Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnyamenjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannyaseringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkanoleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur danKantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yangdimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak diketemukan titik koordinatnyaatas tanah dimaksud. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yangtertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154PK/TUN/2010. Sertipikat ganda ini berawal dari permohonan penjelasanmengenai status tanah sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang, dikarenakan terhadap tanah tersebut telah dikuasai olehpihak lain dan telah berdiri bangunan di atasnya. Di dalam Surat Jawabannyamenyatakan bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.6957/Bencongan luas 4.400 m² tercatat atas nama PT. Tunggal Reksa Kencana diatas tanah sertipikat Hak Milik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan datasekunder melalui studi kepustakaan. Untuk menyelesaikan sengketa sertipikatganda dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, jika tidak dapat diselesaikanmaka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketakepemilikan melalui Peradilan Umum (Perdata).

---

ABSTRACTCertificate of land rights is strong evidence that where in it describes the state ofthe land. But in reality often because of the emergence of a dispute dualcertificate. It is caused by defects in the administration of the law because thecertificate is not mapped, measured and Land Office did not perform repeatedmeasurements as requested by the owners of the land on the grounds coordinatepoints is not found aver the land. It can be seen as in the case set forth in thedecision of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaNumber 154 PK/TUN/2010. This dual certificate request originated froma description of the status of the certificate of land ownership rights to The Headof Tangerang District Land Office, due to the land has been occupied by othersand has been building standing on it. In the reply letter has been issued acertificate stating that the right to build a number 6957/Bencongan, spacious4,400 m² was recorded on behalf PT. Tunggal Reksa Kencana on land propertycertificates. The research method used is the method of normative research thataims to get secondary data through library research. To resolve disputes multiplecertificates can be reached by consensus, if not resolved then the aggrieved partycan file a lawsuit over ownership through general court (civil)."

"Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi yang bersifat negatif yang berunsur positif. Dalam artian, kepemilkan tanah tersebut masih dapat digugat oleh orang yang sebenarnya berhak, oleh karena Negara tidak menjamin kebenaran datanya yang diajukan oleh Penguasa tanah sengketa pada saat ia mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah yang dikuasai olehnya. Dalam praktek, tuntutan hukum sering kali terjadi akibat peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah. Seperti halnya, putusan pengadilan yang menjadi obyek penelitian tesis ini juga mempersoalkan peralihan hak atas tanah karena hibah yang dianggap telah merugikan kepentingan para ahli waris. Dengan demikian, para ahli waris perlu merasa menuntut hak mereka selaku ahli waris ke muka pengadilan. Tuntutan tersebut diperbolehkan, berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Sip/1974 tertanggal 6/4/1976, yang menyatakan sebagai berikut :?hibah yang menyebakan kerugian bagi ahli waris harus dibatalalkan. Pembatalan peralihan hak karena hibah tersebut tentunya disertai dengan pembatalan akta yang timbul karena terjadinya peralihan hak tersebut.? Merujuk kepada putusan mahkamah agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 2125K/ Pdt/2004, yang menguatakan putusan Judex Facti Nomor 277/Pdt/2003/PT. Sby, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 59/Pdt/2002/PN.Blt adalah putusan yang tepat menurut hukum, karena hibah yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut memang telah merugikan kepentingan ahli waris. Dengan adanya putusan hakim tersebut beranggapan bahwa akta dan surat kepemilikan atas tanah yang timbul akibat peralihan karena hibah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyebabkan akta dan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut menjadi batal demi hukum.

---

Land registration implementation in practice could not give legal certainty for possession of land rights. A certificate which supposed to be a strong evidence of its stake for the owner of the land can be undone passing judgment of a court. It is in place, made possible because of the system of publication land registration is applied in Indonesia is a the negative system publication which has positive elements. In a sense, the land ownership can still be charged by an actual person entitled, by because the state does not guarantee the truth of the data submitted by a ruler in dispute and when he submit a request registration over the land is owned by him. In practice, lawsuits often been caused by the transfer of rights over the ground because heir or grant. As well; judgment of a court which become object of this research thesis also accepted the transfer of rights over the ground for grants deemed to have been detrimental to the interests of the heir apparent. Thus, the heirs need to feel demanding their rights as the heirs to face court..The demands allowed, based on a verdict by the supreme court number 900 K/Sip/197 publish on 6/4/1976, Stating as follows : grants prompting loss for heirs to be annulled. The cancellation of the transfer of rights by grant is certainly accompanied by the cancellation of the deed that arises because of the occurrence of the transfer of such a right. Refer to the verdict, the supreme court then the verdict of the supreme court number 2125K/ Pdt/2004 which amplifies the verdict of the high court in Surabaya, number of verdict 277/Pdt/2003/PT.Sby, and also amplifies the verdict of the state court in Blitar, number of verdict 59/Pdt/2002/PT.Blt are right decision according to the law, because grants become problems in a verdict was indeed has been detrimental to the interests of the heir apparent. With the existence of the award the judge was assume that the deed and the possession of the land that arise due to transfer by operation of grants is not legitimate and do not have the force of law, causing deed and the certificate land rights the dispute shall be declared void for the sake of law."

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations."

"Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai sengketa kepemilikan tanah sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ciketing Udik, seluas 32.215 M2 yang terdaftar atas nama PT. Bosaeng Jaya berkedudukan di Jakarta , terhadap sebagian tanah Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu seluas 7.300 M2 dipermasalahkan oleh Nyonya Sanem dan Nyonya Samah. Perkara tersebut di atas telah mendapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut belum dapat menyelesaikan sengketa, karena berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Bekasi, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Untuk mengakhiri kasus sengketa tanah tersebut para pihak sepakat menyelesaikan secara damai. Dengan membuat akta perdamaian secara notariil. Akta Perdamaian tersebut selanjutnya didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai dasar permohonan penghapusan perkara.

---

The arise of legal dispute begins from a complaints from such party (person / body of law) which contains of objections and indictment for land rights either on the status of land, priority or its ownership in the expectation for administrative settlement in accordace with the pertaining regulations. This research discusses the dispute over land ownership on the certificate of the Rights

to Build number 9/Ciketing Udik, covering an area of 32 215 m2 which registered in the name of PT. Bosaeng Jaya located in Jakarta, topartial of land of such rights to build of 7.300 m2, disputed by Mrs Sanem and Mrs Samah. The above case has received a verdict has not been able to resolve the dispute, because based on the Minutes Execution of Districh Court of Bekasi, such decition cannot be executed (non executable). This study uses the method of juridical normative with prescriptive typology. To end such land dispute case the parties agree resolve peaceful term. By produce settlement agreement in a notary deed. Such settlement agreement is then registered to the Land Office of

Bekasi as the foundation of case nullification petition."

"ABSTRAKSertipikat hak atas tanah seharusnya memuat data fisik dan data yuridis yang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Namun, dalam praktik di lingkungan bermasyarakat, penerbitan sertipikat hak atas tanah menuai berbagai permasalahan, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3322K/Pdt/2017 yaitu timbulnya kepemilikan sertipikat ganda terhadap satu bidang tanah di Bali. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat karena mempertanyakan kepastian hukum terhadap kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan perlindungan hukum yang diberikan Negara apabila telah terdapat hak atas tanah yang digugat. Untuk itu, penulis ingin menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kepemilikan ganda terhadap satu bidang tanah di Bali dan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum akibat timbulnya sertipikat ganda terhadap pemilik Hak Atas Tanah yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa baik secara musyawarah dengan Badan Pertanahan Nasional setempat sebagai moderator maupun pengajuan upaya hukum melalui Pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli harus menaati tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban yang dimintakan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan hanya dalam pembuatan akta saja melainkan tanggung jawab pada saat sebelum dan setelah penandatanganan akta jual beli.

