Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor rasionalitas yang membedakan sikap warga dalam memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di kota satelit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan warga yang tidak memilih dan tidak memilih dalam pilkada di kota satelit dibedakan oleh dua faktor rasionalitas yakni biaya, waktu, tenaga (cost) dalam memilih, dan kepuasan setelah melaksanakan kewajiban memilih (duty). Sedangkan dua faktor rasionalitas lain, yakni manfaat atau keuntungan memilih (benefit) dan probabilitas atau peluang kemenangan kandidat pilihan (probability), tidak mampu membedakan kelompok warga yang memilih dan tidak memilih. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa teori dan model yang digunakan oleh Anthony Downs tidak sepenuhnya memiliki pembenaran empiris, namun cukup menjelaskan kekhasan wilayah kajian.

---

This thesis explains the rationality factors which discriminate voter decision to vote or not to vote in suburb local election. This study uses quantitative approach with survey method. The result shows that people who vote and abstain in suburb local election are discriminated by two rationality factors. The two factors are costs of voting and satisfactions of voting as a duty. Otherwise, two other factors, the benefits of voting and the probability of triumph of selected candidate, are not able to discriminate the people who vote and abstain. This study also concludes that the rational choice theory by Anthony Downs does not have fully empirical justification, but adequately explains the peculiarities of the study area."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk UU Pemilu yang dihasilkan oleh DPR RI dan pemerintah. Sebagai landasan hukum Pemilu tahun 2014 DPR-RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang merupakan perubahan terhadap UU No.10 Tahun 2008 menjadi UU No. 8 Tahun 2012.Ada empat isu krusial yang muncul dalam pembahasan UU Pemilu ini yaitu:Pertama, Besaran daerah pemilihan, mengingat beberapa partai politik ingin memperkecil angkanya;Kedua, formula alokasi kursi partai politik;Ketiga, formula penetapan calon terpilih;Keempat, ambang batas perwakilan atau Parliamentary Threshold (PT).Setelah melewati proses argumentasi dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Tim Pansus UU Pemilu, fraksi-fraksi belum menemukan titik temu kesepakatan tentang empat poin krusial pada RUU Undang-undang No. 10 Tahun 2008. Akhirnya proses pengesahan dilakukan melalui voting sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR-RI. Melalui proses voting dalam Rapat Paripurna, DPR RI akhirnya menyepakati empat poin krusial dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 salah satunya adalah peningkatan angka Ambang Batas Parlemen PT (Parliementary Threshold) dari 2,5 % menjadi 3,5 % yang berlaku secara nasional. Khusus untuk kenaikan Ambang batas parlemen, voting dilakukan setelah sebelumnya terjadi loby antar fraksi-fraksi setelah sebelumnya terjadi perbedaan konfigurasi prosentasi kenaikan angka Ambang batas parelemen ini dari 2,5 % - 5%.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa terjadi kenaikan terhadap ambang batas parlemen dan juga ingin mengetahui dan menganalisa kebijakan PT (Parliamentary Threshold) sebagai bagian dari sistem pemilu. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik Alan Ware, teori pemilu Arendt Lijphart, teori parlementarian Arend Lijphart dan teori analisa kebijakan publik William N.Dun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data administratif dan wawancara mendalam dengan pihakpihak yang terkait. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan ini masih mencerminkan proses demokrasi yang semu dan pragmatisme fraksi-fraksi dari partai politik yang ada di parlemen. Kenaikan PT harusnya dilakukan melalui proses pengkajian akademis secara mendalam dengan melibatkan para pihak yang kompeten dan lebih visioner sehingga proses demokrasi di Indonesia terus berjalan ke arah yang lebih baik.

---

ABSTRACT

This research is motivated by the Election Law products that produced by the House of Representatives and the government. As the legal basis for election in 2014 the House of Representatives has passed the Bill which is an amendment to the Electoral Act No.

10 of 2008 into Act No. 8 Year of 2012.

