Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangment) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitan kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolis Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruksivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terrancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolis Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolis yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangkukepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolis Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipiil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolis memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolis ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolis (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

---

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial planning have not successful implemented effectively yet, either at, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it use institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have better understanding of decision making on how the spatial planning policy being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamic of regional development then this research apply a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolis area as its case study. As a post positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing , deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the decontruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP jabodetabekjur (Development Collborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerfull institution and capacity such Metropolis (Metropolitan) Council. The Metropolis Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia?s institutional government system, the Metropolis Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and lead by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolis Council. First, unit for regulating which is consist of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which is consist of a combinations of professionals and government employees. The Metropolis Council scope of works mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolis Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts."

"BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi.

---

BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur.

Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension.

The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors."

"ABSTRAKKPR Griya Monas merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank DKI untuk pembelian hunian baru maupun bekas, pembelian ruko atau rukan, dan refinancing. Strategi kampanye komunikasi pemasaran terpadu KPR Griya Monas Bank DKI ?Rumah Sendiri? menekankan daya tarik emosional dan daya tarik rasional untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap KPR Griya Monas Bank DKI. Dengan mengumpulkan data di pasar yang ada maka diharapkan terhimpun sebagai dasar pertimbangan untuk membuat suatu program perencanaan komunikasi terpadu untuk KPR Griya Monas Bank DKI. Di tengah pasar KPR yang persaingannya semakin ketat, hingga saat ini KPR Griya Monas belum menjadi Top of Mind di benak konsumen. Maka tujuan komunikasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap produk ini. Dengan biaya kampanye sebesar Rp11,736,322,400,00,!selama 5 bulan kampanye yang dimulai dari Januari hingga Mei 2016. Untuk itu kelancaran kampanye ini juga akan diawasi serta dievalusi untuk melihat bagaimana efektivitas kampanye ini.

---

ABSTRACT

Griya Monas housing loan is one of the credit facility that offered by Bank DKI whether for purchasing new or second residence, shophouse or home office and refinancing. Integrated marketing communication campaign strategy of Bank DKI Griya Monas housing loan "Rumah Sendiri" emphasizes on emotional and rational enticement to raise awareness of the target audience for the housing loan. By collecting the data in existing market, it is expected that the collected data becomes the basis to create an integrated marketing communication planning program for Bank DKI Griya Monas housing loan. In the midst housing loan's market which is getting strict, the Griya Monas housing loan hasn't became the top of mind on consumer's mind. So the purpose of this communication is to improve consumer's awareness about the product. With the amount of Rp 11,736,322,400 as the campaign cost, during 5 months of the campaign which is started from January to May 2016. Therefore, the campaign successful will also be monitored and evaluated to see the effectiveness of this campaign."

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat perekonomian terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang telah melebihi wilayah administrasinya. Pengaruh ini ditunjukkan dengan tingginya laju konversi lahan dari non urban menjadi urban pada kawasan sekitarnya fenomena urban sprawl . Penelitian terakhir menunjukkan bahwa pengaruh Jakarta telah sampai di Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Konversi lahan yang tinggi dikhawatirkan akan semakin mengganggu kondisi ekologis kawasan yang sudah terindikasi rusak dengan meningkatnya frekuensi banjir dan longsor di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Terancamnya lumbung padi nasional di Kabupaten Karawang dan Purwakarta juga merupakan masalah penting yang harus segera diatasi. Penelitian ini mencoba mengkaitkan timbal balik lahan dengan urban sprawl. Kontribusi penelitian adalah penelitian ini telah mengikutsertakan Karawang dan Purwakarta sebagai observasi penelitian serta telah memasukkan pengaruh spatial dependence kawasan yang merupakan hal yang umum pada studi-studi terkait lahan. Penelitian ini juga menggunakan data panel sehingga diharapkan dapat menghasilkan estimasi yang lebih baik dalam bentuk spatial panel econometrics.

