Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula mengenai konsep lembaga nasional hak anak di Norwegian, Thailand, India, dan Mauritius. Ketiga, terkait dengan perbandingan bentuk kelembagaan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konfigurasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih belum mengikuti pedoman konfigurasi lembaga nasional hak anak yang dikemukakan dalam instrumen internasional. Dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan tidak memadai sebagai sebuah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada terlebih dahulu.

---

This research will focus on three main problems. First, related to the conception of child protection in international law and national law. Secondly, the institutional configuration including principles, institutional forms, as well as the authority needed by a national child rights body based on guidelines recommended by international instruments. Still in the second part, also discusses the concept of national child rights institutions in Norwegian, Thailand, India, and Mauritius. Thirdly, related to the comparison on institutional forms, functions, authority, and working mechanism of the Indonesian Child Protection Commission and the National Commission on Human Rights.

This research was conducted with the juridical-normative method which aims to analyze the institutional configuration of the Indonesian Child Protection Commission as a national child rights institution in Indonesia.

The results shows that the configuration of the Indonesian Child Protection Commission has not followed the configuration guidelines on national child rights institutions set out in international instruments. In terms of institutions, functions, and authority were inadequate as a national human rights institution in comparison to the National Human Rights Commission who has existed first."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang manajemen informasi di Bagian Data dan Pelaporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi manajemen informasi di Bagian Data dan Pelaporan KPAI. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan, analisis dokumen, dan observasi langsung untuk mengamati kegiatan proses manajemen informasi di KPAI. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bagian Data dan Pelaporan KPAI mengimplementasikan empat proses yaitu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian. Adapun beberapa kendala yang dihadapi KPAI dalam implementasi proses manajemen informasi adalah kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan proses manajemen informasi, terjadinya duplikasi data, dan belum adanya kesadaran terkait pentingnya proses penyimpanan informasi baik tercetak maupun digital berdasarkan kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis research discusses about information management in Data and Reporting Division of Indonesian Child Protection Commission KPAI . The purpose of this research is to identify information management in KPAI start from information resources, information needs, information management, and also the flow of information dissemination of KPAI in order to create a punctual, integrated, and accountable performance. This research was conducted using qualitative approach with the case study method. The data collected by in depth interviews with the informant, document analysis, and direct observation to observe the activities of the information management process in KPAI directly. The result of this research showed that KPAI, especially in Data and Reporting Division, implements four processes which are collection, processing, storage and distribution. There are several constraint faced by KPAI in the implementation of information management process which are the number and the competence of human resources in conducting information management process, duplication of the data, and the lack of awareness related to the importance of the data storage process both printed and digital in order to create a punctual, integrated, and accountable performance. "

"Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan tahun 2013 Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan pada anak. Dari 3.023 laporan pelanggaran hak anak yang diterima oleh Komnas PA pada tahun 2013, 1.620 di antaranya merupakan kasus kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan karakteristik pada masing-masing jenis kekerasan pada anak (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) di Indonesia berdasarkan sosiodemografi korban (usia, jenis kelamin, pendidikan, sosial ekonomi), hubungan korban dengan pelaku, dan wilayah terjadinya kekerasan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data kekerasan pada anak yang telah dikumpulkan oleh Komnas PA selama tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing jenis kekerasan yang diteliti (kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran). Kekerasan fisik didominasi oleh anak laki-laki usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi menengah dan dilakukan oleh orang tua kandung. Sementara kekerasan psikis lebih banyak dialami oleh anak perempuan usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi menengah dan dilakukan oleh orang lain. Kekerasan seksual didominasi oleh anak perempuan usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi bawah dan dilakukan oleh orang lain. Penelantaran anak lebih banyak terjadi pada anak laki-laki usia di bawah 5 tahun dengan status sosial ekonomi bawah dan dilakukan oleh orang tua kandung. Anak laki-laki memiliki risiko jauh lebih besar mengalami kekerasan fisik dibandingkan anak perempuan (OR=15). Selain itu, anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi bawah dan menengah memiliki risiko jauh lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi atas (OR=15 dan 6,5). Anak-anak kelompok usia 6-12 tahun memiliki risiko lebih besar mengalami penelantaran dibandingkan anak-anak dengan usia yang lebih tua (13-17 tahun) (OR=6).

---

National Commission for Child Protection (NCCP) stated that in 2013 Indonesia was in the emergency state of child abuse. 1.620 out of 3.023 reports received by NCCP in 2013 about child's right violation are cases of child abuse. This research aims to study the characteristic distinction in each type of child abuses (physically, psychologically, sexually, and negligence) in Indonesia, based on victim's sociodemographic background (age, gender, education and socioeconomic status), the relation between a victim and a suspect, and the location child abuse take place. This research used a cross sectional method, using NCCP data on child abuse in 2013.

The result of this research shows that there are differences in characteristic of each type of child abuse (physically, psychologically, sexually, and negligence). Physical abuses are happened the most to boys from a family with middle socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by their own parents.Meanwhile, psychological abuses are happened the most to girls from a family with middle socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by strangers. Sexual abuses are happened the most to girls from a family with low socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by strangers.

Child neglects are happened the most to boys from a family with low socioeconomic status, under 5 years old, and committed by their own parents. Boys have a higher risk to experience physical abuses than girls (OR=15). Furthermore, children from a family with low socioeconomic status have a higher risk to experience sexual abuses than children from a family with high socioeconomic status (OR=15 and 6.5). Six to twelve years old children has a higher risk to experience child neglect compared to children in older age (13-17 years old (OR= 6)."

