Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."

"Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebesar 20%. Selain itu, penyaluran kredit UMKM merupakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, PT Bank X menyediakan program kredit UMKM yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sekaligus sebagai sarana penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Penulis mengadakan penelitian terkait pemberian kredit UMKM oleh PT Bank X yang dilakukan secara yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan. Skripsi ini diterdiri atas 4 Bab, yang terdiri dari Bab pertama berupa pendahuluan, Bab kedua yang berisi peninjauan perkreditan secara umum, Bab ketiga berisi tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X, dan Bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kredit UMKM, PT Bank X dihadapi oleh berbagai risiko pemberian kredit. Oleh karenanya, terdapat pedoman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Penyelamatan kredit UMKM yang bermasalah dilakukan oleh PT Bank X melalui restrukturisasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kredit UMKM.

---

The significant role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the national economy directs the government to pay special attention to MSMEs, one of which is to provide MSME credit facilities through banks. Banks as intermediary institutions that function as credit channelers, are required to channel credit ratios to MSMEs as regulated through Bank Indonesia Regulation 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Context of Micro, Small, and Business Development Intermediate as amended by PBI Number 17/12 /PBI/2015 which requires banks to channel credit ratios to MSMEs by 20%. In addition, MSME lending is a mandate set forth in Article 12 of the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Along with this policy, PT Bank X provides MSME credit programs aimed at supporting the development of MSMEs and at the same time as a means of providing employment in Indonesia. The author conducts research related to the provision of MSME loans by PT Bank X which is done in a normative juridical manner. The data collected is sourced from the results of interviews and literature review.

This thesis consists of 4 chapters, which consist of the first chapter in the form of an introduction, the second chapter which contains a review of credit in general, the third chapter contains a review of MSME lending to PT Bank X, and the fourth chapter which contains conclusions and suggestions. In providing MSME loans, PT Bank X is faced with various risks of lending. Therefore, there are guidelines and conditions that must be met by prospective debtors. Rescue of troubled MSME loans was carried out by PT Bank X through restructuring and socialization regarding the use of MSME loans."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kredit bermasalah pada segmen kredit UMKM dan Properti pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Khusus pada kredit UMKM, penelitian ini juga bermaksud mengetahui pengaruh kebijakan regulator dalam penyaluran kredit UMKM terhadap kredit bermasalah UMKM. Penelitian ini juga ingin mengklarifikasi pengaruh penggunaan akad pembiayaan syariah terhadap kredit bermasalah. Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP, inflasi, suku bunga dan nilai tukar, sedangkan variabel bank spesifik ialah CAR, ROA, NIM/NI dan Bank Size. Dengan menggunakan estimasi panel data dinamis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi dan bank spesifik memiliki pengaruh terhadap kredit bermasalah pada segmen UMKM dan Properti. Namun, pada segmen UMKM dan Properti pada bank syariah, penelitian ini tidak menemukan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah kedua segmen tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan akad berbasis piutang dan sewa berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah kedua segmen tersebut. Kajian ini juga memberikan kontribusi mengenai kebijakan regulator terkait kewajiban penyaluran kredit segmen UMKM.

---

This study aims to determine the factors that influence non-performing loans in the MSME and Property loan segment in conventional banks and Islamic banks in Indonesia. Especially for MSME loans, this study also intends to know the influence of regulatory policies in lending MSMEs to the NPL of this segment. This study also wants to clarify the effect of using Islamic financing contracts on non-performing loans. Macroeconomic variables used in this study are GDP, inflation, interest rates, and exchange rates, while specific bank variables are CAR, ROA, NIM/NI, and Bank Size. By using dynamic data panel estimation, the results of this study indicate that macroeconomic factors and banks specific influence non-performing loans in the MSMEs and Property segments. However, in the MSMEs and Property segments of the Islamic Bank, this study did not find macroeconomic factors that affect on the non-performing financing of the two segments. This study also found that growth in mark-up and lease-based Islamic contracts had a significant effect on the non-performing loans of the two segments. This study also contributed to the obligation to channel loans to MSMEs applied by the government."

"Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian sebuah negara, khususnya negara berkembang. Namun, salah satu hambatan bagi UMKM sendiri adalah masalah pada pembiayaan pada sektor UMKM. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia 2015 tentang Penyaluran Kredit UMKM yang menyatakan bahwa di tahun 2018 setiap bank umum harus menyalurkan proporsi kredit UMKM sebesar 20% dari total seluruh kredit. Ternyata, angka NPL dan DPK mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Model regresi data panel digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Proyeksi penyaluran kredit UMKM di tahun 2018 adalah kelompok Bank Asing dan Bank Campuran masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan.