---

Jakarta as the nation rsquo s capital and the largest economic centre in Indonesia has impact that beyond its administrative boundary. High rates of land conversions from non urban area to urban area are urban sprawl phenomena caused by Jakarta rsquo s influence. The latest research has shown that this influence has reach Karawang and Purwakarta rsquo s Regency. These conditions will worsen the ecological conditions of Jakarta and its surroundings and also threathen the national paddy production center in Karawang and Purwakarta.The purpose of this research is to explore the effect of land net return on urban sprawl. The contribution of this research are as follows 1 including Karawang and Purwakarta as research observations 2 exploring spatial dependence and 3 using panel data to produce a better estimation result."

"Mangongkal Holi merupakan ritual Batak Toba yang hanya bisa dilakukan di kampung halaman marga suku Batak Toba yang terletak di sekitar wilayah Danau Toba. Syarat khusus pelaksanaan Mangongkal Holi menyebabkan popularitas pelaksanaannya menurun di kalangan suku Batak Toba diaspora di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Berkaitan dengan hal itu penelitian ini berupaya untuk menemukan artikulasi Mangongkal Holi sebagai wahana identitas Batak Toba Jabodetabek. Dengan memanfaatkan teori ritual Catherine Bell dan konsep artikulasi identitas kultural Stuart Hall, artikulasi suatu ritual oleh masyarakat pemilik ritual dapat dipahami sebagai sarana konstruksi identitas. Lebih lanjut, dapat diketahui pula bahwa Mangongkal Holi memberikan representasi identitas bagi suku Batak Toba. Dengan kata lain Mangongkal Holi tampak memiliki relasi sebagai sarana resistensi perubahan identitas Batak Toba yang berada di diaspora. Ritualisasi Mangongkal Holi menunjukkan adanya rekontekstualisasi nilai-nilai budaya yang dipengaruhi oleh keyakinan dominan Batak Toba. Rekontekstualisasi dilakukan dengan cara pengubahan narasi utama pelaksanaan ritual dari hal yang berbau mitos menjadi narasi alkitabiah. Rekontekstualiasi Mangongkal Holi dapat dinyatakan tidak sempurna sebab masih ada ritualisasi yang didasarkan pada keyakinan Batak Toba sebelumnya yakni hasipelebeguan. ketidaksempurnaan rekontekstualisasi disebabkan masih adanya penganut keyakinan Batak Toba masa lalu dan tahapan ritualisasi yang tidak jauh berbeda. Dalam skala yang lebih luas, dampak ketidaksempurnaan rekontekstualisasi berdampak pada artikulasi Batak Toba Jabodetabek yang mengalami kontingensi atas pelaksanaan Mangongkal Holi. Kontingensi dalam artikulasi individu Batak Toba Jabodetabek melahirkan dikotomi-dikotomi yang kemudian menjadi stereotip dalam masyarakat Batak Toba Jabodetabek seperti kota-desa, hasipelebeguan-kristen, dan bona pasogit-perantauan. Meskipun demikian, pada akhirnya Mangongkal Holi menjadi sarana resistensi yang digunakan oleh suku Batak Toba untuk menjaga konstruksi identitas esensial. Berdasarkan rekontekstualisasi dan kontingensi Mangongkal Holi maka ritual dapat didefinisikan sebagai manifestasi dari wacana dominan dan mengandung catatan historis dan dinamika sosial serta pergulatan wacana yang ada dalam masyarakat tertentu khususnya wacana identitas. Sementara itu, bangunan tugu yang menjadi sarana pelaksanaan ritual menunjukkan kecenderungan menghadirkan tiga corak arsitektur: i) Penggunaan corak nasional tugu yang merupakan simbol lingga dan yoni dengan simbol lain pada bangunan tugu yang mengandung falsafah Batak; ii) Penggunaan simbol dalam bangunan untuk mengisahkan sejarah marga atau klan; dan iii) Penggabungan unsur arsitektur khas suku Batak Toba dengan corak nasional tugu. Selain itu, tugu Batak Toba merupakan lanskap sakral sekaligus lanskap pragmatik bagi marga suku Batak Toba.

