Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada peran CNT dalam melakukan deteksi dini dan langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengoptimalisasi fungsi CNT akan menyokong fungsi tugas yang diemban untuk melakukan penyelundupan NPP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNT menganalisa seluruh dokumen, dengan bantuan teknologi yaitu sistem analisa target (target analyzing system) yang disebut Drugs Cargo Analyzing Unit (DCAU). DCAU merupakan bagian dari Customs Narcotics Intelligent System (CNIS) berupa sistem aplikasi penyaringan data PIB dan manifes secara transaksional dengan menggunakan parameter tertentu untuk membantu analis dalam menghasilkan target NPP pada kargo laut yang kini menjadi modus baru penyelundupan NPP. Prinsip DCAU dalam pengumpulan informasi (information gathering) adalah sebagai sebagai early warning dan early detection atas potensi penyelundupan NPP guna dilakukan penindakan. Siklus intelijen juga telah dijalankan CNT dalam pelaksanaan operasinya (siklus risk targetting). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun melakukan langkah optimalisasi dengan melakukan pemberian reward berupa premi terhadap tangkapan NPP dan peningkatan soft skill dengan workshop serta pendidikan dan pelatihan untuk anggota CNT.Dari hasil penelitian disarankan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih mengembangkan sistem teknologi DCAU karena DCAU merupakan titik awal pendeteksian dini terhadap indikasi adanya pelanggaran atau kemungkinan penyelundupan NPP. Selain itu perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam CNT guna meningkatkan kinerja CNT dalam mengemban spesialisasi tugasnya dan penerbitan kebijakan lain diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja CNT karena kebijakan yang ada saat ini baru bersifat sebagai payung hukum berdirinya CNT.

---

This research focuses on the role of the CNT in conducting early detection and the steps taken by the Directorate General of customs and Excise to optimize function will support the task function CNT arranged for smuggling NPP.The results showed that the CNT analyzes the whole document, with the help of technology, namely the system of target analysis (analyzing targets system) called Analyzing Drugs Cargo units (DCAU). DCAU is part of Customs Narcotics Intelligent System (CNIS) in the form of the application system of data filtration in transactional and PIB manifest by using certain parameters to assist analysts in generating target NPP on sea cargo now becomes the new NPP smuggling mode. Principle of the DCAU in collection of information (information gathering) is as as early warning and early detection of potential smuggling of NPP to do enforcement. Intelligence cycle also has carried out operations in the implementation of the CNT (cycle risk targetting). Directorate General of customs and Excise shall perform the optimization by doing reward in the form of granting premiums against NPP catches and improvement of soft skills with workshops as well as education and training for members of the CNT.From the research results it is recommended that the Directorate General of Customs and Excise further develop DCAU technological systems because DCAU is the starting point for early detection of indications of infringement or the possibility of smuggling NPP. In addition it is necessary to increase the amount and quality of human resources involved in the CNT in order to improve the performance of its task of carrying out the specialties within the CNT and the issuance of other policies needed to optimize the performance of CNT."

"Kejahatan penyelundupan narkotika dari setiap tahun meningkat melalui jalur laut yang menjadi sarana angkutan favorit bagi pelaku penyelundupan narkotika. Penulis menggunakan teori Situational Crime Prevention dalam menjelaskan strategi pencegahan kejahatan penyelundupan narkotika oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. Metode penulisan di karya akhir ini menggunakan metode kepustakaan yang merupakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif ini pada umumnya, tidak melakukan observasi di lapangan dalam pencarian sumber datanya. Di bagian analisis penulis menguraikan teknik-teknik dari teori situational crime prevention yang diterapkan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui analisa SWOT. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan, apabila implementasi strategi pencegahan kejahatan berjalan dengan efektif, maka kejahatan penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok akan berkurang.

---

Drug smuggling in every year increase, sea lanes is a favorite track for the offender to drug smuggling. The author uses the theory of situational crime prevention in explaining the crime prevention strategy in dealing with drug smuggling by Customs Narcotics Team Directorate General of Customs and Excise at Port of Tanjung Priok. The author uses the method of literature, the which is a type of qualitative research, qualitative research in general, does of the field observation in search of data. In parts of the analysis, writer outlines the theory situational crime prevention through the analysis SWOT. In this writing the author conclude, that when strategy crime prevention effective, then crime of smuggling narcotics into Indonesian throug Tanjung Priok port will be reduced."