---

Micro, Small, Medium Enterprise (MSME) is one of the most important sector in economy of a country, especially for developing countries. But one of the biggest obstacle to reach that is about financing for MSMEs. Bank Indonesia itself has already launched the regulation called Peraturan Bank Indonesia (PBI) 2015. It is about the target that all of commercial bank must obey the rule that they have to allocate 20% of the total credit for MSMEs loan. The results are Non Performing Loan (NPL) and Dana Pihak Ketiga (DPK) affect the credit supply for MSMEs. Panel regression model is used to answer this question. Moreover, the projection shows that Foreign Bank and Joint-Venture Bank has still so many to go to reach the target."

"Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit.

---

This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law material s, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo’s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee."

"ABSTRAKHubungan antara pembeli dengan pemasok pada korporasi besar dapat terjalin dengan mudah dan lebih sistematis. Perdebatan muncul ketika pembeli bukanlah korporasi besar melainkan usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini membahas hubungan antara pembeli dengan pemasok serta pengaruhmya terhadap performa organisisasi tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan hubungan antara pembeli dengan pemasok terhadap performa usaha mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui hal ini diharapkan usaha mikro kecil menengah dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh UMKM selaku pembeli terhadap supplier serta manfaatnya terhadap kebaikan organisasi UMKM tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis PLS (Partial Least Square). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan buyer specificity, peningkatan supplier specificity berpengaruh positif terhadap hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok serta hubungan jangka panjang antara pembeli dan pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

---

ABSTRACTThe relationship between the buyers and suppliers in a large corporation can be established easily and more systematically. The debate arises when the buyer is not the big corporations but small and medium micro enterprises. This study examines the relationship between buyer and supplier and their impact towards organizational performance. Researchers want to know how to influence the improvement of relations between the buyers and suppliers to the performance of micro, small and medium enterprises. Knowing these SMEs are expected to know the things that need to be considered and carried out by SMEs as buyers and the benefit against SME organizations. The data analysis techniques used PLS (Partial Least Square). The results of this study indicate that increased buyer specificity, increased supplier specificity have a positive effect on long-term relationships between buyers and suppliers as well as long-term relationships between buyers and suppliers have a positive and significant impact on the performance of micro, small and medium enterprises."

"Penelitian ini akan mencoba mengambil sudut pandang dengan melihat keterkaitan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap output dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya peraturan yang mendukung peningkatan kredit untuk UMKM dari Bank Indonesia di tahun 2012 diharapkan akan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Walaupun demikian, pengaruh dari kredit UMKM ini akan berbeda dampaknya bagi wilayah-wilayah di Indonesia karena tiap wilayah memiliki karakteristik jenis usaha yang berbeda pula. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh kredit tersebut terhadap UMKM di beberapa wilayah di Indonesia dan melihat sektor apa yang memberikan dampak and Medium Enterprises (MSME) credpositif untuk menerima pembiayaan.

---

The focus of this study is analyzing the correlation between Micro, Smallits and MSME output. In 2012 Bank Indonesia issues a regulation that encourage banks to provide MSME with credit, MSMEs are expected to get easier access from getting loan to develop their business. Nevertheless, the impact of these credits are diverse across Indonesian regions, because each regions have their uniqueness in their business activity. This study try to analyze the impact of MSME credit to regions in Indonesia and observing which economic sectors that will get positive return from credits."

"Salah satu kegiatan utama yang dilakukan Bank umum adalah memberikan fasilitas berupa pinjaman kredit. Salah satu bentuk pinjaman kredit yang diberikan Bank umum adalah pinjaman kredit ke usaha mikro. Dalam memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit Bank wajib mempunyai keyakinan yang berdasarkan analisa-analisa yang mendalam serta melihat kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Analisa-analisa yang mendalam inilah yang melahirkan prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyrakat dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ruang lingkup prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka pemberian kredit (2) penerpan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank umum kepada Usaha Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek dalam penilitian ini adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada usaha mikro yang dilakukan oleh Bank “X”. Hasil penelitian adalah dalam UU perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 2,8, 29 ayat (2),(3), dan (4). Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit terutama dalam pemberian kredit kepada usaha mikro Bank “X” telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit (PPK).

---

One of the main activities of commercial Banks is to provide facilities of loan credit. One of the loan credits facilities which given from commercial banks is loan credits to micro businesses. In giving a loan credits facility, the Bank must be sure about the result of deep analysis and saw the skills and capability of customers to settle the debt as it promised. This deep analysis will produce the prudential principle of bank in extending credits which gathered from people in the form of credits. The aimed of the research are to know : 1. The scope of the prudential principle of Bank within the framework of the provision of credits. 2. The application of the prudential principle in credit provision by commercial Banks to micro business. A method that used in this research is literature research with juridical normative character. The Object in the research is the prudential principle in the provision of credits to micro business by Bank “X”. The result of this research is in Banking laws, concerning about the prudential principle. This arrangement is inside section 2, 8, 29 subsection (2), (3) and (4). In held the provision of the credits activities mainly to the micro business, Bank “X” must be based on the provision of legislation, and based on the guidelines of the provision of credits (PPK)."