Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi PSAK No. 64 tentang aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada sumber daya mineral di PT M dalam industri minyak dan gas bumi. Perlakuan akuntansi atas aktivitas eksplorasi PT M saat ini menggunakan standar akuntansi yang berdasarkan dengan PSAK 29 tahun 1991: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi yang merupakan adopsi penuh dari IAS 29. Hal ini selaras dengan perlakuan akuntansi pada kantor pusat PT M di Amerika Serikat. Laporan magang membahas mengenai dampak yang terjadi apabila PT M melakukan implementasi PSAK 64 tahun 2012, terkait perlakuan akuntansi dari dampak klasifikasi dan pengakuan, pengukuran, penurunan nilai dan penyajian dalam laporan keuangannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah apabila PT M menerapkan standar akuntansi pada PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Sumber Daya Mineral, maka pengeluaran eksplorasi dimulai dari biaya akuisisi hak pengeboran, biaya geologi dan geofisika, dan biaya pengeborannya diakui sebagai bagian dari aset eksplorasi, diukur dengan menggunakan PSAK 16 Revisi 2007:Aset Tetap dan PSAK 19 Revisi 2010:Aset Takberwujud, dan dilakukan uji penurunan nilai dengan menggunkan PSAK 48 Revisi 2010:Penurunan Nilai yang akan dampak pada laporan keuangan yaitu meningkatnya nilai pada sisi Aset dan laporan laba bersih PT M.

---

The Internship report is intended to analyze the impact of the implementation of PSAK No. 64 on the activities of exploration and evaluation of mineral resources in PT M on the oil and gas industry. Accounting treatment of exploration activities PT M currently using accounting standards in accordance with PSAK No. 29 in 1991: Accounting for Oil and Gas is a full adoption of SFAS 19. This is consistent with the accounting treatment on PT M headquarters in the United States. Internship report discusses the impact that occurs when the PT M did the implementation of SFAS 64 in 2012, related to the accounting treatment of the effects of classification and recognition, measurement, impairment and presentation in the financial statements.

The conclusion of this internship report is an PT M applying accounting standards PSAK 64: Activity Exploration and Evaluation of Mineral Resources, the exploration expenditure begins drilling rights acquisition costs, geological and geophysical costs and drilling costs are recognized as part of the exploration assets, measured by using PSAK 16 Revised 2007: Fixed Assets and PSAK 19 Revised 2010: Intangible Assets and impairment testing performed by using PSAK 48 Revised 2010: Impairment of which will impact on the financial statements on the increased value of assets and net profit of PT M."

"Laporan magang ini membahas tentang kesesuaian PSAK 73 dengan implementasi standar akuntansi sewa yang diterapkan oleh PT Satu dalam pencatatan sewa. Implementasi dan kesesuaian ini perlu diberikan perhatian lebih untuk mengetahui nilai aset dan kewajiban secara komprehensif pada laporan keuangan perusahaan. Lingkup pembahasan laporan magang ini seputar perubahan dalam PSAK 73 dari IAS 17, dampak perubahan tersebut, proses pencatatan serta penilaian efektivitas dalam penerapannya. penulis melakukan evaluasi dengan cara membandingkan kerangka evaluasi, yaitu teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan PSAK 73 dengan pengalaman dan wawasan yang penulis dapatkan selama menjalani magang di PT Satu. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sewa, berdasarkan PSAK 73, yang dilakukan oleh PT Satu memiliki kesesuaian antara teori dengan kerangka evaluasi. Namun, masih memiliki perbedaan karena disesuaikan dengan kondisi lingkup PT Satu. Dari sudut pandang mahasiswa, evaluasi ini menunjukkan bahwa setiap teori yang ada dan telah dipelajari tidak dapat langsung diterapkan begitu saja, namun perlu dilakukan penyesuaian seperti yang dihadapi oleh PT Satu dalam proses pencatatannya.

