Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini termasuk SSM-based Action Research dengan kategori problem solving interest. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hierarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hierarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional.

---

Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This study was included SSM-based Action Research with problem solving interest categories. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989a) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Satgas Kebersihan at the organizational level and the establishment of community involvement system at the operational level."

"Ditetapkannya Depok sebagai salah satu Kota terkotor di Indonesia pada tahun 2006 menjadikan pengelolaan sampah menjadi hal yang banyak menjadi sorotan publik. Buruknya pengelolaan sampah di Kota Depok dapat terlihat dari tidak memadainya fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang ada seperti pengangkutan, Unit Pengelolaan Sampah (UPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditambah lagi dengan jumlah penduduk Depok yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai akibat dari arus urbanisasi yang tinggi menjadikan beban pelayanan sampah menjadi semakin berat. Dengan menggunakan pendekatan positivis-kualitatif, dan menggunakan analisis SWOT, peneliti mengetahui bahwa posisi pengelolaan sampah di Kota Depok memungkinkan untuk diterapkannya strategi WO yaitu strategi yang dapat diterapkan dengan kondisi mengalami beberapa kendala internal/ kelemahan tetapi juga memiliki peluang yang sangat besar. Strategi yang digunakan diantaranya peningkatan kualitas SDM dan kapasitas pengelola, pengembangan kerjasama dengan swasta, penggunaan teknologi baru, dan membuat Peraturan Daerah yang baru.

---

To the issuance one of the dirtiest Cities in Indonesia in 2006 has made waste management a lot of things into the public spotlight. Poor waste management in the city of Depok can be seen from the inadequate waste management facilities as transport, waste management Unit (UPS) and Landfills (LANDFILL) coupled with the population There who continue to experience increased from year to year as a result of the high urbanisation make rubbish service burden becoming increasingly heavier. By using qualitative, positivist approach-and use the SWOT analysis, the researchers found that the position of waste management in the city of Depok allows for implementing a strategy that WO strategies can be applied to the conditions experienced some internal constraints/weaknesses but also has huge opportunities. Strategies used include improving the quality of human resources and management capacity, the development of cooperation with the private sector, the use of new technologies, and create new areas of Regulation."

"Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang mengubah konsep pengelolaan sampah dari konvensional menjadi berkelanjutan berbasis 3R Reduce Reuse Recycle. Konsep baru tersebut mewajibkan pemilahan sampah dari sumbernya. Dengan adanya perda ini Pemkot Depok fokus pada pengangkutan dan pengolahan sampah organik dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah residu dibuang ke TPA. Sampah anorganik dikumpulkan oleh komunitas bank sampah untuk didaur ulang sebagai bahan baku industri.Tujuan penelitian adalah mengestimasi kebutuhan biaya minimal yang dibutuhkan pemerintah daerah dengan sistem baru Biaya minimal diperoleh dari network optimization model dengan cakupan layanan sebesar 80 persen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya minimal yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem baru adalah Rp 112 miliar per hari dengan skenario jumlah masyarakat yang memilah sebanyak 70 persen. Jika jumlah masyarakat yang memilah 100 persen maka biaya yang dibutuhkan adalah Rp 160 miliar per hari. Hasil penelitian juga menunjukkan biaya pengangkutan dan pengolahan sampah organik lebih besar dari biaya pengangkutan sampah residu.

---

Local Government of Depok City issued Regulation No 5 Year 2014 which changed the concept from conventional waste management to sustainable waste management by using the concept of 3Rs reduce reuse recycle. The new concept requires household to sort of waste With this law the local government focuses on the collection and treatment of organic and residual waste. The organic waste will be processed to compost and residual waste will be dispose to the landfill. The inroganic waste will be collected by the waste bank a community activity to be further recycled by theindustry needed.

The aim of this study was to estimate the the minimum cost needed by the local government to operate the new system. The minimum cost is obtained from the network optimization model using scenario of 80 percent service coverage.

