Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dampak dari implementasi aplikasi e-SPT PPN 1111 pada PT. Nicca Chemicals Indonesia pada tahun fiskal 2011, yang dibandingkan dengan implementasi aplikasi ini belum dilaksanakan, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan peraturan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini adalah implementasi e-SPT PPN 1111 belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua Pengusaha Kena Pajak yang telah diwajibkan, karena kurangnya pemahaman yang memadai karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun di samping itu, bila dilihat dari sudut pandang teknis, aplikasi ini telah banyak membantu kebutuhan untuk menangani administrasi pajak secara terkomputerisasi, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak. Sedangkan untuk beberapa kekurangan masih ditemukan di dalamnya akan terus dibenahi oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat menjadi aplikasi yang semakin baik dalam melayani pembayar pajak.

---

This study discusses the application of e-SPT VAT 1111 at PT. Nicca Chemicals Indonesia in fiscal year 2011 which is used to compare with the condition when this company is not using e-SPT VAT 1111, the research has been done previously, and regulations applicable at this time.

The results of this study is the implementation of e-SPT VAT 1111 is not implemented yet by all entrepreneur required, due to lack of adequate understanding, and lack of socialization from the General Directorate of Tax. Meanwhile, when viewed from the technical standpoint, this application helps taxpayers to handle their needs of computerized tax administration which is obeys the tax regulations. A few shortfalls in it will be addressed and corrected by the General Directorate of Tax, so this application can be a better application in serving taxpayers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan PPN dan faktor yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan pemusatan PPN hingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam fenomena penerapan e-faktur terkait pemusatan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-faktur telah memberikan kemudahan kepada PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, e-faktur memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menyediakan sarana pelaporan untuk membetulkan data PPN cabang setelah pemusatan sehingga mempengaruhi perilaku PKP dari patuh menjadi tidak patuh.

---

This study aims to analyze the application of e-faktur before and after VAT centralization and the factors that cause e-faktur to not accommodate the VAT centralization rules to encourage tax non-compliance. This study uses qualitative methods to deep analyze into the phenomenon of the application of e-faktur related to VAT centralization.

The result of the study indicates that overall e-faktur has provided convenience to PKP in carrying out their tax obligations. However, e-faktur has the disadvantage of not being able to provide a report to correct branch’s VAT data after centralization, thus alters PKP behavior from being obedient to non-compliance."

"Studi ini mengevaluasi manajemen PPN di PT. GFE, sebuah perusahaan perdagangan batubara di Indonesia, untuk mengatasi tantangan perpajakan yang signifikan akibat mismanajemen pajak. Penelitian ini menganalisis praktik PPN perusahaan saat ini, mengidentifikasi akar penyebab masalah perpajakan, dan mengusulkan solusi yang layak. Melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan manajer keuangan dan direktur keuangan, beserta triangulasi data menggunakan dokumen PPN seperti Faktur Pajak,SPT Masa PPN, ditemukan beberapa permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut antara lain ketiadaan sistem manajemen pajak, perencanaan pajak yang buruk akibat pembukuan yang tidak memadai, pengetahuan karyawan yang terbatas tentang peraturan PPN, tidak adanya kontrol internal, dan ketidakefisienan organisasi karena ketergantungan pada satu individu untuk pembukuan, keuangan, dan administrasi pajak. Akibatnya, PT. GFE tidak dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya, dan menerima SP2DK atas masalah dalam pelaporan PPN mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa manajemen pajak perusahaan sangat buruk dan merekomendasikan restrukturisasi divisi keuangan, penjelasan peran dan tanggung jawab, peningkatan infrastruktur untuk pembukuan dan perpajakan, serta penggunaan jasa tenaga profesional pajak.