---

This internship report discusses the conformity of PSAK 73 with the implementation of rental accounting standards applied by PT Satu in recording leases. This implementation and conformity needs to be given more attention to find out the value of assets and liabilities comprehensively in the company's financial statements. The scope of discussion of this internship report is about changes in PSAK 73 from IAS 17, the impact of these changes, the recording process, and the assessment of effectiveness in its implementation. The author evaluates by comparing the evaluation framework, namely the theory that has been studied in the Financial Accounting 2 and PSAK 73 courses with the experience and insight that the author got during his internship at PT Satu. The evaluation carried out shows that the implementation of lease accounting, based on PSAK 73, carried out by PT Satu has the same essence as the theory in the evaluation framework. However, it still has differences with the theory that is adapted to the conditions of the scope of PT Satu. From the student's point of view, this evaluation shows that every existing theory that has been studied cannot be applied immediately, however, adjustments need to be made as faced by PT Satu in the recording process."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020 oleh entitas, termasuk mengkaji bagaimana dampak pandemi dalam penerapan tersebut dan upaya entitas untuk memitigasinya. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini dan diarahkan pada industri olahraga, berdasarkan dampak pandemi terhadap industri tersebut, dengan objek pada PT XYZ. Sumber data penelitian mencakup data primer melalui wawancara serta data sekunder berupa laporan keuangan entitas. Studi kasus ini menemukan bahwa terdapat kesulitan untuk menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada usaha klub sepak bola, akibat kompleksitas dari pengaturan baru yang dimunculkan kedua PSAK tersebut, serta akibat fleksibilitas dalam pelaksanaan usaha PT XYZ. Perhatian entitas lebih ditujukan pada pengelolaan piutang usaha dan pengelolaan dokumentasi untuk pengakuan pendapatan, serta dengan mengandalkan temuan dan koreksi dari auditor eksternal untuk penerapan PSAK terkait. Kombinasi antara penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 serta pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatalan liga memberikan pengaruh yang signifikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020, terkait penyisihan kerugian atas piutang usaha yang lebih besar dan pengakuan liabilitas kontrak secara signifikan.

---

This research aims to evaluate the implementation of PSAK 71 and PSAK 72 in the preparation of 2020’s financial statements by entities, including studying the impact of the pandemic in the preparation and the effort of the entity to mitigate it. A case study approach was used in this research and directed to the sports industry, based on the pandemic impact, with PT XYZ as the object. The sources of research data include primary data through interviews and secondary data of the entity’s financial statements. This case study found that there were difficulties to implement PSAK 71 and PSAK 72 in the football club business, due to the complexity of the new arrangements brought up by both of those PSAKs and to the flexibility of the business execution in PT XYZ. More attention was addressed to the management of trade receivables and the revenue recognition documentation, while also relying upon the auditors’ findings and corrections for the related PSAK implementation. The combination between PSAK 71 and PSAK 72 implementation and the pandemic which cancelled the football league gave a significant effect on the preparation of financial statements for the year 2020, concerning a larger loss allowance for trade receivables and the significant recognition of contract liability."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Analis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan kompensasi PNS yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kompensasi PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum mendasarkan pada pemberian gaji yang adil dan layak. Faktor yang paling berpengaruh terhadap implemntasi kebijakan kompensasi PNS tersebut yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima target grup, derajat perubahan yang diharapkan, sumber daya yang dikerahkan, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan teknis terkait kompensasi yang memenuhi unsur keadilan dan kelayakan, serta bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kebijakan kompensasi PNS harus berdasarkan pada capaian kinerja, bobot pekerjaan, dan tanggung jawab pegawai sebagai dasar pemberian kompensasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan menumbuhkan komitmen dengan pihak-pihak terkait guna pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan kompensasi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu menjamin kesejahteraan pegawai agar dapat berjalan efektif. Kata kunci:Kompensai, pegawai negeri sipil, keadilan, kelayakan.