The results showed that the minimum cost required to carry out the new system is about IDR 112 billion per day with scenario of 70 percent of people conduct the sorting If the number of people who sort become 100 percent the cost required will be IDR 160 billion per day The results also showed the cost of collecting and processing the organic waste is greater than the residual waste."

"Kota Depok memiliki potensi sampah organik yang melimpah untuk diolah secara anaerobik dan aerobik untuk mendapatkan produk biogas dan kompos. Sebanyak 62 ton lebih per hari sampah organik masuk ke Kota Depok. Penelitian ini bertujuan mencari potensi biogas sampah organik TPA Cipayung yang dikombinasikan dengan tinja sapi dengan perbandingan massa 3:1 dengan metode tumpuk mesofilik perkolasi. Hasilnya adalah potensinya sebesar 278,903 L/Kg TS. Namun, terjadi masalah penyumbatan di awal inisiasi dan juga proyeksi bahwa akan sulit untuk mengangkut tinja sapi dengan massa yang begitu besar ke TPA Cipayung. Selanjutnya adalah pembahasan desain untuk instalasi digesti anaerobik dan pengomposan aerobik dengan perbandingan massa sampah dan tinja 100:1 untuk mengolah 60% massa sampah organik yang masuk dan untuk desain 10 tahun. Diperlukan luas lahan sebesar 0,7251 Ha.

---

Depok City has abundant organic waste to be processed anaerobically and aerobically. This research try to determine the biogas yield potency of mesophilic percolated batch with mass ratio organic waste:cow dung 3:1. The potency is 278,903 L/Kg TS. Nevertheless, the method has major setbacks for upscaling. The system experienced cloggings and the water must be added and the transportation of the cow dungs on the full scale of the method that would be used. The next exposition is about the design description of combined anaerobic- aerobic waste installation for Cipayung Landfill for 10 years design of 60% organic processed. The proposed design is using mass ratio of organic waste:cow dung for 100:1. 0,7251 Ha area is needed for completion."

"Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menjadi sumber berkembang biaknya mikroorganisme penyebab penyakit. Diare merupakan salah satu penyakit yang rentan terjadi sebagai dampak dari pajanan sampah tersebut.Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak pengelolaan sampah terhadap prevalensi diare pada balita. Studi kohort retrospektif yang dilakukan pada 120 balita yang terpilih secara acak pada dua wilayah penelitian, yakni RW 06 Kelurahan Abadijaya (terpajan) dan RW 16 Keluarahan Bhaktijaya (tidak terpajan), Kota Depok. Peneliti melakukan pendataan menggunakan kuesioner dan observasi di lapangan untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah serta prevalensi diare pada balita di wilayah tersebut. Setelah itu dilakukan uji chi-square dilanjutkan dengan analisis regresi logistik ganda untuk mengetahui variabel pengelolaan sampah yang paling berpengaruh terhadap kejadian diare pada balita.Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara upaya daur ulang dengan RR = 3,669 (95 % CI : 1,278-10,553) dan posisi wadah sampah keluarga RR = 7,017 (95 % CI: 1,29- 3,09) terhadap kejadian diare pada balita. Hasil analisis multivariat menunjukkan posisi wadah sampah keluarga adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian diare pada balita setelah dikontrol oleh variabel daur ulang sampah. Peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan fasilitas bagi masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah yang baik terutama peletakkan wadah sampah di luar rumah. Selain itu juga perlu dilakukan pelatihan upaya daur ulang dan prinsip 3R lainnya yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

---

Poor Waste management can be a breeding source of microorganisms cause the disease . Diarrhea is a disease that occurs in toddlers susceptible as a result of exposure to waste. Waste management consists of technical and nontechnical aspects, which of each has directly and indirectly effect to the relationship between waste and the incidence of diarrhea. The purpose of this research is to khow the impact of waste management on the prevalence of diarrhea in toddlers. Study design used was a retrospective cohort.

