Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dalam waktu tujuh tahun terakhir belum optimal dan ditambah dengan adanya kebijakan baru atas tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu yang mengalami kenaikan. Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai upaya yang dilakukan bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak atas hiburan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya optimalisasi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dapat berupa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan melalui identifikasi wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan baru dan perbaikan basis data objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. sementara upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dengan membuat audit plan, pemasangan plang stiker, penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak dan sanksi kedisiplinan untuk pegawai petugas pajak; efisiensi administrasi dengan memanfaatkan digital dalam pelayanan perhitungan dan pelaporan pajak; menjalin hubungan koordinasi melalui perjanjian Kerjasama dengan berbagai lembaga daerah, instansi, dan pihak ketiga dalam mempercepat dan memudahkan proses penerimaan pajak. Kendala yang dialami oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

---

Entertainment tax (PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan) in DKI Jakarta Province has enormous potential for local governments to increase tax revenues. However, entertainment tax revenues in the last seven years have not been optimal, and this has been compounded by the existence of new policies regarding specific entertainment tax rates, which have increased. This thesis research analyzes the efforts made by the DKI Jakarta Province Revenue Agency in optimizing tax revenues for entertainment and the obstacles faced in carrying out these optimization efforts. This research method uses a post-positivist approach with field studies and literature studies. This research indicates that the efforts made to optimize entertainment tax revenues can take the form of extensification and intensification efforts. Extensification efforts can be carried out by expanding the revenue base by identifying new entertainment taxpayers and improving the entertainment tax object database. While intensification efforts can be made by strengthening the collection process through tariff adjustments and improving the quality of human resources; increasing supervision by carrying out inspections by making audit plans, installing sticker signs, applying administrative sanctions to taxpayers and disciplinary sanctions to tax officers; administrative efficiency by utilizing digital in tax calculation and reporting services; establishing coordination relationships through Cooperation agreements with various regional institutions, agencies, and third parties to speed up and facilitate the tax revenue process. The obstacles experienced by the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency in optimizing entertainment tax revenues are the lack of human resources and lack of taxpayer awareness and compliance."

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."

"Penurunan dan fluktuasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah DKI Jakarta pada periode 2019–2023 menjadi fenomena fiskal yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, baik dari segi faktor penyebab maupun strategi optimalisasi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, Narasumber wawancara mendalam berasal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Akademisi. Analisis menggunakan teori strategi optimalisasi dari Machfud Sidik (2001) yang mencakup dua dimensi utama: Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kemampuan ekonomi wajib pajak dampak pandemi Covid-19, ketidaksesuaian objek pajak, dan keterbatasan dalam proses penagihan menjadi faktor dominan dalam penurunan penerimaan. Strategi optimalisasi yang telah diterapkan meliputi pemutakhiran basis data objek pajak, digitalisasi pelayanan pajak seperti kanal pembayaran digital, serta peningkatan pengawasan dan kolaborasi lintas instansi. Meskipun begitu masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, penguatan basis data pajak, edukasi publik, serta sinergi antar stakeholder dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta.

---

The dynamics in the revenue of Land and Building Tax (PBB-P2) in the DKI Jakarta region during the 2019–2023 period has become a significant fiscal phenomenon that requires further analysis in terms of both causal factors and the optimization strategies employed. This study adopts a qualitative approach within a post- positivist paradigm. Data collection techniques include document studies and in- depth interviews with relevant stakeholders, specifically officials from the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province and academic experts. The analysis is based on the optimization strategy theory by Machfud Sidik (2001), which encompasses two main dimensions: extensification and intensification. The findings indicate that the decline in taxpayers' economic capacity due to the Covid- 19 pandemic, mismatches in taxable objects, and limitations in the collection process are dominant factors contributing to the revenue decline. Optimization strategies that have been implemented include updating the tax object database, digitizing tax services such as the use of digital payment channel, as well as enhancing supervision and cross-agency collaboration. Nevertheless, there remain areas for improvement, including strengthening the tax database, public education, and stakeholder synergy to enhance the effectiveness and efficiency of PBB-P2 revenue collection in DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penerapan dari regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur, seiring dengan perubahan kebijakan pemungutan pajak  PBB-P2 dari pusat ke daerah, terhadap penerimaan pajak daerah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah dampak penerapan peraturan-peraturan pengenaan PBB-P2 tersebut terhadap penerimaan pajak daerah dapat dikatakan berhasil dalam mengumpulkan penerimaan PBB-P2 melalui pencairan piutang pajak yang merupakan limpahan dari pusat ke daerah serta penetapan tariff dan NJOP baru. Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta dalam pengelolaan PBB-P2 sudah memberikan pelayanan yang maksimal dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

