Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dampak dari penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 28 : Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No 62 : Kontrak Asuransi sebagai akibat dari harmonisasi terhadap IFRS 4 pada Perusahaan Asuransi Kerugian. Beberapa isu akuntansi dan isu audit bermunculan seiring dengan adanya perubahan standar mengakibatkan dampak terhadap segi akuntansi dan audit. Akibatnya sebagian besar perusahaan asuransi kerugian harus dapat menyikapi dengan adanya standar baru tersebut, peningkatan biaya operasi, naik turunnya RBC perusahaan dan munculnya beberapa keraguan atas perlakuan akuntansi. Dari sisi audit, auditor juga harus menyikapi perubahan tersebut yang berpengaruh terhadap keberlanjutan industri asuransi di masa depan (going concern) akibat penurunan RBC perusahaan. Namun, perubahan standar ini tidak semata-mata merugikan perusahaan asuransi kerugian, tetapi menjadi salah satu langkah dalam mensukseskan tujuan dalam menyeragamkan perlakuan standar secara internasional.

---

This study discusses the impact of the implementation of Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 28: Accounting for Insurance Contracts and PSAK No. 62: Contract Insurance as a result of the harmonization of IFRS 4 on Insurance Companies. Some of the accounting and auditing issues popping up in line with the standards resulted in changes to the terms of the impact of accounting and auditing. As a result, most insurance companies should be able to respond to the new standards, the increase in operating costs, rise and fall of RBC companies and the emergence of some doubts about the accounting treatment. Of the audit, the auditor must also address the changes that affect the sustainability of the insurance industry in the future (going concern) due to decreased RBC company. However, this standard changes not only detrimental to the insurance company, but to be one step in the success of the treatment goals in a uniform international standard."

"Skripsi ini membahas tentang isu kritis akuntansi pada pendapatan dan beban terkait perubahan PSAK 36 (revisi 2011) akuntansi kontrak asuransi jiwa dan penerapan PSAK 62 kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa yang diadopsi secara keseluruhan dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract terhadap pendapatan dan beban yang disajikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Hal menarik dari pendapatan dan beban asuransi adalah bahwa kontrak asuransi dibagi menjadi kontrak asuransi jangka pendek yang harus diakui secara proporsional dan kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo. Setiap pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan harus dibuat cadangan yang dinilai dengan menggunakan penilaian tertentu (dulu net premium valuation) yang dilakukan oleh aktuaria. Dengan diterapkannya PSAK 62 yang mensyaratkan metode penilaian tertentu (gross premium valuation) memberikan dampak ekonomis pada setiap perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

---

This report discusses the critical accounting issues on the changes in PSAK 36 (Revised 2011) Accounting for Life Insurance Contract and the Implementation of PSAK 62 Insurance Contracts which adopted the International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract on revenues and expenses that presented by life insurance companies. The Interesting part from the revenues and expenses of insurance that an insurance contract consists of short - term insurance contracts that must be recognized in a proportional manner and long - term insurance contracts must be recognized as revenue when mature. Every income earned by the company must be made a provision which assesed a particular valuation (formerly, net premium valuation) conducted by the actuary. Along with the implementation of PSAK 62 which requires another particular valuation method (gross premium valuation) that affects economic impact on any life insurance companies in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 16 (revisi 2011) dan PSAK 10 (revisi 2010) terhadap proses pelaporan keuangan pada PT “XYZ” sebagai perusahaan penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Penelitian juga dilakukan dengan studi literatur, penelitian lapangan dengan cara wawancara dan pemeriksaan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 16 (revisi 2011) belum sepenuhnya dilakukan oleh Perusahaan dalam kebijakan akuntansi aset tetap. Sehingga Perusahaan perlu melakukan penelaahan kembali terhadap kebijakan akuntansi aset tetapnya. Selain itu untuk proses penjabaran laporan keuangan Perusahaan dengan pendekatan proses pengukuran kembali (re-measurement) menjadi Dolar Amerika Serikat, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam PSAK 10 (revisi 2010).

---

This research was conducted to find out the implementation of PSAK No. 16 (revised 2011) and PSAK 10 (revised 2010) towards financial reporting process in PT “XYZ” as an airline company. The research methods used in this study is descriptive analysis. This research are also conduct with literature review, field research by interview and document examination.