---

This study evaluates VAT management at PT. GFE, a coal trading company in Indonesia, to tackle significant taxation challenges caused by tax mismanagement. The research analyses the company's current VAT practices, identifies the root causes of tax issues, and proposes viable solutions. Through structured and unstructured interviews with finance managers and directors, along with triangulation using VAT tax documentation, critical deficiencies were uncovered. These include the absence of a tax management system, poor tax planning due to inadequate bookkeeping, limited employee knowledge of VAT compliance, lack of internal controls and supervision, and organizational inefficiencies from relying on a single individual for bookkeeping, finance, and tax administration. Thus, they failed to fulfil their taxation responsibilities, and received SP2DK due to problems in their VAT report. The study concludes that the company's tax management is severely flawed and recommends restructuring the financial division, redefining roles and responsibilities, improving infrastructure for bookkeeping and taxation, and engaging professional tax services. "

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis proses ekualisasi PPN Keluaran yang dilakukan oleh PT. JSO. Metode analisis didasarkan pada hasil observasi langsung selama pelaksanaan program magang. Hasil analisis atas ekualisasi PPN Keluaran di PT. JSO ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab selisih nominal pengakuan penjualan antara yang tercatatat di General Ledger (GL) PT. JSO dengan nominal yang dilaporkan di dalam SPT Masa PPN yaitu perbedaan metode pengakuan penjualan antara PT. JSO dengan DJP, adanya tanggal cutoff didalam siklus akuntansi bulanan PT. JSO, adanya permintaan penggunaan packing khusus oleh salah satu pelanggan PT. JSO, adanya shipping variant, adanya pengiriman atas produk-produk sampel, dan perbedaan kurs yang digunakan antara PT. JSO dengan DJP.

---

This internship report discusses about analysis of VAT Out (PPN Keluaran) Equalization process implemented in PT. JSO. Analysis method was based on the observation during the period of internship program. The analysis shows that the difference of sales recognition amount recorded in PT. JSOs General Ledger (GL) and the one listed in the periodic tax return (SPT Masa PPN) is caused by sales recognition method used by PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak, cutoff period implemented in PT. JSOs monthly accounting cycle, customer request of special packing for the product shipment, shipping variant, sample products sent to customer, and the exchange rate base difference between PT. JSO and Direktorat Jenderal Pajak."

"PTPN V sebagai perusahaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit memiliki beberapa proses produksi, antara lain memproduksi hasil perkebunan (tandan buah segar) dan proses pabrikasi. Bagi PTPN V keduanya merupakan satu proses yang terintegrasi, sedangkan Direktorat Jendral Pajak menganggap kedua hal tersebut adalah proses yang berbeda karena menurut Direktorat Jendral Pajak tandan buah segar adalah non barang kena pajak sehingga pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran dari minyak kelapa sawit. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak, dan berdasarkan kajian yang mendetail dari peraturan yang terkait, didapati bahwa kasus ini merupakan satu proses sehingga pajak masukan atas tandan buah segar dapat dikreditkan.

---

PTPN V as a company that produces palm oil has some production processes, such as producing crops (fresh fruit bunches) and the manufacturing process. For PTPN V are both single integrated process, while the Tax Auditor considers both of these is a different process because, according to the tax auditor of fresh fruit bunches are non taxable goods thus acquired input tax can not be counted against the output tax of palm oil. This different interpretations has led to the dispute submitted to the tax court, and based on a detailed study of the relevant regulations, it was found that this case is a process that input tax on fresh fruit bunches can be credited."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengenaan PPN kegiatan membangun sendiri pada peraturan pelaksana yakni PMK-163/PMK.03/2012 di KPP Pratama Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Simpulan dari penelitian ini adalah asas kemudahan administrasi dan netralitas masih belum diterapkan dalam beberapa aspek pada peraturan PPN atas kebijakan membangun sendiri. PMK-163/PMK.03/2012 tidak berefek pada penambahan jumlah obyek pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri namun berdampak pada jumlah penerimaan PPN kegiatan membangun sendiri.

---

The aim of this research is to analyze practice of tax imposition on self constructing activity as regulated in PMK-163/PMK.03/2012 at KPP Pratama South Bekasi and North Bekasi. This research applies qualitative approach, and occupies literature study as well as in depth interview for data collection. The research concludes that the principles of good tax administration and neutrality have not been implemented in several aspects of the regulation. The application of PMK-163/PMK.03/2012 does not give effect to adding object of VAT on self constructing activity, yet has quite significant result on VAT on self constructing activity revenue amount."

"Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut berupa tanah yang dibebaskan untuk dimiliki yang kegiatannya dilaksanakan oleh swasta (perusahaan pengembang) untuk kemudian dijual kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tanah matang. Adanya kepentingan pemerintah dengan hubungan hukum itu terutama dengan kepentingan untuk melaksanakan roda perekomian pemerintah berupa pemungutan pajak atas transaksi jual-beli tanah dalam bentuk BPHTB dan PPN karena adanya transaksi perusahaan dengan pihak lain dengan tanahnya berupa pematangan tanah. Pajak yang timbul dari pematangan tanah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan atas PPN atas tanah matang masih banyak yang belum mengetahuinya, karena PPN dipungut atas pertambahan nilai dari penyerahan BKP/JKP, sehingga masih banyak yang belum melakukan pemotongan pajak tersebut. Pemotongan pajak ini harus dilakukan sesuai dengan pembukuan peraturan perpajakan dan harus dilakukan pencatatan pembukuan untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak dilakukan oleh Perusahaan Pengembang yang menyebabkan adanya penyimpangan, oleh kekurangan-mengertian staf pelaksana perusahaan walaupun peraturan yang ada cukup jelas. Bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dengan memanfaatkan celah hukum yang kurang mengaturnya. Untuk itu bahasan yang kami lakukan dengan adanya penyimpangan dari pengenaan PPN. Biar bagaimanapun tidak ada peraturan yang dibuat Secara sempurna semakin ada peraturan semakin timbul adanya penyimpangan dengan memanfaatkan celah hukum tersebut."

"During the last three years, the role of taxation is increasing. According to RI's Finance Minister, Boediono, this increase represent fair matter due to RAPBN 2004 is "self supporting", after the cooperation program with IMF ended in 2003. That is why the government hope that the expected fund comes from the tax.Acceleration of Value Added Tax (VAT) restitution management, one of the cause of the increasing of state earnings from taxation, has not strived maximally by the Tax Authority. This can be seen in the duration of completion of VAT restitution application that is applied by PT Yamaha Indonesia (PT YI) which is a musical instrument manufacturer and are exporter that sell around 90 % of the production to other countries.In 2002, there were 2 (two) tax periods that need more than 12 (twelve) months to finalize PT Yl's VAT restitution application. The other period, even less than 12 (twelve) months, but those period were over the duration that is stated in Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ.12001 which is Direktorat Jenderal Pajak effort to increase the service to Tax Payer and to give lave certainty in relation of VAT and Tax on Luxury Goods restitution. According to those problems, the aims of this thesis are to identify and to analyze the factors that influence the period of VAT restitution application that is applied by PT YI. Those factors can be seen from external and internal factors of PT YI. External factors consist of good and effective coordination among Tax Offices, information technology role that is used by the tax payers and tat officers' professionalism. For internal factors consists of information technology role, controllership and PT YI taxation staffs' professionalism. Other aims are :reeking recommendation to she ten the period of VAT restitution based on the factors that influence the period of VAI restitution.The data in this research is from the prime data, from the respondents and information from Tax Experts, and also secondary data, from literature PT YI's Organization Structure. In this research, to choose a sample, use Slovin Formula and from that formula there are 1 respondents from 5 (five) KPPs.The research find that co ordination among KPPs is not good and effective because not all the principles are fulfill, like there is no coordinator who coordinate accomplishment of tax invoice clarification and most of the duration of tax invoice clarification is beyond the schedule that has stated in tax regulation. For information technology has a very big role in acceleration VAT restitution application, but unfortunately this facility is not used by the tax payers and less socialized to them. For tax officers professionalism, according to indicators, can be said that their professionalism is good.For internal, the less control from the manager cause the tax officer receive the documents that are needed in completion of VAT restitution in more than 5 (five) working days from PT YI tax staff and this influence in accelerating VAT restitution process. About the technology, PT YI use tax application program and report the VAT application by using diskette. This is also influence the accelerating PT YI's VAT restitution.According to the research, it is suggested that it is important to have a good and effective coordination system that coordinate all KPPs in Indonesia, especially in connecting with tax invoice clarification. Besides, it is also important to socialize the policy about making VAT report by using diskette to all tax payers. For PT YI, it is suggested to make an intensive control to the employee that prepare all documents needed to process VAT restitution."