---

This study aims to discuss the implementation of the regulations set by the government of DKI Jakarta Governor Regulation, along with changes in the tax policy of the Property Tax of Rural and Urban Sector from the central goverment to the local goverment, as the local tax revenue. The approach taken in this study is qualitative in-depth interviews. The results of this study is the impact of the application of regulations imposing the Property Tax of Rural and Urban Sector to the local tax revenue is successful in the Property Tax of Rural and Urban Sector collect revenue through disbursement of taxes receivable which is the overflow from the center to the regions and the determination of tariff and new tax object of sale value. Services Tax Agency in the management of Jakarta’s Property Tax of Rural and Urban Sector, has been delivering maximum  service in the Property Tax."

"Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD) menciptakan tatanan baru bagi reformasi perpajakan di Indonesia. Implementasinya bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah (lokal taxing power). Salah satu kebijakannya yang menimbulkan polemik adalah dengan diimplementasikan tarif batas bawah 40% dan batas atas 75% untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan Tertentu meliputi, karaoke, diskotek, bar, dan lainnya. Kota Depok sebagai salah satu kota yang mandiri di Indonesia menyambut kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kota Depok dengan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang yang muncul, seperti percepatan adaptasi teknologi digital yang menyebabkan metode baru, baik inovasi dari pengusaha hiburan maupun inovasi pengurangan tarif dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Sedangkan dari sisi tantangan, untuk jenis hiburan tertentu tetap tidak mendapatkan insentif karena faktor kondisi daerah kota depok dan amanat UU serta PERDA. Sehingga memungkinkan persaingan yang kurang sehat antar pengusaha terlebih dikhawatirkan menimbulkan penghindaran pajak dengan mengalihkan jenis objek pajak yang memiliki tarif pajak rendah, seperti yang terjadi di daerah lain. Selain itu, dalam menghadapi potensi maupun tantangan yang muncul, Pemerintah Daerah Kota Depok menerapkan berbagai strategi optimalisasi seperti perluasan basis penerimaan, memperkuat pemungutan, peiningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

---

The Law on Financial Relations between the Central and Regions (HKPD Law) creates a new order for tax reform in Indonesia. Its implementation aims to strengthen local fiscal independence (local taxing power). One of its policies that has caused polemics is the implementation of a lower limit rate of 40% and an upper limit of 75% for Certain Goods and Services Tax on Certain Entertainment Services including, karaoke, discotheques, bars, and others. Depok City as one of the independent cities in Indonesia welcomed the policy by issuing Regional Regulation Number 1 Year 2024 of Depok City by optimizing the potential of existing regional revenue. The research uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and qualitative data analysis techniques. The results of this study show that there are opportunities that arise, such as the acceleration of digital technology adaptation that causes new methods, both innovations from entertainment entrepreneurs and tariff reduction innovations from the Depok City Regional Finance Agency. Meanwhile, in terms of challenges, for certain types of entertainment still do not get incentives due to the condition of the City Depok and the mandate of laws and local regulations. Thus, allowing less healthy competition between entrepreneurs, especially feared to cause tax evasion by shifting the type of tax object that has a low tax rate, as happens in other regions. In addition, in facing the potential and challenges that arise, the Depok City Local Government implements various optimization strategies such as expanding the revenue base, strengthening collection, improving supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, and increasing revenue capacity through better planning."