The result of this research indicate that the implementation of PSAK 16 (revised 2011) has not been fully implemented by the company in their accounting policy for fixed asset. Therefore the company need to review the accounting policy of fixed asset. Furthermore for the translation process of financial statement with re-measurement approach to convert to US Dollar in reporting currency, indicate that the process are still inappropriate with the requirement of PSAK 10 (revised 2010)."

"Skripsi ini membahas tentang Dampak dari Konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya PSAK 18 ( Revisi 2010 ) Tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus skripsi ini adalah pada industri Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hasil pembahasan pada skripsi ini menyimpulkan bahwa PSAK 18 (Revisi 2010) memiliki dampak pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dan Laporan Audit pada Industri Dana Pensiun khususnya Program Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terdapat perbedaan antara PSAK 18 tahun 1994 dengan PSAK (Revisi 2010 ), yaitu 1.Ruang lingkup, pada PSAK 18 tahun 1994 hanya membahas tentang akuntansi dana pensiun, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak hanya membahas dana pensiun tapi manfaat purnakarya, 2. Penyajian laporan keuangan, pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca, 3. Nilai kini aktuaria pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi, sedangkan PSAK 18 tahun 1994 tidak diatur, 4. Investasi, pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan nilai wajar. Saran yang diperoleh dari penulisan ini ketika PSAK 18 (Revisi 2010) sudah berlaku efektif, yaitu pada 31 Desember 2012 adalah laporan keuangan disusun menjadi dua pelaporan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) dan laporan keuangan yang sesuai dengan KMK 2345/ 509 , agar sesuai dengan isu kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika Dana Pensiun ingin menggunakan satu pelaporan saja maka sebaiknya, laporan keuangan sesuai KMK dilampirkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010).

---

This paper discussed about the impact of IFRS Convergence of PSAK, particularly PSAK 18 (1994) on Pension Fund to PSAK 18 (Revised 2010) about Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. This research is a qualitative design with a case study approach. The focus of this paper is on the Employer Pension Fund Industry. The result of the study in this paper concluded that PSAK 18 (revised 2010) has impacts on the recognition, measurement, and presentation and disclosure in the Financial Report and Audit Report on the Pension Fund Industry in particular Defined benefit plans.

There are the differences between PSAK 18 (1994) to PSAK 18 (revised 2010), that are, 1. The scope PSAK 18 ( 1994 ), only discussed about pension fund accounting, whereas in PSAK 18 ( revised 2010 ) not only discusses the pension fund but Accounting an Reporting by Retirement Benefit Plans, 2. Presentation on Financial Statements In PSAK 18 (revised 2010) there is no Balance Sheet, 3. The actuarial present value of the PSAK 18 (revised 2010) using Accrued Benefit Method or Projected Benefit Method approach, whereas didn't set up in PSAK 18 (1994), 4. Investments The PSAK 18 (revised 2010) using a fair value approach.

Advice obtained from this study when PSAK 18 (Revised 2010) has become effective on December 31, 2012 the financial statements are structured into two reporting of financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)and financial statements in accordance with the KMK 2345/509 to conform the STX compliance issue with applicable laws in Indonesia. If pension fund wants to use only one-reporting, it should, Financial Statements according to KMK 2345/509 attached to the Financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)"

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan sewa dan pengungkapan atas transaksi sewa pada PT Bengawan, salah satu perusahaan rental kendaraan roda empat terkemuka di Indonesia yang dianalisis menggunakan dua standar akuntansi yaitu PSAK 30 yang diimplementasikan penuh saat periode pelaporan dan PSAK 73 yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Selain itu dalam laporan magang ini juga membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan PT Bengawan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Berdasarkan analisis perlakuan akuntansi, PT Bengawan telah mengimplementasikan PSAK 30 secara penuh baik dari pengakuan hingga pengungkapannya. Berdasarkan hasil proses audit, laporan keuangan konsolidasian PT Bengawan telah disajikan dengan wajar untuk segala hal yang bersifat material. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP MTY telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report is aimed to explain the accounting treatment for the recognition of rental income and disclosure of lease transactions of PT Bengawan, one of best four-wheeled rental companies in Indonesia that analyzed using two accounting standards which are PSAK 30 that fully implemented during the reporting period and PSAK 73 which is effective as of January 1, 2020. In addition, this report also discusses about audit procedures for PT Bengawan 39;s revenue account for the period ended December 31, 2017. Based on the analysis of accounting treatment, PT Bengawan has fully implemented of PSAK 30 from the recognition to the disclosure section. Based on the results of the audit process, the consolidated financial statements of PT Bengawan have been fairly presented for all material matters. The accounting treatment and audit procedures that conducted by the KAP MTY have been in accordance with prevailing theories and standards."