"Tugas Karya Akhir ini membahas terkait Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional yang dilakukan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai upaya dalam meminimalisir penyelundupan Narkotika melalui jalur udara oleh “flying courier”. Analisis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional terhadap kejahatan terorganisir dengan menerapkan 10 teknik yang diantaranya adalah Teknik Target Harden, Control Access, Screen Entry/Exits, Control Tools/Weapons, Extend Guardianship, Reduce Anonymity, Utilize Place Managers, Strengthen Formal Surveillance, Set Rules, dan juga Alert Conscience. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari teknik pencegahan kejahatan situasional tersebut masih memiliki beberapa hambatan.

---

This thesis discusses the Situational Crime Prevention Strategy by the Customs Narcotics Team of the Directorate General of Customs and Excise as an effort to minimize smuggling of Narcotics through the airways carried out by the "flying courier". The analysis in this paper uses a situational crime prevention approach to organized crime by applying 10 techniques which include Target Hardening, Access Control, Screen Entry/ Exits, Control Tools/ Weapons, Extend Guardianship, Reduce Anonymity, Utilize Place Managers, Strengthen Formal Surveillance, Set Rules, and also Alert Conscience. Based on the results of the analysis, the implementation of situational crime prevention techniques still has several obstacles.

 

"

"

Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu institusi penegakan hukum yang bertugas menangani penyelundupan narkoba melalui Bandara Soekarno-Hatta. Visualisasi terhadap peran bea dan cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba memiliki unsur penggentarjeraan. Unsur tersebut dapat dianalisa menggunakan pendekatan kriminologi visual melalui berbagai foto Trophy shot Bea dan Cukai yang dipublikasi melalui berita online. Tulisan ini berfokus pada konteks visual, mengulas bagaimana visualisasi peran Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam menangani kasus penyelundupan narkoba melalui foto trophy shot Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang dipublikasikan oleh portal berita online dalam kurun waktu 2017-2019. Kerangka berpikir dan analisis tulisan ini dilandasi pada pemikiran Stack (2010) dan Winters (2014) terkait karakteristik hukuman, konsep Trophy Shot yang dikemukakan oleh Linemann (2016), dan konsep image work policing. Karakteristik Hukuman yang dimaksud adalah Kepastian (certainty), Kelancaran (celerity), Keparahan (severity), dan Proporsionalitas. Penulis mengelompokkan foto trophy shot yang menggambarkan peran Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam menangani penyelundupan narkoba ke dalam 4 jenis, yaitu Trophy shot saat petugas Bea dan Cukai menjalankan tindakan pemolisian pencegahan penyelundupan narkoba, Trophy shot barang bukti, Trophy shot pelaku penyelundupan narkoba, dan Trophy shot saat konferensi pers berlangsung. Hasilnya, Trophy shot yang memvisualisasikan peran Bea dan Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba dapat membangun citra tentang efek penggentarjeraan dan menggambarkan penerapan image work policing.

 

---

Soekarno-Hatta Airport Directorate General of Customs and Excise is one of the law enforcement institutions tasked with handling drug smuggling through Soekarno-Hatta Airport. Visualization of the role of Customs and Excise in handling drug smuggling cases has an element of general deterrence. These element can be analyzed using visual criminology approach through various trophy shot of Customs and Excise that published through online news. This paper focuses on the visual context, reviewing how the visualization of the role of the Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport in handling drug smuggling cases through a trophy shot of Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport that published by online news portals in the period 2017-2019. The thinking and analysis framework of this paper is based on the thought of Stack (2010) and Winters (2014) regarding the characteristics of punishment, the concept of the trophy shot that proposed by Linemann (2016), and the concept of image work policing. The characteristics of the punishment referred to are certainty, celerity, severity and proportionality. The Author grouped trophy shot photos that illustrate the role of Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport in dealing with drug smuggling into 4 types, namely (1) Trophy shots when customs and excise officers carry out policing measures to prevent drug smuggling, (2) Trophy shots of drug smugglers, (3) Trophy shots of evidence, and (4) Trophy shot during the press conference. As a result, the Trophy shot that visualizes the role of Customs and Excise in handling drug smuggling cases can build an image of the deterrence effects and illustrates the application of image work policing.

