Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran penting dalam menjalankan pengurusan perseroan dan mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bisnis. Sering kali direksi dihadapkan pada suatu kondisi dimana harus mengambil suatu keputusan dan tindakan yang cepat agar perusahaan yang dikelolanya tetap bisa memperoleh peluang bisnis. Begitu pula pada Badan Usaha Milik Negara khususnya Perusahaan Perseroan yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, mungkin saja seorang direksi yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk peluang tersebut mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip good corporate governance yang memungkinkan terjadinya tindakan benturan kepentingan. Situasi demikian bilamana terdapat kepentingan yang berbenturan antara pribadi direksi dengan perseroan, maka akan dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan yang pada akhirnya merugikan perseroan. Oleh karena itu kelima prinsip good corporate governance yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran wajib untuk diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara guna mencegah terjadinya tindakan benturan kepentingan yang dilakukan oleh direksi.

---

The Board of Directors as an organ of the company has an important role in carrying out the management of the company and has the authority to make business decisions. Often the directors are faced with a condition where they have to take a decision and take quick action so that the company they manage can still get business opportunities. Likewise, in State-Owned Enterprises, especially corporate companies whose main goal is to pursue profit, it is possible that a director who has the authority to make decisions for these opportunities ignores and violates the principles of good corporate governance which allows conflicts of interest to occur. Such a situation if there is a conflict of interest between the directors and the company, it will be able to influence the making of a decision that will ultimately harm the company. Therefore, the five principles of good corporate governance, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, must be implemented by State-Owned Enterprises in order to prevent conflicts of interest by the directors."

"ABSTRAKSebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan.Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apasajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing the Corporate veil dapat diterapkan dalam kasus PT. Bank Global Internasional? Metode penelitian yang digunakan penulis dalmm penulisan tesis ini adalah nmtode penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan mengenai prinsip Piercing The Coqporate Veil dan penerapannya berdasarkan literatur yang ada, Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa prinsip Piercing The Corporate Veil berlaku untuk pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak mampu membayarutangnya. Sementara untuk Studi kasus PT. Bank Global, prinsip ini berlaku terhadap pemegang sahanl Bank. Global akibat tindakannya menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank Global dibekukan karena tidak memiliki dana cukup untuk membayar utangnya. Penulis juga mengajukan saran agar dibuat pengaturan yang lebih terperinci untuk memudahkan penerapan prinsip ini dan agar seyogyanya Bank Indonesia dan Bapepam- LK lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan institusi perbankan."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Direksi dalam Perseroan Terbatas yang merupakankunci bagi jalannya perseroan. Terdapat hubungan saling ketergantungan dimanaperseroan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Direksi,demikian juga keberadaan Direksi bergantung sepenuhnya pada eksistensiperseroan terbatas. Pengelolaan Perseroan bergantung pada penerapan fiduciaryduty oleh Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangandan/atau anggaran dasar serta sesuai dengan prinsip-prinsip GoodCorporate Governance. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat meningkatkannilai perseroan dan pemegang saham serta mendapat kepercayaan daristakeholdernya. Meskipun arah panduan Corporate Governance dapat bersumberdari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia, atau PeraturanBursa Efek Indonesia, atau Peraturan bapepam atau praktek-praktek terbaik secaraglobal,tetapi penentuan akhir arah yang akan dituju perseroan diputuskan olehDireksi, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris dan RapatUmum Pemegang Saham dengan selalu berlandaskan ketentuan hukum yangberlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan kedua prinsip tersebut, penelitian diPT.AI menunjukan bahwa prinsip Fiduciary duty Direksi dan Good CorporateGovernance tidak dapat dipisahkan dan menjadi tolok ukur bagi tindakanpengurusan yang dilakukan oleh Direksi, sehingga terhindar dari resiko perseroandan atau pertanggungjawaban pribadi Direksi akibat adanya pelanggaran fiduciaryduty.

---

AbstractThis thesis focuses on the Board of Director?s role in a limited liability companyas a key role in the company. There exists interdependency between Directors andthe Corporation in which the company may not be able to run the business withoutthe Directors as well as the Director?s position is depend on the existence of thecompany. Corporate management is depend on the implementation on fiduciaryduty with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association,and also Good Corporate Governance principles. The main goals is increasingshareholder value and ultimately getting trust from the stakeholder. Whether thedirection for Corporate Governance guidelines comes from the Indonesia GoodCorporate Governance Guideline, the Indonesia Stock Exchange or Bapepamregulations, or global best practices, the final determination of company directionrests with the Board of Directors, the Board of Commissioners and ultimatelywith the General Meeting of Shareholders, however, all approaches must conformstrictly to Indonesian Law. Referring to both principles, the research in PT.AIshows that either Fiduciary duty or Good Corporate Governance can beimplemented simultaneously and also can be used as a tools to evaluate theDirector?s management actions thus to avoid the company risks and the Director?spersonal liability in case he breach the fiduciary duty."

