Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian wawancara. Teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan teori Douglas T Hall, James G Goodale. Teori ini menjelaskan proses diklat dari tahap analisis kebutuhan diklat, menetapkan tujuan, pengembangan kurikulum, persiapan pelaksanaan diklat, pelaksanaan diklat dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang diinpassing/disesuaikan Angkatan I tahun 2013 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum optimal terlihat pada pada tahap perencanaan tidak dilakukan analisis kebutuhan diklat. Dari segi peserta, masih ada peserta yang seharusnya tidak memenuhi syarat namun tetap dapat mengikuti diklat, dari segi pelaksanaan diklat dalam menentukan kurikulum mata diklat tidak dilakukan pembaharuan-pembaharuan, sehingga mata ajar yang dilakukan setiap tahunnya selalu sama. Dari segi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan diklat dinilai cukup baik namun dari sisi pemeliharaan tidak dilakukan secara optimal.

---

The thesis discusses the planning process and implementation of training within the Ministry of home affairs. This study is a research with qualitative approach and an interview method. Qualitative data collection techniques are performed with in-depth interviews of the informant that has been determined. This study uses theories from Douglas T. Hall and James G Goodale. This theory explains the process of training needs analysis, goal setting, curriculum development, training preparation, implementation and evaluation of training.

The result showed that the implementation of government inspector training has not been optimally work in the planning stages due to ineffective of training needs analysis. The implications can be seen from the participant and curriculum sides. In terms of training participants, the result showed that the alumni of the training are lacking in supervising capabilities. Also, development of curricula needs further updated."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri adalah institusi yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kediklatan urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Banyaknya target peserta yang menjadi sasaran kegiatan kediklatan dan sulitnya memperoleh informasi terkait sebaran alumni diklat, menuntut pengadministrasian penyelenggaraan kediklatan berjalan secara cepat dan mudah dengan tetap menjaga keakuratan data peserta dan alumni diklat. Hal inilah menjadi pertimbangan dibangunnya SIDAD. Selama kurun waktu dua tahun berjalan ternyata penerapan SIDAD tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan penelitian terkait penyusunan strategi manajemen perubahan penerapan SIDAD. Strategi Manajemen perubahan yang disusun dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja system thinking dan model perubahan 8 (delapan) langkah Kotter dalam menyusun strategi manajemen perubahannya, kemudian dilakukan penentuan prioritas strategi pada setiap langkah Kotter dengan teknik Analyical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini adalah strategi manajemen perubahan yang telah diprioritaskan untuk mendukung kesuksesan penerapan SIDAD di Badan Diklat Kemendagri.

---

Education and training agency of The Ministry of Home Affairs is an institution which provides training for the home affairs related. The high target of prospective trainee and the difficulties in having information related to the alumni, require quick and easy administration process which still pointed on data accuracy of trainees and alumni. This is the fundamental reason for SIDAD development. For two years, SIDAD is not running as expected. Further research is needed regarding to strategic management plan in the change of SIDAD implementation.

The change of strategic management set in this research is using system thinking framework and Kotter's eight changes model in developing the change of strategic management, then strategic priority determination is done in each step of Kotter's using Analycal Hierarchy Process (AHP) technique. The result of this research is the change of strategic management which prioritized for the succeed of SIDAD implementation in Education and Training Agency."

"Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Penyebab timbulnya masalah sosial dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis. Indonesia sebagai negara berkembang tak luput dari masalah sosial, tingginya tingkat kemiskinan berdampak pada tumbuhnya berbagai macam masalah sosial lainnya seperti keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penanganan permasalahan sosial yang ada merupakan tanggung jawab pemerintah. Upaya penurunan permasalahan sosial terus dilakukan salah satunya dengan program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Repubik Indonesia. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial memerlukan sumber daya manusia dalam hal ini pekerja sosial yang handal. Kondisi pekerja sosial yang ada pada Ditjen Rehabilitasi Sosial secara kuantitas tidak mampu untuk memberikan pelayanan kepada penyandang masalah sosial yang ada. Hal ini menjadi perhatian untuk menangani kondisi tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sosial, sehingga menarik peneliti untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai fungsional pekerja sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-postivist dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan Focus Group Discussion (FGD) yang seluruhnya dikaitkan dengan konsep Pendidikan dan Pelatihan yang dikemukan oleh Notoadmojo dengan lima dimensi yakni training needs assessment, sasaran pelatihan, isi program, prinsip belajar dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial secara umum telah sesuai dengan teori tersebut. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya pemberian diklat secara spesifik sesuai dengan bidang pekerja sosial yang ditangani dan perlu dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerja sosial.

---

Social problems are a phenomenon that appears in the reality of social life. The causes of the emergence of social problems are motivated by economic, cultural, biological and psychological factors. Indonesia as a developing country does not escape from social problems, the high level of poverty has an impact on the growth of various other social problems such as neglect, disability, remoteness, social disability and behavior irregularities, disaster victims, victims of violence, exploitation and discrimination. Handling existing social problems is the responsibility of the government. Efforts to reduce social problems continue to be carried out, one of which is the Social Rehabilitation program conducted by the Directorate General of Social Rehabilitation, Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The implementation of social rehabilitation programs requires human resources in this case reliable social workers. The condition of the social workers in the Directorate General of Social Rehabilitation is in quantity not able to provide services to persons with existing social problems. This is a concern to deal with these conditions so education and training for social workers is needed, so that it attracts researchers to analyze how the implementation of education and training of functional social worker employees at the Directorate General of Social Rehabilitation. The study was conducted using a qualitative method with a post-postivist approach and data collection techniques were carried out by interview, documentation, literature study and Focus Group Discussion (FGD) which were all linked to the concept of Education and Training presented by Notoadmojo with five dimensions namely training needs assessment , training objectives, program content, learning and evaluation principles. The results of the study show that the implementation of employee training of social workers in general is in accordance with the theory. Based on the elaboration and research that has been done, the recommendations that can be given include the provision of training specifically in the field of social workers that are handled and re-data collection needs to be done to find out the employee training needs that are appropriate with social workers."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACTThis research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development."

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

---

This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control."

"Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Piotrowski, et all. sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Kementerian Dalam Negeri agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan membangun bank data dan informasi publik di Kemendagri.

---

This study raised the issue the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs. The Study uses post positive approach with qualitative method. The results of this study showed that (i) the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs does not run in effective way due to limited use of policy content and context of implementation and also specific factors of implementation of the policy of public disclosure raised by Piotrowski, et all. so it can not be the realization of public disclosure; (ii) to encourage the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs in order to more effectively refers to the stages of implementation of public information policy initiated by the Open Government Partnership.

The recommended actions to improve the the implementation of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs is a regulatory adjustment of the policy of public disclosure in the Ministry of Home Affairs, the preparation of a clear program for the implementation of the policy of public disclosure, improving the quality of public information services, and building a data and public information bank in the Ministry of Home Affairs."

"Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu semakin meningkatkan pelayanan yang dihasilkan oleh daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, daerah diharapkan mamu meningkatkan daya saingnya dengan melaksanakan inovasi daerah. Berdasarkan data Global Innovation Index, peringkat negara sangat inovatif juga akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing sebagaimana data yang tertera dari Global Competitiveness Index. Di Indonesia, telah dihasilkan beberapa kebijakan terkait inovasi daerah untuk meningkatkan pelaksanaan inovasi di daerah yang berfungsi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pada bidang lainnya. Sejak kebijakan tersebut dilaksanakan, peringkat Indonesia pada Global Innovation Index belum menunjukkan peningkatan yang signifikan begitu juga dampaknya terhadap daya saing pada Global Competitiveness Index. Berbagai masalah menjadi penyebabnya, termasuk implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sejauh ini belum maksimal. Untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kebijakan tersebut untuk mewujudkan peningkatan inovasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi daerah sekaligus melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigm post-positivisme dengan metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah telah dilaksanakan melalui beberapa program yaitu, penyusunan indeks inovasi daerah, replikasi inovasi daerah, penilaian, dan pembinaan inovasi daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya, diantaranya yaitu dana dan kualitas serta kuantitas aparatur dalam menjalankan program inovasi daerah. Sehingga diharapkan agar pelaksanaan program inovasi daerah tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kolaborasi dari beberapa pemangku kebijakan yaitu, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat sehingga tujuan program inovasi daerah tersebut dapat terwujud.

---

It is hoped that the change in the paradigm of regional government administration is able to further improve the services produced by the regions. To achieve this, the regions are expected to be able to increase their competitiveness by implementing regional innovations. Based on data from the Global Innovation Index, a highly innovative country ranking will also have an effect on increasing competitiveness, as shown in the data from the Global Competitiveness Index. In Indonesia, several policies related to regional innovation have been produced to increase the implementation of innovation in the regions which function to increase innovation and competitiveness in governance, public services, and innovation in other fields. Since this policy was implemented, Indonesia's ranking in the Global Innovation Index has not shown a significant increase nor has its impact on competitiveness on the Global Competitiveness Index. Various problems are the cause, including the implementation of policies implemented by the Research and Development Agency so far has not been optimal. For this reason, a study was conducted to see how the Research and Development Agency implemented these policies to realize increased regional innovation. This study aims to analyze the implementation of regional innovation policies as well as to see the factors that influence the implementation of these policies. This study uses a paradigm post-positivism with qualitative methods, where data collection is carried out by in-depth interviews and document studies. The results show that the implementation of regional innovation policies has been implemented through several programs which are regional innovation index preparation, regional innovation replication, assessment, and regional innovation coaching. The implementation of this activity is carried out with due regard to the availability of resources, including funds and the quality and quantity of personnel in carrying out regional innovation programs. So it is hoped that the implementation of the regional innovation program will be carried out with increased collaboration from several policy makers that are Ministries/ Institutions, Academics, the Business World, and the Community so that the objectives of the regional innovation program can be realized. "

"Banyaknya pegawai negeri sipil yang akan memasuki batas usia pensiun membuat Kementerian Dalam Negeri harus menyiapkan strategi untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Skripsi ini membahas mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi pensiun pegawai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini secara garis besar menggambarkan bahwa strategi yang diambil Kementerian Dalam Negeri dalam menghadapi pensiun pegawai yaitu optimalisasi pegawai, pelaksanaan redistribusi pegawai, penggunaan tenaga tambahan, dan perencanaan karier dalam menyiapkan talent pool.

---

The number of civil servants who will enter the retirement age limit makes the Ministry of Home Affairs should prepare a strategy to continue to carry out the duties and functions of the organization. This research discussed about the planning carried out by the Ministry of Home Affairs in the face of employee pensions. This descriptive research uses qualitative method. Based on the result, it is concluded that strategy taken by the Ministry of Home Affairs in the face of employee pension is optimizing employees, employees redistribution implementation, use of additional personnel, and career planning in preparing the talent pool."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."