---

This Research analyze about the implementation of civil service policy compensation at Ministry of Energy and Mineral Resources. Paradigm used in this research can be classified in the post positivism. Referring to the theoretical perspevtives and research paradigms are used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of studies using qualitative analysis. In this study look for the suitability civil service policy compensation with the policy applied to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The result of this research are that the implementation of civil servant compensation policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources has not been based on equity and feasibility salary. The most influential factors for the implementation of the civil servant 39 s compensation policy are those whose interests are affected, the type of benefits the group received, the expected degree of change, the resources mobilized, and the powers, interests and strategies of the actors involved. This research recommend the Government define the technical policy immediately to meet of equity and feasibility, and for The Ministry of Energy and Mineral Resources have to implement the compensation policy based on employee performance, job load and responsibility. Ministry of Energy and Mineral Resources also should improve coordination intensively and increase the commitment with all parties to ensure the achievement of compensation goals which is the welfare of employees in order that the policy can run effectively. Keywords Compensation, civil service, fairness, feasibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi administrasi, menguraikan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan reformasi, dan mengusulkan rekomendasi untuk menjawab tantangan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan refomasi administrasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data secara kualitatif. Hasilnya menunjukan implementasi reformasi administrasi di Setjen KESDM sudah berjalan sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010, faktor isi kebijakan merupakan faktor causa prima atau cenderung berpengaruh dibandingkan dengan faktor konteks kebijakan, serta strategi implementasi yang belum dapat terlaksana yaitu strategi content, process, dan outcome serta hanya strategi context yang sudah terlaksana. Ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu intensifkan dan masifkan pelaksanaan dari forum bersama melalui internalisasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman program reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial dan kultural. Kedua, ciptakan urgensitas yang tepat bahwa reformasi birokrasi harus yang menjadi agenda dan prioritas utama oleh seluruh entitas organisasi, masifkan secara berkala monitioring dan evaluasi (monev) sebagai upaya pemberian feed back positif dan alternatif solusi yang konstruktif, fasilitasi wadah ruang diskusi publik dalam pembentukan visi yang dapat dijadikan guidance melalui peran sentral Biro Ortala. Selain itu terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep strategi implementasi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan penambahan indikator penilaian dari Grindle.

---

The focus of this research is to analyze the implementation of administrative reform policy, to explain its strategy of implementation and influence factors, as well as to propose recommendations in dealing with the influencing factors faced by The Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources. Post-positivism with qualitative design method is used for this research. The results show that the implementation of administrative reform in the above mentioned institution has been undergone as stated in the government regulation No 81 Year 2010. The contents of the policy become the influence factor or "causa prima" factor and tend to be more influential compared to the contexts of the policy, which have not actually been well-implemented in terms of strategy of implementation it`s the content, process and outcome strategies, but the context strategies that has been implemented. Therefore, two proposed recommendations emerge. First, intensively and massively implementing the joint forum via internalization and education for the sake of giving better understanding towards the more substantial and cultural bureaucracy reform program. Second, creating the right urgency for every organization entity so that bureaucracy reform become their main agenda and priority. It is also undeniably urgent to periodically and intensively monitor and evaluate to give positive feedbacks and alternate constructive solutions by optimizing the main role of Organization Governance Bureau in facilitating public discussion forum in creating its visions. In addition, there is a recommendation related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy along with some changes to the work flow and the addition of assessment indicators adapted from Grindle."

"[Laporan ini membahas penerapan PSAK 22 (revisi 2010) dan PSAK 38 (revisi 2012) terhadap Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali di PT XYZ. Analisis dilakukan dengan mengacu pada regulasi akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan teori yang berlaku. Meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur kombinasi bisnis entitas sepengendali yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan regulasi dan teori yang berlaku. Selain itu, pelaporan keuangan terkait kombinasi bisnis entitas sepengendali telah sesuai dengan metode dan perhitungan yang ada di dalam regulasi.

---

The report aims to explain the PSAK 22 and PSAK 38 implementation for business combination in entities under common control within PT XYZ. The analysis was conducted through applying corresponding accounting regulation issued by Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia and theory. Despite the finding of some weaknesses in its practice, the result of the analysis shows that the procedures of business combination in entities under common control within PT XYZ were held in accordance to the corresponding accounting regulation and theory. In addition, financial reporting for the business combinations were also held by the method and examples given in the regulation., Laporan ini membahas penerapan PSAK 22 (revisi 2010) dan PSAK 38 (revisi2012) terhadap Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali di PT XYZ. Analisisdilakukan dengan mengacu pada regulasi akuntansi yang diterbitkan oleh DewanStandar Akuntansi Keuangan Indonesia dan teori yang berlaku. Meskipunditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisismenunjukkan bahwa prosedur kombinasi bisnis entitas sepengendali yangdilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan regulasi dan teori yang berlaku.Selain itu, pelaporan keuangan terkait kombinasi bisnis entitas sepengendali telahsesuai dengan metode dan perhitungan yang ada di dalam regulasi.]"