---

Mangongkal Holi is a Toba Batak ritual that can only be performed in the hometown of the Toba Batak clan located around the Lake Toba region. The special requirements for the implementation of Mangongkal Holi have caused the popularity of its implementation to decline among the Toba Batak diaspora in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek). In this regard, this research seeks to find an articulation of Mangongkal Holi as a vehicle for Batak Toba identity in Jabodetabek. By utilising Catherine Bell's ritual theory and Stuart Hall's concept of cultural identity articulation, the articulation of a ritual by the ritual owner community can be understood as a means of identity construction. Furthermore, it can also be seen that Mangongkal Holi provides a representation of identity for the Toba Batak tribe. In other words, Mangongkal Holi appears to have a relationship as a means of resistance to changes in Toba Batak identity in the diaspora. The ritualisation of Mangongkal Holi shows the recontextualisation of cultural values influenced by the dominant beliefs of Batak Toba. Recontextualisation is done by changing the main narrative of ritual from mythological to biblical narratives. The recontextualisation of Mangongkal Holi can be declared imperfect because there are still ritualisations based on previous Batak Toba beliefs, namely hasipelebeguan. The imperfection of recontextualisation is due to the existence of adherents of past Batak Toba beliefs and ritualisation stages that are not much different. On a broader scale, the impact of the imperfection of recontextualisation has an impact on the articulation of the Jabodetabek Batak Toba who experience contingency over the implementation of Mangongkal Holi. Contingency in the articulation of Jabodetabek Batak Toba individuals gave birth to dichotomies which later became stereotypes in the Jabodetabek Batak Toba community such as city-rural, hasipelebeguan-christian, and bona pasogit-diaspora. Nevertheless, in the end Mangongkal Holi became a means of resistance used by the Toba Batak tribe to maintain essential identity construction. Based on the recontextualisation and contingency of Mangongkal Holi, the ritual can be defined as a manifestation of the dominant discourse and contains historical records as well as social dynamics and discourse struggles that exist in a particular society especially the discourse of identity. Meanwhile, The Tugu that are a means of performing rituals show a tendency to present three architectural styles: i) The use of the national style of the monument which is a phallus and yoni symbol with other symbols on the monument building containing Batak philosophy; ii) The use of symbols in the building to tell the history of the clan or clan; and iii) The combination of typical Toba Batak architectural elements with the national style of the monument. In addition, the Toba Batak monument is a sacred landscape as well as a pragmatic landscape for the Toba Batak clan."

"Universitas di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam mendidik wirausaha wairausahawan dimasa yang akan datang namun tingkat kreasi usaha baru dan inovasi usaha baru masih rendah Skripsi ini menguji apa yang mendorong mahasiswa fakultas ekonomi di Universitas yang berada di daerah Jakarta Bogor Depok tangerang dan Bekasi untuk menjadi seorang wirausaha Disini di uji empat anteseden yang mendorong minat mahasiswa untuk terlibat dalam tiga jenis minat berwirausaha yaitu umum pertumbuhan tinggi dan gaya hidup Kami menemukan empat anteseden yaitu pendidikan kewirausahaan Pengalaman wirausaha Kepribadian yang proaktif dan Kemampuan diri wirausaha Kata Kunci Wirausaha Minat berwirausaha kewirausahaan.

---

Indonesian Universities play a significant role in educating future entrepreneurs Nonetheless the rate of new venture creation This paper examines what drivers i students at faculty of economic ata region of Jakarta Bogor Tangerang dan Bekasi to want to become entrepreneurs We examined four possible antecedents of students rsquo intent to engage in three different types of entrepreneurship General High Growth and lifestyle entrepreneurship We found that four antecedents namely entrepreneurship education entrepreneurship experience proactive personality and entrepreneurial self efficacy predicted the three of entrepreneurial intent Keyword Entrepreneurs entrepreneurial intention entrepreneurship."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel pendahulu yang mempengaruhi identifikasi merek oleh konsumen dan menganalisis dampak dari identifikasi merek oleh konsumen tersebut terhadap loyalitas dan advokasi merek. Penelitian ini membuktikan bahwa dari lima variabel yang mempengaruhi identifikasi merek oleh konsumen terdapat empat variabel yang mempengaruhinya yaitu perbedaan merek, prestise merek, manfaat sosial yang diperoleh dari merek dan pengalaman yang mengesankan dengan merek. Penelitian juga membuktikan bahwa kemiripan atribut diri konsumen dengan merek tidak mempengaruhi identifikasi merek oleh konsumen. Terakhir, identifikasi merek oleh konsumen terbukti mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek dan advokasi konsumen terhadap merek.

---

This study aims to analyze the antecedent variables and its impact on consumer brand identification and to analyze the impact of consumer brand identification toward brand loyalty and brand advocacy. The result of this study show only four variables that have contributions toward consumer brand identification. These are brand distinctiveness, brand prestige, brand social benefit, memorable brand experiences. However, brand self similarity has no contributions toward consumer brand identification. In addition, results showed that consumer brand identification had a great contribution to brand loyalty and brand advocacy."

"Kewirausahaan telah lama menjadi perhatian penting dalam mengembangkan pertumbuhan sosioekonomi suatu negara (Zahra dalam Peterson & Lee, 2000). Selain itu, kewirausahaan juga semakin menjadi perhatian penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yaitu kompetisi ekonomi global dalam hal kreativitas dan inovasi (Peterson & Lee, 2000). Tingkah laku inovatif yang dimiliki oleh seorang wirausaha secara umum dapat mengimbangi perubahan yang terjadi dengan begitu cepatnya, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi (Peterson & Lee, 2000). Tingkah laku inovatif ini berhubungan dengan faktor budaya. Dalam hal ini, individu yang berada pada lingkungan dengan budaya uncertainty avoidance yang rendah mempunyai toleransi yang tinggi terhadap tingkah laku yang baru dan kreatif (Hostede & Hofstede, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nilai budaya uncertainty avoidance seperti yang diungkapkan oleh Hofstede (1980), dan tingkah laku inovatif seperti yang diungkapkan oleh West (1997), pada wirausaha bersuku Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penemuan ada/tidaknya hubungan antara nilai budaya uncertainty avoidance dengan tingkah laku inovatif tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk di dalam penelitian kuantitatif ex post field study yang bersifat korelasional. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Wirausaha bersuku Minangkabau yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi memiliki nilai budaya uncertainty avoidance yang rendah atau dengan kata lain mempunyai toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian; 2) Wirausaha bersuku Minangkabau yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi memiliki tingkah laku inovatif yang tinggi ; 3) Hubungan yang terjadi antara nilai budaya uncertainty avoidance dan tingkah laku inovatif adalah hubungan positif yang signifikan dimana jika seseorang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian (uncertainty avoidance rendah) maka ia akan menampilkan tingkah laku inovatif yang tinggi.

---

Entrepreneurship has long been considered as a significant factor for socioeconomic growth and development (Zahra in Peterson & Lee, 2000). Besides that, entrepreneurship also become more important to face the global competition based on creativity and innovation (Peterson & Lee, 2000). In order to face global challenge, an entrepreneur has to develop innovative behavior (Peterson & Lee, 2000). Innovative behavior is related with cultural factor. Person whose living in an environment which encourage him to have low uncertainty avoidance culture has high tolerance to new and creative behavior (Hostede & Hofstede, 2005). The purpose of this research is to identify the relation between uncertainty avoidance value and innovative behavior among Minangkabau Entrepreneurs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Furthermore, this research is also try to find the description profile about uncertainty avoidance as a culture value, and innovative behavior as a trait among Minangkabau Entrepreneurs. This research is a quantitative research with non experimental design method, characteristic by ex post facto fields study. The research results showed that: 1) Minangkabau Entrepreneurs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi have low uncertainty avoidance culture value which means high tolerance of ambiguity; 2) Minangkabau Entrepreneurs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi have high innovative behavior; 3) There is a positive correlation between uncertainty avoidance value and innovative behavior among Minangkabau Entrepreneurs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi."