Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 188683 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Shadeq Muttaqien
"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35297
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Ekawati
"Bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal telah terjadi sejak tahun 2007. Pihak yang sering terlibat bentrokan antara lain mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Mahasiswa asal Papua banyak membuat kerusuhan dalam bentuk pencurian dan perampokan harta benda, mahasiswa asat Nusa Tenggara Timur yang sering terlibat bentrok adalah mereka yang berasal dari Sumba dan Alor, penyebabnya perkelahian yang berujung bentrok atau kekalahan dalam pertandingan olahraga. Sedangkan mahasiswa dari Timor Leste yang sering terlibat bentrokan adalah mereka yang menjadi anggota perguruan silat Setia Hati dan perguruan silat Kera Sakti. Tindakan kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan ketiga kelompok mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekerasan kolektif primitive dan merupakan perilaku agresi yang disebabkan faktor-faktor biologis.

Tokoh masyarakat sebagai panutan dan tempat mengadu bagi warga ternyata kurang begitu efektif dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa. Karena walaupun mereka telah menepuh upaya untuk menyelesaikan dan mencegah kasus kembali terjadi, tetapi pada kenyataannya bentrokan dan kerusuhan tetap saja terjadi meskipun dalam skala kecil. Peran tokoh masyarakat yang terlihat dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal adalah sebagai penghubung antara pihak yang bertikai dengan ketua adat atau ketua paguyuban mereka, sebagai mediator dan saksi dalam proses mediasi dua pihak yang bertikai bersama-sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, serta sebagai pemberi informasi atau pelengkap informasi bagi kepolisian mengenai kronologi kejadian. Penyelesaian kasus bentrokan dan kerusuhan antar mahasiswa pada akhirnya diserahkan kepada kepolisian.

Dengan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kerusuhan antar mahasiswa hingga tuntas, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mau terlibat sama sekali, akhirnya di dalam masyarakat timbul kesenjangan antara warga setempat dengan mahasiswa pendatang. Kehidupan mereka seolah berjalan sendiri-sendiri, padahal apabila terjadi kerusuhan bukan hal yang tidak mungkin warga setempat juga akan menjadi korban. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu ketahanan daerah Desa Tambakbayan, yaitu hilangnya rasa nyaman masyarakat karena walaupun dari luar terlihat tenang tetapi dari dalam sebenarnya ada rasa was-was menjadi korban kerusuhan.


Clashes and riots amongs students in the Caturtunggal village have occurred since 2007. Parties who often involved clashes are students from Papua, East Nusa Tenggara and East Timor. Papuan students caused riots in the form of property theft and robbery, East Nusa Tenggara students who come from Sumba and Alor district  are often involved in conflicts, it was because of fights which led to clashes or defeat in a sport competition. While East Timor students who frequently involved in confilcts are those who become members of martial arts organizations “Setia Hati and  Kera Sakti”. Riots and violent actions that carried out by those three groups of students are primitive collective violence and aggression behavior that caused by biological factors.

Community figures as role models and people whom residents complain to are less effective in provide the resolution of student clashes and riots. Although they have sought to resolve and prevent re-occurring cases, nevertheless in fact clashes and riots still occur on a small scale. The role of community figures that are in the completion of the student riots and clashes in of Caturtunggal village are as liaisons between the warring parties and customary leaders or head of community, as mediators and witnesses in the mediation process for among  both two warring parties, government and police, as conduit of information or supplementary information about the chronology of events to the police. Eventually resolution of clashes between students and riot handed over to police.

Less of role of community figures in the resolution among the student riots case, some public figures who do not want to get involved in resolution of riot case at all, finally there is  a gap arises in the community between the residents and those students who caused riots. Those people  Their lives seemed to walk alone, but  people will also be a victim of the riots. Obviously, these conditions interfere resistance Tambakbayan Village, the loss of a sense of comfort.  From outside, people look calm but there is sense of anxiety about the riot."

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anwar Haidar
"Tesis ini mencoba menganalisis efektivitas penyelesaian konflik antara masyarakat Pasirwangi dan Perusahaan Chevron sebagai pemangku kepentingan perusahaan di Kawasan Darajat Garut Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif; sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Kasus yang diteliti adalah penyebab konflik antara masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Keeamatan Pasirwangi, dan penyelesaian konflik yang dilnkukan oleh Perusahaan Chevron, kepolisian, dan pemerintah daerah. Wawancara mendalam difokuskan pada !rum belakang konflik, pelaksanaan comunity development, reaksi masyarakat hubungan antara pemangku kepentingan, penyelesaian konflik. Pengamatan difokuskan pada aktivitas perusahaan Chevron, masyarakat Pasirwangi, Polres Garut dan Polsek Pasirwangi, serta pemerintah daerah dari tingkat desa sampai kabupaten. Dan pengamatan terlibat difokuskan pada gejala sosial untuk menemukan penyebab konflik dan cara terbaik menyelesaikan konflik. lnforman kunci ditentukan bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kedekatan peneliti ini dengan mereka, melakukan berdasarkan gejala dan fungsi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa penyebab konflik bukan konsep comunity development yang telah dibuat Perusahaan Chevron, melainkan pelaksanaannya oleh Humas Chevron, adanya kerenggangan hubungan dan ketidakpedulian Perusahaan Chevron terhadap masyarakat dan tokoh internal yang beard di Kecamatan Pasirwangi, kurangnya kepedulian pemerinsah daerah Kabupaten Garut terbadap konflik, lemabnya deteksi dini dari Polres Garu dan ketiadaan sinergi dan integrasi antara pemangku kepentingan perusahaan dalam menyelesaikan konflik. Adapun cara terbaik menyelesaikan konflik adalah melakukan pembenahan da1am tataran