There are four crucial issues that emerged in the discussion of the election law :

First, the magnitude of electoral districts, remember some political parties want to reduce the numbers;

Second, political party seat allocation formula;

Third, the formula determining the candidate elected;

Fourth, the threshold representation or Parliamentary Threshold (PT). After passing the arguments in meetings held by the Special Committee of the Election Law, the factions have not found common ground on a four-point agreement on the crucial Bill Law No. 10 of 2008.

Finally the ratification process through voting conducted in accordance with the decision-making mechanism in the House of Representatives. Through the process of voting in the plenary session, the House of Representatives finally agreed on four crucial points in the Law No. 8 In 2012, one of which is the increasing number of Parliamentary Threshold PT (Parliamentary Threshold) from 2.5% to 3.5% which applies nationally. Specifically to increase the parliamentary threshold, after the voting is done before going on lobbying between the factions after previously occurred configuration differences percentage rise in the parelemen threshold of 2.5% - 5%.

This study was therefore conducted to seek answers as to why there is an increase of the threshold of parliament and also wanted to know and analyze the policy PT (Parliamentary Threshold) as part of the electoral system. As a theoretical foundation, this study uses the theory of Alan Ware political parties, election theory Arendt Lijphart, Arend Lijphart parlementarian theory and the theory of public policy analysis William N.Dun. This study used qualitative methods, while data analysis using descriptive analysis. Data was collected by collecting administrative data and in-depth interviews with relevant parties. Field findings indicate that the process of policy formulation is still reflecting the democratic process and the apparent pragmatism fractions of political parties in the parliament. The increase in PT should be done through a process of academic study in depth with the parties involved is more visionary and competent so that the democratic process in Indonesia continued to walk towards the better."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja yang mengalahkan incumbent kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2012. Dugaan yang berkembang mengenai keterpilihan tersebut adalah adanya faktor popularitas orang tua Neneng Hasanah Yasin dengan memanfaatkan jaringan kepala desa untuk mendukung putrinya tersebut. Diduga terjadi praktik klientelisme dalam kemenangan Neneng Hasanah Yasin tersebut. Fokus penelitian ini adalah dengan melihat dinamika pemilih yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2012 dibandingkan dengan Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2007 di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Bojongmangu, Cikarang Pusat, Sukatani, dan Tarumajaya. Keempat kecamatan tersebut mewakili empat wilayah pengembangan Kabupaten Bekasi yang memiliki karakteristik tertentu. Selain itu digunakan variabel kontrol faktor demografis dan faktor wilayah untuk memperkuat analisa. Sebagai alat analisis digunakan teori klientelisme, teori perilaku pemilih Dennis Kavanagh yang membagi pemilih berdasarkan pilihan rasional dan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Selain itu digunakan wawancara sebagai pendukung analisa data kuantitatif. Teknik analisa data menggunakan tabulasi silang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa klientelisme mempengaruhi terhadap keterpilihan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja dalam bentuk jumlah pemberian kepada pemilih serta ajakan yang dilakukan oleh Tim Sukses. Berkaitan mengenai dugaan keterlibatan kepala desa, ternyata dalam kajian ini tidak terbukti. Implikasi teori terhadap teori menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kandidat kepala daerah tidak hanya didasarkan pada faktor popularitas dan identifikasi terhadap kandidat, identifikasi terhadap partai, namun juga didasarkan oleh faktor klientelisme yang berupa pemberian janji dan material.

---

The thesis background is about the election of Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja defeating the incumbent regional leader and its vice at Pilkada of Bekasi in 2012. Assumption to the election is a factor of popularity old fellow of Neneng Hasanah Yasin using network local leader countryside to support her. It is believed that clientelism made Neneng Hasanah Yasin’s victory.

This research focus is about dynamic voter that happened to Pilkada of Bekasi 2012 compared to Pilkada of Bekasi 2007 in four districts, namely District of Bojongmangu, Cikarang Pusat, Sukatani, and Tarumajaya. Those districts represent four of region development of Bekasi which has special characteristic. Besides control variable, demographic and regional factor is used to strengthen analysis. Basis of analies uses theory of clientelism, behavioral theory of voter of Dennis Kavanagh dividing voter to ecological and rational choice.

The research method is quantitative study using questionaire as data collection. Interview is used to support quantitative data analysis. Data analysis technique uses cross tabulation. The sampel in this research is 100 people with trusted level 95% and margin of error 10%.

Obtained result indicates that clientelism influences to the elected of Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja in the form of gifts amount to voter and also persuasion conducted by Successful Winning Team. As assumption of involvement of countryside leader, the reality in this study is unprovable. Implication of theory shows that the electability factor of regional leader candidate is not only based on popularity factor and candidate identity, party identity, but is also based by factor of clientelism which is in the form of giving promises and materials."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor keuntungan yang didapatkan oleh Rahmat Effendi sebagai petahana dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018. Rahmat Effendi mendapatkan faktor keuntungan sebagai petahan, diantaranya adalah pro incumbent endorser bias, lalu campaign discount, dan district partisan bias. Dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, terdapat dua pasang calon yang maju. Diantaranya adalah Rahmat Effendi-Tri Ardhianto dan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. Rahmat Effendi sebagai petahana mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari penantangnya dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, sehingga Rahmat Effendi dapat memenangkan Pilkada Kota Bekasi tahun 2018. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam.

---

This thesis discusses the profit factors obtained by Rahmat Effendi as incumbents in the Bekasi City Election in 2018. Rahmat Effendi gets a profit factor as a defense, including the pro incumbent endorser bias, then a discount campaign, and a biased district partisan. In the Bekasi City Election in 2018, there are two pairs of candidates who advance. Among them are Rahmat Effendi-Tri Ardhianto and Nur Supriyanto-Adhy Firdaus. Rahmat Effendi as a incumbent benefits far more than the challenger in the Bekasi City Election in 2018, so Rahmat Effendi can win the Bekasi City Election in 2018. The method used in this thesis is a qualitative method carried out by in-depth interviews."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kemenangan Partai Adalet Ve Kalkinma pada `Erken Secim` Pemilu Dini Turki Tahun 2015. Kemenangan ini merupakan yang paling dramatis Partai Adalet Ve Kalkinma sejak didirikannya pada tahun 2001. Adanya isu keamanan nasional mempengaruhi mayoritas pemilih di Turki sehingga menyebabkan kemenangan yang signifikan bagi AKP untuk kembali membentuk pemerintahan satu partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep perilaku pemilih. Hasil temuan dari penelitian ini adalah mayoritas pemilih Turki memilih berdasarkan isu besar keamanan nasional yang mempengaruhi pemilih secara Psikologis, Sosiologis, dan Rasional.

---

ABSTRACTThis research aims to explain the victory of Adalet Ve Kalkinma Party during the 2015 Early Election in Turkey. It is the dramatic victory by Adalet Ve Kalkinma party they have ever won since its existence in 2001. With this change of the preference over the majority voters, it causes the significant influence for the victory of the Adalet Ve Kalkinma Party to form a one-party government. The concept used for this such research is namely The Voting Behavior of the Constituent. The result of this research reveals that the most Turkish majority voters have preference based on National Security big issue which influence voters on Psychological, Sociological and Rational Choice."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tingginya posisi perempuan Minang darin aspek sosial dan budaya tidak berbanding lurus dengan kedudukan dalam politik, yang terlihat dari masih sedikitnya perempuan yang memiliki powsisi menentukan dalam politik dan pemerintahan. Juga tercermin dari jumlah keterwakilan di DPRD yang masih jauh dari kuota 30 yang dinyatakan dalam undang-undang.Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana perempuan caleg yang ada di Sumatera Barat menggunakan modal sosial yang sudah ada, untuk mendapatkan posisi politik di DPRD. Penelitian ini dilakukan terhadap tiga orang perempuan caleg yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Sumatera Barat dalam Pemilu 2014. Teori utama yang digunakan adalah teori modal sosial Putnam, didukung oleh teori dari ahli lain seperti Uphoff, Grootaert, Coleman dan Lawang.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus, dimana data-data didapatkan dari wawancara terhadap tiga perempuan caleg yang menang, kepada anggota jaringan yang dimiliki oleh perempuan caleg yang berasal dari organisai sosial dan tokoh adat dan kepada pengurus partai Golkar dan Nasdem yang merupakan partai yang mencalonkan perempuan caleg.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan caleg yang menang dalam Pemilu 2014 untuk DPRD SUmatera Barat, memiliki modal sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan. Pola jaringan merupakan personal berbentuk duaan ganda berlapis. Norma sebagai modal sosial dikaitkan dengan peran Ninik Mamak dan bundokanduang dalam mendukung keterpilihan perempuan caleg. Kepercayaan dari anggota jaringan dan norma yang berlaku di masyarakat terhadap posisi perempuan di Minangkabau adalah modal sosial kognitif.Temuan penelitian adalah bahwa dengan cara-cara yang tepat, seperti pendekatan silaturahim dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, kampanye door to door maka modal sosial dapat memengaruhi kemenangan caleg perempuan di Sumatera Barat. Filosofi penggunaan modal sosial oleh perempuan caleg di Minangkabau adalah cancang aia ndak kaputuih, yang artinya bahwa hubungan yang terbangun dari kedekatan karena satu kaum, satu alumni organisasi dan satu kampung 3H: sadarah, sabagarah, sadaerah diibaratkan seperti mencincang air, yang tak akan pernah putus.

