Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis latar belakang, kekuatan, dan kelemahan pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Bekasi.Latar belakang dikenakannya Retribusi Perpanjangan IMTA IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasinya. Kekuatan dari pengenaan tersebut adalah adanya dasar hukum yang melandasi, menambah potensi PAD, meningkatkan keterampilan TKI, dan bentuk pengawasan tidak langsung terhadap TKA. Kelemahan dari dari pengenaan tersebut adalah disangsikan dalam keterbukaan informasi, kurang sosialisasi kepada kelompok kepentingan, terhambatnya alih teknologi dan alih keahlian, dan besaran retribusi yang relatif kecil.This thesis focuses on the imposition of user charges on the extension of work permit in Kabupaten Bekasi. With qualitative approach and qualitative data collection technique, researcher can identify and analyze the background, strengths, and weaknesses of the levy of user charges on the extension of work permit in Kabupaten Bekasi.

The background of that levy namely based on legal basis in Indonesia. For the strengths of that levy, there are based on legal basis, increase potential revenue, improve Indonesian worker?s skill, and indirect control of expatriate. The weaknesses of that levy are doubt in disclosure of information, lack of socialization for the interest group, inhibition of transfer of knowledge and expertise, small amount of user charges."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas ease of administration menggunakan teori Rosdiana dan Irianto. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 Tentang Retribusi Daerah yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Retribusi IMB, serta bagaimana implementasi kebijakan Retribusi IMB ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian (1) adanya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 dilatar belakangi adanya perubahan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi sehingga harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang berada di atasnya; (2) implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kriteria ease of administration disebabkan masih kurangnya sosialisasi kebijakan Retribusi IMB oleh Dinas P2B, serta belum memadainya penggunaan perangkat sistem berbasis online.

---

This thesis discusses the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta Province, considering ease of administration principle discoursed by Rosdiana and Irianto. The study has two main issues : analyzing the background of Local Law No. 1/2006 modification to be Local Law No. 3/2012 about Local Charges which is contained with building permit charge’s regulation, and describing how the building permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented considering ease of administration principle. The research uses qualitative approach with deep interview, literature study, and field observation as data collection methods.

The study's main issues find that (1) modification of upper regulation became a background factor of modification of Local Law No. 1/2006 to be Local Law No. 3/2012, since the lower local regulations always have to adjust the upper regulations that were in it; (2) the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta province still doesn’t comply yet with ease of administration criterion. The Main reason of this finding is lack of socialization held by Dinas P2B, and the use of media online based system is not available yet."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan wilayah DKI Jakarta telah melakukan pengawasan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan. Serta melakukan upaya-upaya agar pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta menjadi seperti meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi secara tegas, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sosialisasi.

---

The purpose of this research is to determine the role of supervisison in increasing acceptance building permit fees in the Jakarta area and the efforts of local governments in order to optimize the collection of building permit fees in the Jakarta area. This research use qualitative research approach with descriptive research, because of this research try to descript a social phenomenon so that to have a fact description characteristic. The data collecting technique that used are library research and in-depth interview.

The results of this research is that the Office of Supervision and Control Building Jakarta area has been done in accordance with the supervisory system and procedures applicable under the laws so that the acceptance building permit fees have increased. And to make efforts in order to collect Building permit fees in the Jakarta area to be like increasing supervision, enforcing strict sanctions, improving the quality and quantity of human resources and socialization."

"Skripsi ini berisi mengenai studi kasus tentang permohonan keringanan denda retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan pengembang rusunami terkait dengan pembangunan rusunami program 1000 tower. Menurut Pengembang, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengenakan denda atas pelanggaran tersebut. Permohonan keringanan denda retribusi ini masih menjadi piutang di Dinas P2B sehingga menjadi temuan BPK pada Tahun 2011. Penulis ingin meneliti mengapa perbedaan pendapat mengenai pengenaan denda retribusi IMB ini bisa terjadi dan apa saja permasalahan dalam pembangunan rusunami program 1000 Tower. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab denda ini dikarenakan komitmen Pemerintah Pusat yang tidak ditindaklanjuti dengan dasar hukum, sehingga Pengembang dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki pandangan yang berbeda terhadap pengenaan denda tersebut.

---

This thesis contains a case study of the application fee waivers fines Building permit (IMB) the proposed development associated with the development rusunami rusunami 1000 tower program. According to the developer, the city administration should not impose fines for violations. Application for relief is still a levy fines receivable in the Department of P2B to be finding the BPK in 2011.

The author wanted to investigate why the difference of opinion on the imposition of levies fines IMB can happen and what are the problems in the construction of Tower rusunami 1000 program. The conclusion of this study is the cause of a fine is because the central government's commitment is not followed up with a legal basis, so the developer and the city administration has a different view of the imposition of penalties."