"ABSTRAKDengan pertumbuhan ekonomi dan ditunjang tercapainya kepastian hukum, dunia dagang dan bisnis yang berkembang pesat. Badan hukum yang dapat mewakili para pedagang dan pelaku bisnis yang paling banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas. Dalam penulisan tesis penulis ini membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan. Berikut dengan prinsip itikad baik yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kedua Organ Perseroan. Peraturan perundang undangan menyatakan perihal itikad baik. Namun tidak mengatur secara jelas perihal itikad baik tersebut. Tidak adanya itikad baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

---

ABSTRACTThe economic growth that supported by principle of legal security this days confirm the growing trade and business. The most poupular legal entity used by the merchants and businessmen is the Limited Liability Company. In writing this thesis, the writer would to explain regarding the leadership and responsibilities of the Directors and the Board of Commissioners in the Company. Together with the principle of good faith that is associated with the duties and responsibilities of both company Company Organ. The Laws and regulations state the good faith. But do not explain clearly the good faith. No implementation of good faith in the management and liable, will cause the Directors and the Board shall be personally liable against such loss."

"Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab pribadi anggota Direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40/2007 (UUPT). Sebagai badan imajiner (artificial person), perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Orang perorangan yang akan menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya disebut dengan organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi adalah pengurus dan wakil Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurusan Perseroan, semua anggota Direksi wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi melanggar ketentuan UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan (tindakan ultra vires) yang mewajibkan Direksi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atau Dewan Komisaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tersebut secara yuridis tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukannya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan serta tidak ada benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pencegahan atas kerugian tersebut.

---

The focus of this research is the personal liability of the member of the Board of Directors (?BOD?) of the Limited Liability Company in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40/2007 (?Company Law?). As an imaginary entity (artificial person), the Company has no will to run themselves. Individuals who will run the authority, tasks and obligations the Company are called the Company organ consisting of the General Meeting of Shareholders (?GMS?), the Board of Commissioners (?BOC?) and BOD. The Board of Directors is authorized to manage and represent the Company in or outside of the Court. In carrying out the management duties and authority of the Company, the Directors must comply with the provisions of the Company Law and the Articles of Association of the Company. If the BOD violated the provisions of the Company Law or the Articles of Association of the Company (acts ultra vires) to require the BOD obtained the prior approval of the GMS or the BOC to undertake a legal action, the legal action taken by the BOD without the approval of the GMS or the BOC of the Company will remain binding on the Company if the other parties conduct that legal act in good faith. The BOD?s member shall not be responsible to any losses of the Company if He/She can prove that those losses are not caused by his/her torts or negligent and has done it in good faith and full of awareness for Company?s interest, do not have any material personal interest and has done a preventive action to those losses."

"Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang tertulis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan tipologi penilitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Direksi Perseroan dalam menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak memenuhi syarat dan kedudukan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil penilitian dalam tesis ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat dianggap sah tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja namun Direksi juga harus menjalankan kewajibannya dalam Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan oleh Notaris juga menjadi batal demi hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan dengan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses about the Board of Directors who held the General Meeting of Shareholders who did not fulfill the requirements so the deed of the General Meeting of Shareholders as outlined in the Notary deed was null and void. The deed was considered to have no legal force. This research was conducted with a juridical-normative research method, namely by examining the written legal norms with the document study data collection technique. The research typology used for this research was descriptive-analytical. The problems in this thesis are the responsibilities of the companys Board of Directors in carrying out the General Meeting of Shareholders that does not fulfil the requirements and the deed of the General Meeting of Shareholders, made by Notary, that does not meet the requirements stands. The conclusions in this thesis are the conditions that must be done so that the General Meeting of Shareholders can be considered valid are not only found in the laws and regulations, but the Board of Directors must also carry out its obligations in the company in order to hold a General Meeting of Shareholders. The deed of the General Meeting of Shareholders made by Notary also becomes null and void due to the General Meeting of Shareholders are held in an illegal manner."

"Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration. "