Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan. Lokus penelitian dilakukan pada ULP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada anggota ULP dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17 untuk menguji korelasi antar variabel secara linier dan bersama-sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi secara linier dan bersama-sama berpengaruh positif tehadap kinerja ULP, kemudian dari hasil pengujian juga didapatkan bahwa faktor kinerja ULP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengendalian keuangan.

---

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Individual, Psychological and Organizational Variables to Performance of Procurement Services Unit (ULP) and its effect on financial control. Locus of research was held on ULP in the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights. Primary data were obtained through questionnaires distributed to members of the ULP and processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17th version to test the correlation between variables in a linear correlation and multiple correlation. From the research it is known that the individual variables, Psychological Variables and Organizational Variables, either linear and multiple, has shown a positive effects to the performance of ULP and then from the test results also showed that the ULP performance factor, has a significant and positive effect to financial control."

"Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 mengenai Pedoman Manajerial PPI dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2007 mengenai Pedoman PPI diharapkan semua rumah sakit dapat mengimplementasikannya dengan penanggungjawab adalah Organisasi PPI yaitu Komite PPI. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati telah melaksanakan Program PPI sejak tahun 1989 dan pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi baik versi Nasional maupun internasional namun angka Healthcare Associated Infections (HAIs) masih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi RSUP Fatmawati untuk terus meningkatkan kinerja agar mutu pelayanan meningkat. Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam program PPI diperlukan sistem keuangan, sumber daya dan pelaksanaan program kerja yang baik sehingga pasien dan petugas merasa aman karena terhindar dari kejadian infeksi. Pendekatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPI yang ada belum mengatur semua aspek PPI sehingga menimbulkan ketidakpahaman rumah sakit sebagai pelaksanaan program seperti Infection Control Risk Assesment dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dalam struktur organisasi PPI RSUP Fatmawati juga belum sesuai dengan Pedoman Manajerial PPI. Untuk kinerja perspektif pelanggan sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan sebesar 74,6% namun masih memerlukan perbaikan pada kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai standar. Kinerja perspektif proses internal sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 80,74% namun beberapa upaya pencegahan HAIs belum dilaksanakan optimal. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 75,34% namun perlu meningkatkan kompetensi 4 perawat PPI serta perlu pelatihan PPI untuk semua petugas kesehatan. Kinerja perspektif finansial juga cukup baik dengan tingkat kesetujuan 72,56% namun perlu mendapatkan perhatian mengenai penambahan anggaran untuk pelatihan PPI dan penyesuaian insentif perawat PPI dengan kinerja. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu revisi kebijakan PPI, restrukturisasi Komite PPI, melakukan kajian resiko pengendalian infeksi, pertemuan rutin untuk membahas pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya penurunan angka HAIs, pelatihan untuk perawat PPI yang baru serta pelatihan untuk semua petugas kesehatan dan perlu disusun kebijakan mengenai jenjang karir dan jabatan perawat PPI.

---

Government Policy on Infection Prevention and Control (IPC) Program which are the Minister of Health Decree No. 270/2008 about Guidelines for IPC Managerial and the Minister of Health Decree No. 382/2007 about Guidelines of Infection Prevention and Control states that all hospitals should implement the IPC Program with the charge is the IPC Organization named IPC Committee. Fatmawati General Hospital has conducted IPC Program since 1989 and accredited in 2013 for both versions National and International but the numbers of Healthcare Associated Infections (HAIs) is still high. And this is certainly a concern for Fatmawati General Hospital in order to continuously improve the services quality. To obtain good performance in IPC program required the financial system, resources and programs implementation that work well so patient and attendant satisfied not being infected. The approach can be used to improve the performance of the four aspects is the Balanced Scorecard. This research is a descriptive analytical quantitative and qualitative approach (mixed method).

