Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi terciptanya sebuah good governance. Salah satu perwujudan dari kedua aspek tersebut adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Undang-Undang tersebut di salah satu instansi pemerintahan yaitu di Kementerian Luar Negeri RI dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemlu sudah siap menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pengelola unit PPID yang masih sangat kurang dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai masyarakat memperoleh informasi yang diminta.

---

Transparency and Accountability is the key of a good governance. One of the implementation of those two aspects is the Law on the Openness of Public Information which had been effective due on 2010. The law oblige all of public institution to establish a work unit called Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). This research analyze the execution of the law at one of the public institution which is Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia with qualitative approach.

The result of the research says that the Ministry has been ready to implement the law and the execution has been done quite well. But there are still some problems. The problems are the lack of human resources capable to run the work unit of PPID and people have to wait quite a long time to get for the information they asked for."

"Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang Undang No 14 tahun 2008 mewajibkan semua Badan Publik melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketetapan undang undang. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian yang menyambut baik Undang Undang No 14 tahun 2008 tersebut dengan membuat Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.Peneliti tertarik untuk meneliti ini karena ditemukan beberapa masalah dalam implementasinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dengan studi lapangan studi kepustakaan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi masih memiliki beberapa kekurangan seperti ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan informasi pembentukkan PPID serta belum mampunya Kemendagri melakukan uji konsekuensi terhadap informasi.

---

Transparency of public information that be reguated in Act Number 14 of 2008 requires all Public Institutions perform the transparency of information accordance with the law. Ministry of Home Affairs is one ministry that welcomed the Act Number 14 of 2008 in make Minister of Home Affairs Regulation Number 35 of 2010 on Guidelines for the Management of Information and Documentation Services at the Ministry of Home Affairs and Local Government.Researcher interested in studying this because there are some problems in the implementation. Researcher used a qualitative approach descriptive with data collection by field studies library research in depth interviews and observations.The results showed that the implementation still has several shortcomings such as lack of Standard Operating and Procedures on information request the formation of PPID and the inability of Kemendagri do the information consequential harm test."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership.

The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan informasi publik; serta faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuensi atas penetapan jenis informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta perubahan struktur organisasi.

---

This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward III, this thesis analyzed the implementation of public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses post-positivism approach supported by qualitative data.

The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective communication, disposition, and skilled human resources.

Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing the organizational structure of the Ministry."

"Country Brand Index (CBI) Indonesia yang dirilis oleh Lembaga Future Brand pada tahun 2012 berada di urutan 78 di antara 118 negara, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. CBI merupakan indeks persepsi global tentang citra sebuah negara di seluruh dunia yang ditinjau dari aspek budaya, industri, ekonomi dan kebijakan publik.Kementerian Luar Negeri telah melakukan sejumlah upaya peningkatan citra Indonesia melalui diplomasi publik, di antaranya dengan pemanfaatan media sosial. Namun, pemanfaatan media sosial tersebut masih belum optimal, di antaranya dapat terlihat dari masih rendahnya popularitas akun media sosial Kementerian Luar Negeri.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pejabat Kemlu dan pakar media sosial, serta observasi terhadap kegiatan diplomasi publik dan media sosial Kementerian Luar Negeri. Analisis data dilakukan dengan analisis SWOT, McKinsey’s 7S, dan PEST. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan menggunakan QSPM.Penelitian ini berhasil mengidentifikasikan 5 kekuatan, 9 kelemahan, 8 peluang, dan 6 ancaman yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menghasilkan 17 strategi pemanfaatan media sosial yang dipetakan ke dalam 6 sasaran strategis. Seluruh strategi tersebut kemudian dituangkan dalam suatu rencana kerja untuk rentang waktu tiga tahun. ;Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period.

---

Country Brand Index (CBI) released in 2012 by the Institute of Future Brand renked Indonesia at 78th among 118 countries. It is lower than the rank previous years. CBI is an index of global perception of the image of a country in the world in terms of cultural, industrial, economic and public policy.

The Ministry of Foreign Affairs has made a number of efforts to improve Indonesia's image through public diplomacy, including with the use of social media. However, the use of social media is not optimal yet, which can be seen from the low popularity of the Ministry’s social media accounts.

The study was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through semi-structured interviews to the Ministry officials and social media experts, and observations to the Ministry’s public diplomacy and social media activities. Data analysis was performed with SWOT, McKinsey's 7S, and PEST. Strategy prioritization was determined using QSPM.

This research had identified 5 strengths, 9 weaknesses, 8 opportunities, and 6 threats owned by the Ministry. The analysis of those factors resulted in 17 social media strategies that mapped into 6 strategic objectives. The whole strategy is then poured in a work plan for a three-year period."

"Kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja sebuah organisasi teknologi informasi dan komunikasi, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri Kemlu . Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom KP sebagai organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu menjadikan kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerjanya. Namun, Pustekinfokom KP tidak pernah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna internal pegawai Kemlu terhadap layanan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna layanan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model SEM sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu. Dari hasil analisis data tersebut diperoleh bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemlu adalah produk teknologi informasi. Produk teknologi informasi juga memiliki hubungan positif dengan faktor lainnya, yaitu dukungan teknologi informasi dan kehandalan teknologi informasi.