---

ABSTRACTThe background behind this dissertation is the unique culture of the Minangkabau people in West Sumatera. Viewed from a social and cultural aspect, women 39;s high social standing in the Minangkabau Society is incongruent to their position in politics, as women only hold a smal number of seats in the government. The number of female representatives in the Regional People 39;s Representatives Council DPRD is also far from the thirty percent quota that is written in the law.The main focus of this study is how women, as representatives in council, are able to gain gain their seats using pre-existing social capital. This study is centered around three female candidates that has managed to secure the seats in council.The main theory used in this study is Putnam 39;s social capital theory, and it is supported by theories from experts such Uphoff, Grootaert, Coleman and Lawang. This research uses qualitative method and executes it through interviews with three femal candidates who come from social organization, traditional leaders, and party officials from Golkar and Nasdem the parties which nominated these women .The principal findings of this study reveal that femal candidates who secured their seats in the 2014 regional election have one common similarity-all of these women have social capital consisting of network, norms, and trust. The network a person has is personal in nature and considered double-layared. a person 39;s belief and the norms a person upholds, if consistent with those of society 39;s, is considered as cognitive social capital.the theoretical implication of this study shows that, using the correct methods, such as personally approaching traditional leaders adn doing door to door campaign, could increase a person 39;s social capital. social capital can influence the victory of women candidates in West Sumatera. The philosophy behind the use of social capital is cancang aia dak kaputuih, which means mincing water that will never break "

"Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, babas, dan rahasia. Keikutsertaan rakyat dalam pemberian suara dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Pemberian suara terbentuk oleh suatu proses sosialisasi politik dan keikutsertaan dalam Pemilihan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam setiap pemilihan Umum perolehan suara setiap partai politik selalu mengalami perubahan dan ini merupakan cerminan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di kelurahan Mampang Prapatan, selama lima kali Pemilihan Umum tahun (1982-1999) perolehan suara partai politik selalu mengalami perubahan, baik peroleban suara yang diraih PPP, PDI maupun perolehan suara Golkar. Berfluktuasinya perolehan suara partai politik tersebut menunjukkan adanya pergeseran pemberian suara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini ingin mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa terjadi perubahan pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Variable penelitian yang digunakan adalah: identifikasi kepartaian, faktor isu, peranan pemimpin informal dan pengaruh calon. Pertanyaan penelitian di atas dijawab dengan melakukan wawancara dengan responden sebanyak 50 orang. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui banyak tentang pemberian suara di Kelurahan Mampang Prapatan. Tehnik sampling yang digunakan adalah penarikan sampel sistimatis (systematic random sampling). Temuan lapangan menunjukkan bahwa faktor identifikasi kepartaian atas dasar ikatan idiologi dan agama mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pemberian suara responden terutama terhadap partai-partai yang berazaskan agama. Sedangkan untuk partai politik yang berazaskan Pancasila, identifikasi kepartaian atas dasar ikatan agama dan idiologi mempunyai pengaruh yang kecil. Faktor isu atau program yang ditawarkan partai politik seperti isu,perubaban politik, isu pembangunan ekonomi dan isu hukum dan hak azasi manusia merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap pemberian suara responden pads Pemilihan-Umum tahun 1999. Sedangkan faktor pemimpin informal, faktor calon, ikatan tradisi, dan faktor gender mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pemberian suara dan tidak signifikan untuk melihat terjadinya perubahan pemberian suara di Kelurahan Mampang Prapatan. "