The results showed that the IPC policy is not set all the aspects of IPC, such as the implementation of Infection Control Risk Assessment and Antimicrobial Resistance Control. The organization of the IPC in Fatmawati General Hospital has not fulfilled the criteria on IPC Managerial Guideline. For the performance of the customer perspective is quite good with the level of agreement of 74.6% but still need improvement in the physical condition of the building. The performance of internal process perspective is good with 80.74% level of agreement but some HAIs preventive measures have not been implemented optimally. The performance of Learning and Growth perspective is good enough with 75.34% level of agreement but need to improve the competence of 4 IPC nurses with training and also for all hospital workers. And performance of financial perspective is also quite good with 72.56% level of agreement but need in concern about budget for IPC trainings and the incentives of IPC nurses calculated with their performance.

Suggestions that can be implemented are revision of IPC policy, restructuring IPC committee, implement infection control risk assessment, conduct regular meetings to discuss the infection prevention and control in particular for reduction of HAIs rates, IPC training for new IPC nurses and other hospital workers and develop the policy for the career and their position."

"Do you need a tool to help you gauge the effectiveness of HPI interventions in your organization? This issue shows you how to take concepts of the balanced scorecard and apply them to performance. A 12-step process is provided that clearly helps you build a case for management while a sample HPI scorecard helps you visualize key elements to measure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Pelatihan, Kecerdasan Emosional terhadap Kompetensi Pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi dibidang HAM merupakan salah satu faktor pendukung agar organisasi dapat melakukan kegiatan dengan baik. Pelatihan dan Kercerdasan Emosional merupakan faktor penting untuk diketahui mengingat erat kaitanya dengan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan pemahaman di bidang HAM.Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wilson, pelatihan adalah instruksi yang menekankan pada pekerjaan yang spesifik. Sedangkan James D.A Parker mengatakan bahwa Kecerdasan Emosional sangat berkaitan dengan pekerjaan.Fokus pada penelitian ini adalah Variabel Pelatihan dan Kecerdasan Emosional dalam kaitanya dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam melaksanakan tugasnya.Penelitian ini menggunakan 73 responden, dari hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pelatihan HAM yang diikuti oleh pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI dinilai baik, kecerdasan emosional tergolong tinggi dan kompetensi di bidang HAM tergolong cukup.Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pelatihan dengan Kompetensi di bidang HAM para pegawai yang mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI.Adanya hubungan positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin buruk pelaksanaan pelatihan HAM maka semakin rendah kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang mengikuti pelatihan HAM Terdapat hubungan yang positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kompetensi di bidang HAM para pegawai yang pernah mengikuti pelatihan HAM. Adanya hubungan positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosionai, maka semakin tinggi kompetensi di bidang HAM; dan semakin rendah keoerdasan emosional maka semakin rendah kompetensii bidang HAM pegawai yang pemah mengikuti pelatihan HAM pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yaitu bahwa pelaksanan pelatihan HAM bagi pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu dipertahankan atau bahkan disempurnakan karena eksistensinya berpengaruh positif dan signitikan terhadap kompetensi di bidang HAM pada pegawai yang bersangkutan. Upaya penyempurnaan antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas instruktur, metode, kurikulum, dan fasilitas yang sudah ada, khususnya bagian-bagian dari empat komponen tersebut yang masih dinilai kurang begitu memadai oleh para pegawai.Kecerdasan emosional pegawai pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM RI perlu ditingkatkan karena terbukti memiliki hubungan dan kontribusi positif terhadap kompetensi di bidang pada pegawai yang bersangkutan. Upaya peningkatan kecerdasan emosional dapat dilakukan secara otodidak melalui Iiteratur-literatur mengenai kecerdasan emosional atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus kecerdasan emosional, baik dengan biaya sendiri maupun atas dukungan organisasi/instransi.

---

The General Directorate of Human Rights Protection, Department of Law and Human Rights in order to increase its employee's competency in human rights has done many training on human rights. However, until nowadays the result of those training is not identified significantly for the improvement of the employee's competency.

