Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan evaluasi tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketidaksesuaian realisasi PNBP sektor Perikanan terhadap potensinya dengan cara evaluasi kebijakan PP No 19 tahun 2006. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif, Harga Patokan Ikan dan Produktivitas Kapal mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. Begitu pula penambahan jenis pungutan dan pengurangan Pungutan Perikanan Asing juga mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan.

---

This undergraduate thesis discusses the policy evaluation of rates and types of non-tax revenue fisheries sector. This research aims to look at the reasons discrepancy Fisheries sector to the realization of its potential tax revenues by way of policy evaluation Regulation No. 19 of 2006. This research approach is qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. Results of this study showed that an increase in rates, benchmark prices of fish and Ship Productivity affect the realization of non-tax revenues. Similarly, the addition of these types of charges and reduction of Fisheries Foreign Taxes also affect the realization of non-tax revenues fisheries sector."

"Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi.

---

In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, khususnya yang terkait dengan tambang batubara dan melakukan evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor tambang batubara untuk mendukung Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah – Gas Rumah Kaca. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dilakukan untuk menambahkan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dijadikan objek PNBP serta adanya perubahan tarif berupa kenaikan khususnya untuk iuran tetap (land-rent) untuk golongan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara; (2) masih banyak identitas para penambang yang kurang jelas karena belum tersedianya database yang mampu mencakup semua wilayah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh serta masih adanya silang kepentingan di sektor tambang batubara ini.

---

This aim of the study is to explore the background of the change in Government Regulation No. 45/2003 which has been converted into a Government Regulation No. 9/2012, which regulates the type and rate of the types of Non-Tax Revenues, especially those related about coal mining and evaluation of Non-Tax Revenues policy of coal mine sector to support the the National Action Plan and the Regional Action Plan - Greenhouse Gas. Data analysis in this study use the theory of policy evaluation criteria of William N. Dunn. This study used a qualitative approach, the technique of collecting data through in-depth interviews and literature study.

The results of the study (1) the changes in Government Regulation No. 45/2003 made to add objects tax state revenue (non-tax revenues) that have not made the object of Non-Tax Revenues as well as a change in the form of fare hikes, especially for fixed fees (land-rent) for the class of Mining Permit ( IUP ) Coal, (2) the identity of the miners still much less clear because of the unavailability of the database that is able to cover all areas, particularly in the province of East Kalimantan as a whole as well as the persistence of cross- interests in the coal mining sector."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan tarif dan jenis PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015, dan menganalisis proses penetapan target serta menganalisis realisasi penerimaan PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan pemungutan PNBP SDA Perikanan Tangkap pasca diterbitkannya PP 75 Tahun 2015 masih belum memenuhi beberapa asas ease of administration, yaitu terkait dengan asas convenience of payment. Proses penetapan target dengan menggunakan metode internal dan proses diskusi diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR.

---

ABSTRACTThis research aim to analyze the evaluation of non tax revenue on natural resources policy after the published regulation No. 75 of 2015, and to analyze the process determaining revenue target from non tax revenue on natural resources and the realization of the revenue after the published regulation No. 75 of 2015. This research is a qualitative descriptive research with in dept interview and literature review as data collection techniques. The result of the research shows that non tax revenue on natural resouces in fishery is not matched yet with ease of administration which is the convenience of payment. the process determining of revenue target is by using internal method, and discussion process between The Ministry of Fishery, The Ministry of Finance, Bappenas and the People rsquo s Representative Council."

"Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya seperti pengalokasian anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, harus digunakan secara tepat dan efisien. Alokasi sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio. Apabila sumber daya ini telah digunakan secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi pelayanan publik di sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Ditjen SDPPI untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode DEA dimana data Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (PNBP BHP ISR) dan Klien Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagai variabel Output, serta besaran alokasi Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Pegawai sebagai variabel Input. Kemudian Tahap Kedua, dengan menggunakan nilai efisiensi sebagai variabel dependen dalam model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pencapaian PNBP serta pelayanan publik kepada masyarakat pengguna frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi. Selama periode 2014-2018, Rata-rata sebanyak 16 (enam belas) UPT (49%) dari 33 UPT telah menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penerimaan PNBP BHP Frekuensi. Faktor PDRB Per Kapita Harga Konstan dan Dummy Jawa Non Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekuensi. Sedangkan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekeunsi.

---

To optimize public services in the field of radio frequency structuring to the community, the use of resources such as budget allocation and availability of quality human resources must be used appropriately and efficiently. Ditjen SDPPI has been used partial allocation of Non-Tax Revenue to support public services in the field of radio frequency structuring. If this resource has been used efficiently, it will increase Non Tax revenue and of course achieving optimal public services. This research was conducted to measure the level of efficiency in the use of Resources at Ditjen SDPPI to maximize Non-Tax Revenues (PNBP) in the field of Communication and Information by using the Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) method. The first phase uses the DEA method in which the BHP ISR Non-Tax Revenue (PNBP) data and the BHP ISR Client as Output variables, and also MP PNBP allocation and Number of Employees as Input variables. Then the Second Stage, using the value of efficiency as an dependent variable in the Tobit regression model to determine the factors that affect the efficiency in achieving PNBP and services to the frequency user. The results showed that there had been an increase in efficiency. During the period 2014 - 2018, an average of 16 UPTs (49%) from 33 UPTs had used resources efficiently to optimize public services and receive Non tax Revenue. Gross Regional Domestic Product and Dummy Java – Non Javanese has a significant positive effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users. While the Functional Position Frequency Controller has a negative and significant effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"Penelitian ini membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PNBP Telekomunikasi dan mengevaluasi atas implikasi implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis data kualitatif dalam teknik menganalisis data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan baik dalam melaksanakan fungsi budgeter, tapi masih terkendala dari sisi kualitas sumber daya manusia. Evaluasi atas implikasi kebijakan yang kurang baik bagi wajib bayar, masih terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang belum terpenuhi secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan pengguna internet.

---

The focus of this research is to analyze non-tax state revenue (PNBP) policy of Telecommunication. The puposes of this research are analyze implementation non-tax state revenue and also evaluate through implications of non-tax state revenue policy. This descriptive research used qualitative approach with literature research and in-depth interview as data-collection techniques. The result of this research are implementation of non-tax state revenue went well to occupy budgeting function, but there is still human resources quality problem, and also evaluation through unfavourable implications for people still has no required based on evaluation criteria as indirect affect internet population growth."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Transportasi Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami latar belakang kebijakan, implikasinya terhadap biaya kepatuhan yang ditanggung oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait sektor transportasi laut, serta perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor transportasi laut masih kurang memenuhi prinsip PNBP pada tataran formulasinya sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, serta kurang memenuhi asas kebijakan publik yang baik sehingga menerima berbagai protes dari masyarakat.

---

This research aims to evaluate policy regarding user charges PNBP in sea transport sector. The purpose of the research is to analyze the background of the policy, its implication on compliance cost, and solutions to the policy problems. This research uses qualititative approach and collects the data by field study and library study.

The result shows that user charges policy in sea transport sector carries conceptual theoritical problems in its formulation stage and puts high compliance cost for the users. There is a lack of sufficient criterion for good public policy in this case, and it leads to protests against the policy by the stakeholders."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."