Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Hutan tropis Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu, potensi ekonomi hutan tropis sangat besar. Hutan-hutan di Indonesia telah berkontribusi bagi pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, sejak tahun 1980 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Dana Jaminan Reboisasi yang kemudian berubah menjadi Dana Reboisasi DR. Permasalahan yang terjadi ialah tujuan pemerintah menjadikan DR sebagai rehabilitasi dan reboisasi justru tidak terjadi, bahkan iklim investasi kehutanan di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Dana Reboisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mewawancarai narasumber ahli dari stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung optimalisasi Dana Reboisasiadalah adanya perbaikan sistem informasi dan teknologi sistem pembayaranDana Reboisasi dengan diterapkannya SIMPONI pada tahun 2016, selain itualokasi dana dibuat lebih fleksibel agar dana reboisasi lebih terserap. Sementarafaktor yang menghambat adalah pengenaan tarif Dana Reboisasi dalam matauang dollar, adanya dualisme sistem pembayaran, dan kebijakan yang ada saatini tidak membangun industri kehutanan di Indonesia. Selain perlunya adanyakejelasan tujuan pemerintah dalam Dana Reboisasi apakah bertujuan kepadakelestarian lingkungan atau justru menjadi sumber penerimaan seperti yang saatini terjadi.

---

Indonesia's tropical forests have a very important role in the earth's ecosystem and are often referred to as the lungs of the world. In addition, the economic potential of tropical forests is enormous. Forests in Indonesia have contributedto state revenues, namely Non Tax Revenues. To maintain the preservation of Indonesia's forests, since 1980 the government has issued a Reforestation Guarantee Fund policy, which later changed into Reforestation Fund DR. The problem that occurred was the government 39s goal to become DR as rehabilitation and reforestation did not happen, even the forest investment climate in Indonesia actually tended to decrease. Based on these problems, this study aims to provide an overview of the supporting factors as well as inhibiting the Non Tax Revenue policy on the Reforestation Fund in Indonesia. Using qualitative research methods, researchers interviewed expert sources from relevant stake holders.

The result of research indicates that the support factor of Reforestation Fund optimization is the improvement of information system and technology of Reforestation Fund payment system with the implementation of SIMPONI in 2016, besides the fund allocation is made more flexible to reforestation fund more absorbed. While the inhibiting factor is the imposition of the Reforestation Fund in dollar terms, the dualism of the payment system and the current policies do not build the forest industry in Indonesia. In addition to the need for clarity of the government's objectives in the Reforestation Fundwhether it is towards environmental sustainability or it becomes a source of acceptance as it currently happens."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature.

The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services."

"Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi.

---

In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met."

"Penelitian ini membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PNBP Telekomunikasi dan mengevaluasi atas implikasi implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis data kualitatif dalam teknik menganalisis data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan baik dalam melaksanakan fungsi budgeter, tapi masih terkendala dari sisi kualitas sumber daya manusia. Evaluasi atas implikasi kebijakan yang kurang baik bagi wajib bayar, masih terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang belum terpenuhi secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan pengguna internet.

---

The focus of this research is to analyze non-tax state revenue (PNBP) policy of Telecommunication. The puposes of this research are analyze implementation non-tax state revenue and also evaluate through implications of non-tax state revenue policy. This descriptive research used qualitative approach with literature research and in-depth interview as data-collection techniques. The result of this research are implementation of non-tax state revenue went well to occupy budgeting function, but there is still human resources quality problem, and also evaluation through unfavourable implications for people still has no required based on evaluation criteria as indirect affect internet population growth."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan evaluasi tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketidaksesuaian realisasi PNBP sektor Perikanan terhadap potensinya dengan cara evaluasi kebijakan PP No 19 tahun 2006. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif, Harga Patokan Ikan dan Produktivitas Kapal mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. Begitu pula penambahan jenis pungutan dan pengurangan Pungutan Perikanan Asing juga mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan.

