Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat. Cadangan energipanas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia, tetapipemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jikadidukung oleh faktor kepastian hukum, karena proyek panas bumi padat karya dan modal.Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang pentingdalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakahIndonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panasbumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasipelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yangdigunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipeloporioleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalahinterdisipliner, sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian inidiperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing.Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal SteamAct o f 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panasbumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memilikiundang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanyasuatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasipanas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut,dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitupengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup,hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi.Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadimateri muatan undang-undang, sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undangtersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasipanas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasidan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"Tesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat, Cadangan energi panas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jika didukung oleh faktor kepastian hukum karena proyek panas bumi padat karya dan modal. Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang penting dalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakah Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yang digunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipelopori oleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalah interdisipliner sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian ini diperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing. Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal Steam Act of 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of 1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanya suatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi di Indonesia.Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut, dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitu pengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup, hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi. Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadi materi muatan undang-undang sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasi panas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan 6,5% per tahun. Hal ini berimplikasi pada permintaan pasokan energi yang juga meningkat dengan kebutuhan konsumsi indutri hingga rumah tangga yang semakin meningkat juga. Namun, antara permintaan dengan kapasitas produksi energi listrik terdapat ketimpangan karena kurangnya pasokan yang dapat dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara. Apalagi ditambah dengan biaya produksi listrik yang sangat dipengaruhi oleh harga energi fosil yang memiliki tren naik dan ketersediaannya yang terbatas, mengharuskan Indonesia mengoptimalisasi sumber energi baru terbarukan sebagai alternatif. Panas bumi merupakan alternatif yang sangat potensial karena Indonesia memilki cadangan terbesar di dunia. Sayangnya, pemanfaatan panas bumi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi masih belum optimal karena disebabkan oleh rendahnya minat investasi. Oleh karena itum pemerintah perlu mengadakan perbaikan iklim investasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk dapat menarik investor. "

"Studi ini membahas mengenai mekanisme pembangunan bersih (MPB) di Indonesia. Tujuan studi ini, yaitu menguraikan perkembangan MPB di Indonesia sampai Maret 2012 dan menguraikan peran MPB sebagai insentif pendanaan dalam mengembangkan energi panas bumi. Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriprif. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat 75 proyek telah terdaftar sebagai proyek MPB di dewan Eksekutif CDM, 139 proyek sedang/telah melakukan validasi dan 3 proyek MPB ditolak oleh dewan eksekutif CDM. Proyek MPB Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat pengruangan emisi atau CER ada 15 proyek. MPB juga memberikan insentif pendanaan dari penjualan CER yang bermanfaat meningkatkan internal rate of return dari proyek panas bumi."

"Sejak dllahirkan di dunia, pada dasamya manusia diaaugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan ma nusia lain, naluri tersebut dikenal dengan istilah Gre- gariousness. karena ademya naluri untuk hidup bersama,ma- ka manusia cenderung untuk bddup bensasyarakat, masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu atau orang orang yang menurut Aristoteles seorang filsuf Yunani adalah "Zoon Politicon" atau machluk sosial yang artinya manusia itu adalah machluk yang pada dasamya selalu mem punyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia lainnya dan hidup bersana-sama. Dengan adanya kehidupan bersama ini maka antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjadi bermacam - macam hubungan, baik hubungan hukum maupun hubungan-hubungan lainnya yang tidak menyangkut hukum, yang berkait an dengan berbagai segi dari kehidupan manusia ya'ni segi moril maupun materiel."

"Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi ParisAgreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumahkaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi daripembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satusektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melaluipengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnyapemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yangmengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaankonvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI,berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana padaproyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu programmitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi,pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada PeraturanMenteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan DanaPembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero)PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsiini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risikopembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan PemerintahIndonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif denganpendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahanhukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaituupaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melaluiprogram Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya,sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dansemua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum

---

Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of

the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions.

Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy

power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that

can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of

New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization

of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for

development companies to access conventional financing because they are

considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to

provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the

geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal

Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure

financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 /

2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing

Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several

things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to

manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned

by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative

with a qualitative approach, and uses library materials such as primary

and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the

Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the

Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a

legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties

in the exploitation of geothermal energy get legal certainty"