Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."

"Tak jarang pengusaha membentuk persekutuan komanditer ketika memulai kegiatan usaha. Seiring berkembanganya kegiatan usaha tak jarang dilakukan restrukturisasi menjadi perseroan terbatas dengan memasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Namun minimnya peraturan pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dibutuhkan ketentuan yang mengatur prosedur pemasukan persekutuan komanditer sebagai modal perseroan terbatas. Penulisan tesis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif.

---

It is common for entrepreneurs to establish a limited partnership (commanditaire vennootschap) when starting a business. As the development of its business activities, it is often the limited partnership be restructured into a limited liability company by subscribing the limited partnership into the limited liability company's capital. However, the lack of regulation regarding the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital has caused legal uncertainty. Therefore, it is necessary to have a regulation which governs about the subscription of a limited partnership into a limited liability company's capital. This thesis is using qualitative research with normative juridical method."

"Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara Online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatory bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notary Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notary Public concerning period of the Company’s legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang.

---

The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi dan permasalahan hukum yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum didirikannya badan hukum perorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara hakikat “perjanjian” dan hakikat “persekutuan” pada Perseroan Terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris sebagai verifikator dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep Perseroan Terbatas dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan pendiri tunggal dengan konsep yang berbeda dengan PT UMK di Indonesia. Hasil analisis adalah menyarankan ketentuan Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J pada UU Cipta Kerjadicantumkan pada Peraturan Pemerintah PT UMK untuk menghindari inkonsistensi pada UUPT, diwajibkannya pengurusan pernyataan pendirian PT UMK dengan bantuan jasa notaris dan juga menambahkan ketentuan mengenai pengurus pengganti pada pernyataan pendirian dalam hal pendiri tunggal tidak bisa melanjutkan pengurusan PT UMK.

---

This research discusses inconsistency and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of a single individual limited liability company for micro and small enterprises (PT UMK). This aims to provide convenience for micro and small businesses to establish a business entity in the form of a Limited Liability Company. On the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the essence of "agreement" and the essence of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder of PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary as a verificator in the process of establishing PT UMK which can cause various legal problems. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of limited liability company and the role of a notary between PT UMK and single member limited liability company in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is a country that adheres to the civil law legal system that has applied a single founder limited liability company with a different concept from PT UMK in Indonesia.The results of the analysis are suggesting that the provisions of Article 153A to Article 153J of the Job Creation Law are included in the Government Regulation regarding PT UMK instead to avoid inconsistencies in the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary service as mandatory and also adding provisions regarding management replacement in the statement of establishment in case the single founder unable to continue the management of PT UMK."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

---

The focus of this study are regarding legal issues which arising when a limited liability company in the framework of foreign investment in Indonesia intend to conduct sale and purchase if shares in the company, which related with the issues of the legality of sale and purchase agreement conducted before obtaining the approval from Investment Coordination Board in advance, issues regarding disapproval and rights of company’s employee on the sale and purchase of shares conducted by the company, and issue regarding the approval of the sale and purchase of shares which resolved through circular resolution of shareholders of the company. The analysis results of the legal issues mentioned above carry out by juridical and normative analysis pursuant to the prevailing laws."

"ABSTRAKPenelitian ini dibuat guna menjelaskan aspek legalitas praktik penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseoan Terbatas di Indonesia yang dibuat dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Virtual office adalah sebuah kantor yang bukan merupakan kantor tetap namun menyediakan berbagai layanan seperti resepsionis dan pengelolaan surat. Virtual Office sendiri sudah banyak digunakan di berbagai negara, terutama Indonesia, dimana dipilih karena biayanya yang tergolong murah dan fleksibilitas dari penggunaan virtual office. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalah hukum yang baru, yaitu bagaimana konsekuensi hukum penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sendiri mensyaratkan bahwa sebuah tempat kedudukan merupakan alamat Perseroan Terbatas yang juga merupakan kantor pusat Perseroan Terbatas, yaitu tempat dimana kegiatan usaha utama Perseroan Terbatas dilakukan yang dibuktikan dengan pengurusan Perseroan Terbatas. Hal tersebut menyebabkan penggunaan virtual office sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas tidaklah dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada karena tidak ada kegiatan pengurusan yang dilakukan di virtual office. Seharusnya pengaturan mengenai tempat kedudukan diperjelas agar terdapat kepastian hukum begitu juga dengan pengawasan dan penegakan hukum dalam penggunaan tempat kedudukan, sehingga penggunaan virtual office dapat diawasi dan pelanggar dapat diberikan sanksi.

---

ABSTRACTThis research made to explain legal aspect of the usage of virtual office as a domicile of Limited Liability Company LLC in Indonesia and made with normative juridical writing method. Virtual office is an office, which not a physical office but provide various services like receptionist and mail handling. Virtual office used in many countries, especially in Indonesia, and chosen because of the inexpensive price and the flexibility of the usage of virtual office. All of the above indeed inflict a new legal issue, which how is a legal aspect of virtual office if used for a domicile of LLC. LLC presuppose that the domicile is an address of the limited liability company that also the central office of the limited liability company, which the place where the business activity should be done which is proven by the management of the company. The usage of virtual office as a domicile of LLC is not possible according to the law because there is no management of the company done in virtual office. The regulation of domicile should be clarify in order to make legal certainty, reciprocally in supervision and law enforcement on usage of domicile, so the usage of virtual office can be supervised and the violation of the domicile can be sanctioned."

"Tesis ini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUMDesa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM ditentukan oleh keabsahan pendirian BUMDesa itu sendiri, kewenangan bertindak penghadap yang mewakili BUMDesa ketika membuat akta pendirian, dan bukti kepemilikan saham PT LKM oleh BUMDesa. Saat ini terdapat PT LKM yang telah memperoleh izin usaha namun struktur kepemilikan sahamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU LKM , karena didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa. PT LKM tersebut diberikan jangka waktu hingga 29 Desember 2020 untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya, jika tidak maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Notaris berperan penting dalam pembuatan akta pendirian PT LKM, terutama dalam menentukan keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. Hasil penelitian menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan OJK dan instansi terkait terus berkoordinasi dan menyamakan pandangan terkait keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. OJK dan instansi terkait lainnya perlu lebih masif melakukan sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta melibatkan notaris dalam membahas keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham PT LKM.

---

This thesis explains the legitimacy of village owned enterprise BUMDesa as the founder and shareholder of Micro Financial Institution in the form of Limited Liability Company PT LKM , legal consequences for PT LKM that founded and its shares owned by the Province Government or Village Government, and the role of notary on its establishment. The research method on this thesis is normative juridical. The results of this research concludes that BUMDesa permitted to be the founder and shareholder of PT LKM. The legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM is determined by the legitimacy of the establishment of BUMDesa itself, authority of a person who act as a representative of BUMDesa when making the deed of establishment of PT LKM, and proof of PT LKM shares ownership by BUMDesa.

Currently, there are PT LKM who have obtained business license but their shares ownership structure are not in accordance with Law Number 1 of 2013 on Micro Financial Institution UU LKM , because it founded and its shares owned by the Province Government or Village Government. In that case, PT LKM was granted period until 29 December 2020 to adjust its share ownership structure, otherwise it can be subject to administrative sanction in the form of a written warning until revocation of business license. Notary has important roles on the establishment of PT LKM, especially on determining the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM.

The results of this research suggest that the Indonesia Financial Services Authority OJK and other related institutions should coordinating and uniforming perception related to the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM. OJK and other related institutions need to be more massive to socialize UU LKM and its implementing regulations, and involving notary when discussing the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM"

"Penelitian ini membahas mengenai pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta tantangan pada implementasi penerapan surat pernyataan Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan pengaturan baru dengan sistem omnibus law yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa pendirian perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang dan pendiriannya tidak menggunakan akta notaris, melainkan cukup pernyataan pendirian yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tantangan pada implementasi penerapan pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diaplikasikannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia adalah untuk memisahkan harta PT dengan harta para pendiri dalam pelaksanaannya. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Perseroan Terbatas Perorangan adalah dengan memberi kemudahan berusaha melalui simplifikasi tahapan dan tata cara pendiriannya melalui pernyataan pendirian. Kemudahan tersebut ternyata masih terdapat kendala terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan karena belum ada media yang memfasilitasi pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada Pemerintah baiknya segera menyelesaikan perancangan sistem online pendirian Perseroan Terbatas Perorangan agar dapat diterapkannya Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah dalam pengesahan peraturan dapat menyelaraskannya dengan teknologi informasi.

---

This study discusses the statement of the establishment of an Individual Limited Liability Company based on the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act along with the challenges in implementing the statement letter of Individual Limited Liability Company in Indonesia. The government issued a new regulation with an omnibus law system called the Job Creation Act, stipulating that the establishment of a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises can be established by one person and its establishment does not use a notary deed, but only a statement of establishment registered with the Ministry of Law and Human Rights. . The problem raised in this study is about the challenges in implementing the statement of establishment of an Individual Limited Liability Company according to the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act. To answer these problems, normative legal research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively with an explanatory approach. The results of the study can be concluded that the purpose of applying the concept of an Individual Limited Liability Company in Indonesia is to separate the assets of the PT with the assets of the founders in its implementation. One of the advantages provided by an Individual Limited Liability Company is to provide ease of doing business through simplification of the stages and procedures for its establishment through a statement of establishment. With this convenience, it turns out that there are still obstacles related to the establishment of an Individual Limited Liability Company because there is no media that facilitates the establishment of an Individual Limited Liability Company. Therefore, the author advises the Government to immediately complete the design of the online system for the establishment of an Individual Limited Liability Company so that an Individual Limited Liability Company can be implemented in Indonesia. The government in ratifying regulations can harmonize them with information technology.

"