"

"Berbagai mekanisme dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan barang yang berasal dari luar dan dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang penting, salah satunya dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Seiring dengan berjalannya waktu, penyelundupan mengalami beberapa perkembangan, salah satunya modus operandi. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan sistem yang disebut Passanger Analysis Unit (PAU). Melalui sistem yang terintegrasi dalam PAU, analis intelijen dapat memberikan proposisi dasar penangkapan yang mampu menyelundupkan narkoba ke negara. Namun, sejak PAU digunakan, belum ada penilaian mengenai sistem PAU itu sendiri dan penggunaannya yang masih membutuhkan keahlian dari analis intelijen. Mengenai masalah tersebut, peneliti membahas terkait Pemanfaatan Unit Analisis Penumpang (PAU) dalam pencegahan penyelundupan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Sistem PAU untuk mencegah kejahatan Narkotika dan Psikotropika yang digunakan di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka dalam pembahasannya dengan menggunakan standarisasi dari WCO dan teori pencegahan kejahatan situasional Clarke (1995). Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa sistem PAU tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kualitas sistem PAU perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika dan Psikotropika.

---

Various mechanisms are carried out to prevent the smuggling of illegal goods. As the front guard in terms of controlling goods from outside and within the country, the Directorate General of Customs and Excise has an important function, one of which is the prevention of the smuggling of Narcotics, Psychotropic and Precursors. As time went on, smuggling experienced several developments, one of which was the modus operandi. Therefore, the Directorate General of Customs and Excise uses a system called the Passanger Analysis Unit (PAU). Through a system integrated in PAU, intelligence analysts can provide basic arrest propositions capable of smuggling drugs into the country. However, since the PAU was used, there has been no assessment of the PAU system itself and its use which still requires expertise from intelligence analysts. Regarding the problem, the researchers discussed the use of the Passenger Analysis Unit (PAU) in preventing the smuggling of Narcotics, Psychotropics and Precursors.

The purpose of this study is to describe the PAU System to prevent Narcotics and Psychotropic crimes used in Indonesia. This qualitative study uses in-depth interviews and literature studies in its discussion using standardization from WCO and Clarke (1995) situational crime prevention theory. Based on the findings in the field, it shows that the PAU system is not as expected. Therefore, the quality of the PAU system needs to be improved to prevent the occurrence of Narcotics and Psychotropic crimes."

"ABSTRAKPenyelundupan narkotika ke Indonesia dalam jumlah yang besar biasanya dilakukan melalui jalur laut. Kondisi geografis Indonesia dan tingginya intensitas kapal yang melintasi laut Indonesia telah menyediakan peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan modus dan rute yang beragam. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah melalui lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Tulisan ini menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan laut DJBC dapat mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sistem pengawasan laut DJBC memiliki fungsi yang strategis dalam mereduksi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun, terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengawasan laut DJBC dalam mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Maka dari itu, tulisan ini merekomendasikan DJBC untuk segera mengimplementasikan Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS yang dilengkapi dengan serangkaian teknologi pengawasan maritim yang komprehensif dan sistem komando dan pengendalian yang terintegrasi.

---

ABSTRACTNarcotics Smuggling into Indonesia in a huge amount usually done by going through sea route. Indonesia`s geographic conditions and the high intensity of ships that cross the Indonesian seas has provided opportunities for the narcotics smuggling through by sea with various modes and routes. One of the goverment`s efforts in handling the narcotics smuggling is through with the Directorate General of Customs and Excise DGCE. This paper aims to explain how DGCE`s maritime surveillance system prevents the narcotics smuggling by sea route. This paper uses the theory of situational crime prevention to explain how DGCE rsquo s maritime surveillance system can reduce the opportunity of the narcotics smuggling through by sea routes. The analysis result shows that DGCE maritime surveillance system has a strategic function in reducing the opportunity of the narcotics smuggling through by sea route. However, there are some disadvantages to DGCE`s maritime surveillance system in preventing narcotics smuggling through by sea routes. Therefore, this paper recommends DGCE to immediately implement a Custom Integrated Maritime Surveillance System CIMSS equipped with a comprehensive set of maritime surveillance technologies and an integrated command and control system. "

