Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan.

---

Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers.

This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties.

Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan.

---

Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers.

This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties.

Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

---

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan negara. Salah satu upaya pengoptimalisasian PNBP dengan cara mengelola piutang PNBP yang baik. Unit XYZ memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PNBP negara. Pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ masih belum optimal disebabkan karena penerbitan surat tagih yang belum tertib, piutang macet belum diserahkan kepada PUPN, dan penentuan kualitas piutang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen. Hasil evaluasi penelitian ini menunjukkan (1) penerbitan surat tagih belum tertib karena banyaknya transaksi PNBP Terutang yang mencapai ribuan transaksi setiap bulannya, verifikasi masih manual, dan data wajib bayar tidak lengkap; (2) piutang macet belum diserahkan kepada PUPN disebabkan dokumen tidak lengkap, surat tagih tidak lengkap dan keterbatasan SDM; (3) penentuan kualitas piutang tidak tepat karena perbedaan periodisasi dalam penentuan kualitas piutang. Rekomendasi yang diusulkan adalah membarui aplikasi e-PNBP, menyusun SOP Piutang, dan berdiskusi mengkaji periodisasi kualitas piutang.

---

Non-Tax State Revenues (PNBP) has an important role in financing the national development. One of the efforts to optimize PNBP is by properly managing the PNBP receivables. The XYZ Unit has huge contributions to the country’s PNBP. The management of PNBP receivables at XYZ Unit has not been optimal due to several problems including those related to the issuance of bills, settlement of bad debts, and determination the quality of receivables. This study aims to evaluate and provide some recommendations on the management of PNBP receivables at the XYZ Unit. This study used qualitative method through semi-structured interviews and document analysis. This study revealed that (1) the issuance of invoices that has not been managed orderly due to thousands of PNBP payable transactions every month, verification is still manual, and data on payers is incomplete; (2) bad debts have not been submitted to PUPN due to incomplete documents, invoices and limited human resources; (3) the incorrect determination of the receivables quality due to differences in setting the periodization of the receivables quality. The recommendations proposed are updating the e-PNBP application, compiling Receivable SOPs, and discussing reviewing the periodization of receivables quality."

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"Tugas Karya Akhir ini membahas ekstensifikasi pajak daerah, yaitu potensi Game Online dan kelayakannya untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan tanpa menggunakan uji statistik. Hasil penelitian ini menyarankan Game Online layak untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan, karena memenuhi kriteria dari definisi hiburan, yakni adanya: pertunjukkan, permainan, dan keramaian.

---

The focus of this study is about the feasibility of game online to be the object of entertainment tax, in relation with the extensification of local tax. The purpose of this research is to find out the feasibility of game online to be taxable. Tjis research is Quantitative descriptive. The researcher suggest that game online is feasible to be taxed with entertainment tax, because of it has full fill the definition criteria of entertainment, which is there are show, games or the crowdness."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai Aspek Pemajakan terhadap Lembaga Nirlaba dengan studi kasus Perkumpulan AIESEC Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sejauh mana kedudukan Perkumpulan sebagai wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa melihat dari aspek hukum pajak, lembaga nirlaba dengan badan hukum Perkumpulan mendapatkan perlakuan normal sesuai dengan ketentuan umum perpajakan; berdasarkan hukum pajak, penerimaan suatu lembaga diatur sesuai anggaran dasar lembaga; penentuan pengenaan pajak badan ditentukan berdasarkan omzet usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013. Perkumpulan AIESEC Indonesia disarankan untuk melakukan manajemen pajak dalam mengatur omzet tahunan.

---

This research was conducted to obtain an overview of the Aspect of Taxation on Nonprofit Institutions with the AIESEC Indonesia Association case studies. This study is expected to provide knowledge of the extent to which the Association as a taxpayer. This research uses qualitative approach with descriptive design. The results showed that looking at the aspects of tax law, non-profit institutions with legal entities Perkumpulan get normal treatment in accordance with general provisions of taxation; Based on the tax law, the acceptance of an institution shall be regulated in accordance with the articles of association; The determination of corporate tax is determined based on the turnover of business as regulated in Government Regulation number 46 of 2013. AIESEC Indonesia Association is advised to conduct tax management in arranging annual turnover."