This lhesis attempts to analyse effectiveness of conflict resolution between Pasirwangi community with Chevron Company as the company stakeholders in Darajat Gam! area. The research is done by qualitative metllod, while data collection by using depth interview, observation, direct involved observation and document studies. The observed case are the causes of eonflict between community of Pasirwangi with Chevron Company in Pasirwangi Subreagent, and conflict resolution conducted by Chevron Company, the police, the local goverment. In depth interviews were focused on the conflict background, implementation community development, people's response, relationship between stakeholders, conflict resolution. Observation on focused on the Chevron Company, Pasirwangi Community, Polres Gam! and Polsek Pasirwangi, and the goverment village level up to regency. And the direct involvement observation was focused on the conflict causes and best method in resolving the conflict. Key interviewees were chosen not based on personal relation with the writter; but its was based on symptoms and facts related to the research subject. The research proved point that the causes of the conflict are not the community development concept drawn by Chevron Company, instead they are caused by the implementation by community relation of the company, gap in the relations and the preceived uncaring attitude by the Chevron Company toward the community and the informal leadars in the Pasirwangi Subreagent, lack of attention from the local goverment of Gam! Regency toward the conflict, weakness and early"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010
T33475
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Said
"Fokus penelitian ini adalah analisa kepemimpinan dan peran para kiai dalam penyelesaian konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis terhadap fenomena Kiai dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima belas orang anggota para Kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur partai maupun di luar partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal partai sekaligus sebagai perekat keutuhan partai.

The focus of this study is to analyze the role of kiai leadership and conflict resolution in the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). This research is motivated by their interest Kiai author of the phenomenon in the world of politics . This study used qualitative methods to take the informant of the fifteen members of the Kiai of the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Results of this study concluded that a change in the position and role in the conflict kiai of PKB Originally existence kiai and scholars in the party structure and outside the party placed as a reference source for strategic decision making parties and be a mediator in the settlement of internal and external problems in the party as well as adhesive party unity"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Malya Nova Imaduddin
"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Guslin
"ABSTRAK
Dalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh utusan-utusan khsus baik dari PBB maupun ASEAN termasuk laporan-laporan dari NGO dan UNCT yang selama ini telah melaksanakan tugas misi kemanusiaan di Myanmar dan Banglades , namun belum dapat menghentikan konflik di Rakhine State bahkan krisis kemanusiaan di Rakhine State semakin meningkat eskalasinya. Melalui pendekatan hukum kebiasaan internasional mengenai peran dan kerjasama organisasi regional dan pandangan tentang krisis kemanusiaan dan HAM serta dengan memperhatikan doktrin responsibility to protect tulisan ini mencoba untuk melihat apakah ASEAN dapat menjadi penengah bagi konflik di Myanmar. Penelitian ini dilakukana dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, partisipasi personal dan survey kualitatif serta dengan metode kualitatif. Dari hasil pengamatan, tulisan ini berkesimpulan bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap doktrin, teori dan hukum internasional, pelibatan ASEAN dapat menajdi opsi yang paling mungkin bagi penyelesaian konflik di Myanmar

In the last ten years, the humanitarian crisis affected the Rohingya Ethnic in Myanmar has increasingly attracted the attention of the globe. The attention come either from the regional community or international community including United Nations. The humanitarian crisis become massive in scale and based on the UN findings fact report that there has been etnich cleansing or genocide practical in Rakhine State Myanmar. Those it carried out by the Myanmar military. Some recommendations have been delivered by special envoys from both the United Nations and ASEAN including some official reports from NGOs and UNCT that have been carrying out humanitarian mission tasks in Myanmar as well as Bangladesh, but in fact no solution yet achieved till today crisis. Through an international customary law approach as well as UN Charter mandate for a cooperation of regional organizations, also by referring to the doctrine of responsibility to protect this paper try to see whether ASEAN can be a mediator for conflict in Myanmar. This research was carried out by using research methods, literature study, personal participation and qualitative methods. From the observations, this paper to conclude providing an understanding to doctrine, theory and international law, the involvement of ASEAN can be the most probably as the best option for resolving conflicts in Myanmar."

