Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengacu kepada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Salah satu indikator kinerja reformasi birokrasi adalah adanya implementasi dan pengembangan e-government pada masing-masing Kementerian dan Lembaga, dan hal tersebut dapat diketahui melalui penilaian. Kerangka kerja yang dijadikan sebagai alat ukur penilaian tingkat implementasi pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat, tentu diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI di Kementerian Pertanian RI. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa nilai implementasi e-government di Kementerian Pertanian saat ini adalah 2,63 dan nilai implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,85.

---

As a consequence of the National Regulation and Strategy on E-Government Regulation (Inpres No. 3 Tahun 2003), the Indonesian Government obliged to use information and communication technology (ICT) in distribution of information and public services. One of the beureaucratic reform performance indicators used by the goverment is the implementation and development of e-government in all its ministries and beureaucratic components. PeGI (Pemeringkatan E-Gevernment Indonesia) is used as a tool to measure the level of ICT implementation. Proper strategy would obviously be required for appropriate implementation and development.

This research was aimed on designing the development of E-Government based on PeGI at the Indonesian Ministry of Agriculture. This research used descriptive qualitative method and data were collected by document analysis, observation and interview. The analysis indicated that the current score of e-government implementation at the Ministry of Agriculture was 2.63. This is obviously lower in comparison to the expected score of 3.85."

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pemerintahan. Pemerintah berupaya menyediakan layanan berkualitas yang selalu tersedia serta dapat diakses kapan dan dimana saja melalui optimalisasi TIK. Upaya tersebut dikenal dengan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Organisasi berharap mengetahui maturitas e-government yang telah dikembangkan dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan e-government serta pertimbangan menentukan kebijakan dan strategi TIK. Namun, e-government belum pernah dievaluasi sehingga menimbulkan kekhawatiran berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan dan strategi. Penelitian menganalisis maturitas e-government (kapabilitas proses dan layanan) menggunakan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang disesuaikan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif untuk mendapat nilai indeks, dan pendekatan kualitatif untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maturitas e-government adalah sebesar 2,35 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut dipengaruhi oleh maturitas domain yang merepresentasikan kapabilitas masing-masing. Domain “Layanan SPBE” sebagai representasi kapabilitas layanan memenuhi target dan memiliki maturitas lebih tinggi dibanding domain yang merepresentasikan kapabilitas proses, artinya kemampuan pada aspek teknis lebih dominan dari pada aspek proses bisnis. Secara umum e-government mampu menjalankan operasi dari berberapa sumber daya dalam satu transaksi tetapi belum didukung oleh kebijakan internal sebagai landasan tata kelola dan manajemen. Rekomendasi disusun pada domain-domain yang belum memenuhi target, yaitu “Kebijakan Internal SPBE”, “Tata Kelola SPBE” dan “Manajemen SPBE” yang direfleksikan dengan analisis e-government saat ini dan studi literatur agar terwujud keterpaduan.

---

The development of information and communication technology (ICT) has affected various aspects of life including government activities. The government strives to provide quality services that are available and accessed anytime and anywhere by optimizing ICT. This effort is known as e-government or electronic-based government system (SPBE). The organization has implemented e-government to increase effectiveness and efficiency. The organization expects to analyze the maturity of e-government and obtain recommendations for improving e-government and considerations in determining ICT policies and strategies. However, there has never been an evaluation of e-government which raises concerns about inaccuracies in determining ICT policies and strategies. This research analyzes the maturity of e-government on process and service capability using the assessment structure of Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE with adjustments. A questionnaire is used as an instrument, a quantitative approach to obtain a maturity level index, and a qualitative approach to formulating recommendations. The results show e-government maturity index is 2.35 (index scale of 1 to 5). This achievement is influenced by domain maturity that represents capabilities. Domain “Service” which represents service capability has reached target expectation and has a higher index than the domains which represent process capability, which means the technical aspect is more dominant than the business process aspect. In general, e-government can carry out operations from several resources in one transaction but is not supported by internal policies as a basis for governance and management. Recommendations are formulated to improve e-government for domains that have not met expectations, namely “Internal Policies”, “Governance”, and “Management” which are reflected by an analysis of current implementation and literature studies to realize integration

"

"Dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi, pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, termasuk melalui implementasi e- Government. Selain untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah, e-Government juga diterapkan dalam proses penilaian kinerja, sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih efisien, aksesibel, dan transparan. Salah satu wujudnya adalah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat melalui platform elektronik e-Monev. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan e-Monev KIP yang sudah terpenuhi sebagai implementasi e-Government dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Guiding Principles of Successful e-Government dari OECD (2003) yang terdiri atas sembilan dimensi keberhasilan, yaitu: leadership and commitment, integration, funding, access, choice, engagement, privacy, accountability, dan evaluation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor keberhasilan e-Government pada e- Monev KIP belum seluruhnya terpenuhi—dari kesembilan dimensi tersebut, tujuh di antaranya telah terpenuhi secara cukup baik dalam e-Monev KIP, yakni leadership and commitment, integration, funding, access, engagement, privacy, dan evaluation. Namun, dua dimensi lainnya—choice dan accountability—masih belum optimal, ditandai di antaranya dengan kurangnya inisiatif Badan Publik sebagai peserta Monev, keterbatasan akses masyarakat terhadap pemanfaatan hasil Monev dan belum maksimalnya akuntabilitas kelembagaan Komisi Informasi Pusat.

---

In the era of digitalization and openness of information, the government is expected to enforce public accountability and transparency through the implementation of e- Government. The concept of e-Government, aside from facilitating government activities and programs as a whole, is also applied in performance assessments, enabling more efficient, accessible, and transparent measurements. One of which is the Public Information Disclosure Monitoring and Evaluation (Monev KIP), organized by the Central Information Commission (Komisi Informasi Pusat) through the e-Monev platform to encourage the openness of public information. This study aims to identify fulfilled success factors of e-Monev KIP as a form of e-Government. The study uses a post-positivist approach, with data collection through documentation studies, interviews, and literature studies. Analysis refers to the Guiding Principles of Success e-Government framework from OECD (2003), which consists of nine dimensions: leadership and commitment, integration, funding, access, choice, involvement, privacy, accountability, and evaluation. The results of the study show that critical success factors of e-Monev KIP as a form of e-Government are yet to be completely fulfilled—of the nine dimensions, seven have been fulfilled in e-Monev KIP, being leadership and commitment, integration, funding, access, engagement, privacy, and evaluation. However, the two remainders— choice and accountability—remain otherwise, among them marked by public agencies’ lack of initiative as Monev participants, limited public access and utilization of Monev results, and inadequate institutional accountability of the Central Information Commission."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Sekarang ini peran teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari organisasi, teknologi informasi (TI) memberikan banyak peluang untuk dapat memperbesar bisnis dan merubah budaya sebuah organisasi. Implementasi teknologi informasi menawarkan peluang yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi dan juga untuk keberlangsungan hidup organisasi. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah dalam implementasi TI yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang e-government. Inpres tersebut mengikat semua lembaga pemerintah untuk segera melakukan penerapan dan pengembangan, termasuk didalamnya LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membutuhkan banyak perubahan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perubahan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam divisi TI tapi juga dapat terjadi pada divisi non-TI. Hal tersebut yang mendasari dirumuskannya strategi yang tepat dalam mensikapi perubahan yang terjadi dalam pengembangan TI untuk implementasi e-goverment. Untuk itu Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam rangka mendukung program pengembangan e-government. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan prioritas strateginya adalah adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN yang dipetakan menjadi 3 (tiga) langkah berdasarkan model perubahan Lewin. Setiap Langkah dibuat prioritas strategi berdasarkan kebutuhan LAPAN saat ini. Penelitian ini menghasilkan 26 (dua puluh enam) strategi dengan masing-masing 11 (sebelas) strategi pada langkah unfreezing the status quo, 7 (tujuh) strategi pada langkah movement to the state dan 8 (delapan) strategi pada langkah refreezing.

---

The role of information technology has become an important part of the organization today, information technology (IT) can provide many opportunities to expand the business and change the culture of an organization. Implementation of information technology offers a very strategic opportunities in achieving goals, vision and mission of the organization and also for the survival of the organization. This is in line with the government program as outlined in the IT implementation through Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-government. Instruction is binding on all government agencies to immediately carry out the implementation and development, including the National Institute of Aeronautics and Space as Non-ministerial government agency.

Using information technology (IT) needs a lot of changes in order to get optimal results. Such changes can occur not only in the IT division but can also occur in non-IT division. This underlying the formulation of appropriate strategies can address the changes that occur in IT development for the implementation of e-government. The aim of this study was to formulate change management strategy needs to be done by LAPAN to support the development of e-government program. The method used is to formulate strategy is SWOT analysis, while the methods used in determining the priority of the strategy is is AHP (Analytical Hierarchy Process).

The Results from this study is the formulation of a change management strategy to support the development of e-government in LAPAN has mapped into 3 (three) steps by Lewin change model Every move made strategic priorities based on the needs of the current Space agency. This research resulted in 26 (twenty six) strategy with each of the 11 (eleven) strategy in step unfreezing the status quo, 7 (seven) strategy in step movement to the state and 8 (eight) strategy in step refreezing."

"Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia agardapat melakukan komunikasi dan memperoleh akses ke informasi secara cepat. Hal ini membawa suatu kesadaran baru di seluruh dunia untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yang dikenal sebagai reformasi manajemen publik atau e-Government (e-Gov). Interoperabilitas antar unit/fungsi organisasi merupakan salah satu isu utama dalam menerapkan sistem e-Government. Layanan berbasis Grid untuk interoperabilitas (e-Government Grid) dapat menjadi solusi untuk berbagi sumber daya dan interoperabilitas sistem e-Government. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan e-Government. Meskipun dalam survey e-Government yang dilakukan oleh The United Nations Department of Economic and Social Affairs pada tahun 2012, posisi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan dalam pengembangan e-Government khususnya terkait pembagian sumber daya. Beberapa lembaga pemerintahan telah mengimplementasikan interoperabilitas dalam layanan e-Government akan tetapi belum ada keterkaitan dalam hal pembagian sumber daya antar agensi pemerintahan sehingga seringkali masih ada tumpang tindih dalam pengembangan aplikasi antar instansi. Riset tentang e-Government Grid yang dilakukan oleh peneliti selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan middleware dan arsitektur dalam teknologi Grid. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini lebih menekankan pada waktu proses suatu layanan Grid dengan mengusulkan suatu metode estimasi yang diperoleh setelah melakukan simulasi dan eksperimen pada suatu sistem nyata dengan studi kasus Indonesia. Peneliti mengusulkan rancangan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid di Indonesia berdasarkan kelompok fungsi dari peta solusi aplikasi e-Government untuk menghubungkan institusi, lembaga dan wilayah yang ada di negara ini. Peneliti mengusulkan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid berdasarkan provinsi dan populasi dengan mengatur alokasi sumber daya. Kecepatan waktu proses yang merupakan salah satu indikator kepuasan dari pengguna dijadikan ukuran dalam simulasi. Kontribusi akhir dari penelitian ini berupa metode estimasi waktu proses untuk layanan Grid pada suatu topologi star yang diperoleh dari hasil simulasi dan eksperimen pada sistem nyata. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode estimasi yang diusulkan memiliki tingkat akurasi sebesar 75% serta menunjukkan adanya konsistensi antara kesimpulan hasil simulasi dengan estimasi waktu proses. Metode estimasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan waktu proses pada sistem nyata apabila akan dibangun sistem e-Government Grid. Dengan adanya metode ini diharapkan dalam pengembangan Grid untuk pemerintahan termasuk di Indonesia dapat direncanakan secara matang sebelum di implementasikan mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pemeliharaannya.

---

Information and Communication Technology (ICTs) is growing rapidly due to human needs for communication and fast access to information.This brought a new awareness around the world to create good governance and clean government which is known as public management reform, called e-Government (e-Gov).

Interoperability among units/functions in organization is one of the main issue for implementing an e-Government system. Grid-based services for interoperability (e-Government Grid) could be a solution for resource sharing and interoperability of e-Government systems. This has been done in some countries.

Indonesia as a developing country is working to improve the quality of e - Government to serve citizens. According to the e-Government survey conducted by the United Nations Department of Economic and Social Affairs in year 2012, Indonesia's position has increased from the previous year, but there are some problems in the development of e -Government related to the resource sharings . Some governmental agencies have implemented interoperability in their e-Government services but there are no linkage in terms of resource sharing among them.

Previous researchs on e-Government Grid focus more on the use of middleware and architecture of Grid technology. This research concentrate more on the processing time of an Indonesia e-Government Grid service and propose an estimation method that obtained after performing simulations and experiments on a real system. We propose some topology design of scenarios for e-Government Grid services in Indonesia based on function group from e-Government application solution to connect the ministry, institutions, agencies, departments and regions in the country . We also propose a topology design of scenarios for e-Government Grid services based on province and population by adjusting the resource allocation . The speed of processing time which is one indicator of user satisfaction measurement is used in the simulation.

Final contribution of this research is a processing time estimation method of processing time for Grid services of a star topology based on the simulations and experiments on a real system. The experimental results show that the proposed estimation method has an accuracy rate of about 75% and shows a consistent conclusion between the simulation and the estimated processing time. Considering the amount of resources required for the development and the maintenance of e-Government Grid, the estimation method proposed in this research can be used to estimate the processing time in real system before the implementation in some countries including in Indonesia."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."