Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia.

---

Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources."

"Sejak Indonesia merdeka hampir 60 tahun lalu, kementerian negara atau kabinet telah mengalami berbagai perubahan, pengurangan dan penambahan bahkan pernah jumlah kementerian mencapai angka 100. Berdasarkan pemahaman atas kondisi tersebut, maka kebutuhan pengaturan tentang kementerian negara menjadi sangat panting untuk segera dilakukan. Kendatipun masih merupakan hak prerogratif presiden, namun presiden setidaknya diberikan koridor kebijakan agar tidak begitu saja membentuk dan membubarkan institusi kementerian tertentu. Dengan adanya koridor kebijakan tersebut, sesungguhnya juga makin menegaskan bahwa kekuasaan presiden bukan tak terbatas.Dinamika perubahan lingkungan menghendaki pemerintah membangun komitmen untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik dan profesional, agar dapat menjawab semua tantangan dan kompleksitas dinamika masyarakat. Oleh karena itu organisasi-organisasi pemerintah termasuk diantaranya Kementerian Negara harus diarahkan menuju terbentuknya lembaga yang adaptif, responsif, berorientasi pada pelayanan publik, profesional serta sejauh mungkin terlepas dari kepentingan politik praktis yang cenderung bersifat sesaat dan primordial, dan dapat menjadi sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa.Tesis ini berjudul "Penataan Kelembagaan Organisasi Kementerian Negara Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional°. Penelitian Tesis ini dilakukan di instansi pemerintah pusat, bertujuan untuk mengetahui perkembangan cistern kementerian negara selama ini dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan metoda diskriptif analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut teridentifikasi profit organisasi Iembaga kementerian negara yang melaksanakan tugas pemerintahan selama ini dart dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kementerian negara. Hasil tersebut kemudian untuk merumuskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan kementerian negara dalam melaksanakan tugas clan fungsinya agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta merumuskan bagaimana lembaga kementerian negara dapat berperan dalam upaya peningkatan ketahanan nasional.

---

Indonesian has been freedom since 60 years ago, the form and number of state ministries or the cabinet have been changing many times. Even in one period the number of the state ministries had reached a hundred. According from understanding of this situation, the need of a regulation in forming any state ministriy has become urgent and important. Although it is still the President's prerogative, the President should be given a clear guidance so that the President shall not forming or dismissing any state ministry easily. With this guidance, it is implicitly explained that the President's power is not limited.The change of the country's condition forces the government to commit in creating a better and more professional institution so that it can answer all available challenge and the public complexity. In achieving those commitments, government's organizations, including the state ministry, should be able to be projected to become adaptive, responsive, public service oriented, and professional. However, the state ministry should avoiding a situation where it becomes a political tools that tends to be short term and primordially. The state ministry should become glue for the Nation.

This thesis has title " Settlement of the State Ministries Organization as Effort for Improvement of National Resilience ". The research of this Thesis was conducted in the Central government institution, under two primary aims namely to know growth the system of the state ministry during the time and which factors can influence the state ministries growth. The research of this thesis is being arranged in the qualitative, descriptive-analytic method.

Pursuant to the research, it has identified the organizational profile of institute of the state ministries executing duty of governance during the time and the bases which require to be paid attention to in forming of the state ministries. According this result can be formulated how to make government done by the state ministries in executing its function and duty in order to effectively and efficient, and also can be formulated how institute of state ministries earn playing a part in for effort of improvement of national resilience."

"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi terciptanya sebuah good governance. Salah satu perwujudan dari kedua aspek tersebut adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Undang-Undang tersebut di salah satu instansi pemerintahan yaitu di Kementerian Luar Negeri RI dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemlu sudah siap menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kekurangan yaitu jumlah Sumber Daya Manusia sebagai pengelola unit PPID yang masih sangat kurang dan lamanya waktu yang dibutuhkan sampai masyarakat memperoleh informasi yang diminta.

---

Transparency and Accountability is the key of a good governance. One of the implementation of those two aspects is the Law on the Openness of Public Information which had been effective due on 2010. The law oblige all of public institution to establish a work unit called Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). This research analyze the execution of the law at one of the public institution which is Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia with qualitative approach.