"Salah satu aturan main yang harus dirumuskan didalam proses pelaksanaan pemilu yang demokratis adalah perumusan terkait mekanisme sistem pemilu beserta instrument- instrumen kepemiluannya. Sistem pemilu adalah instrument teknis pelaksanaan pemilu yang digunakan untuk menentukan keterpilihan suatu partai politik atau calon anggota legislatif didalam proses transisi kekuasaan. Di Indonesia, dari masa ke-masa terkait mekanisme sistem pemilu menjadi perdebatan didalam proses perumusan Undang- Undang Pemilu. Peristiwa ini-pun terjadi didalam proses pembahasan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait empat isu krusial yani sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary treshold), alokasi kursi ke dapil dan metode konversi suara menjadi kursi. Sikap PDI Perjuangan mengenai pembahasan sistem pemilu merupakan kepentingan dari keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu didalam proses perebutan kekuasaan secara konstitusional dan berdasar atas pengalaman dan sejarah kepesertaannya didalam proses pemilu di Indonesia.Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori sistem pemilu Arend Lijphart, teori model kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori ideologi Terrence Ball, teori elit dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian in menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang akan digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder.Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, Fraksi PDI Perjuangan memiliki alasan atas kepentingan politik terkait empat isu krusial didalam pembahasan UU No 8/2012 Tentang Pemilu. Kepentingan politik yang dioperasionalkan dari pemahaman ideologis partai dalam proses tarik menarik kepentingan politik (political-interplay) didalam proses pembuatan undang-undang Pemilu No 8 Tahun 2012. Akan tetapi, keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang moderat untuk diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan model kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis, pendekatan elit dan konsensus politik telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

---

Among the rules that must be formulated in the process of a democratic election is one involving the mechanisms of an electoral system and its associated instruments. The electoral system is implemented as a technical instrument to determine the desirability of a political party or legislative candidate in the process of their transition to power. In the Republic of Indonesia, from time to time there has been considerable debate over the mechanisms of an electoral system during the process of formulating its Election Laws. Such a debate had then ensued during the discussion of Law No. 8 of 2012 on the Election of Members of DPR, DPD and DPRD, involving four crucial issues: the election system, parliamentary threshold, the allocation of seats to the constituencies and conversion methods of votes into seats. On that, the Indonesian Democratic Party of Struggle made a political stance that had been within the interest of political parties in their constitutional struggle for power, based on contesting history and experience in the election process of Indonesia.

The fundamental theories used in this study include Arend Lijphart's theory on the electoral system, Hans Deiter Klingeman's theory on the policy models of political parties, Terrence Ball's theory on ideology and Maswadi Rauf & Maurice Duverger's theories on the elite, consensus and conflicts. This study utilized qualitiative methods of research in its two techniques of data collection. Data obtained from interviews were used as the primary source, while literature references were used as the secondary source.

This study concluded that as a political process, factions in the Indonesian Democratic Party of Struggle had reasons within their political interest involving the four crucial issues in the discusssion of Law No 8/2012 on Elections. In the political process, Indonesia Democratic Party of Struggle implied the ideological platform. Although a decision was ultimately reached based on compromise, it had been moderacy taken from the various differences between factions of the political parties.

Theoretical implications show that in the procedures of a democratic country, the approaches of policy models of political parties, elite and political consensus gave positive implications for the decision making process in the discussion of Law No. 8 of 2012 on DPR, DPD and DPRD Elections."