"Laporan ini berisi tentang analisis bagaimana penerapan PSAK 33 (revisi 1994) atas laporan keuangan PT ABD yang bergerak di industri pertambangan batubara. Laporan ini secara spesifik menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan yang terjadi pada kegiatan eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, dan kegiatan produksi pertambangan (eksploitasi). Selain itu juga akan dilakukan analisis dengan membandingkan penerapan PSAK 33 (revisi 1994) pada PT ABD dengan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek indonesia (BEI).

---

AbstractThis Internship report contains the analysis of the implementation of PSAK 33 (revised 1994) on PT ABD financial statements which engaged in coal mining industry. This report specifically analyzes the recognition, measurement, and recording which occur in exploration, development and construction, and mining production activities (exploitation). The report also shows the comparison of PSAK 33 (revised 1994) implementation between PT ABD with other company which is already listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)."

"Pada PSAK 72 paragraf 60-63 terdapat pernyataan yang mengatur tentang persyaratan pendanaan signifikan yang menjadi syarat perhitungan penyesuaian imbalan. Penyesuaian imbalan tersebut dapat diterapkan dengan kriteria waktu lebih dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan imbalan pada perusahaan konstruksi dengan kriteria waktu kurang dari satu tahun. Studi kasus pada PT. X dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, peraturan perusahaan, dan wawancara dengan responden terkait. Penelitian ini akan menggunakan metode perhitungan nilai waktu uang untuk mengukur penyesuaian imbalan pada kontrak pekerjaan yang dimiliki PT. X sebagai alat ukur dalam menentukan tingkat perbedaan margin keuntungan dari penjualan jasa konstruksi melalui metode perhitungan dengan dan tanpa menggunakan nilai waktu uang.

---

In PSAK 72 paragraphs 60-63 there is a statement governing the significant funding requirements which are the conditions for calculating compensation adjustments. The compensation adjustment can be applied with more than one year time criteria. This research aims to analyze the implementation of rewards to construction companies with a time criteria of less than one year. Case study at PT. X is done with a qualitative approach to financial data that has been audited by external auditors, company regulations and interviews with relevant respondents. This research will use the method of calculating the time value of money to measure the adjustment of rewards on work contracts owned by PT. X as a measurement in determining the level of difference of profit margin between with and without using the time value of money."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai analisis dampak penerapan imbalan pascakerja program imbalan kerja berdasarkan PSAK dan FAS yang diterapkan oleh Akuntan Perusahaan terhadap laporan keuangan serta dampak penerapan Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2013 di PT HBS Penelitian dilakukan dengan studi literatur khususnya PSAK FAS dan ED PSAK Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2010 dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan Penerapan PSAK 24 Revisi 2010 dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1 49 persen Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto mengurangi pendapatan komprehensif lain jumlah ekuitas dan beban imbalan pascakerja

---

ABSTRACTThis research of implementation impact analysis to financial statements for post employment benefit for defined benefit plans based on PSAK and FAS which implemented by Corporate Accountant also implementation impact of Exposure Draft PSAK 24 Revised 2013 at PT HBS This research was performed thru literature study especially PSAK FAS and ED PSAK Research result based on independent actuary report in accordance with PSAK 24 Revised 2010 and FAS 158 showed no difference calculation results on present value of defined benefit obligation and fair value of plan asset Implementation of PSAK 24 Revised 2010 with corridor approach method provided a lower of post employment benefit for defined benefit plans liability but without corridor approach method provided increase of net liability and recognized all actuarial losses in other comprehensive income by decreased of 1 49 percent Implementation of ED PSAK 24 Revised 2013 provided increase of net liability decrease other comprehensive income total equity and post employment benefit expenses "