The result of the research says that the Ministry has been ready to implement the law and the execution has been done quite well. But there are still some problems. The problems are the lack of human resources capable to run the work unit of PPID and people have to wait quite a long time to get for the information they asked for."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebelum kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pelamar Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, dan untuk menganalisis strategi mengatasi masalah dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa permasalahan berawal belum adanya perencanaan yang matang tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil fngsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi belum didahului serangkaian analisis jabatan dan analisis beban kerja serta beberapa permasalahan yang dihadapi adalah seperti masalah rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah melakukan kebijakan moratorium.

---

This research discusses about the procurement analysis of the civil servant Athlete functional and the Coach in the Ministry Youth and Sport of the Republic Indonesia before the moratorium policy. This research uses a qualitative method with the positive approach. This research purpose is to know about the process of procurement of civil servant Athlete functional and the Coach, to know the procedur that is run by the applicant and to analysis the strategy how to overcome the problem in the procurement of Athlete functional civil servant and the Coach.

The result of this research said that the problem begin with the plan without proper calculation about the procurement of the Athlete functional civil servant and the Coach, this procurement is not preceded by the job analysis and analysis burden of work and some problems that is being faced for example: the recruitment problem, selection, promotion and development. This research is conducted before the government decided to do the moratorium policy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secaraelektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 denganmengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan.Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikatorkualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaanpengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkatkepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerjalayanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yangdiharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerjadengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in theMinistry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level ofsatisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users ismeasured by using the service quality indicators developed based on good eprocurementaspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction.Research showed that the service quality performances perceived by service usersare still lower than expected. The author gives some priority selection to improvethe performance by using Important Performance Analysis method."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dimensi struktur organisasi (kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi) baik masing-masing maupun simultan terhadap efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan Mei-Juni 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi dan sentralisasi memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan efektivitas organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu ditingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan formalisasi.

---

This study was conducted to determine the extent of the influence of the dimensions of organizational structure (complexity, formalization and centralization) either individually or simultaneously to organizational effectiveness Directorate General of Law Administration Affair Ministry of Law and Human Rights. Research conducted at the Directorate General of Law Administration Affair in May-June 2013. The method used in this study is a quantitative explanation.

The results of this study indicate that formalization and centralization has a significant effect on organizational effectiveness. Whereas no significant effect on the complexity of organizational effectiveness. Research also shows that formalization has the strongest relationship with organizational effectiveness. To improve the effectiveness of the organization, it needs to be improved matters relating to formalization."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat hidup masyarakat dunia semakin mudah, sama hal nya dengan   masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan termasuk di instansi pemerintahan maupun swasta. Contoh dari transfromasi yang terjadi adalah dengan adanya pendaftaran merek berbasis online atau melalui aplikasi. Hal terkait pendaftaran secara elektronik atau online ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Namun,  pada implementasinya DJKI membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk dapat menerapkan sistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sistem pendaftaran merek secara online pada DJKI. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Merek, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah DJKI telah menerapkan pendaftaran merek dengan baik walaupun banyak kendala seperti resistensi yang tejadi dari pihak internal maupun eksternal, banyaknya aspirasi dari berbagai stakeholders dan lain-lain.

---

The rapid development of technology and information makes life easier for the people of the world, just like the Indonesian people. Currently, society is faced with changes in the environment, including in government and private agencies. An example of the transformation that occurs is the presence of online-based trademark registration or via an application. Regarding electronic or online registration, it has been stipulated in Law No. 20 of 2016. However, in its implementation, DGIP takes approximately three years to be able to implement the system. This study aims to analyzing the application of the online trademark registration system at DGIP. The theory used in this research is the brand, public service, and policy implementation.  The method used in this study is qualitative, data collection techniques with in-depth interviews. The results obtained from this study are that DGIP has implemented trademark registration well, although there are many obstacles such as resistance that occurs from internal and external parties, the many aspirations from various stakeholders, and others."

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung.Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.

---

Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management.

The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours.

According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center.

This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical.

This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan."