Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai tentang analisis kriminologis terhadap fenomena atau kasus pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Pembalakan liar di Indonesia sulit diberantas habis. Walaupun dampak yang diakibatkan bersifat negatif dan global, hal tersebut tidak menyurutkan para penebang liar melakukan pembalakan liar.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa saja bentuk-bentuk empat objek dalam Kriminologi pada kasus pembalakan liar, yang merupakan salah satu aksi dari kejahatan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil studi kasus yang telah dihimpun oleh LSM, yang juga merupakan sebuah penelitian dan investigasi dari LSM dan data-data sekunder. Dalam penelitian membahas kasus pembalakan liar ini dengan 4 objek kajian dalam Kriminologi, yaitu pelaku kejahatan, kejahatan, korban dan reaksi sosial.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aksi tindakan pembalakan liar berhubungan erat dengan kejahatan kejahatan korporasi dimana aparat pemerintah dapat terlibat dan menjadi pelaku kejahatan.This Final Paperwork (TKA) discussed criminology analysis of illegal logging phenomena or case at Tanjung Puting National Park. Illegal logging in Indonesia is very difficult to combat entirely. The illegal activity has very high negative impact both nationally and globally, however the offenders seemed has not been discouraged.

The objective of this study was to describe the illegal logging case, which could be categorized as one of the environmental crimes, according to four terms of subjects in criminology. This study used qualitative approach by picking some case compiled by certain NGO, which has been investigated and studied by the NGO, with some additional secondary data. The illegal logging was discussed from the stand point of four subbjects in criminology, i.e. the offender, the crime, the victim and the social reaction.

Results of this study concluded that illegal logging activity is very closely linked with corporate crimes, where governmental officer could be involved or become the offender."

"ABSTRAKPembalakan liar tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat lokal yang telah lebih dahulu tinggal di kawasan daripada berdirinya Taman Nasional Kutai tahun 1995. Pembalakan liar ini melibatkan berbagai pihak baik masyarakat lokal, para pejabat pemerintah daerah maupun oknum TNI/Polri. Akibatnya, kerusakan TNK semakin parah dan mengancam keanekaragaman hayati serta keberlanjutan taman nasional tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, penelitian ini fokus pada model kemitraan yang dapat digunakan untuk menanggulangi pembalakan liar di TNK agar keanekaragaman hayati yang dimilikinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek penanggulangan pembalakan liar melalui penerapan model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal. Observasi, wawancara, dokumen resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan informal merupakan sumber data dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa model kemitraan antara Balai TNK dan masyarakat lokal, serta melibatkan pemerintah kabupaten Kutai Timur, perusahaan, perguruan tinggi dan LSM belum pernah dipraktikkan di TNK sehingga memiliki potensi menjadi sarana untuk mengintegrasikan konservasi dan pembangunan dalam pengelolaan TNK agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

---

ABSTRACTIllegal logging is in fact inseparable from the existence of the local community who had previously lived in the area long before the establishment of Kutai National Park as a new institution established by the government in 1995. Illegal logging involves significantly different stakeholders from the local community, local government officials as well as the Armed Forces/Police. As a result, the breaking down of Kutai National Park is getting worse as well as threatening the biodiversity and sustainability of the area. In order to address the problem, this study focuses on a partnership model that can be used to tackle illegal logging in KNP so that its biodiversity can be utilized sustainably. The nature of this research is using qualitative approach which emphasizes on illegal logging controlling aspects through the implementation of partnership model between KNP Authority and local community. Observations, interviews, official documents, photographs, recordings, pictures and informal discussions are the sources of data in this study. The results of this study found that the partnership model between KNP Authority and local communities, as well as the involvement of the government of East Kutai Regency, companies, college and NGOs has not been exercised in Kutai National Park, therefore it has the potential to be a means to integrate conservation and development in the management of KNP for sustainable utilization."

"Karya Akhir ini membahas tentang bagaimana sudut pandang kriminologi lingkungan dalam kasus Pencurian Cacing Sonari yang terjadi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Cacing yang diambil merupakan hewan tidak dilindungi namun habitatnya berada pada wilayah konservasi yang dilindungi. Selain itu para pelaku kasus pencurian cacing Sonari yang dalam proses perburuannya merusak kawasan konservasi seluas 50 hektar, namun pelaku yang tertangkap hanya divonis hukuman 2 bulan 21 hari penjara dan denda sebanyak 100 ribu rupiah. Peneliti menggunakan teori kejahatan lingkngan dan kejahatan terorganisr untuk mengidentifikasi kasus ini. selain itu peneliti menggunakan tools dalam teori pencegahan kejahatan situasional untuk memberikan saran kegiatan apa yang dapat dilakukan pihak TNGGP untuk meningkatkan keamanan wilayah konservasinya. Peneliti melihat bahwa Pencurian Cacing Sonari merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang terorganisir, namun penanganan kasus ini secara legal dirasa kurang efektif karena dasar penghukuman yang diberikan kurang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan

---

The focus of this Project is discusses about the perspective of environmental criminology in the Sonari Worm Theft case that occurred in Gunung Gede Pangrango National Park (TNGGP). The worms is not protected animals but their habitat is in the conservation areas which is protected. the perpetrators of the Sonari worm theft case which in the process of hunting destroyed a 50-hectare conservation area, but the perpetrators arrested were only sentenced to 2 months 21 days in prison and fined as much as 100,000 rupiahs. Researchers used the theory of environmental crime and organized crime to identify this case. In addition, researchers use tools in situational crime prevention theory to advise what activities can be done by TNGGP to improve the safety of their conservation areas. Researchers Identify this case as a form of organized environmental crime, but how the officers handled this case was felt to be less effective because the basis of the punishment given was not in accordance with the crime committed"

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah selayaknya mengimplementasikan praktik-praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam kerangka hukum di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Selain memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mereka hadapi, bank harus mengintegrasikannya dengan konsep LST sebagai lembaga keuangan yang lebih besar dan penyedia layanan aset. Tesis ini mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur LST, bagaimana bank yang secara proaktif mengembangkan konsep LST di sektor perbankan atau yang dikenal sebagai green banking untuk memitigasi berbagai jenis kegiatan pencucian uang terutama aset dari kejahatan lingkungan atau yang secara luas dikenal sebagai kejahatan lingkungan dan/atau kejahatan keuangan hijau. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian yang dilakukan, tesis ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir LST dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 di mana implementasi LST dapat dilihat dari produk investasi obligasi hijau.  Namun, meskipun kerangka hukum telah diambil untuk mengatasi kekurangan kejahatan keuangan hijau tersebut, tesis ini juga menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kesenjangan utama dalam implementasi kebijakan perbankan hijau untuk sebagian besar bank. Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang akurat mengenai pemilik utama semua perusahaan tersedia bagi penegak hukum, termasuk koordinasi dan kerja sama antarlembaga di dalam negeri yang kuat.

---

Indonesia, as a United Nations member state, ought to implement Environment, Social, and Governance practices and sustainable principles into its legal framework in various sector, including bank. Besides having a good understanding of the risk they face, bank must integrate it with the ESG concept as a larger financial institutions and virtual asset service provider. This thesis examines the Indonesian legal framework regulate Environment, Social, and Governance, how banks that are proactively developed the ESG concept in banking sector or known as green banking to mitigate different types of money laundering activities particularly assets from environmental crime or widely acknowledged as environmental crime and/or green financial crime. This thesis adopts juridical normative research method, using the statutory approach. Through the research, this thesis concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017 whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the green bond products. However, although legal framework has been taken to address such green financial crimes shortcomings, this thesis also concludes that some key gaps remain in the implementation of green banking policy for majority of banks. Indonesia needs to ensure that accurate information on the ultimate owners of all companies is available to law enforcement and including to robust domestic inter-agency coordination and cooperation."

"Penulisan tugas karya akhir ini membahas penerapan environmental crime prevention dari Rob White pada kasus perburuan orangutan sumatra yang terjadi akibat konflik orangutan-manusia di kawasan TNGL, Sumatra Utara. Penulisan karya akhir ini menggunakan data sekunder yang membahas masalah konflik orangutan sumatra dengan manusia. Konsep yang digunakan dalam tugas karya akhir ini ialah environmental crime prevention yang oleh Rob White dirinci menjadi 6 unsur. Konsep wildlife crime juga akan digunakan untuk menjelaskan fenomena perburuan orangutan sumatra. Hasil penulisan tugas karya akhir ini menunjukkan bahwa penerapan environmental crime prevention dari Rob White di perbatasan TNGL dengan Desa Bukit Lawang dapat mencegah terjadinya perburuan Orangutan Sumatra.

---

The writing of this final paper discusses the application of environmental crime prevention from Rob White in the case of Sumatran orangutan hunting which is caused by orangutan-human conflict in TNGL area, North Sumatra. This final paper uses secondary data that addresses the conflict issue of Sumatran orangutans with humans. The concept used in this final paper is environmental crime prevention that Rob White breaks down into 6 factors. The concept of wildlife crime also used to explain the phenomenon of Sumatran orangutan hunting. The result of this final paper work shows that the application of environmental crime prevention from Rob White on the border of TNGL with Bukit Lawang Village can prevent the hunting of Sumatran Orangutan."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan pidana perampasan aset dalam tindak pidana pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana yang memiliki sifat destruktif baik terhadap lingkungan hidup maupun sosial masyarakat. Apabila ditelusuri lebih dalam, para pelaku pembalakan liar melakukan tindak pidana ini dengan motif ekonomi sehingga tindak pidana ini dikenal memiliki sifat khas, yakni high reward. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum belum mampu menyasar kekhasan tindak pidana pembalakan liar ini. Ketentuan pidana perampasan aset yang berpotensi untuk digunakan untuk menghilangkan sifat high reward dan memulihkan sifat destruktif dari tindak pidana pembalakan liar justru ditempatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dalam posisi yang tidak strategis. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum perampasan aset menjadi sangat terbatas. Tulisan ini akan membahas tataran teoretis berupa ketentuan tujuan pemidanaan dan pidana perampasan aset dalam UU P3H yang disertai dengan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan negara Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini akan mengulas tataran praktis melalui analisis putusan pengadilan terkait tindak pidana pembalakan liar. Secara keseluruhan, tulisan ini akan membahas potensi pidana perampasan aset dalam meminimalisasi sifat high reward dan memulihkan sifat destruktif dari tindak pidana ini.

---

This paper analyzes how the criminal regulation of asset forfeiture in the crime of illegal logging. Illegal logging is a criminal offense that has a destructive nature both to the environment and social community. If further examined, the perpetrators of illegal logging commit this crime with economic motives so that this crime is known to have a distinctive nature, namely high reward. On the other hand, legislation and law enforcement practices have not been able to target the distinctiveness of the crime of illegal logging. Criminal provisions for the asset forfeiture, which have the potential to be used to eliminate the high reward nature and restore the destructive nature of the crime of illegal logging, are instead placed by Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage (P3H Law) in a non-strategic position. This has resulted in very limited law enforcement of the asset forfeiture. This paper will discuss the theoretical level in the form of provisions on the purpose of punishment and sentence of asset forfeiture in P3H Law accompanied by a comparison with other laws and regulations and the United States. In addition, this paper will review the practical level through the analysis of court decisions related to the crime of illegal logging. Overall, this paper will discuss the potential of criminal asset forfeiture in minimizing the high reward nature and restoring the destructive nature of this crime."

"Pasar modal merupakan pasar untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Keberadaan pasar modal sangat dibutuhkan dalam suatu negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan ekonomi nasional. Namun terlepas dari segala manfaat positif pasar modal, perdagangan dalam pasar modal tidak luput dari timbulnya berbagai kejahatan, salah satunya adalah insider trading. Dalam perdagangan saham, informasi merupakan suatu hal yang sangat dominan karena dapat menentukan tingkat harga saham. Jadi informasi harus tersebar secara adil dan merata agar tidak terdapat pihak yang diuntungkan maupun dirugikan secara tidak adil. Namun pada prakteknya, masih terdapat orang dalam, yang memegang informasi yang bersifat rahasia, dan melakukan perdagangan berdasarkan informasi tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dikenal sebagai insider trading. Hal ini berakibat fatal bagi pasar modal karena dapat berimbas kepada mekanisme pasar, emiten, serta investor. PT Bhakti Investama merupakan sebuah perusahaan yang tercatat sebagai emiten dalam pasar modal Indonesia dengan kode BHIT yang harga sahamnya meningkat secara tidak wajar dalam periode Februari-April 2010 sehingga diduga terjadi insider trading pada periode tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan empat indikator terjadinya insider trading yaitu return or negative return, volatility return, nilai transaksi, serta dominasi bursa untuk memeriksa dugaan terjadinya insider trading. Selain itu juga digunakan syarat terjadinya insider trading dari peraturan otoritas bursa. Hanya Bapepam-LK yang dapat memeriksa adanya pelanggaran terhadap UUPM, sehingga dalam hal ini BEI melipahkan dugaan terjadinya insider trading untuk ditindaklanjuti oleh Bapepam-LK. Sikap tegas dari BEI serta Bapepam-LK dalam menindak insider trading sangat diperlukan agar kepercayaan investor terhadap pasar modal tetap terjaga sehingga pasar modal dapat terus berkembang dan akan berimbas pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional.

---

Capital market is a market for trade in the medium-term and long-term financial instruments that can be traded. The existence of capital markets is required in some countries, including Indonesia, in order to boost the national economy. But despite all the positive benefits of capital markets, trading in the stock market can not escape from the emergence of various crimes, one of which is insider trading. In stock trading, information is something that is very dominant because it can determine the level of stock prices. So the information should be spread fairly and evenly to avoid any inproper advantage. However, in practice, there are still insiders, who holds confidential information, and trades on such information for the purpose of personal gain that came to be known as insider trading. It is fatal to the capital market because it can affect the market mechanism, issuers, and investors. PT Bhakti Investama (listed in the Indonesian Stock Exchange/Bursa Efek indonesia as BHIT) is a listed company as an issuer in the Indonesian Capital Market which keep increased it?s stock price, causing unreasonable price in the period of February-April 2010, allegedly that insider trading occurred during the period. Indonesia Stock Exchange using four indicators of the occurrence of insider trading which is the return or negative returns, volatility return, the value of the transaction, and the dominance of the Market, to examine allegations of insider trading. It is also using the regulation of insider trading from the regulatory authority of the exchanges. Only Bapepam-LK can check for violations of the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, which in this case IDX give the allegation of insider trading to be followed by Bapepam-LK. Assertion of the Indonesia Stock Exchange and Bapepam-LK in action against insider trading is necessary in order to maintain investor?s confidence in capital markets, so that capital markets can continue to grow and will result in increasement of national economic development."