Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur proses pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan dua tahap, teorisasi dan empirisasi. Penelitian dilakukan kepada dua kelompok responden, kelompok Auditor dan Auditee dengan menggunakan metode statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan ada 6 faktor permasalahan aplikasi aturan keadaan darurat pada pengadaan barang/jasa secara penunjukan langsung, yaitu Tidak ada keharusan pemerintah daerah yang terdekat untuk wajib memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana, Tidak ada aturan yang memperbolehkan PPK menunjuk penyedia barang/jasa terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, Lama waktu pelaksanaan pekerjaan, Tidak ada pengaturan besarnya denda keterlambatan pekerjaan, Rendahnya kualitas/mutu pekerjaan penanggulangan yang dikerjakan, dan Pemeriksaan BPK dalam setiap pekerjaan secara unit price.

---

Presidential Regulation No. 54 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. The method used in this study is a two-stage survey, theorising and empirisation. The study was conducted to two groups of respondents, the Auditor and Auditee using descriptive statistics.

The results showed there were 6 factors issues in the application of the rules of emergency procurement of goods / services direct appointment, that No obligation of local government closest to shall provide assistance to the affected areas, There are no rules that allow the PPK designate providers of goods / services nearby who are conducting similar work, Work execution time, No amount of fine adjustment of delay, Poor quality / quality control work, and the BPK in every job in the unit price."

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan Internal Control Questionnaires terhadap Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan di kota adminsitrasi Jakarta Utara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan dan jembatan kota administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.

---

This study focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services. Case Study: Road and Bridge Improvement Project of North Jakarta City Administration. This study is a qualitative research method.

Research is done by observation, interviews and questionnaires to the Officer who deals with the activity (PPTK) and the procurement committee of goods and services as well as those related to road and bridge construction projects in North Jakarta city administration.

From these results, it can be concluded that the control activities in the process of procurement of goods and services in road and bridge construction projects in North Jakarta city administration has met the five elements of internal control."

"Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum.

---

This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty."

"Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah (pelelangan) adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Mengingat tidak adanya penjelasan tentang maksud (penawaran terendah yang responsif) maka ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak-pihak (pengguna dan penyedia barang/jasa). Akibatnya, pihak kontraktor cenderung untuk mengajukan penawaran jauh lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seringkali melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat seperti kecurangan menetapkan biaya produksi dan persekongkolan tender. Kecurangan menetapkan biaya produksi terlihat dari harga satuan bahan berbeda jauh dari harga pasaran yang ada dan persekongkolan tender dengan adanya dokumen-dokumen tender yang mirip di antara peserta tender, yaitu dalam hal pemilihan kata-kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter. Meskipun ada ketentuan lain yang mengikat penawaran harga yang cenderung rendah dengan kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan dalam jumlah tertentu

---

Procurement of goods and services aimed at ensuring efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development activities by the government. One of the crucial stages in the selection of providers of public goods and services (auction) is the process of determining the potential winner of the auction. Presidential Decree No. 54 of 2010 on the procurement of goods and services the government proposed the lowest responsive bidder as a potential winner. Given the absence of an explanation about the purpose (the lowest bid is responsive) then that provision can be interpreted differently according to the interests of stakeholders (users and providers of goods / services). As a result, the contractor tend to bid much lower than Self-Estimated Price (HPS), which often violate the principle of unfair competition such as cheating establish production costs and bid rigging. Cheating set the cost of production can be seen from the unit price of materials differ greatly from the market price of existing and tender conspiracy with their tender documents that are similar among bidders, namely in terms of the choice of words, letter format, and grammar on the cover letter. Although there are other provisions that bind the rather low price deals with the obligation to provide a performance bond in a certain amount."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk membahas kemampuan mahasiswa FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan 2011 dalam mengenal,memahami, mengerti, dan mengaplikasikan informasi tentang pengadaan barangdan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan tempat internship/magang di PerumPerhutani.Untuk mengenal apa saja hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengadaanbarang dan jasa, maka penulis mengadakan penelitian baik denganmembandingkan teori-teori yang dipergunakan dan hasil observasi langsung dikantor pusat Perum Perhutani.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwaPerum Perhutani sebagai perusahaan BUMN dalam pekerjaan pengadaan barangdan jasa agar membuat kualifikasi, pengawasan, dan system evaluasi yang lebihketat untuk metode pengadaan barang dan jasa secara swakelola; memberikanmetode pembayaran yang lebih jelas dan/atau fleksibel untuk metode pengadaanbarang dan jasa swakelola; dan peningkatan sumber daya manusia untuk timadministrator dan pemeliharaan database dan membuat sistem E-Procurementyang lebih lengkap secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThe focus of this internship report is for the freshman student of Faculty ofEconomy and Business at University of Indonesia to recognize, understand, andapply information about the procurement of goods and services carried out by thecompany where the internship program is occurred in Perum Perhutani.The purpose of this study is to understand the things that are directly related to theprocurement of goods and services, the authors conducted research in whichcomparing the theories used and the actual conduct of procurement process withdirect observation method in Perum Perhutani headquarter office.This internship report is written as a qualitative research.The researcher suggests PerumPerhutani as a state owned company to makestricter qualifications, supervision, and evaluation system for the self-managementprocurement process method; provide clearer and more flexible payment methodfor the self-management method; and improve the human resources skills for theadministrators and database maintenance teams for E-Procurement system andcreate a better E-Procurement system as a whole."

"Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi pengaruh pada kinerja keuangan RS. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan PBJ pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian didapatkan dengan cara purposive sampling diantaranya Dewan Pengawas; Direktur Utama; Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU; Unit Layanan Pengadaan; Instalasi Farmasi; Koordinator Keuangan dan BMN; Subkoordinator Akuntansi dan BMN. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (telaah dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBJ pada masa pandemi di RSPG sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan RSPG secara umum dikarenakan terdapat penerimaan bantuan dana BA BUN untuk percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Keuangan. Kebijakan PBJ berpengaruh negatif terhadap rasio kas, rasio lancar dan penagihan piutang. Selain itu, berpengaruh positif terhadap imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas serta rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional. Dan tidak mempunyai pengaruh terhadap perputaran aset tetap dan perputaran persediaan di RSPG.

---

Procurement during the COVID-19 pandemic is vital for the continuity of hospital operations. There is a special mechanism contained in SE LKPP Number 3 of 2020 regarding the acceleration of handling the COVID-19 pandemic and the renewal of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the government's procurement. The most significant procurement is for PPE and room renovations, this makes the hospital must have a special budget in handling COVID-19. This condition makes hospital expenditures higher and this situation will have an impact on the hospital's financial performance. The purpose of this study was to determine the effect of procurement policies during the COVID-19 pandemic on the financial performance of Pulmonary Hospital dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (RSPG). This research is a non-experimental research with a qualitative approach. Research informants were obtained by purposive sampling including the Supervisory Board; President Director; RM and BLU Commitment Making Officers; Procurement Service Unit; Pharmaceutical Installation; Finance and BMN Coordinator; Sub-Coordinator of Accounting and BMN. The types of data needed in this study are primary data (in-depth interviews) and secondary data (document review). The results showed that the implementation of procurement during the pandemic at the RSPG was in accordance with applicable policies. This policy has a positive effect on the financial performance of the RSPG in general due to the receipt of BA BUN funds to accelerate the handling of COVID-19 from the Ministry of Finance. Procurement policies have a negative effect on the cash ratio, current ratio and collection period. In addition, it has a positive effect on the return on fixed assets, return on equity and the cost recovery rate. And it has no effect on fixed asset turnover and inventory turnover at RSPG."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."

"Di bidang pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir mencapai Rp 100 triliun. Pembocoran itu dilakukan melalui menggeiembungkan harga barang dan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa hampir sebagian besar dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan tidak terbuka kepada publik. Semua hal itu bisa terjadi karena mekanisme aturan dan sanksi hokum terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, masih lemah. Kajian Indonesia Procurement Watch bersama Bank Dunia mengemukakan, kebocoran APBN dari sektor pengadaan barang dan jasa untuk publik sebesar 30 - 50 persen. Padahal, hampir setengah biaya APBN digunakan untuk pengadaan barang dan jasa.Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Selain itu, banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30 - 40 persen dari seharusnya. Selama ini, pengadaan barang dan jasa hanya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Di dalam Keputusan Presiden itu antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa untuk publik oleh pemerintah yang nilainya di atas Rp 100 juta harus ditenderkan. Selain itu, pengadaan barang dan jasanya harus dari Indonesia.Dalam konteks permasaiahan ini, Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Indonesia Procurement Watch mengemukakan bahwa kenyataannya, hampir sebagian besar mekanisme pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan penunjukan langsung yang sangat berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anggarannya pun di mark-up dan volume barangnya sering ditambah-tambahkan. Parahnya lagi, sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan penyimpangan itu hanya berupa sanksi administratif, tanpa ada sanksi hukum pidananya. Hal ini merupakan kelemahan fundamental karena pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menelan lebih dari 40 persen APBN setiap tahunnya hanya diatur oleh aturan setingkat Keppres."