"Skripsi ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua, bagaimana hubungan kewenangan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dengan latar belakang pembentukan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam perlindungan anak. Selain itu, juga untuk mengetahui hubungan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan lembaga negara lain terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia berada di luar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang dikenal dengan lembaga nonstruktural yang bertugas mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Hubungan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah koordinatif yang diwujudkan dengan penindak lanjutan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

---

This thesis analyzes two main problems. First problem is regarding the position and the function of Indonesia Child Protection Commission as a state auxiliary organ in the constitutional of Republic of Indonesia. Second problem is regarding the authority relation between Indonesia Child Protection Commission and Women Empowerment and Child Protection Ministry.

This research is conducted based on normative-judicial method that is aimed to identify the position and the function of Indonesia Child Protection Commission as a state auxiliary organ that its forming background has the authority to monitor the implementation of state execution in child protection. Beside that, this research is also aimed to understand the relation between Indonesia Children Protection Comissionand and other state institutions but especially emphasizing on its relation with Women Empowerment and Children Protection Ministry.

The research finding has shown that Indonesia Child Protection Comissionan is situated outside executive, legislative and judiciary sphere which is acknowldge as a non-structural institution that its task is to monitor the implementation of child protection execution. The relation between Indonesia Children Protection Comission and Women Empowerment and Child Protection Ministry is coordinative that is manifested as follow up monitoring result conducted by Indonesia Children Protection Comission."

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Skripsi ini membahas bentuk advokasi, proses advokasi beserta faktor yang mempengaruhi proses advokasi yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI periode 2017-2022, serta pembagian peran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan advokasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi eksploratif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KPAI melakukan bentuk advokasi kebijakan dan advokasi kasus melalui tahapan yang dinamis melalui peran sebagai fasilitator, mediator, dan advokat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya advokasi yang diharapkan KPAI. Namun diakui bahwa hambatan tersebut diimbangi dengan faktor-faktor pendukung yang datang dari dalam maupun luar lembaga. Penelitian ini menyarankan agar KPAI memperluas upaya advokasi ke masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak melalui media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat luas.

---

This undergraduate thesis discusses the types of advocacy, advocacy process conducted by Indonesian Children Protection Commission KPAI for the period of 2017 2022 and factors that affect its process as well as the division of roles by the stakeholders involved in advocacy process. This research is a qualitative research with exploratory study. The results of this study conclude that KPAI conducts policy advocacy and case advocacy through the dynamic process by playing roles as facilitator, mediator, and advocate. There are still some factors that hamper the implementation of the advocacy expected by KPAI. However these barriers are offset by the support factors that come from within and outside the organization. This research suggests that KPAI should extend its advocacy about the importance of protecting children 39 s rights to society through social media that is widely used by the wider community. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja kelembagaan pada 7 Lembaga Amil Zakat LAZ di Indonesia. Pada penelitian ini, Efisiensi diproksi sebagai parameter pengukuran kinerja kelembagaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu indikator kelembagaan pada Indeks Zakat Nasional IZN untuk mengukur kinerja kelembagaan dan Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari tahun 2015-2016. Analisis sumber inefisiensi menggunakan model CCR dan orientasi input. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh nilai rata-rata indeks indikator kelembagaan IZN dari 7 LAZ yaitu sebesar 0,78 yang masuk kepada kategori kinerja baik. Berdasarkan hasil perhitungan dari metode DEA dengan model CCR dan orientasi input, 7 LAZ menunjukkan performa yang baik, dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,83 selama jangka waktu dua tahun. Berdasarkan grafik penyebaran kinerja pada metode indeks kelembagaan IZN dan efisiensi DEA , posisi 7 LAZ seluruhnya masuk pada kuadran kanan atas. Hal ini dikarenakan penilaian berdasarkan metode indeks kelembagaan IZN dan DEA, menunjukkan bahwa 7 LAZ tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 0,50.

---

ABSTRACTThis study aims to measure and analyze the institutional performance of 7 Lembaga Amil Zakat LAZ in Indonesia. In this study, Efficiency is proxyed as a parameter of institutional performance measurement. The method used in this research is the institutional indicator on National Zakat Index NZI to measure institutional performance and Data Envelopment Analysis DEA to measure efficiency from 2015 2016. Inefficiency source analysis uses CCR model and input orientation. The result of this research is obtained the average value of index indicator of institutional NZI from 7 LAZ that is equal to 0,78 that enter to good performance category. Based on the results of the DEA method with CCR model and input orientation, 7 LAZ shows good performance, with an average efficiency value of 0.83 over a two year period. Based on the performance distribution graphs on the institutional index NZI and efficiency DEA method, the position of 7 LAZ enters entirely in the upper right quadrant. This is because an assessment based on the institutional index of NZI and DEA method, indicates that 7 LAZ does not get a score below 0.50."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk di Malaysia. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah pengaturan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan dari anak yang seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu pengaturan yang jelas diperlukan untuk mengatur mengenai persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undangundang (Statuta Approach) dan pendekatan komparatif yakni menggunakan kajian ilmu normatf berdasarkan hukum di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan lebih tegas.

---

This thesis explains the comparison regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia, specified into Law No. 16 of 2019 Concerning The Change of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage for Indonesia and Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 for Malaysia. One of the consequence of divorce is the regulation of child custody and maintenance of the child that frequently causes dispute between parents. Therefore, detailed regulation is needed to regulate this matter. This research was based on the statute approach and comparative method which used normative study based on the law in Indonesia and Malaysia. The result of the research suggests that the regulation regarding custody rights for underage child in Indonesia needs to be improved to such an extent that the execution could be done more effectively."