandingkan kompetitior lainnya yang salah satu faktor penyebabnya dikarenakan terkena biaya pajak masuk. Hal ini membuat 3M Indonesia untuk mencari sumber daya (sourcing) yang lebih kompetitif dan effisien di dalam pengadaan produk sesuai dengan kebutuhan dari pelanggannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui kegiatan outsourcing yang baru-baru ini dilakukan sejak pertengahan periode tahun 2006 pada beberapa produk Tapes & Adhesives 3M yang sangat kompetitif yaitu yang memiliki keunggulan kompetensi dan dibutuhkan di pasaran lokal.
Kegiatan sourcing dan outsourcing ini mempakan suatu strategi bisnis baru 3M secara global di dalam mendorong pertumbuhan (growih), biaya produksi yang efisien (cost), dan keuntungan margin (cash), yaitu dengan melakukan kolaborasi antar subsidari 3M dari tiap regional didalam melalcukan sourcing bam yang lebih kompetitif dan mendorong dilakukannya pertumbnhan dari sumber pemasok lokal. Seperti halnya yang dilakukan pada Divisi lndustrial Adhesives & Tapes (IATD), outsourcing ini dilakukan untuk meningkatkan fokus pada bisnis utamanya didalam memenangi persaingan di pasar lokal didalam menjual dan sekaligus menyediakan produk-produk Tapes & Adhesives 3M yang inovatif dan berkualitas tinggi sesuai dengan pemintaan pasar secara global dan pasar lokal khususnya dengan tetap memperoleh keuntungan margin.
Oleh sebab itu sludi ini meneliti sejauh mana dan bagaimana kegiatan outsourcing dilakukan secara efesien dan efcktif oleh Divisi IATD dari segi produk yang di-outsource. pemilihan supplien hingga dampaknya kegiatan ini bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan khususnya di pasar lokal. Studi ini mempelajari tiga produk proyek outsourcing yaitu, Local Outsourcing untuk manufacturing Double Coated Tissue Tape 9075; Local Outsourcing untuk manufacturing Protective Tape 2K10C; dan Local Converting OPP tape 313 ukuran jumbo rol.
Divisi IATD hanya memiliki dua supplier yang menjadi rekan kerja dalam kegiatan outsourcing. Satu supplier yang menjadi local manufacturing dalam memproduksi dan menyediakan dua produk tapes 3M, yaitu double coated tissue rape 9075 yang produk lokalnya mcnjadi model 9075i dan protective tape ZKIOC yang produk lokalnya menjadi model 2ilOC. Sedangkan supplier yang satu menjadi local converting dalam memotong dan mengemas produk jumbo rol 3M OPP tapes 313 yang didatangkan dari SOS Taiwan. Penilaian dasar terhadap supplier ini berdasarkan 5 faktor kategori yang dibutuhkan menjadi supplier 3M, yailu technology, quality, responsiveness, delivery, dan cost.
Hasil dari kegiatan outsourcing ini telah meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam hal peningkatan kinerja dan profilabilitas dari tiap unit bisnis yang berkontribusi. Peningkatan kinerja 3M dari kegiatan outsourcing ini telah memberi kontribusi terhadap tingkat penjualan produk yang berpotensial sebesar 23% setiap tahunnya. Hingga saat ini pcrsentase pertumbuhan penjualan aktual 3M dari kegialan outsourcing telah memberi kontribusi peningkalan sebesar 56% lerhadap penjualan 3M dari periode 2005 hingga 2007. Sedangkan 3 proyek outsourcing yang telah dijalankan oleh Divisi IATD lelah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap perusahaan. Pertumbuhan penjualannya hingga saat ini telah memberi kontribusi hampir sebesar 70% bagi perusahaan.
Penjualan produk double tapes model 9075i ini telah memberi komribusi yang cukup Iinggi bagi perlumbuhan unit bisnis Tapes & Adhesives dan rnemberikan keuntungan margin yang tinggi bagi perusahaan. Penjualan untuk protective tapes 2K10C juga memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan penjualan unit bisnis IATD baik itu yang didatangkan dari 3M Korea maupun dari supplier lokal. Sedangkan kegiatan local converting untuk pemotongan OPP tapes 313 ukuran jumbo rol ke ukuran sesuai pemintaan tidak berjalan dengan efektif. Penjualan terbesar didatangkan dari 313 finish goods langsung dari SOS dengan ukuran sesuai dengan permintaan customers.
Dengan melihat perkembangan penjualan produk dari local converting tidak terlalu efektif dan efisien bagi perusahaan, akan Iebih baik jika Divisi IATD maupun tim outsourcing mencari supplier lain baik itu lokal maupun internasional yang dapat memberikan harga jual yang lebih murah dari harga yang dibeli saal ini sehingga margin yang didapal bagi unit bisnis pun akan lebih mengunlungkan, serta memperhitungkan kecepatan waktu pengiriman barang tersebut agar pengiriman tepat pada waktu sesuai dengan harapan customers. Jadi untuk meningkatkan perlumbuhan penjualan terhadap produk-produk 3M yang di-outsource harus terus dilakukan peningkatan terhadap produk tersebut baik dari segi kualitas, ketersediaan produk di pasaran, maupun harga jual yang tems mengalami perubahan karena persaingan yang kompetitif ini. Peningkatan akan produk outsourcing ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat akan kesuksesan dan ketersediaan produk tersebut di pasar.

3M indonesia as supplier and seller of industrial products is facing tough competition from local and regional companies. Where these companies produces product that have the same quality as 3M?s. Also products from the black market increase the challenge of 3M Indonesia. These situations are face by every 3M business unit, especially Industrial Adhesives and Tapes Division (IATD Division). Competition in multi front for Tapes & Adhesives product requires 3M products to have competitive advantage in quality, price and delivery.
With 95% of 3M products were imported from overseas, the price of 3M products were higher from the competitor. The main reason is the import tax. 3M was forced to find other sources that were more competitive and efficient for the customers. One of the activities is outsourcing, which was started in 2006 for Tapes & Adhesives products.
Sourcing and outsourcing are the new business strategy for 3M Indonesia. The goals of the strategy are to increase growth, reduce cost, and increase profit. IATD Division has implements this strategy to have a better position against the competitors. Especially for IATD Division to provide products that have competitive price, high quality and big margin. The activities to support this strategy are collaboration between 3M subsidiaries in other region and enhance growth from local suppliers.
In this study, the writer wants to leam the effect of souring and outsourcing in 3M indonesia IATD Division. The study investigates from the product to be outsourced, how the supplier is chosen and the effectiveness of this strategy to the outcome of the competition. Three products from IATD Division are the subject in this study. The products are Double Coated Tissue Tape 9075 and Protective Tape 2K10C which are locally manufactured; and OPP Tape 313 Jumbo Roll, which is locally converted.
Currently 3M Indonesia IATD Division have 2 suppliers in this outsourcing activity. First is a company for local manufacturing which produced the Double Coated Tissue Tape and Protective Tape. And the other is for converting activity for the OPP Tape 313 Jumbo Roll. Evaluations for those suppliers are based on 5 factors. The factors are as follow: technology, quality, responsiveness, delivery and cost.
The results of 3M outsourcing have given a competitive advantage to the company in pricing and delivery. The sales result by outsourcing product show increase 23% every year. Until now outsourcing activities can increase sales about 56% from year 2005 to year 2007. For IATD Division, the 3 products that are outsourced (as subject in this study) show big contribution forthe company. Until know sales growth ofthe 3 product has reached 70%. The sales of Double Tapes and Protective Tapes which were produce by outsourced by local Company can give big contribution to growth of sales. But OPP Tape 313, which was locally converted, did not meet with the expectation.
With the growth of converting products do not show good result, it is better for 3M IATD Division to find another supplier locally or regionally that can produce product with competitive price, high quality, and delivery that can meet with customer expectation. So to increase the sales of outsourced 3M products, 3M must enhance their local suppliers to increase the quality, stocks for market, even the selling price which must compete able. The enhanced and successful of this outsourcing activity must meet with all persons who involved in this activity."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T23186
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alyssa Ghassani
"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016.
Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai
outsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.

This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary
data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Naufal Malik
"Skripsi ini membahas masalah status hubungan kerja berupa kesepakatan pemberian jasa pekerja ditinjau dari segi yuridis dan praktis. berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa pekerja antara PT X sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan PT Y sebagai Perusahaan Pemberi Kerja. Konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh adalah Bentuk outsourcing lain yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan permasalahan terkait hubungan kerja. Beberapa permasalahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini yaitu penjelasan tentang konsep kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh di perusahaan, penjelasan tentang tanggung jawab pekerja/penyedia jasa tenaga kerja dan perusahaan pemberi kerja. kepada pekerja/buruh outsourcing serta penjelasan praktik kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh antara PT X
sebagai perusahaan penyedia jasa bagi pekerja/buruh dengan PT Y sebagai perusahaan penyedia pekerjaan, terkait dengan kebutuhan kegiatan utama perusahaan yang mempekerjakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data berasal dari data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan
wawancara dengan informan, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kesepakatan penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan kegiatan perekrutan pekerja/buruh yang akan ditempatkan. Pada perusahaan pengguna, tanggung jawab perusahaan dalam perjanjian pemberian jasa pekerja/buruh kepada pekerja/buruh outsourcing hanya ditanggung oleh perusahaan pemberi jasa bagi pekerja/buruh hanya karena adanya paksaan yuridis yaitu kondisi ketenagakerjaan. hubungan pekerja/buruh outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, serta pelaksanaan perjanjian Pemberian jasa pekerja/buruh antara PT X dan PT Y dilakukan tanpa menyentuh kegiatan utama PT Y.

This thesis discusses the problem of work relationship status in the form of an agreement for the provision of worker services from a juridical and practical perspective. based on the implementation of the provision of worker services between PT X as the Employer / Labor Service Provider Company and PT Y as the Employer Company. The concept of an agreement for the provision of worker/labor services is another form of outsourcing introduced in Law Number 13 of 2003 which raises problems related to work relations. Some of these problems are then included in the main problems discussed in this thesis, namely an explanation of the concept of an agreement for the provision of worker/labor services in a company, an explanation of the responsibilities of workers/labor service providers and the employing company. to outsourcing workers/laborers as well as an explanation of the practice of the agreement for the provision of worker/labor services between PT X as a service provider company for workers/laborers with PT Y as the job provider company, related to the main activities of the employing company. The research method in this thesis uses the form of normative juridical research, descriptive research type, data sources come from secondary data and primary data, data collection techniques use document studies and interviews with informants, as well as data analysis techniques using qualitative methods. The research result in this thesis is that the agreement for the provision of worker/labor services is a recruitment activity for workers/laborers to be placed. In the user company, the responsibility of the company in the agreement for the provision of worker/labor services to the outsourcing worker/laborer is only borne by the company providing services to the worker/laborer only because of juridical coercion, namely the conditions of employment. relations between outsourced workers/laborers and companies providing worker/labor services, as well as the implementation of the agreement for Providing worker/labor services between PT X and PT Y is carried out without touching the main activity of PT Y."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evasari Dwiyanti
"Tesis ini membahas maraknya penggunaan sistem outsourcing di dunia usaha. Sistem ini membuat perusahaan tidak perlu menyediakan biaya dan waktu dalam proses perekrutan pekerja/buruh, karena telah dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Selain itu, angka pengangguran yang meningkat saat ini sedangkan lapangan kerja yang tersedia kurang memadai, mengakibatkan sistem outsourcing banyak digunakan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan outsourcing di Indonesia dan bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian outsourcing.
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pertama, outsourcing diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pengaturannya masih kurang jelas. Kedua, hubungan hukum hanya antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sedangkan pekerja/buruh hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa pekerjalburuh melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Keterkaitan pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

The focus of this study is on outsourcing system used in business which is booming nowadays. With this system companies do not need to provide budget and time in course of workers recruitment. Because it has already been done by worker supplier companies. Besides that, the increasing number of unemployment, while fields of works are not available make outsourcing system is used.
This study used normative legal research method with secondary data as a source from study on documents. The problems are how is the arrangement on outsourcing in Indonesia and how is contractual terms of the parties in outsourcing agreement.
The result of this research can be concluded: first, outsourcing is arranged in section 64 up to section 66 in The Labor Act No. 13 Year 2003, but the arrangement still less be clear. Second, contractual terms only between the user with worker supplier companies while worker only own contractual terms with worker supplier companies through agreement of job. The relationship between worker with the user caused by the agreement which made between worker with worker supplier companies.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24258
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>