"ABSTRAKPemilukada sebagai instrumen demokrasi memberi ruang terbuka bagi para elit politik untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap pasangan calon pejabat politik tertentu. Salah satu elit politik yang dominan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada pasangan Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli (Foke-Nara) adalah ulama yang terhimpun dalam MUI DKI Jakarta. Ulama ini berusaha melakukan mobilisasi dukungan dengan menggunakan isu primordial Islam melalui fatwa MUI DKI Jakarta. Tesis ini berfokus pada dinamika dukungan ulama MUI DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara sebagai studi kasus utama. Sementara indikator dinamika dukungan ulama di luar MUI DKI Jakarta digunakan untuk membantu analisis.Studi ini bertujuan untuk menjelaskan peran ulama MUI DKI Jakarta menerbitkan fatwa MUI DKI Jakarta sebagai upaya mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta untuk mendukung pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif analitis, serta analisa kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah pustaka/dokumen. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis peran ulama dalam mobilisasi umat Islam di DKI Jakarta kepada pasangan Foke-Nara pada putaran kedua Pemilukada tahun 2012, yaitu: teori peran, teori demokrasi dan teori elit.Penelitian ini menemukan faktor keberlanjutan kepemimpinan Islam di Jakarta (sejarah), kesamaan ideologi (agama) dan relasi pribadi (politik) yang sudah terbangun lama antara ulama MUI DKI Jakarta dengan Fauzi Bowo sebagai dasar terbitnya fatwa MUI DKI Jakarta. Hasil studi ini mengungkap bahwa terdapat ulama yang konsisten memperjuangkan pandangan keagamaannya yang terbagi ke dalam dua kutub, yaitu (1) ulama yang pro-fatwa dan pro-Foke; (2) ulama yang kontra-fatwa dan pro-Jokowi. Selain itu juga terdapat ulama yang kontra fatwa MUI DKI Jakarta, namun tetap mendukung pasangan Foke-Nara.Hasil penelitian ini menegaskan kedua kelompok ulama tersebut berperan dalam melakukan mobilisasi dukungan kepada masing-masing calon. Dengan demikian teori peran, teori demokrasi dan teori elit ketiganya dapat menjelaskan obyek studi (verifikasi).

---

ABSTRACTGeneral Election as an instrument of democracy provide open space for the political elite to participate in politics in the form of support or opposition to a particular candidate for political office. One of the dominant political elites in mobilizing support for Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) are theologian who gathered in MUI DKI Jakarta. These theologian attempt to mobilize support by using the primordial issue of Islam through the fatwa MUI Jakarta.This thesis focuses on the dynamics of MUI DKI Jakarta heologian support to couples Bowo-Nara as the main case study. While the dynamics of indicators support MUI DKI Jakarta theologian outside are used to assist the analysis.This study aims to clarify the role of theologian issued a fatwa MUI DKI Jakarta as an effort to mobilize Muslims in Jakarta to support couples Bowo-Nara in the second round of the 2012 General Election. The study used a qualitative research approach, descriptive, and qualitative analysis. Collecting qualitative data through in-depth interviews and a literature review/ documents. While the theory is used to analyze the role of theologian the mobilization of Muslims in Jakarta to pair Bowo-Nara in the second round of the General Election in 2012, namely: the role of theory, democratic theory and elite theory.The study found sustainability factor Islamic leadership in Jakarta (history), equality ideology (religion) and personal relations (politics) have been established a long time between Jakarta MUI Theologian with Fauzi Bowo as the basis for the issuance of fatwa MUI Jakarta. Results of this study reveal that there are scholars who consistently fought for his religious views were divided into two poles, namely (1) the pro-fatwa theologian and pro-Bowo, (2) a counter-fatwa theologian and pro-Jokowi. In addition, there are scholars who counter Jakarta MUI fatwa, but still supports partner Foke-Nara.This study confirms the results support both groups of theologian are instrumental in mobilizing support for each candidate. Thus the role of theory, democratic theory and the theory of the three elite can explain the object of study (verification)."