Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji kebijakan pemberian hak berupa insentif pajak khususnya Pajak Penghasilan bagi Rumah Sakit nirlaba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang berlaku saat ini belum memadai bagi Rumah Sakit nirlaba. Penghasilan Rumah Sakit nirlaba merupakan Objek Pajak Penghasilan sehingga belum ada dukungan Pemerintah dalam hal perpajakan Rumah Sakit nirlaba, padahal Rumah Sakit nirlaba membutuhkan insentif pajak. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan hak berupa insentif pajak bagi Rumah Sakit nirlaba. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dan Thailand telah menerapkan kebijakan insentif pajak bagi Rumah Sakit nirlaba.

---

This research studies the tax incentives policy, especially income tax on nonprofit hospitals. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through the literature research and field research. Results show that current tax policy is not adequate for nonprofit hospitals. Hospital income is income tax object so there is no supporting of government on the taxation of nonprofit hospitals, whereas nonprofit hospitals need tax incentives. This is one of the considerations in granting a tax incentives for nonprofit hospitals. Unlike Indonesia, United States of America and Thailand has implemented tax incentives policy for nonprofit hospitals."

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."

"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."

"Belum banyak riset yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pemberian insentif penghasilan atas industri tekstil. Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industry tekstil adalah mencegah Industri tekstil melakukan penutupan pabrik, dan berdampak pada Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) terhadap buruh dan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah .Ketentuan yang mengatur pemberian insentif pajak penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Tahun 2013.Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan tersebut berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, responsivitas, dan ketetapan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum efektif , respon yang rendah dan belum tepat guna.

---

Has not been a lot of research that examines the evaluation of policy incentives on income from the textile industry. The main purpose of tax incentives to the textile industry is the textile industry doing to prevent plant closures, and impact on the Termination of Employment to the workers and the turmoil on the financial markets and the exchange rate. Provisions governing income tax incentives are Minister of Finance Regulation Reducing the number 124/PMK.011/2013 amount of income tax of Article 25 and Delays Payments Income Tax of Article 29 in 2013. Study discusses the policy evaluation is based on the evaluation criteria according to Dunn's policy is based on the evaluation criteria of effectiveness, responsiveness , and permanence. The results from this research that the policy has not been effective, low response and not appropriate. "

"Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku umum menganggap suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki kewajiban perpajakan yang terpisah. Di lain pihak, secara ekonomi suatu grup perusahaan terafiliasi merupakan entitas ekonomi tunggal karena semua sumber daya yang dimiliki berada di bawah pengendalian perusahaan induk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dari penerapan konsep entitas terpisah di Indonesia dan kendala yang mungkin timbul dari penerapan konsep entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan pajak penghasilan serta untuk mengetahui kebijakan pajak penghasilan bagi grup yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan konsep entitas terpisah pada kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi di Indonesia menimbulkan beberapa kendala di antaranya terkait dengan netralitas, kemudahan administrasi, biaya kepatuhan, serta pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penerapan entitas tunggal bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan juga dapat menimbulkan beberapa kendala dalam menentukan taxable unit dan tax base. Indonesia dapat menerapkan kebijakan pajak penghasilan bagi grup perusahaan terafiliasi untuk kepentingan perpajakan dengan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi kendala yang timbul dari penerapan konsep entitas terpisah serta kebijakan tersebut tidak menimbulkan kendala baru bagi sistem perpajakan.

---

Income tax policy that generally applied treats a group of affiliated companies consist of several companies that have a separate tax obligations. On the other hand, a group of affiliated companies constitute a single economic entity because all its resources are under the control of the parent company. The purpose of this study was to determine the constraints of the application of separate entity doctrine in Indonesia and constraints that might arise from the application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation as well as to determine the income tax policy for the group of affiliated companies as a single entity are most likely to be applied in Indonesia. This study uses an approach that is exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Based on the research, the application of the separate entity doctrine on income tax policy for group of affiliated companies in Indonesia raises several problems which are related to neutrality, ease of administration, cost of compliance, and monitoring fulfillment of tax obligations. The application of single entity doctrine for group of affiliated companies for the purposes of taxation can also pose several challenges in determining its taxable unit and tax base. Indonesia can apply income tax policy for a group of affiliated companies for tax purposes by considering whether the policy can overcome the constraints arising from the application of a separate entity doctrine, and the policy does not give rise new problems for the system of."

"Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah angkatan kerja yang besar juga diiringi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang besar. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan mendukung perkembangan industri film di Indonesia. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah pemberian insentif pajak dengan melihat manfaat dari pemberian insentif pajak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan insentif pajak penghasilan badan Indonesia, California, dan Britania Raya dan juga untuk menganalisis implikasi yang dapat diterima Indonesia akibat pemberian insentif pajak untuk industri film. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan perbandingan, Indonesia, dengan California, dan Britania Raya, memiliki perbedaan yang signifikan, Indonesia masih belum memiliki insentif pajak penghasilan badan khusus untuk industri film. Melihat implikasi yang diterima California dan Britania Raya merupakan alasan di dalam membuat kebijakan khusus di dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan untuk industri film di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan insentif pajak khusus dalam rangka mendukung perkembangan industri film di Indonesia.

---

Employment. One way to create jobs is to support the development of the film industry in Indonesia. The form of support that can be provided by the government is the provision of tax incentives by looking at the benefits of providing tax incentives. The purpose of this study is to compare the corporate income tax incentives of Indonesia, California and the United Kingdom and also to analyze the implications that Indonesia may receive due to tax incentives for the film industry. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques used in this research are literature study and field studies. The results of this study explain that after comparisons, Indonesia, with California and the United Kingdom, have significant differences, Indonesia still does not have a special corporate income tax incentive for the film industry. Seeing the implications received by California and Great Britain is the reason for making a special policy in providing income tax incentives for the film industry in Indonesia. Furthermore, this research is also expected to provide input to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policy makers to provide special tax incentives in order to support the development of the film industry in Indonesia."

"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara akan berjalan dengan baik apabila investasi dan perekonomian berkembang di IKN. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemberian insentif perpajakan yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah insentif diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di IKN, namun, insentif yang digelontorkan dalam jumlah banyak dapat mengikis penerimaan pajak tanpa memberikan dampak besar terhadap manfaat yang diterima oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan analisis atas formulasi kebijakan serta penguatan kapasitas administrasi atas insentif PPh di IKN Nusantara untuk memastikan insentif perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan insentif PPh di IKN Nusantara telah sejalan dengan serangkaian tahap dalam konsep formulasi kebijakan, namun belum memenuhi komponen administrative capacity dilihat dari belum adanya peraturan turunan hingga aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya, pemerintah menentukan kriteria evaluasi secara jelas dan merinci atas pemberian insentif PPh di IKN agar manfaat dan biaya yang terealisasikan dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang disertai dengan keterlibatan sasaran utama kebijakan dalam proses formulasi kebijakan tersebut serta mempercepat penguatan setiap komponen administrative capacity.

---

The relocation of the National Capital to Nusantara will goes well if investment and the economy develops in IKN. One of the supporting instruments used is the provision of tax incentives as stated in PP Number 12 of 2023 concerning the Provision of Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. A number of incentives are expected to be able to attract investors to invest in IKN, however, incentives disbursed in large quantities can erode tax revenues without having a major impact on the benefits received by the government. Therefore, analysis of policy formulation and strengthening of administrative capacity for income tax incentives in IKN Nusantara is needed to ensure that tax incentives can be utilized optimally. The approach used is post-positivist with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and literature study. The results of this research show that the income tax incentive policy formulation in IKN Nusantara is in line with a series of stages in the policy formulation concept, but has not yet fulfilled the administrative capacity’s components seen from the absence of derivative regulations to the applications that will be used. It would be better if the government determines clear and detailed evaluation criteria for the provision of PPh incentives in IKN so that the benefits and costs realized can be measured and in line with the designed objectives accompanied by the involvement of the main policy targets in the policy formulation process and accelerate the strengthening of each administrative capacity’s component."

"Dari berbagai sisi, kaum perempuan dan kelompok rentan di Indonesia masih sering mendapat perlakuan yang tidak adil karena kedudukannya, termasuk dalam hal perlakuan dalam kebijakan pajak penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif gender dalam kebijakan tax reliefs pada pajak penghasilan orang pribadi yang pada dasarnya dirancang agar kebutuhan dasar wajib pajak telah terpenuhi sebelum membayar pajak dan untuk menggambarkan ability to pay wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perbandingan konten kebijakan tax reliefs PPh OP di negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan PTKP yang saat ini berlaku di Indonesia masih berupa general deduction dengan alasan kesederhanaan dan tidak responsif terhadap kondisi kesenjangan gender. Sementara itu, Singapura, Malaysia, dan Thailand, telah menerapkan kebijakan PTKP dengan tidak hanya melihat dari sisi penghasilan, tetapi juga kondisi sebenarnya dari wajib pajak, seperti kaum disabilitas, ibu melahirkan dan menyusui, dan kelompok lansia. Guna mendorong terwujudnya keadilan gender, pemerintah perlu memberikan ruang dan fleksibilitas dalam perencanaan kebijakan pajak yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan dari perempuan dan kaum rentan. Selain itu, diperlukan juga penyesuaian terhadap isi kebijakan yang saat ini berlaku dengan mengubah ketentuan yang cenderung hanya memberatkan satu pihak, yaitu perempuan, mengingat perempuan merupakan pihak yang setara dan memiliki kontribusi yang berharga, bukan hanya sebagai kelompok yang rentan dan tidak mampu mendorong perubahan.

---

From various sides, women and vulnerable groups in Indonesia still often receive unfair treatment because of their position, including in terms of treatment in personal income tax policy. Therefore, the purpose of this study is to find out how the gender perspective in the tax reliefs policy on personal income tax is basically designed so that the basic needs of taxpayers have been met before paying taxes and to illustrate the ability to pay taxpayers. In addition, this research also analyzes the comparison of the content of the tax reliefs policy on personal income tax in Singapore, Malaysia, and Thailand. Through a qualitative approach, this research was conducted with literature study data collection techniques and field studies through in-depth interviews. Based on the results of the research, it is known that the PTKP (personal exemption) policy which currently applicable in Indonesia is still in the form of a general deduction for reasons of simplicity and is not responsive to the conditions of the gender gap. To date, Singapore, Malaysia, and Thailand, have implemented PTKP policies by not only looking at the income side, but also the actual conditions of taxpayers, such as people with disabilities, birth and nursing mothers, and the elderly. To encourage the realization of gender-neutral policy, the government needs to provide space and flexibility in tax policy planning that considers the conditions and needs of women and vulnerable people. In addition, it is also necessary to adjust the content of the current policy by changing provisions that tend to only burden one party, namely women, considering that women are equal parties and have valuable contributions, not just as a group that is vulnerable and unable to drive change."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kebijakan pajak penghasilan bagi pengembangan seni pertunjukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah seni budaya, termasuk seni pertunjukan, memerlukan insentif pajak yang dapat memberikan manfaat adil bagi pemangku kepentingan dalam dunia seni pertunjukan sehingga kehidupan berseni dapat berjalan dengan baik melalui pendanaan swasta yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Penerapan kebijakan Pajak Penghasilan dalam rangka pengembangan seni pertunjukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 belum efektif dalam memotivasi perusahaan untuk menyumbang dalam kegiatan seni. Kebijakan pajak penghasilan atas seni dan budaya di Negara Amerika Serikat adalah berupa insentif pajak yaitu status tax exempt bagi organisasi seni yang memenuhi syarat pada section 501(c)(3) Internal Revenue Code. Sedangkan di Filipina, diterapkan kebijakan Pengurangan Pajak Terbatas dan Pengurangan Pajak Penuh dalam menentukan besaran sumbangan yang diberikan kepada organisasi kebudayaan

---

This thesis study about the analysis of income tax?s policy given for development of performing arts. This study use a qualitative approach with data collection techniques through the literatur research and field research. The Results of this thesis is arts and culture, include performing arts, need a tax incentive that gives fair benefits for stakeholders in performing arts. So that, live of arts can run as well with private funding through supports of public policy. The application of income tax?s policy for development of performing arts is ineffective to encourage corporation to contibutes in the arts activities. In United States, tax incentive policies on arts and cultures are tax exempt status for qualified arts organization through section 501(c)(3) Internal Revenue Code. While in the Phillipines, the tax incentive policy is about limited deductibility and full deductibility in determine the amount of contributions which are given to cultural organizations."