"Skripsi ini membahas mengenai pemungutan retribusi izin gangguan tempat usaha di wilayah Jakarta Utara. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Jakarta Utara beserta faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Jakarta Utara, petugas melakukan pengidentifikasian wajib retribusi melalui pendataan secara langsung ke lapangan dan dalam penetapan retribusi izin gangguan, petugas masih dapat melakukan diskresi. Sanksi-sanksi baik sanksi administratif, denda dan pidana belum diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ada faktor penghambat dalam pemungutan retribusi seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang, belum ada standar kriteria untuk jenis usaha serta biaya operasional yang belum dianggarkan.

---

This thesis discusses about disturbance permits for business premises levying charge in North Jakarta. The research raised two issues; the levying process of disturbance permits for business premises charge in North Jakarta and its inhabiting factors. The study used a qualitative approach with in-depth interview and literature study as data collection techniques.

The results of this research indicate that within levying process of disturbance permits for business premises charge in North Jakarta, officers shall identify charge payers through direct data collection in the field and also while within charge levying process is running, officers can still perform discretion.

Sanctions both administrative and criminal pelanties and also fines have not been applied in accordance with applicable regulations. In addition, there are inhabiting factors within charge levying process as human resources is still lacking, also there is no standard criterias for types of businesses as well as operational costs have not been budgeted yet."

"License to build charges is one of local owned revenue. In Depok, income from license to build charges is in the first position which gave big contribution among the other retributions. This situation is caused by increasing development in Depok, in industrial or housing. Official of city system and construction is the institution which have task to handle assessment of license to build, is still not doing income extensification which active yet. This case made writer interest to make a research, that is how the actual implementation of collection license to build in Depok.

This research is using quantitative approach in intention to have better understands using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to James McMaster theory about implementation. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data.

The result from this research is the implementation of collection license to build is still not perfect in Depok. This matter can be looked from the indicators those explained by writer, mostly can?t filled. The barriers of this research came from several cases, as from internal official and external official, which is public."

"The Implementation of local autonomy in Indonesia means that the government has authority, rights and obligation to regulate their house hold themselves as well as their finance based on the regulation. Bekasi, as the Buffer city of Jakarta, which has also applied the local autonomy. One of The income?s resources for local government finance is local earnings, which is included local tax. In Bekasi the advertising tax has given contribution enough as the local earnings. By the end of 1999, The Pattern of the license of advertisement board wold be held by One-roof services, before that, it was held by the Board of Sanitation,Gardening and Funeral in Bekasi City. This research has analyzed and compared the tax compliance cost as an effect of the changes of the Administrative license which has been taken care by the Board of Sanitation,Gardening and Funeral in Bekasi City and The SPSA. The tax compliance would be analyzed by two Fiskuses, which were the representatives of government aparatures or The SPSA and The advertising of tax payer.On this research, researcher has used qualitative approach on the comparative tax compliance cost analysis. This research has implemented the descriptive methods, to describe the condition of the object of research derived from the actual facts. The technique of primary data collection was done by in depth interview toward main informants that obviously involved in the administration of license for advertising, which were the staff of SPSA and also toward supporting informants (advertising tax payer). Whereas the secondary data was obtained through literature study by examining various literature to derive comprehensive description on the object of research. Data analysis was done in qualitative way, based on the result of the field findings as the primary and the secondary data.From the analysis result, the changes of the administration?s license has given some effects to the tax compliance cost and advertising tax payer. The aspect of tax compliance cost from advertising tax payer?s point of view,which were the direct money cost, time cost and psychic cost became relatively lower than before. The factors which were affected the tax compliance cost and made it lower than before, were the strategic and reachable location, the efficient of the administration and also the comforts that was given by the clear procedures and the accuracy of the finishing license which was only 12 work days for maximum. On the other hand, the tax compliance cost which was connected by the fiskuses such as the administrative cost and the enforcement cost, has not been looked yet about the difference of the things that could be lower or higher, which was connected by the pattern of the advertisement administration's license. These things were caused by the SPSA itself, which has still been as the transition of the ideal pattern which will be held in the year of 2009. Because of that reason, the SPSA has not had the separable cost yet, which has been connected by the tax compliance cost that the changes could be analyzed."

"Semangat otonoml daerah dan desentralisasl pemerintahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan akan menghasllkan dua manfaat nyata, yaltu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatlvltas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambllan keputusan publik di tingkat pemerlntah yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, peranan pemerintah daerah semakin meningkat sesuai dengan kewenangan daerah yang diberikan akibat adanya pengalihan urusan pemerintahan dari pemerlntah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dengan pengalihan sumber-sumber dana untuk pembiayaan urusan tersebut. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah sebagalmana diatur dalam perundangan diatas terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah."