Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini membahas tentang pembaruan kelembagaan dan tata kelola dalam rangka perbaikan pelayanan ICT USO. Kajian ini menggunakan teori IBV (Peng, 2003, 2009) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology (NIES) (Nee, 2003) dan kapabilitas informasi (informational capabilities) (Gigler, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan Multimethodology Pengkayaan Cultural Stream of Analysis Riset Tindakan berbasis SSM diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA).Hasil kajian untuk research interst menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menyempurnakan konsepsi Peng (2009) yang menempatkan 2 (dua) elemen institusi yaitu institusi formal dan institusi informal dalam strategi. Penyempurnaan dilakukan dengan metode Soft System Metodhology (SSM) dengan penguatan oleh Social Network Analysis (SNA) menghasilkan konstruksi strategi berbasis kelembagaan dengan 4 (empat) elemen institusi yaitu institusi formal, institusi informal, institutional structure, dan capabilities information. Keempat elemen institusi atau empat elemen inti institusi (four core institution) memiliki dinamika yang bersifat fasilitasi (fasilitation), keterkaitan (interrelated), motivasi (motivation), dan pengaturan (govern). Penggunaan pendekatan multimetodologi riset tindakan berbasis SSM dengan Social Networking Analysis (SNA) dapat memperkaya analisis tiga (politik) di tahap 2 (dua), dan tahap 5 (lima) perbandingan dunia nyata dan konseptual. Temuan ini dan perkembangan penggunaan SSM di UI bisa dikatakan sebagai UI School atau mazab UI untuk penggunaan SSM Multimethodology.Hasil kajian untuk problem solving menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dari tataran makro, meso dan mikro menjadi sangat strategi dalam mengimplementasikan suatu kegiatan ICT USO. State regulation merupakan persoalan mendasar bagi dinamika hubungan antar aktor atau pemangku kegiatan (stakeholder), dan penataan di tingkat hubungan antar struktur pemerintahan (governance structure), serta optimalisasi manfaat kegiatan ICT USO pada tataran yang lebih bawah. Pendekatan kapabilitas informasi dapat memperkuat embededness dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat di dalam mengelola potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan ICT USO.Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), restrukturisasi kelembagaan ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai primary thesis dari IBV Strategy dimodifikasi dengan pendekatan tiga tataran kelembagaan (NIES) dan kapabilitas informasi (informational capabilities), yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

This study discuss about institutional and governance reform in order to improve ICT USO. This study uses the theory of IBV (Peeng, 2003, 2009) are enriched with the New Institutional Economic sociology (NIES) (Nee, 2003) and capability information (Gigler, 2011). This study uses the approach Multimethodology Cultural Enrichment Analysis Stream of SSM-based action research enriched with Social Network Analysis (SNA).Results of the study for research interest show that this research could improve the conception Peng (2009) who put two (2) elements of the institution of formal institutions and informal institutions in the strategy. Improvements made by Soft System Methodology (SSM) with reinforcement by Social Network Analysis (SNA) produces IBV construction with 4 (four) elements, namely the institution of formal institutions, informal institutions, institutional structure, and capabilities information. The four element institutions of or four core institution has dynamics that are facilitation, interrelated, motivation, and govern. The application multimethodology approach of SSM based action research with Social Networking Analysis (SNA) can enrich the analysis of three (political) in phase 2 (two), and stage 5 (five) comparison of real and conceptual world. These findings and developments in the use of SSM can be regarded as a UI School of SSM Multimethodology.Results of the study for problem solving indicate that the institutional arrangements of the level of the macro, meso and micro become very strategic in implementing an ICT USO activities. State regulation is a fundamental problem for the dynamics of the relationship among stakeholders, and the relationship between governance structure, as well as optimizing the benefits of ICT USO activities at the lower level. The capability of information approach can strengthen embededness in improving community capabilities in managing the potential and opportunities of the society through the ICT USO.As the result of the action research study, according to Checkland & Scholes (1990), the institutional restructuring is experience-based knowledge that can be categorized as primary thesis of IBV Strategy modified with three levels of institutional approaches (NIES) and capability information (informational capabilities), which can be used further testing as a basis of an exploration of other scientific studies, as proposed by Barton et al (2009), and Stephens et al (2009) which was then confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"Kajian ini membahas tentang pembaruan kelembagaan dan tata kelola dalam rangka perbaikan pelayanan ICT USO. Kajian ini menggunakan teori IBV (Peng, 2003, 2009) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology (NIES) (Nee, 2003) dan kapabilitas informasi (informational capabilities) (Gigler, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan Multimethodology Pengkayaan Cultural Stream of Analysis Riset Tindakan berbasis SSM diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA).Hasil kajian untuk research interst menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menyempurnakan konsepsi Peng (2009) yang menempatkan 2 (dua) elemen institusi yaitu institusi formal dan institusi informal dalam strategi. Penyempurnaan dilakukan dengan metode Soft System Metodhology (SSM) dengan penguatan oleh Social Network Analysis (SNA) menghasilkan konstruksi strategi berbasis kelembagaan dengan 4 (empat) elemen institusi yaitu institusi formal, institusi informal, institutional structure, dan capabilities information. Keempat elemen institusi atau empat elemen inti institusi (four core institution) memiliki dinamika yang bersifat fasilitasi (fasilitation), keterkaitan (interrelated), motivasi (motivation), dan pengaturan (govern). Penggunaan pendekatan multimetodologi riset tindakan berbasis SSM dengan Social Networking Analysis (SNA) dapat memperkaya analisis tiga (politik) di tahap 2 (dua), dan tahap 5 (lima) perbandingan dunia nyata dan konseptual. Temuan ini dan perkembangan penggunaan SSM di UI bisa dikatakan sebagai UI School atau mazab UI untuk penggunaan SSM Multimethodology.Hasil kajian untuk problem solving menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dari tataran makro, meso dan mikro menjadi sangat strategi dalam mengimplementasikan suatu kegiatan ICT USO. State regulation merupakan persoalan mendasar bagi dinamika hubungan antar aktor atau pemangku kegiatan (stakeholder), dan penataan di tingkat hubungan antar struktur pemerintahan (governance structure), serta optimalisasi manfaat kegiatan ICT USO pada tataran yang lebih bawah. Pendekatan kapabilitas informasi dapat memperkuat embededness dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat di dalam mengelola potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan ICT USO. Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), restrukturisasi kelembagaan ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai primary thesis dari IBV Strategy dimodifikasi dengan pendekatan tiga tataran kelembagaan (NIES) dan kapabilitas informasi (informational capabilities), yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

This study discuss about institutional and governance reform in order to improve ICT USO. This study uses the theory of IBV (Peeng, 2003, 2009) are enriched with the New Institutional Economic sociology (NIES) (Nee, 2003) and capability information (Gigler, 2011). This study uses the approach Multimethodology Cultural Enrichment Analysis Stream of SSM-based action research enriched with Social Network Analysis (SNA).Results of the study for research interest show that this research could improve the conception Peng (2009) who put two (2) elements of the institution of formal institutions and informal institutions in the strategy. Improvements made by Soft System Methodology (SSM) with reinforcement by Social Network Analysis (SNA) produces IBV construction with 4 (four) elements, namely the institution of formal institutions, informal institutions, institutional structure, and capabilities information. The four element institutions of or four core institution has dynamics that are facilitation, interrelated, motivation, and govern. The application multimethodology approach of SSM based action research with Social Networking Analysis (SNA) can enrich the analysis of three (political) in phase 2 (two), and stage 5 (five) comparison of real and conceptual world. These findings and developments in the use of SSM can be regarded as a UI School of SSM Multimethodology.Results of the study for problem solving indicate that the institutional arrangements of the level of the macro, meso and micro become very strategic in implementing an ICT USO activities. State regulation is a fundamental problem for the dynamics of the relationship among stakeholders, and the relationship between governance structure, as well as optimizing the benefits of ICT USO activities at the lower level. The capability of information approach can strengthen embededness in improving community capabilities in managing the potential and opportunities of the society through the ICT USO. As the result of the action research study, according to Checkland & Scholes (1990), the institutional restructuring is experience-based knowledge that can be categorized as primary thesis of IBV Strategy modified with three levels of institutional approaches (NIES) and capability information (informational capabilities), which can be used further testing as a basis of an exploration of other scientific studies, as proposed by Barton et al (2009), and Stephens et al (2009) which was then confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"Kajian ini tentang penyempurnaan proses implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung dengan menggunakan kerangka teori kebijakan sebagai sebuah hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989) melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Penyempurnaan ini meliputi tiga tataran, yaitu tataran kebijakan, tataran organisasi, dan tataran operasional. Pada tataran kebijakan dihasilkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tataran organisasi dihasilkan sistem Monitoring terhadap Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dengan tujuan melaksanakan monitoring terhadap jalannya proses implementasi EDS di satuan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya MSPD membuat pemetaan mutu pendidikan di daerah. Pada tataran operasional dihasilkan dua sistem, yaitu 1). Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) tujuannya adalah melakukan pengisian instrumen EDS secara obyektif, jujur dan transparan, 2). Menyusun Pakta Integritas Sekolah (PIS) dengan maksud agar dapat terbangun kesepahaman dan kesepakatan warga sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan EDS di satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Belitung dapat terwujud.