2019
T51723
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isma Saparni
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang peran kepemimpinan Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dalam penyelesaian konflik di Papua Barat sepanjang tahun 2011 sampai 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, MRP Papua Barat memiliki peran dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua Barat diantaranya konflik hak ulayat tanah adat Marga Anny, Konflik Ibukota Kabupaten Maybrat, kasus LNG Tangguh dan kasus Genting Oil. Kedua, MRP memiliki kendala dalam penyelesaian konflik diantaranya; belum ada Perdasus mengenai dana bagi hasil pengelolaan SDA, Belum ada Perdasus mengenai jaminan iklim investasi, dan terbatasnya kewenangan Majelis Rakyat Papua.

ABSTRACT
This Thesis discuss about The Role Of Papuan People rsquo s Assembly Of West Papua Province In The Context Of Conflict Resolution In West Papua Period 2011 2016. This research using descriptive method with qualitative approach. The conclusions are. Firstly, MRP West Papua had a role to settle up the problems in West Papua including Anny rsquo s customary land, Genting Oil and many more. Secondly, MRP had an obstacles to finish the conflict, there is no Perdasus to regulate investmenst in West Papua and limitary of authority of MRP to solve the conflicts."
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nina Indrayakti
"Tingginya angka konflik sosial yang terjadi di sekitar kita merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat. Salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan. Campur tangan kepolisian sebagai mediator dianggap suatu hal yang tepat untuk menyelesaikan suatu konflik, dengan melakukan mediasi diharapkan sebuah resolusi konflik akan muncul untuk menghentikan konflik-konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini selanjutnya berusaha menjelaskan bagaimana peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik ormas Forum Betawi Rempug (FBR) versus ormas Pemuda Pancasila (PP) dari sudut pandang kriminologi, dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Penggunaan konsep peran kepolisian, resolusi konflik, dan sedikit teori konflik menurut Weber, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan lebih baik.

The high number of social conflicts that occur around us is a problem that requires rapid and appropriate response. One of the social conflict that often occurs in society is the conflict between community organizations. Police intervened as mediator is considered a proper thing to resolve a conflict, with the mediation are expected a conflict resolution will appear to stop the conflicts that occur between community organizations.
Based on these problems, this study further attempt to explain how the role of police in the conflict resolution organizations Forum Betawi Rempug (FBR) versus Pemuda Pancasila (PP) from the viewpoint of criminology, by using secondary data obtained from study of literature. The use of the concept the role of police, conflict resolution, and a bit of theory of conflict according to Weber, is expected to provide input to the parties concerned to further be used to resolve such conflicts better."
2015
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Faqih Hindami
"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kresna Kusumaswijaya
"Peran Qatar sebagai mediator regional merupakan langkah untuk menciptakan persona politik yang independen. Sebagai mediator, Qatar menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan aktor non-negara dan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Qatar dengan negara-negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qatar menjadi mediator dalam konflik Afghanistan guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan pengaruh maupun posisi di tingkat regional dan global. Berdasarkan teori realisme, dalam mencapai tujuannya Qatar melakukan mediasi konflik terhadap negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, regional dan global. Dari penelitian juga terlihat bahwa Qatar sangat rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut mempertimbangkan manfaat, biaya dan keuntungan yang maksimal. Bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri yang diambil Qatar tercermin di era Hamad bin Khalifa al Thani maupun Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. Kedua tokoh tersebut menggunakan diplomasi dari sisi sosial, ekonomi dan politik, serta budaya dalam menghilangkan konflik di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Qatar di bawah kepemimpinan Hamad bin Al Thani dan Tamim bin Hamad Al Thani telah membawa perubahan. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional dan instabilitas kawasan. 

Qatar's role as a regional mediator is a step towards creating an independent political persona. As a mediator, Qatar showing an open foreign policy. This is done to develop diplomatic relations with non-state actors and countries in the Middle East, including Afghanistan. This research is using a case study approach to examine the foreign policy implemented by Qatar with countries and non-state actors involved in the Afghanistan conflict. The results of this study indicate that Qatar became a mediator in the Afghanistan conflict in order to fight for their national interests and increase influence and position at the regional and global levels. Based on the theory of realism, in achieving its goals Qatar mediates conflicts against countries that have the potential to pose a threat to national, regional and global security. The research also shows that Qatar is very rational in the policy-making process. This foreign policy decision considers maximum benefits, costs and profits. The form of implementation of foreign policy adopted by Qatar is reflected in the era of Hamad bin Khalifa al Thani and Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. The two figures used diplomacy from a social, economic and political perspective, as well as culture in eliminating conflict in Afghanistan. Qatar's foreign policy under the leadership of Hamad bin Al Thani and Tamim bin Hamad Al Thani has brought about a change. This is done to anticipate all potential threats that could disrupt national security and regional instability."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>