Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

---

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal."

"Tesis ini berisi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, antara lain berupa tidak menjalankan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu juga tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Serta tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juda oleh penghadap, saksi, dan notaris. Selain pelanggaran terhadap jabatan notaris, terdapat juga pelanggaran terhadap kode etik notaris. Pelanggaran tersebut antara lain menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah, pelanggaran dalam hal mengirimkan minuta kepada klien yang merupakan larangan dalam kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berakibat pada akta serta pihak terkait lainnya dan juga notaris yang bersangkutan tersebut. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian berupa metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar notaris dalam membuat akta otentik berupa akta pernyataan keputusan rapat agar lebih memperhatikan ketentuanketentuan yang berlaku serta terkait dengan pembuatan akta tersebut.

---

This thesis contains the offenses committed by the notary deed in making the meeting a decision statement. Violations in the form of malfeasance by Notary Act No. 30 of 2004, which include obligations not to act honestly notary, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of parties involved in the legal action. It also does not provide services in accordance with the provisions of the UUJN, unless there is a reason rejected. And do not read the deed before partij the presence of at least 2 (two) witnesses and signed by then often excluded by partij, witnesses and a notary. In addition to violations of the notary public office, there is also a violation of the code of conduct notary. These violations include running a notary office, especially in the making, reading, and signing the deed done at his office, except for valid reasons, in violation minuta send to the client which is a prohibition in the code of conduct notary. These violations resulted in deed as well as other concerned parties and the notary in question. This research is a qualitative research method to study the shape in the form of normative methods. The results suggest that the notary in the form of an authentic deed deed makes a statement-making meetings to be more attention to the provisions of the applicable and related to the deed."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuatkan Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuatkan Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau.

---

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Sharehorlders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed.

This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory.

The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN."

"Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian: bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut ialah tidak memiliki kekuatan hukum apapun sebagai akta dan tanggung jawab yang dikenakan kepada notaris selain berupa sanksi administratif  namun juga dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Dalam hal ini seharusnya Notaris wajib menolak jika diajak kerja sama oleh pihak lain, lebih cermat dan berhati-hati atas tanggung jawabnya terhadap PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

---

This thesis discusses the legal consequences of making Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without the presence of a Notary, President Director and Shareholders. It is often found that Notaries are not careful and imprudent in making notarial deeds that related to the company since the limited liability company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. The problem in this thesis is about the legal consequences of making minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) made contrary to the existing provisions and regarding responsibility of a notary for granting a PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH) to the other parties. The research method used in this thesis is a normative juridical research that focuses on the use of secondary data and the form of research used is descriptive analytical research. Results of this thesis research can be stated that the legal effect on the deed is that it does not have any legal force as the deed and the responsibility imposed on a notary public in the form of administrative sanctions but can also be subject to civil and criminal sanctions. In this case a Notary Public must refuse if invited by another party to work together, be more careful and conscientious about their responsibility towards the PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH)"

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris L berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham ,yang Akta PKR nya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris L Pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data adalah metode pendekatan kualitatif, Hasil Penelitian adalah Dengan Putusan Pengadilan Negeri Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari RUPSLB batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT seperti ahli waris yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) melakukan RUPS LB. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas berdampak pada Para Ahli Waris saham mereka hanya mendapat harta warisan saham dari si pewaris sebesar jumlah saham yang nilainya sesuai Modal Dasar Perusahaan yang tercatat dalam DPS atas nama si pewaris, sehinnga jumlah saham yang mereka dapat terdelusi akibat Pelepasan saham Portopel oleh Perseroan.

---

This Thesis discusses about the Decision of Meeting Resolutions Deed (PKR) made by Notary L based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) held by the heirs of shareholders, in which the PKR Deed was considered as null and void by the District Court decision. The problems examined in this Thesis are the legal implication of the Decision of Meeting Resolutions Deed made by Notary L after the District Court decision and the impact of the District Court decision towards the heirs of shareholders. The form of research in this paper is normative juridical research with document study data collection method. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing the data is a qualitative approach. The results of the study are with the District Court decision, the Decision of Meeting Resolutions Deed based on Extraordinary General Meeting of Shareholders is considered as null and void because it does not fulfill the provisions in the Company Law such as the heirs who does not registered in the Register of Shareholders (DPS) to conduct the RUPS LB. And the decision of the West Jakarta District Court above affects the heirs in which they only obtain the shares inheritance from the testator in the amount of shares whose value is in accordance with the Companys Authorized Capital recorded in the DPS on behalf of the testator, therefore the amount of shares that they get can be deluted due to the release of portopel shares by the Company. "

"PT. SHGW Bio-Tea Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 3 Januari 2013 (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda rapat 'mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan'. RUPSLB tersebut diadakan di hotel Novotel Bogor dengan jumlah pemegang saham yang hadir/diwakili sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). RUPSLB tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 yang dibuat oleh Richard Suwonodo, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor. Adapun atas pergantian Direksi Perseroan tersebut Direksi lama yaitu Ir. Tri Kuntarto mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Cibinong terhadap Dewan Komisaris dan Notaris bersangkutan atas dasar pelaksanaan RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia yang cacat hukum, yaitu: RUPSLB tidak dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan dan status Direksi baru yang diangkat oleh PT. SHGW Bio-Tea Indonesia masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal demikian telah melanggar Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 93 UUPT jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan terdapatnya cacat hukum dalam RUPSLB tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 tanggal 3 Januari 2013, akta tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga Notaris yang dalam hal ini telah lalai memperhatikan keabsahan jalannya RUPS ikut bertanggung jawab secara perdata berupa pengantian biaya atau ganti rugi kepada Penguggat.