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini juga dimasukkan bahasan mengenai adanya kemungkinan suatu celah yang dapat melemahkan sistem pencegahan yang telah diterapkan tersebut, yang diduga berasal dari praktek penyuapan yang dilakukan oleh importir dan juga birokrat atau petugas Bea Cukai itu sendiri. Maka, selain mengaitkan dengan konsep pencegahan kejahatan situasional, penelitian ini juga mengaitkan dengan konsep pilihan rasional dan kejahatan okupasional.

---

ABSTRACTThe focus of this study is describes about the mechanisms of crime prevention that are applied by Tanjung Priok Customs in the case of smuggling of goods. This research is qualitative descriptive interpretive. In addition, in this study also included a discussion about a possibility of a gap that could undermine the preventing system that has been applied, are thought to have originated from the bribery practical that committed by importers and Customs officers or the bureaucrats themselves. Thus, in addition to hooking up with the concept of situational crime prevention, this research has also linked with the concept of rational choice and occupational crime."

"Tesis ini membahas mengenai deteksi dini intelijen dalam mencegah ancaman faktual konflik tanah, dengan mengambil studi kasus konflik tanah di Taman BMW (Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa) yang berlokasi di Tanjung Priok Jakarta Utara. Penelitian difokuskan di Jakarta Utara. Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan data Kanwil BPN/ ATR DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki jumlah sengketa tanah terendah dibanding kota-kota di Jakarta lainnya. Namun, hal ini berkontradiksi dengan jumlah laporan polisi yang masuk terkait permasalahan tanah di Jakarta. Berdasarkan data dari masing-masing Polres di DKI Jakarta, Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling banyak menerima laporan polisi terkait sengketa tanah. Tentu ini menunjukkan bahwa potensi kerawanan yang timbul dari konflik tanah di Jakarta Utara sangat tinggi karena berkaitan dengan unsur pidana yang merupakan potensi terjadinya ancaman faktual. Taman BMW merupakan tanah milik Pemprov DKI yang berasal dari kewajiban delapan perusahaan yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 8 Juni 2007 diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seluas 265.335,99 M2 (Nilai asset sebesar Rp 737.395.249.809,00). Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendaftarkan tanah tersebut guna penerbitan sertifikatnya yang membuat warga sekitar, perusahaan-perusahaan, maupun pihak-pihak lain berupaya untuk mengambil alih bidang-bidang tanah yang terdapat di Taman BMW tersebut. Yang menarik adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan yang terlanjur menempati tanah tersebut dalam mempertahankan tanah yang sudah ditempatinya selama beberapa tahun dengan lawannya adalah pemerintah, tetapi dalam hal ini penyelesaian konflik tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan adanya ancaman faktual yang memakan korban jiwa ataupun kerusakan infrastruktur lingkungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan terhadap tanah di Taman BMW hingga memunculkan ancaman faktual dan menganalisis serta membangun mekanisme deteksi dini intelijen yang melibatkan lebih dari satu institusi yaitu Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam bekerja sama mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan deskriptif analitik. Penulis menganalisis data menggunakan teori konflik dan teori pembangunan nasional dalam menganalisis upaya deteksi dini intelijen dalam melakukan preventif konflik yang dapat disebabkan oleh aktor-aktor berkepentingan dan mekanisme deteksi dini intelijen antara Polri, BPN, dan Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah terjadinya ancaman faktual konflik tanah di Taman BMW.