Researchers conducted an assessment of the condition of the community waste management in two areas that have been grouped into the exposed ( managed by goverment) and unexposed (managed by community). Each are of study taken 60 respondents families that have toddlers so that the number of respondents used was 120 respondents. Researchers used a questionnaire to collect data and observations in the field to determine the condition of waste management as well as the prevalence of diarrhea in children under five After the chi-square test reserchers used multiple logistic regression analysis to determine the variables most influential waste management on the incidence of diarrhea in toddlers.

The results of the study showed that no significant relationship exists between the recycling effort [RR = 3,669 (95 % CI : 1,278-10,553)] and the position of the family waste receptacle [RR = 7,017 (95 % CI: 1,29-3,09)] with the incidence of diarrhea in toddlers. Multivariate analysis showed the position of the familywaste receptacle is the most influential variable on the incidence of diarrhea in infants after controlled by variable recycling bins.Suggestion of this study that the government must be improve socialization and facilities for the community to implement better waste management, especially laying waste containers outside the home. It is also necessary to trainings recycling efforts and other 3R principles that can be families applied in life in order to reduce."

"Masalah persampahan merupakan masalah yang kompleks dan saat ini masih menjadi masalah serius di kota-kota besar di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula aktifitas masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan timbulan sampah. Pemerintah daerah kewalahan dalam menangani masalah sampah karena peningkatan timbulan sampah tidak dibarengi dengan pertambahan sarana dan prasarana maupun daya tampung TPA.Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rencana pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2005-2025. Ruang lingkup penelitian ini adalah hanya terfokus pada pengelolaan sampah domestik tidak membahas tentang sampah Rumah Sakit atau sampah medis mulai dari rumah tangga sampai ke TPA. Pengembangan rencana pengelolaan tersebut dilakukan dengan melihat unsur masukan, proses dan keluaran. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Depok pada bulan Mei-Juni 2004.Hasil penelitian menunjukkan jumlah produksi sampah saat ini 3.700 m3/hari sumber 88,3% merupakan sampah domestik dan sisanya bersumber dari pasar, toko, jalan dan sebagainya. Sebagian besar 72,97% merupakan sampah organik dan sisanya terdiri dari kayu, beling dan sebagainya. Sampai tahun 2004 cakupan pengelolaan sampah baru mencapai 48% dan sisanya dikelola sendiri oleh masyarakat.Perencanaan pengelolaan jangka panjang atau 20 tahun ke depan, menekankan pada penanganan sampah di hulu. Maksudnya pemilahan atau recycling dilakukan di tingkat rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga diberi informasi tentang pemilahan sampah basah dan kering dengan wadah yang berbeda.Pada pemukiman tidak teratur pelayanan sampah dilakukan dengan gerobak dari rumah ke rumah (75%), selanjutnya sampah tersebut akan dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Container dan di sana akan tereduksi sebesar 15%. Diharapkan sampah di TPS akan minimal dengan adanya kerjasama dengan pemulung dan para pemulung telah memiliki gudang tempat menyimpan barang bekas. Untuk pemukiman teratur pelayanan sampah tidak menggunakan gerobak tapi langsung dilayani oleh dump truk yang akan mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung.Hasil penghitungan, retribusi yang sesuai (mencapai impas) untuk tahun 2005 sampai 2025 adalah Rp. 5.500,- per bulan per kepala keluarga. Diharapkan dari perencanaan ini akan menghasilkan kebutuhan sarana dan prasana, pembiayaan dan sebagainya.Dalam memasyarakatkan pengelolaan sampah di hulu diperlukan pendekataan pendidikan kesehatan, baik pendekatan pendidikan individu, dengan sasaran individu melalui murid-murid sekolah. Pendidikan kelompok dengan sasaran kelompok, misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan dan sebagainya, serta pendidikan kepada masyarakat luas, dengan sasaran masyarakat bias dilakukan melalui pemutaran film layar tancap, pemutaran slide, penyebarluasan brosur, pamflet, striker dan sebagainya.Ada beberapa saran yang perlu dilakukan adalah pengelolaan sampah di hulu perlu dikembangkan sehingga dapat meminimalkan sampah baik di TPS maupun TPA. Perlu dilakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah basah dan kering sehingga masyarakat peduli terhadap lingkungan. Untuk pemerintah daerah perlu memberdayakan pemulung dalam pengelolaan sampah terutama di TPS.

---

Waste problem is still be the complex problem and till recently being a serious problem in the big city in Indonesia. In a procession with addition of population, their activity also being more complex and causes the waste in the environment. The region government face difficulties to handling the waste problem because the waste in heaps, and unfortunately do not accompanied with the facility and quantity of tools.

This research have an objective to arranged a plan to processing wastes on Depok City in 2005 - 2025, and focused on handling and processing domestic wastes, and waste of Hospital or medicine wastes was excluded. The process involved from home to the Final Collecting Place (TPA). Developing a processing plan efforted with watch closely the input, the process and the output. This research located on Depok City and have done on Mei until] Juni 2004.

Results of this research shows that waste production quantity right now is 1700 M31day, 88,3 % domestic wastes dan 11,7 % remaind from store, market, road and so on. The big portion of this waste (72,97%) is organic waste and and the rest is woods, porcelain etc. Until 2004, the waste processing only reach 48%, and the rest is processed by the community with traditional process.

Long term processing planning or 20 years forward, focused on handling waste from upper course. Sortation and recycling start from household. The mothers give the information how to sortation the wet waste and the dry waste on the different container.

On the uncoordinated district, waste service doing with cart from one home to another (75%), on the next stage, the wastes brought to the throwing place (TPS). On the TPS, the waste being reduction until 15%. Cooperation with the waste collector (pemulung), can minimizing the wastes on TPS, and also the waste collector already have a storehouse to collect the exuse things. On the arranged district, waste service do not use the cart, but directly serviced by the dump truct, and carried to The Final Collecting Place (TPA) on Cipayung.

Calculation result, the precise retribution ( reach impass) to 2005 until 2025 Rp. 5.500,- per month per head of household. From this plan, we hope that the need for facility and retribution can be realize.

Acoording to socialitation the waste processing from upper course, we need an health educational approach, as an individual being the target trough the student. Group educational which the group per se be the target, and education for the community, through the arisan, group based on religion (pengajian), and so on. Education for community can be effort with dostribution of pamflet, movie, brosur, sticker, etc.

There are some advise to be done, waste processing from upper course need to be more explorated to minimizing wastes both in TPS or TPA. Elucidation and education to the community must be take as a routine programmed, give the information how to separating the dry waste and wet waste, so the community really care and aware about health and environtment. To the region government, we still need to resources the waste collector, specially on TPS."

"Penelitian ini membahas mengenai perilaku pengelolaan sampah rumah tangga berkelanjutan pada masyarakat RT 01 RW 13, Kampung Pitara, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan sampah rumah tangga berkelanjutan diwujudkan dengan perilaku mandiri dalam mengelola sampah rumah tangga. Masyarakat menggunakan metode 3R reduce, reuse dan recycle dan pengolahan sampah organik menggunakan ember organik dari Pemerintah Kota Depok. Selain itu, faktor pembentuk perilaku berkelanjutan yang berbasis aset komunitas terdiri dari faktor predisposisi, penguat, dan modal sosial dan spiritual.

---

This thesis discussabout the sustainable household waste management behavior in community of RT 01 RW 13, Pitara, Pancoran Mas, Depok City. This research uses qualitative approach with descriptive research type. Result of this research showed that the sustainable household waste management behaviormanifested by independent behavior in managing household waste. The community use the 3R reduce, reuse and recycle method and organic waste management use organic bucket from Depok Governement. Beside that sustainable behavior forming factors that are based on community assets consist of predisposition, reinforcing, and social and spiritual capital factors."

"Penelitian ini membahas mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Warga Peduli Lingkungan melalui program garbagepreneurship dan mendeskripsikan perubahan perilaku pengelolaan sampah warga RW 13 Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok yang mengikuti program garbagepreneurship. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat oleh Yayasan Komunitas Warga Peduli Lingkungan dilakukan melalui tahap persiapan, pengkajian, pelasanaan dan evaluasi dan terdapat perubahan perilaku pengelolaan warga baik dari domain kognitif, afektif dan psikomotorik.

---

This thesis discuss about community empowerment process that been held by Komunitas Warga Peduli Lingkungan Foundation using their garbagepreneurship program and describe behavior changing in waste management RW 13 society, Kelurahan Pancoran Mas, Depok City who following garbagepreneurship program. This research using qualitative approach and descriptive type.

Result of this research are community empowerment process by Komunitas Warga Peduli Lingkungan foundation are readiness stage, assessment, implementation and evaluation also behavior changing in waste management happened in several domain such as cognitive, affective and psychomotoric."

"Persoalan sampah di Provinsi DKI Jakarta hingga dewasa ini masih merupakan suatu persoafan yang befum tuntas. Pofa pengelolaan sampah termasuk pengelolaan prasarananya belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi sampah di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 6.000 ton per hari, dikelola dengan pola pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daya tampung atau umur pakai TPA Bantar Gebang tefah mencapai pada titik kejenuhan, yang berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengembangan prasarana pengelolaan sampah tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa kebijakan penaembangan prasarana pengelolaan sampah, salah satunya adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berupa Intermediate Treatment Facilities (ITF). Kebijakan tersebut adalah antara fain pembangunan prasarana ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara pada tahun 2005 dan 2006. Namun, sampai berakhirnya rentang waktu tersebut, kebijakan tersebut belum berhasil terealisir.Fakta di atas mencerminkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards Ill (1980 : 9) terdapat empat faktor penting atau disebut variabel, yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keempat faktor penting atau variabel tersebut adalah communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure. Terkait dellgan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: mendeskripsikan pengaruh komunikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelofaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh sumber-sumber yang dimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh disposisi (perilaku) di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist social science dan metode penelitian deskriptif, dalam pengertian tidak sampai menganalisis hubungan kausalistis antara berbagai aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan studi dokumentasi untuk menghimpun data sekunder. lnforman dalam penelitian ini adalah para pegawai di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta mencakup pembangunan ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara. Faktor-faktor, seperti komunikasi, sumber-sumber, (kecuali aspek fasilitas), disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal, bahkan mengakibatkan implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara gagal selama rentang waktu tahun 2005 dan tahun 2006.Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, seyogianya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat kebijakan, berupa: kebijakan mengenai spesifikasi ITF secara mendetail (lengkap); memaksimalkan pelatihan-pelatihan bagi para staf; meminimalkan intervensi; lebih banyak melibatkan pelaksana (implementator) dalam perumusan kebijakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksana yang lebih rinci serta memaksimalkan koordinasi antar unit yangterkait dalam implementasi kebijakan."

"Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan pengelolaan limbah/sampah terpadu ini dibuat mengingat Kota Tangerang selatan merupakan kota mandiri pasca pemekaran daerah dari Kabupaten tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang, tidak lagi merupakan urusan pemerintah kabupaten, tetapi menjadi urusan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena sudah mempunyai instansi sendiri yang menangani masalah sampah yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota baru tersebut belum berjalan maksimal karena masih adanya berbagai kendala.

---

In carrying out its role as public servants, government as development actors are faced with various problems that occur in society. In an effort to answer these problems, the government issued a policy or development program to achieve those goals. Implementation of the policy in principle is the way to a policy can achieve its goals. Implementation of waste management policy/integrated waste is made considering the Tangerang City South is an independent city after the regional expansion of Tangerang Regency. This research uses qualitative research approach to the description. Information obtained by conducting in-depth interviews with sources who have knowledge of policy and policy implementation. Waste management that were previously the responsibility of the Tangerang regency government, no longer a government business distric, but the affairs of South Tangerang City government, because it already has its own agencies that deal with waste that is Department of Hygiene, Landscaping and Cemetery (DKPP). This study aims to discuss the implementation of waste management policy in the new city. From the research, implementation of waste management policy in the new town is not running maximum because there still exists a variety of conctraints."