---

ABSTRACTCertificate of land ownership rights must contain physical data and juridical data in accordance with the data provided in the measuring certificate and the book of land ownership rights. However, in practice, the issuance of certificates of land ownership rights may cause various problems, such as the Decision of the Supreme Court Number 3322K/Pdt/2017 regarding the emergence of a dispute of two official land ownership certificates for the same plot of land in Bali which caused uncertainty in the society because of the legal certainty of the certificates of land ownership rights and legal protection granted by the State in the event of dispute arising from the land ownership rights. Thus, the authors wish to analyze the legal protection of dual ownership on one plot of land in Bali and the liability of Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT in carrying out their duties and the authorities. The method of the research is a normative juridical method with descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is the legal protection due to the emergence of a double certification for each owner for the identical land ownership rights whereby such owner who suffer loss from this double certification may file a dispute either through deliberation with the National Land Office as a moderator or through the court. PPAT in drawing up Deed of Sale and Purchase/AJB must subject to the guidelines and procedures based on the applicables laws and regulations. The liabilities of PPAT is not limited in drawing up the deed but such liabilities exist before and after the signing of the AJB.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas sengketa tanah di Jakarta Barat antara ahli waris dari pemilik tanah dengan developer. Ahli waris menggugat kepemilikan developer atas sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4067/Kedoya karena ahli waris membantah telah mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Sedangkan developer mendapat hak atas tanah tersebut dari pihak lain berdasarkan akta jual beli yang terjadi tahun 1974. Proses peradilan terjadi dari Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali. Akan tetapi Hakim dalam pertimbangannya lebih melihat kepada hasil laboratorium krim Dit.Seres MABES POLRI yang menyatakan bahwa cap jempol pada akta jual beli tahun 1974 adalah tidak sesuai dengan cap jempol asli pembanding, seharusnya hal yang perlu diteliti kebenarannya yaitu surat keterangan waris yang mendasari dibuatnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk menganalisa kebenaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan developer dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat dari batalnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Developer yang telah kalah pada peninjauan kembali tidak dapat melakukan upaya hukum, namun untuk dapat mempertahankan hak atas objek sengketa, dapat melakukan negosiasi terhadap ahli waris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to review land dispute in West Jakarta between heirs of the land owner and developer. The heirs sued the developer regarding the ownership of certificate Hak Guna Bangunan number 4067/Kedoya. The heirs denied that they have transferred the ownership of land to other parties. On the other hand, developer got the land ownership from another party based on the deed of sale in 1974. The judicial process was conducted from District Court down to Judicial Review in Supreme Court. When the judge in the court reviewed the result of Laboratory of Dit.Serse MABES POLRI, they found out that their thumbprint on the deed of sale in 1974 was not same with the original thumbprint of the heirs. Therefore, an investigation is necessary to be conducted to identify which names in the inheritance letter that were used create the deed of sale number 0025/1974 and the deed of sale number 0026/1974. This thesis is using method of literature research with legal materials premiere and secondary legal materials. It is aiming to analyze the truth oftransferred the land right from the land owner to developer and to find a solution to solve the dispute which was caused by two deeds of sale. Developer who has lost in Judicial Review will not be able to do any legal actions, but will have to retain the rights of land by negotiating it with the heirs."

"[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau kantor pertanahan setempat terhadap tanah yang masih berstatussengketa di pengadilan.Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Taily Aida dan Hendra Santoso dengan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak milik nomor 669/ Dukuh Pakis atas nama pihak lain yaitu Suladi Abdus Shomad yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya diatas tanah milik Taily Aida dan Hendra Santoso yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan. Salah satu faktor penyebab timbulnya kasus ini adalah adanya kesalahan dari pihak administrasi kantor pertanahan kotamadya Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpukan bahwa timbulnya sertipikat hak milik atas nama pihak lain diatas tanah yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan telah melanggar pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Taily Aida dan Hendra Santoso yaitu mengajukan permohonan kembali hak atas tanah dengan sertipikat hak milikkepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Taily Aida dan Hendra Santoso.;In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector, there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task of organizing several functions, namely the formulation of national policy in the field of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local land office on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate about the land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of the Land Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rights certificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely Suladi Abdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute in court. One of the factors causing this case is mistakenness on the part of municipal land office administration Surabaya. Research using normative juridical method with typology of explanatory and prescriptive. Results of the study concluded that the incidence of property rights certificate on behalf of another party on the ground that they become the object of dispute in court has violated article 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santoso reapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalf of the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso., In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector,there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task oforganizing several functions, namely the formulation of national policy in thefield of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local landoffice on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate aboutthe land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of theLand Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rightscertificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely SuladiAbdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute incourt. One of the factors causing this case is mistakenness on the part ofmunicipal land office administration Surabaya. Research using normative juridicalmethod with typology of explanatory and prescriptive. Results of the studyconcluded that the incidence of property rights certificate on behalf of anotherparty on the ground that they become the object of dispute in court has violatedarticle 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santosoreapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalfof the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso.]"

"Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman dengan Izin Usaha Perkebunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurang menunjangnya data fisik dimana belum terdapatnya sistem update peta secara otomatis atas segala tindakan hukum yang dilakukan pemerintah sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil suatu kebijakan.

---

Land registration in Indonesia aims to ensure legal by giving a certificate. However in issuing the certificates often carry legal consequences for the parties. One example is the presence of dispute of the issuance of the certificate by the Land Office, which legally the region is forest area and has not, received a decision the forest area release from the Minister of Forestry. Due to this, there is an overlap between the areas of Business License Utilization of Forest Plants with Plantation Business and the rights over the land. The method used in this research is normative juridical research using secondary data. This study concluded that the lack of support that the physical data which has not been the presence of the map automatically updates the system for any legal action taken by the government, causing an error in taking a policy."

"Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan antara istri dan anak-anak dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa Status dari anak perkawinan pertama adalah anak sah sedangkan status dari anak perkawinan kedua adalah anak zina karena asas dari Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dan agama yang dianut mereka yaitu kristen katolik tidak mengenal adanya poligami sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dikarenakan anak dari perkawinan pertama adalah anak sah, mereka berhak mewaris sedangkan anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris dan hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan keluarga ibunya saja. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris adalah munculnya ahli waris baru yaitu anak luar kawin. Notaris dalam hal ini harus hati-hati dan teliti.

---

This thesis discusses the status and right of inheritance of the child born of the first legitimate marriage and the second marriage done under the hands. In addition, this thesis also discusses the impact of the enactment of the Constitutional Court decision on the making of the Notarial Inheritance Certificate in case of debate on the estate between the wife and children of the first marriage and the second marriage. This thesis writing uses case study research with juridical normative approach. Based on the results of the discussion of the formulation of the existing problems, it is known that the status of the first marriage is a legitimate child while the status of the second marriage is the adultery because the principle of Marriage Law in Indonesia is the principle of monogamy and religion they embrace that is catholic Catholics do not know the existence of polygamy so the marriage is considered to have never happened. Since the child of the first marriage is a legitimate child, they are entitled to inherit while the child of the second marriage is not entitled to inherit and can only be inherited from the mother and the family of his mother only. The impact of Decision of the Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010 on the making of a certificate of inheritance by a notary is the emergence of new heirs of the outsider. Notary in this case must be careful and thorough. "

"Perkawinan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan pasangan untuk meneruskan keturunan dan juga meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya perkawinan ini tentunya memiliki akibat hukum terhadap beberapa aspek salah satunya terhadap harta perkawinan antara pasangan suami dan istri. Dengan adanya perkawinan yang sah, antara suami dan istri tersebut jadi memiliki harta bersama yang mana harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Dalam meningkatkan taraf hidup kehidupan, banyak pasangan suami istri melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan melakukan perjanjian kredit dan menjaminkan surat-surat berharga atau harta benda yang dimilikinya. Penjaminan atas perjanjian kredit yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut tidak jarang yang menggunakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Salah satu objek yang sering dijaminkan adalah tanah dan bangunan yang dikategorikan sebagai harta bersama dan dijaminkan menggunakan Jaminan Hak Tanggungan. Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan ini yang dijaminkan adalah hak atas tanah yang dapat berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Pembebanan atas Jaminan Hak Tanggungan tersebut secara tegas dan diikat menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris PPAT dan disetujui oleh kedua belah pihak antara debitur dan kreditur.

---

Marriage is one of the important aspects needed in every human life. Every individual requires a partner to continue the lineage and also to improve their standard of living. With the existence of marriage, it certainly has legal consequences on various aspects, one of which is the marital property between husband and wife. Through a valid marriage, the husband and wife share common assets acquired during the marriage. In the pursuit of improving their quality of life, many married couples borrow from third parties through credit agreements, pledging valuable documents or assets they own. The collateral for these credit agreements, undertaken by the married couple, often involves the common assets acquired during the marriage. One commonly pledged item is land and buildings categorized as joint property and pledged using a Deed of Mortgage. This Deed of Mortgage secures rights over the land, including buildings, plants, and creations that exist or will exist and are integral to the land. The encumbrance on the Mortgage Deed is explicitly and legally binding, established through a Deed of Granting Mortgage created by a Notary Public Land Deed Official and approved by both parties, the debtor, and the creditor."