---

The review is about the implementation of the School Self Evaluation (SSE) in order to the Education Quality Assurance and Improvement System (EQAIS) in the district of Belitung by using the theoretical framework of the policy process as a hierarchy by Bromley (1989) approach through Soft Systems Methodology (SSM). This enhancement includes three levels, namely the policy level, the organizational level and operational level.

At the policy level conducted studies on how local governments provide support or strengthening the implementation of the SSE in the educational unit that SSE program which is the only gateway to education quality assurance system to run smoothly and be a requirement for education units to carry it out. At the organizational level studies conducted on the role of school monitoring by district (SMD) in monitoring process through the implementation process of SSE can be run in accordance with established procedures, and than mapping the quality of education in the area.

At the operational level produced two systems, namely 1). Forming a school development team (SDT) to make the SSE process charging instrument more objective, honest and transparent, 2). Formulating a integrity pact school (IPS) in order to how to develop a common understanding and agreement of the school community so as to contribute to the implementation of SSE in the education unit. It is expected the underwriting process of education quality assurance and improvement system in the district Belitung can be realized."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari tata kelola kolaboratif pada program CSR Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terhadap citra PT Adaro Energy Tbk. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, dan sifat penelitian adalah deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui proses wawancara, dimana selain mewawancarai pihak perusahaan, tetapi juga stakeholder lain yang terlibat dalam proses kolaborasi, serta masyarakat sebagai penerima manfaat program tersebut. Dari penelitian ini diketahui bahwa tata kelola kolaboratif pada program CSR Sanitasi Total Berbasis Masyarakat berperan dalam meningkatkan citra PT Adaro Energy Tbk, dengan adanya keterlibatan dan kepedulian banyak pihak, menciptakan adanya dukungan dan respon positif dari masyarakat, regulator, dan stakeholder terhadap program tersebut dan terhadap PT Adaro Energy Tbk.

---

This research examines the role of collaborative governance on corporate social responsibility program “Sanitasi Total Berbasis Masyarakat” in order to increase imagery of PT Adaro Energy Tbk. This research uses post positivism paradigm and the characteristic is descriptive. The method that is used to collect data is using in depth interview by interviewing the company representatives as the benefit receiver of the program. The result of this research is that the collaborative governance on CSR program has a role in increasing the image of PT Adaro Energy Tbk. with the participation and concern from other stakeholders, creates the support and positive responds from the society, regulators, and stakeholders towards the program and towards PT Adaro Energy Tbk."

"Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi penentu tingkat kinerja suatu organisasi. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi baik swasta maupun pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik. Untuk menentukan apakah TI dalam organisasi telah dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap proses TI tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur proses TI adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil pengukuran berupa tingkat kapabilitas TI saat ini dan target yang ingin dicapai. Kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan serta ditentukan ukuran keberhasilan setiap proses. Tingkat kapabilitas untuk kondisi saat ini berada pada level 1 (performed) dengan nilai rata-rata kapabilitas semua proses adalah 1.7 dan tingkap kapabilitas yang diharapkan adalah level 3 (established) dengan nilai rata-rata tingkat kapabilitas proses adalah 3.6.

---

The development of information technology (IT) has now become a determinant of the level of performance of an organization. With the help of IT, work processes or business processes that occur in both private and government organizations can be done quickly and efficiently. By planning a mature IT governance, a good IT services implementation is expected. To determine whether IT in organizations has been well managed, it is necessary to measure the IT process.

This study aims to measure the capability level of IT governance in the Data and Information Center of Social Welfare Indonesian Ministry of Social Affairs. The framework that use to measure the IT process is COBIT 5.

The results of the measurement are the capabilities level of current IT and targets to be achieved. Then determined the recommendations for improvements and determined the success matrics of each process. Capabilities level for current conditions is level 1 (performed) with the average value of all process capability is 1.7 and the expected capability is level 3 (established) with the average value of the process capability level is 3.6"

"Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terintegrasi. Sejak awal, BRIN didesain untuk mengintegrasikan litbangjirap yang sumber dayanya tersebar dan pengelolaannya karut-marut akibat miskoordinasi, diskoneksi, dan tumpang tindih riset. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional lalu mengatur pengintegrasian litbangjirap sebagai peleburan tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan litbangjirap K/L menjadi satu atap di bawah BRIN. Dalam praktiknya, ditemukan banyak permasalahan terkait kelembagaan BRIN. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan BRIN, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pembentukan dan pengaturan kelembagaan BRIN, dan komparasi BRIN dengan UK Research and Innovation di Inggris Raya dan Agency for Science, Techology and Research di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, analisis putusan judicial review, wawancara narasumber, dan studi komparasi antara regulasi Indonesia dengan Inggris Raya dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa BRIN adalah lembaga superbody riset di Indonesia karena menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang secara sekaligus membuat kebijakan, mengimplementasikan, dan mengontrol jalannya riset. Asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik sebagai AUPB ditemukan belum BRIN terapkan secara optimal. Komparasi BRIN dengan UKRI dan A*STAR menunjukkan adanya pengaturan dan prinsip yang dapat diadopsi, yakni Prinsip Haldane, check and balance kelembagaan riset, dan perencanaan tersistematis untuk kebijakan dan alokasi anggaran riset. Penelitian ini juga menemukan adanya krisis kepemimpinan dan politisasi riset di BRIN yang secara mendesak memerlukan perhatian khusus stakeholder terkait.