---

PT. SHGW Bio-Tea Indonesia is a Foreign Investment Company domiciled in Bogor Regency and has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 3 January 2013 (hereinafter is referred to as EGMS) which meeting agenda is 'to consider the proposal on the replacement of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners'. The concerned EGMS was convened in Novotel Hotel, Bogor, with 75% (seventy five percent) shareholders being present/represented. The EGMS was stated into Minutes of EGMS of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 which was made by Richard Suwonodo, S.H., Notary in Bogor Regency. Whereas on the replacement of the Company's Board of Directors, the previous Board of Directors namely Ir. Tri Kuntaro, submitted a Tort Lawsuit to Cibinong District Court towards the concerned Board of Commissioners and Notary, on the basis of EGMS which was convened by PT. SHGW Bio-Tea Indonesia as legally defective in its implementation, namely: the EGMS was convened not in the company's domicile and the newly appointed Board of Directors was still having the status as Civil Servant. Such matters have violated Article 76 paragraph (1) of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (hereinafter is referred to as LLC Act) and Article 93 of LLC Act in conjunction with Article 4 of Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Servant Discipline. The legally defective matters in that EGMS which are stated in the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 dated 3 January 2013, the deed is hereby considered as invalid and nullified by law therefore the Notary, who in this matter has negligent in considering the validation of the EGMS shall be civilly responsible in indemnifying or compensating the Plaintiff."

"Di Indonesia, notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan kita di tanah air Indonesia Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegangan pada kode etik profesinya. Notaris bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, salah satunya adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada thesis ini adalah : Bagaimana Kewajiban Notaris dalam hal Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Dan Bagaimanakah Penyelenggaraan dan Pembuatan akta oleh Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Metode penelitian untuk membahas thesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, tersier, dan studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data thesis ini.Hasil analisa menyimpulkan bahwa Notaris tidak melakukan kewajibannya sebagai dalam penyelenggaraan dan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris dalam hal ini tidak saksama, dan amanah dalam menjalankan kewajibannya seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 tahun 2004. Karena dalam mengemban profesinya Notaris wajib bersikap seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan dan Penyelenggaraan tersebut bermula dari permintaan para penghadap PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara, dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia, lalu berlanjut kepada pemanggilan kepada tiga PT tersebut, dan Notaris memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini dilangsungkan. Namun dari prosedur tersebut Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH tidak melakukannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, the notary is an institution that has been known in our life inIndonesia. By its duties performances, Notary must hold on to the code of ethics of profession. Notary responsible for the acts she made, for example the Act of General Meeting of Shareholders. Based on this background, the subject matter in this thesis is: How Notary obligation in terms of the Act of Preparation General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? How the Implementation and Development Notary Act by the General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? The author uses normative juridical study method, with secondary data material and supported legal source of primary, secondary, tertiary, and the study of literature to collect data of this thesis.Results of the analysis concluded that the Notary does not perform the obligations in making General Meeting of Shareholders. Notary in this fully aware, and trustworthy in carrying out its obligations as what is stated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of Law No. 30 of 2004. As in carrying out its profession, Notary shall acts as what is stated in Article 16 paragraph (1) of the Law No. 30 of 2004 on Notary profession. Preparation and Implementation of the demand stems from the parties PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara and PT Alam Anugrah Buana Indonesia, and continues to calling for the meeting for the three PT, and Notary checks the completeness of the required documents before the General Meeting of Shareholders was held. According to the provisions of Article 75 through Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Notary Maria Regina Tjendra Salim, SH did not fit with the provisions Articles 75 until 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan akta Berita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun CampuranGCM (PPRSC-GCM) dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSC-GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Selain itu keadaan RULB yang kurang terkendali dan tidak kondusif tidak dapat menjadi dasar peniadaan tanggung jawab Notaris. Disimpulkan di dalam tesis ini bahwa akta Berita Acara RULB PPRSC-GCM tidak sah dan tanggung jawabNotaris adalah berupa sanksi teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga secara keperdataan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan dan dapat dibuktikan di Pengadilan. Saran yang diusulkan penulis kepada Notaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasuk Anggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu Notaris seharusnya bersikap lebih berani dan tegas dengan membawa asisten dan/atau pihak kepolisian untuk mendampinginya di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

---

This Thesis discusses about the making of Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association that failed to meet quorumrequirements stated in Article of Association and by-law. Therefore, this thesis analyzes the authenticity of minutes of Extraordinary General Meeting of GCM Ownerand Tenants Condominium Units Association. And how Notary is held accountable for issuing the meeting minutes. This research was conducted using a juridical normativemethod with a type of descriptive analytics approach. The result shows that GCM Owner and Tenants Condominium Units Associations Article of Association is legally binding and can not be ruled out. In addition to that, a disorganized Extraordinary Meeting could not be a reason for negating Notarys responsibilities. This researchsummarizes that the Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association deed becomes void and Notary will receive a written warning issued by Notarys supervisory board based on Law of Notary Public. Then, Notary may be ordered to pay damage fees and/or interest based on civil liability if any parties file and win a lawsuit in civil courts. Notary should be more cautious in examining documents including Condominium Units Associations Article ofAssociation that have any potential disputes in the future. Furthermore, Notary should be more courageous and decisive by asking assistants and/or the police for assistance in carrying out her duties and positions as a Notary."