---

This study discusses the early detection of intelligence in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts, by taking case studies to resolve land conflicts that occur in the BMW Park (Clean, Humane, and Charitable) located in Tanjung Priok, North Jakarta. The research was focused on North Jakarta. During the period of 2015 to 2018 based on data from the Regional Office of BPN / ATR DKI Jakarta, North Jakarta had the lowest number of land disputes compared to other cities in Jakarta. However, this contradicts the number of incoming police reports related to land issues in Jakarta. Based on data from each Polres in DKI Jakarta, North Jakarta is the region that receives the most police reports regarding land disputes. Of course this shows that the potential vulnerability arising from land conflicts in North Jakarta is very high because it is related to the criminal element and certainly is the potential for the occurrence of factual threats. The BMW Park is a land owned by the DKI Provincial Government that comes from the obligations of eight companies, based on the Handover Minutes (BAST) dated June 8, 2007 was submitted to the Governor of DKI Jakarta, Sutiyoso, covering an area of 265,335.99 M2 (Asset value of Rp. 737,395,249,809.00). However, over time the DKI Jakarta Provincial Government did not register the land for the issuance of its certificates that made local residents, companies, and other parties try to take over the plots of land contained in the BMW Park. What is interesting is that the efforts made by the community and companies that already occupy the land in defending the land they have occupied for several years with their opponents are the government, but in this case the settlement of land conflicts can proceed smoothly without causing any factual threats to eat. Loss of life or damage to environmental infrastructure. The objectives to be achieved in this study are to analyze the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by actors with an interest in land in the BMW Park to bring up factual threats and analyze and build mechanisms for early intelligence detection involving more than one institution namely the National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in working together to prevent the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park. This research is qualitative research by doing analytics descriptive accurately of the symptoms / analysis of existing cases. This research is qualitative research where in analyzing the data the writer will use the theory of conflict and national development theory in analyzing the efforts of early detection of intelligence in conducting preventive conflicts that can be caused by interested actors and mechanisms for early intelligence detection between National Police, National Land Agency, and DKI Jakarta Provincial Government in preventing the occurrence of factual threats due to land conflicts in the BMW Park."

"ABSTRAKKebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan diterapkan untuk mengurangi waktu tinggal, mengurangi biaya logistik, dan untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kepatuhan tinggi. Di sisi lain, dengan segala fasilitas yang disediakan, dwelling time tidak selalu menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan MITA Kepabeanan ditinjau dari aspek biaya perpajakan. Pembahasan penelitian ini berfokus pada biaya yang dikeluarkan baik dari pihak pembuat kebijakan maupun pihak perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari aspek biaya administrasi, kebijakan MITA Kepeabenan sudah mengarah ke arah yang lebih efisien. Dari aspek kepatuhan biaya, MITA Customs Policy dapat menghemat biaya perusahaan meskipun masih terdapat kendala. Saran dari penelitian ini adalah perlunya memberikan pilihan aplikasi bagi perusahaan yang ingin menjadi Mitra Pabean Utama untuk menciptakan transparansi, serta perlu memberikan kepastian hukum dengan berkoordinasi satu pintu dengan Kementerian / Lembaga terkait larangan dan pembatasan kegiatan ekspor-impor.

---

ABSTRACTThe Main Partner Policy (MITA) of Customs is implemented to reduce residence time, reduce logistics costs, and to reward companies with high compliance. On the other hand, with all the facilities provided, dwelling time does not always decrease. This study aims to analyze the MITA Customs policy in terms of the tax cost aspect. The discussion of this research focuses on the costs incurred by both policy makers and the company. The research approach used is quantitative with a postpositivist paradigm and uses qualitative data analysis techniques. The results of this study conclude that from the aspect of administrative costs, the MITA Kepeabenan policy has led to a more efficient direction. From a cost compliance aspect, MITA Customs Policy can save company costs even though there are still obstacles. Suggestions from this research are the need to provide application options for companies wishing to become Main Customs Partners to create transparency, and need to provide legal certainty by coordinating one door with Ministries / Agencies related to restrictions and restrictions on export-import activities."

"ABSTRAKGangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertibanpenumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang NusantaraPura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal initerjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatanproses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawabyang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugasmelakukan pembiaran terhadap penumpang, barang dan masyarakat yang tidak berkepentingan diareal Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentangbagaimana pola penanganan ketidaktertiban proses pelayanan embarkasi - debarkasi penumpang danbarang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dan diharapkan akan dapatmemberikan masukan kepada Polri dan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di wilayah Pelabuhanmengenai pola penanganan ketidaktertiban yang terjadi pada proses pelayanan embarkasi ? debarkasipenumpang dan barang di seluruh Terminal Penumpang kapal laut yang ada di Indonesia.Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori komunikasi, Konsep manajemen, TeoriPeran dan Teori Broken Windows.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus danteknik pengumpulan datanya melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam melakukananalisa data penulis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan tarik kesimpulan.Temuan penelitian, Penyebab ketidaktertiban pada saat proses embarkasi ? debarkasi kapalpenumpang, karena pembiaran yang dilakukan oleh petugas ( PT.Pelni,Syahbandar, Polri,PT.Pelindo II, dan security ), harga pengiriman barang lebih murah menggunakan kapal penumpangdibandingkan dengan kapal barang ( kargo ), kelebihan barang ( over bagasi ) dari penumpangdititipkan kepada ABK ( anak buah kapal ) dengan terjadinya kolusi, bebasnya masyarakat yangtidak berkepntingan keluar masuk ( asmoro dan buruh liar ) diareal terminal sampai dengan diataskapal, ketidakpahaman penumpang tentang aturan pengiriman / barang bawaan penumpang danjadwal kapal tidak diinformasikan secara luas.Saran, dalam rangka membenahi sistem pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ?debarkasi kapal penumpang, Otoritas Pelabuhan selaku regulator agar membentuk struktur organisasiyang menangani pengamanan dan pelayanan embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, denganmelibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung ( petugas security, syahbandar, Polisi danPT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok ) yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing,dengan tujuan agar para pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan tersebut agar selalu dapatberkoordinasi dengan baik. Dan dalam membangun integritas petugas instansi terkait yang terlibatlangsung dalam pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang,hal ini sangat penting diadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia agardapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing ? masing instansi

---

ABSTRACTDisorders of security and public order, both general and disorder associated withpassengers and goods at the time of embarkation - disembarkation process at Passenger TerminalNusantara Pura port of Tanjung Priok has been held for more than 30 years. This occurs becausethe components or stakeholders at port of Tanjung Priok associated with the activities of theembarkation - disembarkation process of passengers and goods not understand the duties andresponsibilities to be performed by each stakeholder, as well as the impression that the officers betaken over the passengers, goods and people who are not interested in the area of the PassengerTerminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok.This research was conducted with the objective of identifying and analyzing how patterns ofdisorder treatment services embarkation - disembarkation process of passengers and goods in thePassenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok and are expected to provide input to theNational Police and related parties (stakeholders) in the region of Port regarding the handling ofdisorder patterns that occur in the process of embarkation - disembarkation service of passengersand goods across the ship Passenger Terminal in Indonesia.Theories and concepts used are Communication Theory, Concept Management, Role Theoryand the Broken Windows Theory.This study used a qualitative approach with case study methods and techniques of datacollection through interviews, document review and observation. In analyzing the data the writeruses phase data reduction, data and deduced.The findings of the study, causes disorder at the time of embarkation - disembarkationprocess of passengers aboard, because omission committed by the officer (PT.Pelni, harbor master,Police, PT.Pelindo II, and security), the price of shipping goods cheaper than the passenger shipfreighter (cargo), the excess goods (over trunk) of passengers entrusted to the crew (ABK) withcollusion, independent people who are not interested in and out (Asmoro and illegal workers) to thearea under the terminal on the vessel, passengers misunderstanding about the rules of delivery /passenger luggage and ship schedules are not made available widely.Suggestion, in order to improve system security and service on embarkation -disembarkation process of passenger ships, the Port Authority as the regulator in order to establishan organizational structure that handles the security and services of embarkation - disembarkationof passenger ships, involving all relevant agencies involved directly (security officers, harbormaster,police and PT.Pelindo II) in accordance with the functions and roles - each, in order that the partiesresponsible for the security in order to always be able to coordinate well. And in building integrityofficer related agencies directly involved in securing and servicing the embarkation -disembarkation process of passengers aboard, it is very important held joint training to improvehuman resources in order to understand the basic duties and responsibilities of each agency"