"Dalam upaya perbankan menghadapi persaingan global dan internasional melalui implementasi PSAK - Pernyataan Standar Akuntansi 50 (revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran" yang telah dilaksanakan, dalam proses penerapannya menghadapi tantangan dalam keseragaman penyajian informasi yang sesuai dengan konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standards). Skripsi ini membahas tentang penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) dan PAPI - Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008) atas klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, pihak selain Bank dapat memahami pengaruh penerapan tersebut dari perspektif perbankan sehubungan dengan ketentuan yang berlaku.

---

In Bank's effort towards challenging global and international competition with recent SFAS 50/55 enforcement, in the process of implementation deals with challenges along with uniformity in the presentation of information in accordance with IFRS convergence. This study discusses the impact of SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 50 (revised 2010) and SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 55 (revised 2011) and PAPI - Indonesian Banking Accounting Guideline (revised 2008) application from the classification of financial assets and liabilities. Therefore, parties other than Bank to be able to understand the influence of implementation from banking perspective with respect to the applicable regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan PSAK 23 dan PSAK 72 di atas Pengakuan Pendapatan di PT XYZ (Technology Industry). Penelitian ini adalah a penelitian kualitatif dengan metode komparatif. Pendapatan di PT XYZ yaitu Layanan Aplikasi, Layanan Infrastruktur, dan Layanan Profesional. Standar baru-baru ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengenai pengakuan pendapatan yaitu PSAK 72 mengharuskan PT XYZ mempelajari standar tersebut, meskipun penerapan PSAK 72 sudah valid efektif pada tahun 2020. Penerapan PSAK 72 memiliki dampak yang berbeda jumlah pendapatan yang diakui di PT XYZ. Selisih jumlah pendapatan yang diakui dan dicatat dalam PSAK 72 lebih kecil dari PSAK 23 dalam pendapatan bundling Layanan Aplikasi, sedangkan untuk pendapatan tidak mem-bundling Layanan Aplikasi, Layanan Infrastruktur dan Profesional Layanan tidak berdampak pada pengakuan. Pengukuran pendapatan PSAK 23 dan PSAK 72 di PT XYZ memiliki kesamaan yaitu pengukuran sejumlah harga transaksi setelah dikurangi diskon, rabat dan PPN. Presentasi PSAK 23 dan PSAK 72 pada dasarnya sama, hanya saja namanya berbeda unbil menjadi aset kontrak dan pendapatan yang ditangguhkan menjadi liabilitas kontrak. Pengungkapan PSAK 23 dan PSAK 72 memiliki kesamaan tetapi diatur dalam PSAK 72 ada pengungkapan tambahan yang harus dilaporkan. Penerapan awal PSAK Hal ini dapat dilakukan untuk PT XYZ dengan persiapan yang memadai untuk memenuhi tuntutan pelaporan.This study aims to compare PSAK 23 and PSAK 72 above Revenue Recognition in PT XYZ (Technology Industry). This research is a qualitative study with a comparative method. Revenues at PT XYZ are Application Services, Infrastructure Services, and Professional Services. The standard recently issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) regarding revenue recognition, namely PSAK 72 requires PT XYZ to study these standards, even though the application of PSAK 72 is already valid effective in 2020. The adoption of PSAK 72 has a different impact on the amount of revenue recognized in PT XYZ. The difference in the amount of revenue recognized and recorded in PSAK 72 is smaller than PSAK 23 in Application Service bundling revenue, while revenue for not bundling Application Services, Infrastructure Services and Professional Services does not have an impact on recognition. Measurement of income PSAK 23 and PSAK 72 in PT XYZ have similarities, namely the measurement of a number of transaction prices after deducting discounts, rebates and VAT. The presentation of PSAK 23 and PSAK 72 is basically the same, it's just that the names differ in terms of contract assets and deferred income becomes contract liabilities. The disclosures in PSAK 23 and PSAK 72 have similarities, but it is regulated in PSAK 72 that there are additional disclosures that must be reported. Early adoption of PSAK This can be done for PT XYZ with adequate preparation to meet reporting demands."

"Laporan magang ini menganalisis prosedur audit AAA Indonesia dan penerapan PSAK 30 revisi 2011 atas sewa pembiayaan PT. SHB, suatu perusahaan jasa kesehatan. Pengadaaan sebagian besar aset medis PT. SHB dilakukan dengan menggunakan skema sewa pembiayaan. Masalah yang muncul pada sewa pembiayaan ini berkaitan dengan pembatalan perjanjian sewa, prosedur audit AAA Indonesia yang meliputi prosedur konfirmasi pihak ekternal dan prosedur penilaian going concern entitas, dan jawaban konfirmasi yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hasil analisis menyimpulkan perlunya penyesuaian yang dilakukan oleh PT. SHB terkait pembatalan perjanjian dan perbaikan prosedur audit AAA Indonesia serta pembenahan dalam pembuatan jadwal pembayaran oleh pihak ketiga.

---

This report analyzes the lease audit procedures done by AAA Indonesia and the implementation of PSAK 30 revised 2011 in PT. SHB, a health care company. In order to acquire its medical equipment, PT. SHB uses financing lease as an option to provide most of its medical equipment. The main problems arising on these financing lease agreements are related to the cancellation of the lease agreement, the audit procedures held by AAA Indonesia that include the external confirmation procedure and going concern entity assessment, and confirmation responses made by third parties. The analysis results conclude the need for adjustments made by PT. SHB related to the cancellation of agreements, improvement of AAA Indonesia audit procedure, and enhancement in the preparation of leasing schedules by third parties."

"Semakin bervariasi bentuk perjanjian sewa guna usaha, membuat para pengguna dari perjanjian sewa guna usaha tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi jenis sewa yang ada pada perjanjian sewa guna usaha itu. PSAK 30 (revisi 2011) mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menentukan klasifikasi perjanjian sewa guna usaha di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan penelitian lapangan, penelitian ini menganalisis pengklasifikasian suatu perjanjian sewa guna usaha dari sewa operasi menjadi sewa pembiayaan dan dampak jika terjadi perubahan terhadap laporan keuangan serta rasio keuangan PT PIP.Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengakuan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 32.796.105.295 dan berkurangnya nilai buku aset tetap PT PIP sebesar Rp 32.634.423.873. Sedangkan pada rasio keuangan terjadi perubahan yang cukup besar pada rasio periode penagihan rata-rata yang meningkat 84%, perputaran piutang usaha yang menurun sebesar 46% dan perputaran aset tetap yang meningkat sebesar 1.040% setelah mengalami perubahan menjadi sewa pembiayaan.

---

The more veried the form of lease agreement, makes the users of lease agreement face difficulties to determine the classification of lease agreement. PSAK 30 (revised 2011) provides rules to be completed in classifiying a lease agreement in Indonesia. By using the library research and field research methods, this research analyzes the classification of lease agreement from operating lease to finance lease and the effects if any changes to PT PIP financial statements and financial ratio.

The results of this research are the recognition of lease receivables amounting to Rp 32,796,105,295 and declined the PT PIP book value of fixed assets amounting to Rp 32,634,423,873. While on financial ratios have substantial changes in the average collection period increased by 84%, accounts receivable turnover decreased by 46% and fixed assets turnover increased by 1,040% after changing into a finance lease."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan, kesesuaian perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 23, dan pengaruh penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan ED PSAK 72 pada PT HGZ Tbk., perusahaan biro jasa perjalanan. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, terdapat salah saji terhadap periode pengakuan pendapatan PT HGZ Tbk. Tetapi karena nilai salah saji tidak material, maka tidak dilakukan penyesuaian audit. Secara keseluruhan, pengakuan pendapatan pada PT HGZ Tbk dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Selain itu, perlakuan akuntansi atas akun pendapatan juga telah sesuai dengan PSAK 23. Dan penjualan jasa yang dilakukan oleh PT HGZ Tbk termasuk dalam kriteria kontrak dalam ruang lingkup ED PSAK 72 sehingga exposure penerapan ED PSAK 72 dapat dianalisis lebih lanjut.

---

The internship report is aimed to explain about the audit procedures of revenue account, its compliance to PSAK 23, as well as its analysis to the revenue recognition based on ED PSAK 72 in PT HGZ Tbk., a travel agent company. The audit result shows that there are some misstatement related to revenue recognition period of PT HGZ Tbk. But, as the amount of misstatement are not material, no audit adjustment was made.

In conclusion. Revenue recognition of PT HGZ Tbk is present fairly in all material respects. Moreover, the accounting treatment for revenue account is found to comply to PSAK 23. And, services by company does meet the contract criteria in scope of ED PSAK 72 that it could not be analyzed further."