Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Mediasi adalah salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, di samping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil: 1) Sebagai mediator, Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional RI tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan ada; dan 2) Mediasi di lingkungan instansi pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk penyelesaian sengketa tanah sangat efektif guna menghindari konflik yang bisa merugikan para pihak.

---

ABSTRACTForms of land that is disputed factual disputes that discussed the measurement of land parcel boundaries and land documents that show proof of ownership of the land but it was there that discuss the juridical dispute menganai history of the land and the land certificate issued by the Land Office. Against the land cases submitted to the National Land Agency to request completion, can be reconciled if the disputing parties, it is very good if settled through deliberation. Completion of the National Land Agency is often requested as a mediator in resolving disputes over land rights peacefully respect the parties to the dispute. In connection with that, when the discussion reaches settlement consensus said, it must also be accompanied by written evidence, from a letter of notification to the parties, and the subsequent meeting minutes as evidence stated in the deed that the peace if necessary notary that has the power perfect proof. Mediation is one part of alternative dispute resolution, in addition to negotiation, arbitration, and trial. The method used is an empirical juridical, is a study in addition to seeing the positive aspects of the law also look at the application or practice in the field. The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data is collected and then poured in a logical and systematic description of the form, then analyzed to obtain clarity problem solving, and then drawn conclusions deductively, from the general to the specific nature of things. Based on research, the results obtained: 1) As a mediator, Indramayu District Land Office has a role in helping the parties understand each other's views and help look for things that are important to them by Regulation No. BPN. 3 In 2011, the National Land Agency on the Management of Land Assessment and Case Management. Mediators facilitate the exchange of information, encourage discussion about the differences of interests, perception, interpretation of situations and problems exist, and 2) Mediation in the land agency in this case Indramayu District Land Office for land dispute resolution is very effective in order to avoid conflicts that could detrimental to the party."

"Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian evaluatif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sengketa tanah yang terletak di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus disebabkan oleh salah satu ahli waris menguasai dan berusaha untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut, sedangkan ahli waris yang dirugikan mengajukan penangguhan proses peralihan hak dan meminta bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk menyelesaikannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa tersebut, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menjalankan kewenangannya selaku mediator autoritatif. Penyelesaian dilakukan sehingga menghasilkan suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk perjanjian perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial, perjanjian itu berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hasil penelitan menyarankan bahwa perlunya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada dan mensahkan peraturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.

---

This study discusses the resolution of land disputes through mediation conducted by the National Land Agency (BPN). The methodology used in the research is normative-juridical as well as explanatory. Based on its purpose, this research is classified as analytical-evaluative research. Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that the dispute over land located in Pedawang Village, Bae Subdistrict, Kudus District occurred because one of the heirs controlled and attempted to transfer the title to the land, while the remaining heirs filed a suspension of the transfer of the title to the land and submitted the dispute to the Office of Land Affairs of Kudus District to resolve the case. The Office of Land Affairs of Kudus District mediated the parties and managed to resolve the dispute. In this case the Office of Land Affairs of Kudus District exercised its authority as an authoritative mediator. Through the mediation, the disputing parties managed to reach an agreement later contained in a settlement agreement which was drawn up before a notary. An agreement which is drawn up in the form of a settlement cannot be enforced by external parties, since it ontly binds the parties to that settlement agreement who must perform the content of the agreement in good faith. The result of this research suggests that it is important that the government revise the existing laws and regulations and enact a regulation on mediation as an alternative dispute resolution in land disputes."

"Konflik dan sengketa agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan. Khusus berkenaan dengan konflik dan sengketa pertanahan, penyelesaian secara non litigasi yaitu mediasi sangatlah relevan. Salah satu kasus sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa tanah antara warga Desa Ponggok dan Desa Pojok dengan TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh di Kabupaten Blitar dengan mediator Komnas HAM. Pada kasus, penulis menganalisis secara normatif upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, hambatanhambatannya serta solusi-solusinya baik secara empiris maupun yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam kasus tersebut tidak berhasil menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini disebabkan kurang mengikatnya hasil kesepakatan mediasi sehingga ada salah satu pihak yang tidak menjalankannya. Berbeda dengan mediasi yang dilaksanakan berdasar hukum adat yang dimana terdapat sanksi adat yang mengikat dan ditaati karena kesadaran masyarakat. Hambatan-hambatan secara empiris pada kasus diantaranya keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menjadi mediator dan ketidakefektifan tahap pasca mediasi yang disebabkan oleh salah satu pihak tidak menjalankan hasil mediasi. Hambatan secara yuridis diantaranya lemahnya monitoring hasil kesepakatan mediasi, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM dan kurang komprehensifnya pengaturan mengenai mediasi di Komnas HAM. Di samping normatifnya pelaksanaan mediasi yang berdasar hukum tertulis, perlu dikembangkan opsi penyelesaian sengketa mediasi secara hukum adat yang menjunjung nilai-nilai komunal yang didasarkan pada prinsip musyawarah, kebersamaan, keadilan, dan hasil kesepakatannya mengikat karena terdapat sanksi adat yang mengikat bagi pelanggarnya.

---

Agrarian conflicts and disputes in Indonesia continue to increase. Particularly with regard to land conflicts and disputes, non-litigation settlement ie mediation is highly relevant. One of the land dispute cases settled through mediation is a land dispute between Villagers in Ponggok and Pojok Village with TNI AU Abdulrachman Saleh at Blitar District conducted conducted by National Commission of Human Rights as mediator. In the case, the authors analyze normatively the mediation efforts undertaken by Komnas HAM in resolving land disputes, their obstacles and solutions both empirically and jurisdictionally. In this research, juridis normative method is taken, with prescriptive typology and secondary data type. The findings showed that the mediation effort conducted by Komnas HAM in the case failed to resolve the dispute. This is due to less binding result of mediation agreement so that there is one party that does not implementate it. In contrast to the mediation based on customary law whose social sanction is binding because there is public awareness as a form of moral obligation. Obstacles empirically in the case is limitation of human resources that can be mediator and ineffective post-mediation stage caused by one of the parties not implementate the results of mediation. The juridical barriers include weak monitoring of the results of mediation agreements, limited authority possessed by Komnas HAM and lack of comprehensive regulation on mediation at Komnas HAM. In addition to the normative implementation of mediation based on written law, it is necessary to develop customary law mediation dispute resolution options that uphold communal values based on the principles of deliberation, togetherness, justice, and the results of the agreement binding because there are adat sanctions."

"Penelitian ini membahas mengapa Pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam upaya penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dengan mengambil studi kasus sengketa tanah di tiga desa di Telukjambe, Karawang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan terlambat dalam melakukan upaya mediasi dan konflik sudah masuk dalam ranah yuridis. Selanjutnya adalah karena sudah ada hasil putusan sidang yang memenangkan salah satu pihak yang berkonflik dan pemerintah tidak bisa mengintervensi hasil putusan. Penyebab yang terakhir karena pemerintah tidak mengerti adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dari kedua pihak yang berkonflik.Kata kunci:Konflik agraria, konflik berkepanjangan, peran pemerintah.

---

This study discusses why the Karawang district government failed in the effort to solve agrarian conflict through mediation, by taking a case study of land dispute in three villages in Telukjambe, Karawang. This research is qualitative descriptive interpretive. This study found that the failure of the Karawang district government was cause by not being able to issue a meaningful policy in the effort to resolve the conflict due to being late in mediation efforts and the conflict had entered the juridical domain. The next cause is because there has been a trial verdict that won one of the conflicting parties and the government could not intervene in the decision. The last cause is that the government doesn rsquo t understand the different interests and powers of the two conflicting partiesKey words Agrarian conflict, prolonged conflict, the roles of government."

"Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Di Jawa Barat pada tahun 1995 terjadi 3140 kasus DBD dengan Cale Fatality Rate (CFR) 3,9%. Di Kabupaten Indramayu setama 5 tahun terakhir (1992 - 1996), jumlah kasus DBD makin tinggi dan wilayah endemis DBD makin luas. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerawanan DBD di Kabupaten Indramayu, serta mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhinya. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat rencana pengendalian DBD di Kabupaten Indramayu. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan DBD dilakukan dengan memetakan wilayah endemis DBD tahun 1992-1996 dan menguji hubungan antara kerawanan DBD dengan kepadatan penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah kerawanan DBD menyebar menyusuri jaringan jalan propinsi, yang kemudian diikuti dengan penyebaran di sepanjang jalan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara kerawanan DBD dengan mobilitas penduduk. Dengan uji X2 terbukti bahwa kepadatan penduduk berhubungan secara bermakna. dengan tingkat kerawanan DBD. Ditinjau dari segi pelayanan kesehatan, terlihat bahwa pelayanan promotif dan preventif (fogging, abatisasi, pemberantasan sarang nyamuk) untuk mengendalikan DBD masih belum memadai. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan justru setelah terjadi suatu kasus DBD, sehingga tidak berfungsi sebagai tindakan promotif dan preventif. Disimpulkan bahwa 1). tingkat kerawanan DBD di Kabupaten Indramayu tahun 1992-1996 semakin meningkat, meskipun masih ada 68 desa yang selama 5 tahun tersebut tetap berstatus sebagai desa potensial DBD; 2). tingkat kerawanan DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk; dan 3). upaya promotif dan preventif belum dilaksanakan secara memadai, sehingga tidak menghasilkan efek promotif dan preventif. Disarankan untuk mengupayakan pengendalian DBD dengan 3 strategi utama yaitu 1). meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat akan masalah DBD 2). meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan vektor DBD, terutama melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk; dan 3). memanfaatkan berbagai institusi kemasyarakatan yang ada untuk menggerakkan masyarakat dalam pengendalian DBD di Kabupaten Indramayu. Sebagai langkah tindak lanjut akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:1. Menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu. 2. Membuat rencana kerja operasional yang rinci, serta mengusulkannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap DBD dengan memanfaatkan berbagai jalur komuikasi, yaitu radio daerah, dan pertemuan-pertemuan lintas sektoral atau R.apat Koordinasi Kabupaten yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17. 4. Mengintensifkan dan memperluas cakupan fogging masal sebelum masa penularan (SMP) di semua desa endemis. 5. Melakukan abatisasi nasal setiap tiga bulan sekali di semua desa. 6. Mengintensifkan pelaksanaan fogging fokus segera setelah dilaporkan adanya kasus DBD.

---

Assessment of Dengue Hemorrhagic Fever's Endemicity at the Village Level in Indramayu District 1992-1996 and Development of Strategy and Plan of Action for Controlling Dengue Hemorrhagic Fever in Indramayu DistrictDengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the public health problems in Indonesia. In 1995, there was 3140 DHF cases in West Java with the case fatality rate of 3.9%. During the last 5 years (1992-1996) there was an increased case in Indramayu District, as well as a wider endemic areas.

This study aimed to assess the endemic of DHF in Indramayu District, and identify its potential related factors. Based on the results, a strategy and plan of action for controlling DHF in Indramayu District will be developed.

It was found that the endemic areas spread out along the province road, and followed by its spread along the district road. This result indicated that the people's mobility had some association with the DHF's endemic. The X2 tests showed a significant association between the DHF's endemic and the population density. Through a qualitative assessment, it was also found that promotive and preventive measures (fogging, abatisation, vector control) were not applied adequately, so that their function as promotive and preventive measures were not met.

It was concluded that 1). during 1992-1996 the DHF's endemic in Indramayu District was worse; 2). the DHF's endemic associated with the people's mobility and population density; and 3). promotive and preventive measures for controlling DHF's vector were not applied adequately.

It was suggested to control DHF in Indramayu District through 3 main strategies, i.e. 1). to improve the community's knowledge and awareness on DHF; 2). to improve community participation in controlling DHF's vector, and 3). to use any community's institution in controlling DHF.

Several follow up activities were planned to be done:

1. To report the result of this assessment to the governmental head of Indramayu District (Bupati).

2. To make a detail and comprehensive plan of action for controlling DHF in Indramayu District.

3. To improve the community's knowledge and awareness on DHF by using any means of communication such as district's radio and regular monthly intersectoral coordination meeting.

4. To intensify and extensity mass fogging in all endemic areas.

5. To do a mass abatisation in all villages.

6. To intensify focal fogging soon after a DHF case is reported."

"[Skripsi ini mengaji akses Petani Desa Nunuk atas lahan sawah. Akses atas lahan sawah sebagai perwujudan kemampuan petani untuk mendapatkan manfaat dari lahan sawah menjadi fokus kajian sebab petani sangat menggantungkan hidupnyapada penghasilan yang diperoleh dari lahan sawah. Sementara itu, luas lahan yang tersedia di dalam wilayah administrasi Desa Nunuk sangat terbatas dan telahdimiliki oleh petani-petani kaya. Manfaat dari lahan sawah diperoleh melalui dua cara. Pertama, dengan cara menggarap lahan sawah melalui strategi yang diatur dalam pranata perolehan hak garap lahan sawah. Kedua, dengan cara menjadi tenaga kerja atau buruh tani di lahan sawah petani penggarap yang diatur dalam pranata pengaturan kerja yang berlaku. Akses buruh tani atas lahan sawah dipengaruhi oleh keputusan petani penggarap dalam menentukan pengaturan kerja di lahan sawah garapannya. Petani memilih strategi yang paling rasional untuk memperoleh akses atas lahan sawah. Pilihan rasional petani tersebut tidak hanyadipengaruhi pertimbangan dalam hal ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

---

This thesis examines farmers’ access to paddy fields in the village of Nunuk, Lelea District, Indramayu Regency. Access to paddy fields as the ability of farmers to benefit from the paddy fields becomes the focus of study because farmers rely heavily on the revenue generated from the paddy fields. Meanwhile, the available paddy fields is limited and is owned by wealthy farmers. Benefits of paddy fields are obtained in two ways. First, by way of cultivating paddy fields with the access set in the institution of right to cultivate. Second, by way of labour or farm-working in paddy fields, set up in a working arrangements. Farmworkers’ access to paddy fields will be affected by the decision of farmers in determining occupational settings in their paddy fields. Farmers would choose the most rational strategy to gain access to paddy fields. Farmers’ rational choice determining strategy to gain access to paddy fields are not only based in economic

terms, but also influenced by factors that existing in their socio-cultural environment., This thesis examines farmers’ access to paddy fields in the village of Nunuk,

Lelea District, Indramayu Regency. Access to paddy fields as the ability of

farmers to benefit from the paddy fields becomes the focus of study because

farmers rely heavily on the revenue generated from the paddy fields. Meanwhile,

the available paddy fields is limited and is owned by wealthy farmers. Benefits of

paddy fields are obtained in two ways. First, by way of cultivating paddy fields

with the access set in the institution of right to cultivate. Second, by way of labour

or farm-working in paddy fields, set up in a working arrangements. Farmworkers’

access to paddy fields will be affected by the decision of farmers in

determining occupational settings in their paddy fields. Farmers would choose the

most rational strategy to gain access to paddy fields. Farmers’ rational choice

determining strategy to gain access to paddy fields are not only based in economic

terms, but also influenced by factors that existing in their socio-cultural

environment.]"

"Tesis ini membahas mekanisme mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Kasus yang dipelajari adalah sengketa hak atas tanah antara Masyarakat Kenegerian Pangean dengan PT. Citra Riau Sarana di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan empirik. Dalam mediasi sengketa hak atas tanah mensyaratkan kejelasan subjek dan objek sengketa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan hak ulayat sebagai objek hukum dalam mediasi menjadi elemen penting dalam menentukan efektif atau tidaknya proses mediasi.

---

This thesis discusses the mechanism of mediation as a means to resolve disputes over land rights. The case study is a dispute over land rights between Kenegerian Pangean Peoples versus PT. Citra Riau Sarana in Kuantan Singingi District in Riau Province. This research is a descriptive-analytic study with empirical approach. In the mediation of land rights dispute requires clarity of subject and object of the dispute. Recognition of indigenous peoples as a legal subject and customary land rights as an object of mediation became an important element in determining the effectiveness of the mediation."

"

Penelitian ini berfokus pada konstruksi pengetahuan dan praktik pengasuhan anak pada ibu yang menikah dini. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap tiga informan ibu muda di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua sosok yang berperan dalam mengkonstruksi pengetahuan ibu muda tentang pengasuhan anak, yaitu ibunya serta bidan. Namun, tidak seluruh pengetahuan tentang pengasuhan anak yang dimiliki ibu muda diwujudkan dalam praktik. Pada umumnya praktik pengasuhan anak yang dilakukan ibu muda lebih mengacu pada pengetahuan yang dikonstuksi oleh ibunya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan perilaku sehat yang dianjurkan oleh bidan.

---

This research focuses on the construction of knowledge and practice of parenting by mothers who married in the young age. Research data were obtained using observation of participants methods and in-depth interviews with three informants of young mothers in Mekarwaru Village, Gantar sub district, Indramayu. The result of this research showed that there are two figures who contributed in constructing young mothers knowledge about parenting, there are their mothers and midwives. However, not all knowledge of child parenting owned by young mothers is transformed into a practice. In general, parenting practices carried out by young mothers are more referring to the knowledge constructed by their mothers, although it is contrary to the healthy behavior recommended by midviwes.

"

"Skripsi ini membahas mengenai Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta bagaimana penerapannya. Pada skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi dua. Pertama, pembahasan mengenai prosedur Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN. Kedua, adalah pembahasan mengenai wewenang BPN dalam kasus pertanahan dengan menganalisis kasus yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II selama periode tahun 2023. Wewenang BPN untuk melaksanakan Mediasi kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa salah satu fungsi BPN adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan dan pencegahan sengketa serta konflik tanah, termasuk juga menyelesaikan perkara pertanahan. Proses Mediasi kasus pertanahan di BPN dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pelaporan, tahap pelaksanaan Mediasi, dan tahap hasil Mediasi. Pada kasus-kasus Mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kasus Mediasi yang menjadi wewenang BPN dan kasus Mediasi yang belum menjadi wewenang. Kategori kasus ini ditentukan oleh objek permasalahan suatu kasus, apakah objeknya sertifikat tanah atau bukan.

---

This thesis discusses the Mediation of land cases carried out by the National Land Agency based on the legal foundation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This research is conducted by using doctrinal method that employs a descriptive-analysis approach to analyze existing legal norms and their applications. In this thesis, the discussion is divided into two parts. First, the discussion on the procedure of land case mediation carried out by the National Land Agency (BPN). Second, the discussion on the authority of BPN in land cases by analyzing cases obtained from the Land Office of Bogor II Regency during the period of 2023. The authority of BPN to conduct mediation in land cases is regulated by Presidential Regulation Number 48 of 2020 concerning the National Land Agency, which states that one of BPN's functions is to formulate and implement policies related to land dispute management and prevention, including resolving land cases. The process of land case mediation at BPN can be divided into three stages: the reporting stage, the mediation implementation stage, and the mediation result stage. In the Mediation cases conducted by the Land Office of Bogor II Regency, these cases can be categorized into two, namely cases that fall under the authority of BPN and cases that are not yet under its authority. This categorization is determined by the object of the issues in a case, whether the object is a land certificate or not."