Competency as a capability owned by individual to support his/her organizational works does not appear swiftly. It is constructed from external and internal factors ofa person. Training is an external factor and emotional quotation is internal factor. Training and emotional quotation is according with Wilson statement, training is the instruction which focus on the specific activity. James D.A Parker said that emotional quotation is realted with tehe activity.

Relate to that assumptions, this research aims to examine the relation between training, emotional quotation with employee's competency in the directorate. Training and emotional quotation are important factors to explore because of its relation with employee's competence in order to increase employee's understanding on human rights.

This research chooses 73 respondents collected from employee who has followed human rights training. The method of descriptive and correlation are used and the result shows that training has a positive and significant correlation with employee's competency and the contribution is 21.4%. Emotional quotation also shows positive and signiticant correlation on employees competency and the contribution is 31.5%. Both independent variables show contribution at the rate of 31.5%. lt indicates that there is 55.3% contribution from other factors, which are level of education, working experience, leadership, career opportunity, motivation of work, and culture of organization.

Base on the result, it can be concluded that generally the implementation of training which has been followed by the employee in the directorate is fair, emotional quotation is high, and competency in human rights is fair. Hence, in the future training in the directorate should be improved. Emotional quotation can be increased by reading literature and special training."

"Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) adalah melakukan kegiatan patroli udara, memberikan dukungan operasional kedirgantaraan pada internal Polri serta dukungan eksternal pada Kementerian atau Lembaga Negara (K/L). Berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia, Ditpoludara harus mampu menjalankan tugasnya secara efisien. Penelitian ini mengukur efisiensi kinerja dukungan Ditpoludara pada 19 Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Daerah (Polda), dimana sebagai Decision Making Unit (DMU) dengan menggunakan Data Envelopment Analysis(DEA). Jumlah alat material khusus (almatsus), personel, dan kegiatan maintenance sebagai variabel input. Kegiatan patroli udara, dukungan operasi bagi internal Polri, dan eksternal pada K/L sebagai variabel output. Pengukuran efisiensi kinerja dengan menggunakan DEA bersifat relatif, dimana bila ada penambahan DMU, maka perlu dilakukan pengukuran ulang. Oleh karena itu, perlu diintegrasikan dengan Artificial Neural Network (ANN) untuk membangun model prediksi atau estimasi pengukuran efisiensi, sehingga tidak memerlukan perhitungan ulang ketika terdapat penambahan DMU. Dengan menggunakan DEA Model BCC dengan input-oriented, diperoleh hasil bahwa 7 dari 19 BKO Polda inefisien. Model prediksi ANN yang digunakan memiliki arsitektur 6-1-1, dengan menggunakan dua metode cross-validation, yaitu 10-Folds dan Leave-One-Out (LOOCV). Dalam mengklasifikasikan DMU yang efisien dengan benar, LOOCV lebih baik daripada 10-Folds.

---

The Air Police, a division of the Indonesian National Police, is responsible for air patrol activities and providing aerospace operational support to both internal Police units and external Ministries or Agencies. This research aims to assess the efficiency of Air Police support across 19 Regional Police Under Operational Control (UOC) as Decision Making Units (DMUs) using Data Envelopment Analysis (DEA). Inputs include special material tools, personnel, and maintenance activities, while outputs encompass air patrol activities, operational support for internal Police units, and external support to Ministries/Agencies. DEA measures performance efficiency comparatively, necessitating re-measurement when additional DMUs are introduced. To mitigate this, an Artificial Neural Network (ANN) is integrated to construct prediction models for efficiency estimation without requiring recalculations for additional DMUs. Utilizing the input-oriented DEA Model BCC, the research identifies 7 out of 19 UOC Regional Police as inefficient. The ANN prediction model adopts a 6-1-1 architecture and employs two cross-validation methods: 10-Folds and Leave-One-Out (LOOCV). LOOCV outperforms 10-Folds in accurately classifying efficient DMUs."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"ABSTRAKTerlambatnya penyelesaian proyek serta dibarengi dengan meningkatnya total biaya melebihi anggaran mengindikasikan lemahnya fungsi pengendalian dalam suatu proyek. Hal ini dapat diatasi dengan membangun suatu mekanisme yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja proyek secara multidimensi. Dimensi yang dimaksud adalah biaya, cakupan penyelesaian pekerjaan dan durasi pekerjaan. Mekanisme ini dapat dibangun dengan pendekatan Earned Value Management EVM . Dengan pendekatan ini, manajemen proyek dapat mengukur capaian kinerja secara menyeluruh, yakni tidak hanya dalam hal efisiensi biaya, melainkan efisiensi waktu dan cakupan kerja yang dihasilkan dengan sumberdaya yang telah direncanakan. Selain berfungsi sebagai alat ukur kinerja, pendekatan ini juga dapat dijadikan instrumen untuk melakukan perkiraan kinerja pada masa mendatang. Dengan memprediksi berapa total biaya maupun durasi yang akan dihabiskan bila proyek berjalan pada tingkat efisiensi saat ini, maka manajemen proyek dapat segera melakukan tindakan-tindakan perbaikan sebelum risiko yang diprediksi terjadi secara aktual. Selain dengan pendekatan EVM, prediksi terhadap kinerja proyek di masa mendatang juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen statistik berupa deret waktu. Dengan berasumsi bahwa pola kinerja masa lalu masih akan berulang pada masa mendatang, maka pola kinerja proyek yang tertuang ke dalam alur deret waktu dipandang sebagai acuan peramalan yang memadai. Dengan menggunakan kedua pendekatan itu, maka diharapkan manajemen proyek memiliki dasar penilaian yang terukur untuk menentukan setiap tindakan dalam tata kelola proyek yang efektif dan efisien.

---

ABSTRACTProject completion tardiness and the increasing of total cost over the project base line indicate poor monitoring and controlling function in the project. This could be handled by establishing a mechanism of multidimensional project control system. Multidimensional implies the project performance monitoring coverage is over several constraints, such as cost, schedule and work scope. This mechanism could be put together in an approach called Earned Value Management EVM . By using this methodology, project management would be able to measure its performance comprehensively, not limited to cost efficiency solely, it also enables them to optimize the schedule and work scope completion as planned. In addition to controlling function, this approach could also be used to forecast the future performance. By predicting how much the total cost and total duration would be needed to accomplish the works if the project runs at a certain efficiency rate, management would be able to initiate some corrective actions, hence prevent the risks from happening. Besides EVM, in order to forecast the future project performance, there is another approach could be undertaken ndash it is Time Series forecasting. Assuming that the past performance would still be repeating in the future, it could be perceived as a good predictor. By using these two methodologies ndash EVM and Time Series forecasting, the project management would have sufficient measureable instruments to guide their effective and efficient project management."

"Laporan ini menjelaskan tentang metode penilaian kinerja yang digunakan oleh perusahaan perjudian yang bernama Millenium Leisure. Laporan ini menjawab tentang pertanyaan yang ditanyakan sehubungan dengan keterbatasan penilaian kinerja lama (Stacked Ranking). Selanjutnya, kami mengajukan metode penilaian kinerja yang baru (Balanced Scorecard), yang dimana kami pun memasukkan beberapa keuntungan dalam pemakaiannya. Pada akhirnya, kami memberikan sistem pemberian upah yang berdasarkan dengan metode penilaian kinerja tersebut.

---

This report explains about the performance ranking methods practiced by Gambling Company in Australia named Millenium Leisure. The report starts directly answering the question that we have been asked about limitations by using the old method of performance ranking (Stacked Ranking). Furthermore, we introduce the new performance ranking (Balanced Scorecard) method which we include the advantages of using it. At the end of the report, we give them the remuneration system based on the performance ranking method we suggest."