Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai Pengertian dan Peranan Notaris bagi Masyarakat, Pengertian Etika Profesi Notaris, Pengertian Kode Etik Notaris, Dalam bab ini akan dibahas mengenai Larangan- Larangan bagi notaries yang tercantum didalam pasal 17 UU Jabatan Notaris, menjelaskan maksud pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat mempengaruhi jabatan notaries, dan menjelaskan apakah notaries yang menjalankan profesi dokter termasuk dalam larangan pasal 17(i) UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta persamaan kedua kode etik profesi tersebut. Notaris yang menjalankan pekerjaan lain yaitu dokter gigi tidak melanggar Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Pasal 17 (i) Undang-undang No.30 Tahun 2004 memperbolehkan adanya Notaris melakukan pekerjaan lain. UUJN memperbolehkan adanya notaries melakukan pekerjaan lain, selama tidak ada benturan kepentingan antara notaries dengan pekerjaan tersebut dan Notaris yang merangkap dokter gigi tidak mempunyai benturan kepentingan antara kedua profesi tersebut. Dalam pelaksanaannya apabila seorang Notaris merangkap sebagai dokter gigi, maka orang tersebut yang melaksanakan kedua profesi tersebut harus tunduk pada kedua kode etik profesi tersebut (kode etik Notaris dan kode etik Kedokteran Gigi) serta Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

---

Notary is a state officer or public official can be appointed by the State to perform the duties of the State in legal services to the community in order to achieve legal certainty as authentic deed officials in the civil case. In this thesis will discuss the definition and role of the Notary Public, Notary Public Understanding Professional Ethics, Definition of Notary Code, this chapter will discuss the Prohibition-Prohibition for notaries specified in Article 17 of Law Notary, explained the purpose of the work as opposed to other religious norms, decency and propriety which may affect the notary office, and explain whether the notary who runs the medical profession, including the prohibition of Article 17 (i) of the Act and the Code of Conduct Notary Public Notary and the second equation of the professional code of ethics. Notary who run other work that the dentist does not violate the Act 30 of 2004 concerning Notary and Notary Code. Article 17 (i) of Act 30 of 2004 allows for a Notary doing other work. UUJN allow the notary to do other work, as long as there is no conflict of interest between the work and the notary with the concurrent Notary dentist does not have a conflict of interest between the two professions, even the code of ethics of the profession both support each other. In practice, if a Notary doubles as a dentist, the person who conducted the two professions should be subject to both the professional code of ethics (code of conduct and code of ethics Notary Dentistry) and Act 30 of 2004 and Law Notary On Law No.29 of 2004 on the Practice of Medicine."

"Dimasa ini kebutuhan masyarakat akan alat bukti semakin meningkat guna dapat menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan. Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti yang otentik, dimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan wewenang kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuatnya. Namun seiring perkembangan zaman, tidak jarang dijumpai kasus yang melibatkan notaris. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Guna melindungi profesi notaris dari tindakan kriminalisasi yang melibatkan notaris, maka atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka menteri hukum dan hak asasi manusia membentuk majelis kehormatan pusat dan majelis kehormatan wilayah sebagai lembaga yang melindungi notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

In this time, people is increasing evidence in order to guarantee legal certainty in every deeds. Evidence which have the force as perfect proof is authentic evidence, which is evidence was base from Regulation of Civil Law and Notary Regulation was given an authority to notary as a public official to make it. But over time, it is not rare cases anymore that involving a notary. Therefore this research using a research method in normative juridical, namely legal research that put the law as a system of norms. In order to protect the profession notary from criminalization of actions involving a notary, then base on authority that given by law, Minister of Law and Human Rights form a Board of Honor Notary In Region as the intitusion that protects Notary in running their function."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions."

"Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan Kuasa merupakan suatu perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Pada umumnya suatu perjanjian hutang-piutang selalu diikuti dengan pemberian jaminan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang mana benda jaminan tersebut bisa milik pribadi si yang berhutang, bisa juga milik pihak lain yang diberikan dengan kuasa. Dalam hal ini tentu saja Notaris sebagai pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sangat bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya. Jika dalam pembuatan akta tersebut terdapat kekeliruan atau ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh Notaris, bagaimana kekuatan pembuktian akta itu serta perlindungan hukum para pihak dalam akta ? bagaimana tanggung jawab Notaris atas tindakan yang dapat menimbulkan kerugian tersebut ?. Di dalam penelitian ini dibahas mengenai tanggung jawab, perlindungan hukum para pihak dalam akta, serta upaya yang dapat Notaris lakukan dalam menghadapi hambatan yang timbul dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris harus selalu memperhatikan asas-asas dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang serta kode etik profesi. Berkaitan dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris X, maka dapat dibuatkan Berita Acara Pembetulan atas kesalahan pengetikan yang Notaris X lakukan, sebagai salah satu solusinya.

---

Debt Promissory Deed With Collateral and Power of Attorney is an additional agreement (accessoir) from its principal agreement, which is the credit agreement. Generally, a debt-receivable agreement is always followed by the provision of a guarantee, either moving objects or objects do not move, in which objects can guarantee that the borrower's personal property, may also belong to other parties provided by the authority. In this case, Notary as a public official who?s entitled to make an authentic deeds is responsible for every agreement he/she made. If there's a mistake in the deed which is made by carelessness of the notary, how far the strength of the evidence of the deed will affect their legal protection of the parties ? How the Notary can manage that loss ?.

This research will discuss about the liability of the notary, legal protection for the parties of the deed, and efforts that Notary do in the face of any obstacles that arise in carrying out the duties and position. The method of this research is a prescriptive normative juridical analytically by using secondary data were analyzed qualitatively.

Based on the research and the analysis that has been indulged, in carrying out notary office must always pay attention to the principles and provisions contained in legislation and professional codes of ethics. Related to Debt Promissory Deed With Collateral and Power of Attorney signed before Notary X, for clerical errors which Notary X did, then it can be corrected by making a Minutes of The Rectification, as one solution."

"Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary Publik di negara mereka.Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh Notaris.

---

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as it obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients? order and not all of the Notary Public?s authority is able to be done by the Notary."

"Tesis ini mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya putusan Majelis Pengawas Notaris Provinsi DKI Jakarta yang memberikan putusan berupa sanksi terhadap Notaris untuk bertanggung jawab atas perbuatannya membuat Akta Perjanjian Kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan penelitian adalah tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa tanggung jawab Notaris atas perbuatannya dalam membuat akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris menenerima sanksi secara administratif yaitu menerima pemberhentian sementara, karena telah melanggar kewajiban dalam pelaksanaan jabatan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, dan tidak memihak, serta mengenai akibat hukum akta perjanjian kawin yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan, dan akta perjanjian kawin tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

---

This thesis, reviews the liability of the Notary in relation with unregistered in office of religious affairs marital agreement deed which is not inaccordance with the Notarial Law. This problem arose because the Notarial supervision board of Jakarta condemned the Notary guilty and gave pinalty regarding the marital agreement deed. The legal problem in this thesis are the liability of the Notary in relation with uregistered marital agreement deed which is not inaccordance with the Notarial Law legal implications of the deed in connection with third party. This thesis uses juridical normative methode with descriptif analitic, tipology and qualitative approach. The conclusions are the Notary shall be held liable administratively for making incongruity with the Notarial Law marital agreement deed by temporary discharged because she violated her mandate as a Notary by being dishonest, unmeticulous, partisan, thus the marital agreement deed considered as private agreement only and does not bind third party."

"Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa penguasa mengangkat dirinya bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, undang undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar dan sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah memiliki keterampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat,maka Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya.

---

Notary Institution has long been known in the country of Indonesia, well before Indonesia's independence or during the Dutch colonial has been carrying out notary duty. The presence of the notary at first in Indonesia is a necessity for Europeans as well as those equivalent in an attempt to create an authentic deed, especially in the trade sector. The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. As a notary public officials should always be aware that the government appointed not for notary?s own benefit, but also for the benefit of society. Therefore, the Law provides a great trustworthy notary, so that there are provisions of the trust to the person place the responsibility on his shoulders, both based on legal ethics, and morals in performing his respective duties, despite in having skills in the legal profession, and notary based on responsibility and high moral standing and without any appreciation of prestigious and dignity, as required by law and public interest. Notary which is not responsible for and does not uphold the law and the dignity and prestigious of a dangerous position, not only for individuals but also for the public that they served. Of the house of representatives, The Misscounduct of the Notary Code of Ethics Covering No Prestigious and a Good Title as a Notary Public ( study case central assembly examiners of notary No: UM.MPPN02.11-12 Date 4th Of February 2010)."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana pemulihan nama baik seorang notaris pasca dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana. Pemulihan nama baik notaris sangat diperlukan pada saat notaris dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana atau telah selesai menjalani masa penahanan dan/atau masa pemberhentian sementara. Pemulihan nama baik notaris sayangnya tidak diatur secara formal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Selain tidak diaturnya pemulihan nama baik notaris pasca putusan pengadilan, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap notaris juga tidak diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Tindak pidana terhadap notaris, dapat terjadi karena kelalaian notaris sendiri maupun kelalaian dari para penghadap, kelalaian tersebut dapat berupa ketidak hati-hatian notaris dalam memeriksa dokumen serta adanya itikad tidak baik dari penghadap. Hal tersebut dapat merusak citra seorang notaris dikalangan masyarakat. Dampak dari kriminalisasi tersebut dapat membawanotaris terjerumus kedalam tindak pidana dan/atau berdapak pada jabatannya. Sehingga perlunya pengaturan mengenai bagaimana pemulihan nama baik notaris pasca dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana dan bagaimana kedudukan jabatannya selama masa penahanan sementara terhadap notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tugas, wewenang, dan larangan-larang yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Selain diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, di dalam Kode Etik Notaris diatur mengenai cara beretika dalam bekerja. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai notaris, notaris diawasi dan dilindungi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Mengenai pemulihan harkat dan martabat notaris pasca dinyatakan bebas dari tuntutan pidana, dapat dilakukan dengan ganti rugi dan/atau rehabilitas yang dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris dan mengenai kedududukan jabatan notaris selama masa penahanan sementara dan/atau pemberhentian sementara, digantikan oleh notaris pengganti. 

---

This article analyzes how a notary's good name is restored after being declared free from all criminal charges. Restoration of the notary's good name is very necessary when the notary is declared free from all criminal charges or has completed a period of detention and/or a period of temporary dismissal. Unfortunately, the restoration of a notary's good name is not formally regulated in the Notary Public Law. Apart from not regulating the restoration of a notary's good name after a court decision, regulations regarding criminal sanctions against notaries are also not regulated in the Law on the Position of Notaries, so it can be said that there is a legal vacuum. Criminal acts against notaries can occur due to the notary's own negligence or the negligence of the presenter. This negligence can be in the form of the notary's carelessness in examining documents and the presence of bad faith on the part of the presenter. This can damage the image of a notary among the public. The impact of this criminalization can lead notaries to fall into criminal acts and/or impact their position. So there is a need for regulations regarding how to restore a notary's good name after being declared free from all criminal charges and what his position of office will be during the notary's temporary detention period. The research method used is doctrinal and the data used is primary data and secondary data. In Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries regulates the duties, authorities and prohibitions that notaries may not carry out. Apart from being regulated in the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics regulates ethical methods in working. In carrying out his authority and duties as a notary, the notary is supervised and protected by the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council. Regarding the restoration of the honor and dignity of a notary after being declared free from criminal charges, this can be done with compensation and/or rehabilitation carried out by the Notary Supervisory Council and regarding the position of the notary during the period of temporary detention and/or temporary dismissal, being replaced by a substitute notary."