---

User satisfaction of information and communication technology services has become one of key performance indicators of an information and communication technology organization, both in private and government sectors, including in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Center for Information and Communication Technology Ministry and Representative Pustekinfokom KP as the organization of information and communication technology management in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia, makes user satisfaction of information and communication technology services as one of its key performance indicators. However, Pustekinfokom KP never know the factors that affect the internal user satisfaction employees satisfaction of information and communications services.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the factors that affect user satisfaction of information and communications technology services. The research method used is a mixed method by conducting interviews and distributing questionnaires. Data analysis was done by using Structural Equation Model SEM to obtain the factors that influence user satisfaction of information and communication technology service in the Ministry of Foreign Affairs. The results obtained are factors that affect user satisfaction of information and communication technology services in the Ministry of Foreign Affairs is information technology IT product. IT product has positive relationship with other factors, namely information technology IT support and information technology IT reliability."

"Aplikasi Safe Travel yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Luar Negeri RI merupakan wujud pemanfaatan diplomasi digital untuk memberikan perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri, khususnya yang bepergian untuk sementara waktu. Namun, hingga Juli 2021, aplikasi Safe Travel baru diunduh sebanyak ±100 ribu pengunduh, baik pada Google Play Store maupun Apple App Store. Dan diketahui hingga Juli 2021, tercatat bahwa sebanyak 98,8% users lost dari total user yang diperoleh pada aplikasi Safe Travel di Google Play Store. Sedangkan pada Apple App Store, diketahui bahwa tingkat retensi pengguna dan rata-rata penggunaan aplikasi per bulan untuk perangkat pengguna yang aktif sangat rendah. Jumlah users lost yang tinggi dan rendahnya penggunaan aplikasi Safe Travel menunjukkan kurangnya penerimaan terhadap aplikasi Safe Travel yang pada akhirnya berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi WNI yang ada di luar negeri, sesuai yang tertuang pada Permenlu Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan tiga model utama, yaitu UTAUT-2, TAM, dan IS Success Model, yang membentuk model penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna aplikasi Safe Travel. Pengolahan data dilakukan menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan alat bantu SmartPLS 3 pada 144 data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner online. Dari 21 hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, didapatkan bahwa 8 hipotesis ditolak dan sisanya diterima. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan dan penggunaan aplikasi Safe Travel antara lain behavioral intention, facilitating condition, dan habit. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung antara lain, information quality, system quality, service quality, perceived trust of e-government, attitude, dan effort expectancy. Wawancara dengan pihak pengelola dan pengguna aplikasi Safe Travel kemudian dilakukan, sehingga didapatkan 32 rekomendasi praktis yang dikelompokkan berdasarkan pengaruh dari setiap faktor.

---

The Safe Travel application, which was launched in 2017 by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, is a form of utilizing digital diplomacy to provide protection for all Indonesian citizens who are abroad, especially those traveling temporarily. However, until July 2021, the Safe Travel application has only been downloaded by ±100 thousand downloads, both on the Google Play Store and Apple App Store. And it is known that until July 2021, it was recorded that 98.8% of users were lost from the total users obtained in the Safe Travel application on the Google Play Store. Meanwhile, in the Apple App Store, it is known that the user retention rate and the average application usage per month for active devices are very low. The high number of users lost and the low use of the Safe Travel application indicate a lack of acceptance of the Safe Travel application which ultimately affects the government's efforts to provide protection for Indonesian citizens abroad, as stated in the Minister of Foreign Affairs Regulation Number 5 of 2018. Based on these problems, three main models are used, namely UTAUT-2, TAM, and IS Success Model, which form a research model to determine the factors that influence user acceptance of the Safe Travel application. Data processing was carried out using Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the SmartPLS 3 tool on 144 data that were collected using an online questionnaire. Of the 21 hypotheses tested in this study, it was found that 8 were rejected and the rest were accepted. Factors that directly influence the acceptance and use of the Safe Travel application include behavioral intention, facilitating conditions, and habit. While the factors that influence indirectly include information quality, system quality, service quality, perceived trust of e-government, attitude, and effort expectancy. Interviews with managers and users of the Safe Travel application were conducted, which resulted in 32 practical recommendations grouped based on the influence of each factor."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas besi pada Perwakilan RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum memadai diantaranya belum adanya pedoman hukum yang kuat terkait pengelolaannya serta pembebanan biaya mutasi Home Staff Perwakilan RI yang mempengaruhi likuiditas anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern pengelolaan kas besi di Perwakilan RI di antaranya kebutuhan anggaran yang mendadak, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sejalan, revolving uang persediaan yang terlambat, adanya Pembukuan Fihak Ketiga PFK minus yang belum diselesaikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan keteladanan dari Pimpinan, ketersediaan infrastruktur dan efektivitas peran pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran di Perwakilan RI.

---

The aim of this research is to identify factors that affect the internal control systems to the management of reserved fund at Indonesian Embassies. This research is a qualitative research with descriptive design through survey and interview. The results of the research indicate the internal control system still indaquate cause of the absence of legal guidelines and the imposition of the deployment cost. The factors that affected the internal control system are improper budgetary planning, delayed of revolving, bookkeeping unrelated to third parties, competence of employees, commitment and role model of leadership, infrastructure and the effectiveness of internal control Inspectorat General."