Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Paradigma Keadilan Substantif yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 yang mengesampingkan aspek-aspek procedural. Penelitian ini adalah kajian hukum normative dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Keadilan Substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan procedural perlu dilakukan perubahan berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu sehingga dapat mengakomodir hal-hal yang bersifat substantive sehingga tidak membelenggu hakim konstitusi dalam memutus perkara konstitusional terutama terkait dengan pemilu.

---

This thesis discusses the paradigm of Substantive Justice that is reflected in several decisions of the Constitutional Court in cases related to General Elections in 2009 which set aside procedural aspects. The study was a normative legal studies with a descriptive design. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to elections and the tasks of the Constitutional Court in the administration of elections so as to accommodate the things that are substantive, so do not fetter the constitutional judges of deciding constitutional matters, especially relating to the election."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Bawaslu dalam penyelesaian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Bawaslu dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta menjelaskan sejauh mana hukum acara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan Bawaslu dalam pertimbangan putusan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal serta analisis Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dari tahun 2009 hingga 2024. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Bawaslu merupakan pihak pemberi keterangan dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi atau ahli dalam proses persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden masih belum sempurna. Dalam mempertimbangkan putusannya, Hakim Konstitusi juga masih bergantung pada keterangan Bawaslu. Mahkamah Konstitusi juga dalam putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden mengesampingkan dalil permohonan Pemohon ketika ditemukan bahwa Bawaslu telah menangani perkara tersebut, terlepas apakah proses di Bawaslu telah dilakukan secara benar atau tidak. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan di bawahnya guna memperbaiki tata cara penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu serta menyempurnakan hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

---

This undergraduate thesis discusses the position of General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the resolution of Dispute over the Results of Presidential General Elections (PHPU of the President and Vice President) in the Constitutional Court. The purpose of this research is to determine the position of Bawaslu in the PHPU of the President and Vice President in Indonesia and to explain the extent to which the procedural law of the Constitutional Court considers the position of Bawaslu in the consideration of the decision of the PHPU case of the President and Vice President in Indonesia. This research was conducted using doctrinal legal research methods and analysis of PHPU decisions of the President and Vice President from 2009 to 2024. Based on the results of this study, it was found that Bawaslu is a party providing information in the PHPU case of the President and Vice President. In addition, Bawaslu is also entitled to present witnesses or experts in the PHPU trial of the President and Vice President. However, the procedural law of the Constitutional Court in dealing with the PHPU cases of the President and Vice President is still not perfect. The Constitutional Court often relies on Bawaslu's testimony in reaching its decision. The Constitutional Court has also often rejected the petitioner's arguments when it found that Bawaslu had handled the case, regardless of whether or not Bawaslu's procedure was correct. To solve these problems, amendments to the Constitutional Court Law, the General Election Law and the laws and regulations under them are needed to improve the procedures for handling election violations in Bawaslu and to improve the procedural law for the PHPU president and vice-president by the Constitutional Court."

"Perselisihan hasil pemilu merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pemilu yang menyangkut perolehan suara para peserta pemilu. Ia sarat dengan konflik kepentingan yang apabila tidak diselesaikan akan berakibat pada tidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu yang pada awalnya merupakan sengketa politik diarahkan oleh undang-undang menjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Seperti peradilan pada umumnya, maka Penyelesaian perselisihan pemilu di Mahkamah konstitusi memiliki hukum acara dan ketentuan tentang pembuktian tersendiri. Pembuktian pada hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu. Dengan ketentuan inilah perselisihan hasil Pemilu Legislatif diperiksa, diadili dan diputus. Pada Pemilu 2004, Tak kurang dari 252 perkara perselisihan hasil pemilu dari 23 partai politik peserta pemilu harus diputus Mahkamah Konstitusi dalam 30 hari. Dari 252 perkara tersebut, dikaji mengenai pembuktian dalam perkara yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Partai Keadilan Sejahtera di daerah pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur 8 dan Seluma 2. Konsekuensi dari limitasi waktu yang diberikan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu disamping banyaknya perkara yang harus diputus, membuat proses pembuktian yang dijalankan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berjalan maksimal."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas komunikasi yang terjadi dalam persidangan diMahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai ruang publik.Penelitian kualitatif dilakukan melalui metode studi kasus dengan desain studimultikasus. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diungkapkan bahwa proseskomunikasi persidangan MKRI memenuhi kategori ruang publik. Dalam prosespersidangan memang terjadi adanya intimidasi dalam persidangan di antara parapihak maupun perlakuan tidak setara yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.Namun secara keseluruhan proses komunikasi dalam persidangan MKRI termasuksebagai ruang publik.

---

ABSTRACTThis study discusses the communication that occurs in the trial in theConstitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) as a public space.Qualitative research conducted through the case study method to multi-case studydesign. From the observations made can be disclosed that the communicationprocess hearing MKRI meet public space category. In the process of the trial doestake place for intimidation in the trial between the parties or unequal treatment iscarried out by the Constitutional Court. But overall communication process in thetrial MKRI including a public space, This study discusses the communication that occurs in the trial in theConstitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) as a public space.Qualitative research conducted through the case study method to multi-case studydesign. From the observations made can be disclosed that the communicationprocess hearing MKRI meet public space category. In the process of the trial doestake place for intimidation in the trial between the parties or unequal treatment iscarried out by the Constitutional Court. But overall communication process in thetrial MKRI including a public space]"

"Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, baik putusan yang dikeluarkan dalam Pemilu maupun Pemilukada sering megeluarkan putusan yang bersifat “kontroversial” dan problematik yang mana menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta ahli hukum karena dianggap kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat kekuatan putusan yang dikeluarkan MK sangat “kuat”, MK diharapkan dapat menentukan metode atau konsep pendekatan yang tepat dalam menjawab segala isuisu konstitusionalitas yang ada. Diantara bentuk metode atau konsep pendekatan yang dilakukan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan PHPU adalah judicial activism dan judicial restraint, dimana konsep tersebut dianggap oleh beberapa orang memiliki hal yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

---

Election is a mechanism provided by the state in fighting for all the needs of its people and a reflection of the democratic system. The election in Indonesia is carried out consistently based on the principles expressly stated in the Constitution, which is also influenced by several factors. One of these factors is the role of the court institution which is obliged to act impartially and effectively in overseeing the implementation of the Election. The Constitutional Court as a court institution that has the authority to settle PHPU cases, in practice, both decisions issued in the General Election and regional head elections, often issue decisions that are “controversial” and problematic which lead to pros and cons among the public and legal experts because they are deemed insufficient to give a sense justice to society. Considering the strength of the decisions issued by the Constitutional Court is very "strong", the Court is expected to be able to determine the method or concept of the right approach in answering all existing constitutionality issues. Among the methods or concepts used by the Constitutional Court Judges in resolving the PHPU were judicial activism and judicial restraint, where these concepts were considered by some to have contradicting matters with one another"

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari MA ke MK. Pada saat menjadi kewenangan MK, MK telah memutus berbagai putusan terkait pelanggaran pemilihan umum kepala daerah yang membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah jika terpenuhi unsur sistematis, terstruktur, dan masif. pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010 terjadi pelanggaran money politic yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Putusan No. 97/PUU-XI/2013 MK tidak lagi mempunyai kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

---

A thesis this talk about the authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional heads, originally authority was terminated by ma which is regulated in the law No.32/2004 about local governments. The award MK No.072-073/PUU-II/2004 will the establishment of law was the forerunner of no. 22/2007 about implementer elections. Then through the act of No.12/2008 about both the changes of the law on local government No.32/2004 about occurring transferee the authority to decide a dispute the results of the elections of regional head of the MA to MK. Is the authority MK, at the time of MK had terminated various the award related offenses elections regional heads who annul the results of the elections of regional head if fulfilled element of the systematic, structured, and masif. Elections of regional head district mandailing christmas through the award MK No. 41/PHPU.D.-VIII/2010 is proven money politic done sistimatically, structured, and masif. The award No. 97/PUU-XI/2013 MK no longer has the authority in cutting off the dispute the results of the elections the head of the region."

"Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kemudian merumuskan ulang formula pengaturan yang berbasis electoral justice system. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hukum dimaksud diantaranya berkaitan dengan miskonsepsi tentang sengketa Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu, desain institusional bawaslu, hukum acara baik untuk penyelesaian sengketa Pemilu maupun untuk perselisihan hasil Pemilu yang tidak kompatibel dengan karakteristik Pemilu, dan ambiguitas tafsir mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Problematika tersebut dalam beberapa kasus telah melahirkan dualisme putusan pengadilan yang saling bertentangan, sehingga mendistorsi prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia perlu direformulasi berbasis pada prinsip-prinsip electoral justice system agar lebih memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

---

The research aims to analyze the problems regarding the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia. The research also aims to reformulate the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia based on electoral justice system principles. This study found that the problems are about the misconception concerning electoral dispute and election result dispute, institutional design of Bawaslu, the procedural law for the settlement of electoral disputes as well as for the election result dispute are not compatible with the characteristics of the election, and the ambiguity of constitutional court's interpretation regarding its authority in the election result dispute settlement. These problems in some cases led to the duality of conflicting court rulings, thus distorting the rule of law as mandated by the constitution. Therefore, the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia needs to be reformulated based on electoral justice system principles in order to embody legal certainty in the election process in Indonesia."