---

Research in Indonesia is still faced with a series of crucial issues surrounding research quality, capacity, and institutions, making Indonesia only ranked 75th out of 132 countries in the Global Innovation Index 2022. In order to advance science and technology and at the same time answer these problems, Law Number 11 of 2019 on National System of Science and Technology was issued which regulates the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) to carry out integrated research, development, assessment, application, invention, and innovation. From the beginning, BRIN was designed to integrate R&D whose resources are scattered and whose management is chaotic due to miscoordination, disconnection, and overlapping research. Presidential Regulation Number 78 of 2021 on National Research and Innovation Agency then regulates the integration of R&D as the consolidation of tasks, functions, authorities, and institutions of R&D into one roof under BRIN. In practice, many problems were found related to the BRIN institution. Therefore, this research was conducted to analyse the position of BRIN, the application of general principles of good governance in the establishment and institutional arrangements of BRIN, and a comparison of BRIN with UK Research and Innovation in the United Kingdom and the Agency for Science, Technology and Research in Singapore. The research method used is the normative juridical method through literature study, analysis of judicial review decision, resource person interviews, and comparative studies between Indonesian regulations with the United Kingdom and Singapore. This research found that BRIN is a research superbody institution in Indonesia because it is the only government institution that simultaneously makes policy, implements, and controls research. The principle of public interest and the principle of good service were found not to be optimally applied by BRIN. A comparison of BRIN with UKRI and A*STAR shows that there are arrangements and principles that can be adopted, namely the Haldane Principle, checks and balances of research institutions, and systematic planning for research policy and budget allocation. This research also found a crisis of leadership and politicisation of research at BRIN that urgently requires special attention from relevant stakeholders."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Makalah ini menampilkan suatu kajian ekonomis terhadap transmisi nirkabel bagi telepon pedesaan yang dititik beratkan pada Rural Overlay Network (RONET) sebagai telepon 'tetap" (fixed wireless) dibandingkan dengan central lokal kabel (wireline), Public Switched Telepohone Network (PSTN). Makalah ini juga mengangkat masalah pelayanan universal dan menampilkan suatu analisis terhadap wireless yang bisa menjadi pemain yang layak secara ekonomi (viable) di lingkungan pedesaan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggabungkan beberapa bidang yang berbeda dan memperlihatkan bahwa wireless bisa diaplikasikan sebagai penyelenggara pelayanan universal di daerah pedesaan. Selain makalah ini juga membahas beberapa masalah kebijakan yang berhubungan dengan cara terbaik menangani masalah pelayanan universal dan sejauh mana permintaan sosial dapat dipenuhi.Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah melahirkan suatu lingkungan kompetisi yang selanjutnya mengarah pada perebutan pasar potensial yang berada di daerah urban. Lingkungan kompetisi ini telah mengurangi kewajiban PT. Telkom sebagai perusahaan manopoli dari tanggung jawab terhadap pelayanan universal (KPU) sebagai kompensasi monopolinya. oleh karena itu perlu diupayakan suatu alternatif pengembangan jaringan telekomunikasi di daerah rural sebagai implementasi kewajihan pelayanan universal.Sesuai dengan kondisi riil dari daerah rural seperti jumlah dan sebaran penduduk, topologi geografis serta kegiatan ekonominya. teknologi wireless merupakan suatu pilihan yang tepat. Selain aspek teknologi yang sesuai, penyelenggaraan telekomunikasi rural agar tetap menarik bagi para investor juga perlu memperhatikan aspek regulasi yang mendukung, skema-skema pembiayaan dan subsidi serta tahap-tahap operasionalnya (dari akses universal ke layanan universal).Untuk lebih riil-nya pembahasan tentang aplikasi telekamunikasi rural berbasis wireless, makalah ini menampilkan suatu studi kasus di Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selalan, Propinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan studi kasus ini adalah suatu rencana bisnis yang mengemukakan sejumlah skenario seperti skenario investasi, skenario operasional, skenario penetapan harga dan tariff, skenario penetapan subsidi pengembangan, skenario perencanaan bisnis.

---

This paper presents a study of the economics viability of wireless transport focusing on Rural Overlay Network (RONET) as fixed wireless compared to the wire line local exchange, namely the Public Switched Telephone Network (PSTN). The paper also addresses the issues of universal service and presents an analysis of how wireless may be a viable player in that environment. The paper combines the approaches from several different fields and demonstrates that wireless has applications as a provider of universal services in rural areas. The paper also develops several policy issues as to how best to deal with the issue of universal services and also addresses the issue of how far that social demand should be extended.

The regulation No. 36/1999 on Telecommunications and the government regulation No. 5212000 an the telecommunication operation, has emerged a competitive environment which is leading to urban potential market. The competitive environment has decreased the obligation for PT Telkom as monopoly from responsibilities to develop network in rural areas as universal service obligation (USO). An alternative for rural telecommunication development, therefore, is required to implement in fulfilling the universal service obligation.

In accordance with the real situation in rural areas such as the number of population, the density, and geographic topologies, as well as economic activities, the wireless technology has fallen to be the right choice to implement. To make rural telecommunication attractive for investors, other aspects to take into consideration besides technology aspect in providing rural services are conducive regulations, financial and subsidy schemes as well as operational steps (for example, fromUniversal Access to Universal Service).

For the real descriptions, the paper represent a case study on wireless based telecommunication in Kecamatan Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, West Sumatra Province. The approach used in discussing the study case is a business planning which brings out a number of scenarios such as investment, operational, price and tariff selling, and development subsidy allocating as well as business plan scenarios."