Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku yang berjudul "Telecommunication transmission handbook" ini ditulis oleh Roger L. Freeman. Buku ini merupakan sebuah buku panduan mengenai transmisi komunikasi."

"Penelitian ini menganalisis exit strategy perusahaan telekomunikasi dari industri yang sedang menurun dengan mengambil studi kasus keluarnya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dari industri CDMA (code division multiple access). Penelitian menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada pendapat Porter yang dimodifikasi mengenai strategi bersaing dengan fokus membahas exit barrier dan upaya mengatasinya.Penelitian menemukan bahwa perkembangan ekosistem teknologi CDMA global, penurunan jumlah pelanggan Flexi, penurunan pendapatan, serta kerugian usahatelah mendorong Telkom untuk keluar dari industri CDMA. Adapun hambatan keluar yang dihadapi mencakup aset berupa infrastruktur, lisensi dan frekuensi, biaya terkait SDM dan pelanggan, hambatan emosional karyawan dan manajemen, hambatan pemerintah dan sosial terutama terkait dengan aspek politik sebagai BUMN, serta mekanisme penjualan harta kekayaan. Hambatan berupa aspek politik merupakan hambatan terbesar.Telkom dapat mengatasi berbagai hambatan keluar karena dukungan pemerintah melalui penataan frekuensi, memiliki beragam portofolio bisnis sehingga mudah dalam memindahkan SDM, dan Telkom memiliki anak usaha yang kuat di bidang telekomunikasi nirkabel.

---

This research analyzes the exit strategy of telecommunication companies from a declining industry with a case study on the exit of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) from code division multiple access (CDMA) industry. The research uses a post positivist approach with a mixed data collection method between quantitative and qualitative. This research refers to modified Porter?s notion of competitive strategy with a focus on discussing exit barrier and effort to overcome the barrier.

This research found that Telkom exited from CDMA industry due to the development of global CDMA technology ecosystem along with the declining number of Flexi subscribers and revenue as well as loss of business. Meanwhile, the exit barriers faced by the company include assets such as infrastructure, license and frequencies, human resources and customer-related cost, employee and management emotional barriers, government and social barriers primarily associated with political aspect as a state-owned company, and mechanism of asset sales. Political aspect became the biggest barrier.

Telkom was able to overcome the exit barriers due to government support through the arrangement of frequency alocation. Moreover, the company has a diverse business portfolio to facilitate redeployment of human resources, and the company has a strong subsidiaries in the field of wireless telecommunication."

"Pelanggan telepon seluler sendiri dengan CAGR 26,7% akan bertambah menjadi 122,1 juta pada 2010. Perusahaan penyewaan menara telekomunikasi mengambil bagian dalam pengembangan menara BTS (Base Transceiver Station) untuk para penyedia layanan telekomunikasi (operator seluler).Metode SERVQUAL digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan kesuksesan layanan yang diberikan perusahaan. Metode Quality Function Deployment (QFD) digunakan untuk menyusun strategi baru untuk memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen. Data diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada manajer seluruh operator seluler.Dari penelitian ini didapatkan bahwa kinerja para perusahaan tower provider baru memenuhi 67.41% harapan operator seluler. Oleh karena itu prioritas service element (respon teknis) yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara penyewa dengan tower providernya.

---

Telecommunication holds a significant role as an information provider. Cellular phone customer themselves, with the CAGR of 26.7% will gradually increase into 122.1 million in 2010. The telecommunication tower provider company will take part in developing BTS (Base Transceiver Station) tower to all telecommunication provider service (celluler operator).

SERVQUAL method is used to identification customer's need and service succeeded by the company. Quality Function Deployment (QFD) method is used to arrange a new strategy for giving the best service to the customer. Data which writer got is from the qustionairre of all celluler operator managers.

This research found that operator celluler's expectation only reached 67.41% with the effort that have been done by the tower provider company. Therefore, the service element priority (technical response) that ought to be done by the company is increasing coordination between celluler operator and tower provider."

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "

"ABSTRAKDeteksi anomali merupakan solusi bagi operator seluler untuk mengatasi sulitnya kontrol kualitas terhadap penggunaan telepon seluler yang marak. Sistem pemantauan jaringan telekomunikasi dengan deteksi anomali memungkinkan penemuan masalah segera sebelum menjadi kompleks. Sistem pemantauan meliputi proses manajemen dan pengolahan data, visualisasi, serta analisis deteksi anomali dilakukan dengan berbagai modul ELK. Penelitian mengimplementasikan integrasi jaringan telekomunikasi dengandeteksi anomali untuk membentuk sistem pemantauan cerdas.Sistem diujicobakan menggunakan lingkungan kerja yang nyata. Lingkungan kerja tersebut bersifat portabel karena hanya menggunakan sebuah komputer dengan menerapkan emulator. OpenAirInterface (OAI) merupakan alternatif membentuk jaringan telekomunikasi seluler secara portabel dengan bantuan perangkat USRP B210 yang dapat mengimplementasikan sinyal radio secara fleksibel. Jaringan telekomunikasi dalam penelitian ini mengimplementasikan berbagai elemen dalam teknologi LTE seperti HSS, MME, SGW, PGW, eNB, dan UE untuk menghasilkan data real-time yang diteruskan ke ELK.Penelitian yang dikembangkan mampu mengimplementasikan sistem pemantauan dengan deteksi anomali yang memiliki keakuratan rata-rata sebesar 91,5%. Analisis tersebut didukung rata-rata nilai proporsi dari keadaan normal yang diprediksi dengan benar sebesar 99,31%. Di sisi lain, sistem tetap dapat mempertahankan fungsionalitas darijaringan telekomunikasi seluler dengan predikat sangat baik pada kualitas layanan.

---

ABSTRACTAnomaly detection is a solution for cellular operators to overcome the difficulty of quality control over the proliferation of cellular phone usage. The telecommunications network monitoring system with anomaly detection enables immediate discovery of problems before they become a complex one. The monitoring system includes the process of data management and processing, visualization, and anomaly detection analysis performed with various ELK modules. Our research implements the integration of telecommunications networks with anomaly detection to form an intelligent monitoring system.The system was tested using a real work environment. The work environment is portable because it only uses a computer by implementing an emulator. OpenAirInterface (OAI) is an alternative to forming cellular telecommunications networks in a portable manner with the help of USRP B210 devices that can implement radio signals flexibly. The telecommunications network in this study implements various elements in LTE technology such as HSS, MME, SGW, PGW, eNB, and UE to produce real-time data that is forwarded to ELK.We implemented a monitoring system with an anomaly detection mechanism which has an average accuracy of 91.5%. This analysis is supported by an average value of the proportion of normal conditions that is correctly predicted at 99.31%. On the other hand, the system can still maintain the functionality of the cellular telecommunications network with an excellent predicate on service quality."

"Keberadaan suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan suatu bentuk Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut berisi mengenai kewajiban-kewajiban setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya kewajiban tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tertuang dalam Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut maka penyelenggara telekomunikasi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besaran nilai dendanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah mengeluarkan tata cara pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi. Namun dalam peraturan perundang-undangan telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sanksi administrasi yang diamanatkan adalah berupa pencabutan izin yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni Bagaimana pengaturan tentang sanksi administrasi berupa denda dalam penyelenggaraan telekomunikasi, khususnya terkait kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang tertuang dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika setelah adanya Peraturan Menteri dimaksud. Berdasarkan kepada kajian, Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan diskresi dengan menetapkan Peraturan Menteri dimaksud untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor telekomunikasi.

---

The existence of telecommunications provider in Indonesia is recognised by the government in a telecommunication operating license issued by the Ministry of Communication and Information Technology. The content is related to the yearly obligations and shall be reported to the government. Every year, these obligations are evaluated by the Ministry of Communication and Information Technology. In regards to the unfulfilled obligation by telecommunications provider as written in the regulation, telecommunications provider will be imposed by fines of administrative penalty which value was defined in Government Regulation Number 7 Year 2009 regarding Type And Tariff Of Non-Tax Revenue in Ministry of Communication and Information Technology.Based on the regulation, government decreed the procedure of fines of administrative penalty which defined in Decree of The Minister of Communication and Information Technology Number 11 Year 2014 regarding Procedure Of Fines Of Administrative Penalty To The telecommunications Provider. However, in the telecommunications legislation which is Law Of The Republic Of Indonesia Number 36 Year 1999 about telecommunication and Government Regulation Number 52 Year 2000 about telecommunication provider, administrative penalty is addressed in a form of permit revocation after written warning is granted. By using normative juridical research method, the goal of this research is to address solution of the regulation about administrative penalty in telecommunication provider, specifically related to the obligation of telecommunication provider which is written in Government Regulation Number 7 Year 2009 regarding Type And Tariff Of Non-Tax Revenue in Ministry of Communication and Information Technology. According to the research, Minister of Communication and Information Technology did discretion by setting a regulation intended to solve concrete problems encountered in the operation of telecommunication in the framework of regulation and supervision in the telecommunication sector."

"Buku yang berjudul "Communication system engineering handbook" ini merupakan sebuah buku panduan mengenai sistem teknik komunikasi. "