---

This undergraduate thesis discusses the policy evaluation of rates and types of non-tax revenue fisheries sector. This research aims to look at the reasons discrepancy Fisheries sector to the realization of its potential tax revenues by way of policy evaluation Regulation No. 19 of 2006. This research approach is qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. Results of this study showed that an increase in rates, benchmark prices of fish and Ship Productivity affect the realization of non-tax revenues. Similarly, the addition of these types of charges and reduction of Fisheries Foreign Taxes also affect the realization of non-tax revenues fisheries sector."

"[Tesis ini berfokus pada pemilihan prioritas kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara, dengan menggunakan pendekatan analisis AHP. Penelitian ini melihat penilaian stakeholder atas hirarki permasalahan yang disusun dengan menggunakan metode AHP dan menentukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan sebagai prioritas kebijakan penangananpengelolaan piutang PNBP SDA Minerba yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai “the experts”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Kementerian ESDM, Pelaku Usaha, dan pihak terkait lainnya terutama dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan perangkat produk hukum penunjang pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba dengan bobot penilaian sebesar 0,242. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan setingkat Menteri tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara;This thesis focuses on the selection of the management policy priority of non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders, especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues Natural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the development of a legal product supporting the receivable management of non-tax revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242. The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector., This thesis focuses on the selection of the management policy priority ofnon-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems whichhave been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve asa policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resourcesbased on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts".The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders,especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenuesNatural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process(AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is thedevelopment of a legal product supporting the receivable management of non-taxrevenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242.The policy can be done by formulating the ministerial level regulation onprocedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector.]"

"Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakanmasyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negaraterefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satusumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saatini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBPdengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarifPNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian inimerupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridisnormatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asasserta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah.Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untukmeningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harusdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadikesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukanoleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukanmonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yangdilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasionalpada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintahantara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00(nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikanpengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaanPNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negaradari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, penguranganatau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP.

---

Indonesia carries out the implementation of national development to create a

prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The

implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by

the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of

Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is

necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of

the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the

types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative

juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies

various principles, and uses related information to answer the problems. The

conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should

be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be

ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in

PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery

during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing

PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space

for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the

government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP

governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP."

"Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya seperti pengalokasian anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, harus digunakan secara tepat dan efisien. Alokasi sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio. Apabila sumber daya ini telah digunakan secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi pelayanan publik di sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Ditjen SDPPI untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode DEA dimana data Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (PNBP BHP ISR) dan Klien Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagai variabel Output, serta besaran alokasi Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Pegawai sebagai variabel Input. Kemudian Tahap Kedua, dengan menggunakan nilai efisiensi sebagai variabel dependen dalam model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pencapaian PNBP serta pelayanan publik kepada masyarakat pengguna frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi. Selama periode 2014-2018, Rata-rata sebanyak 16 (enam belas) UPT (49%) dari 33 UPT telah menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penerimaan PNBP BHP Frekuensi. Faktor PDRB Per Kapita Harga Konstan dan Dummy Jawa Non Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekuensi. Sedangkan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekeunsi.

---

To optimize public services in the field of radio frequency structuring to the community, the use of resources such as budget allocation and availability of quality human resources must be used appropriately and efficiently. Ditjen SDPPI has been used partial allocation of Non-Tax Revenue to support public services in the field of radio frequency structuring. If this resource has been used efficiently, it will increase Non Tax revenue and of course achieving optimal public services. This research was conducted to measure the level of efficiency in the use of Resources at Ditjen SDPPI to maximize Non-Tax Revenues (PNBP) in the field of Communication and Information by using the Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) method. The first phase uses the DEA method in which the BHP ISR Non-Tax Revenue (PNBP) data and the BHP ISR Client as Output variables, and also MP PNBP allocation and Number of Employees as Input variables. Then the Second Stage, using the value of efficiency as an dependent variable in the Tobit regression model to determine the factors that affect the efficiency in achieving PNBP and services to the frequency user. The results showed that there had been an increase in efficiency. During the period 2014 - 2018, an average of 16 UPTs (49%) from 33 UPTs had used resources efficiently to optimize public services and receive Non tax Revenue. Gross Regional Domestic Product and Dummy Java – Non Javanese has a significant positive effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users. While the Functional Position Frequency Controller has a negative and significant effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users."