Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan syariat Islam di Aceh, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Syariat Islam sudah lama melekat di masyarakat Aceh bahkan sebelum Belanda menjajah Indonesia, sehingga syariat Islam merupakan identitas bagi masyarakat Aceh. Hal inilah yang menyebabkan syariat Islam diterapkan secara legal-formal dalam bentuk “otonomi khusus”. Otonomi khusus diatur dalam UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum diaturnya UU No.18 Tahun 2001, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai pemberlakuan syariat Islam secara legal-formal yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan syariat Islam di NAD, dituangkan dalam bentuk Qanun atau PERDA yang merupakan peraturan pelaksana dari dua peraturan di atas. Salah satu bidang yang dijelaskan lebih lanjut dalam Qanun sehubungan penerapan syariat Islam di NAD adalah bidang Jinayah (hukum pidana), diantaranya mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan minum minuman keras, perjudian dan berdua-duaan/mesum. Hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut adalah “hukuman cambuk”. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum Islam dan tidak dikenal dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapannya di NAD merupakan bentuk dari lex Specialis derogat lex Generalis dari KUHP. Dikarenakan berbeda dalam penerapan bentuk hukuman untuk kejahatan yang sama seperti kejahatan perjudian, maka berbeda pula dalam menegakkan hukum acaranya. Dalam hukum pidana nasional untuk kejahatan perjudian menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, sedangkan kejahatan perjudian dalam penerapan syariat Islam menggunakan aturan hukum acara khusus yang diatur dalam PERGUB No.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Hukuman Cambuk. Hal inilah yang menjadi alasan penulisan, bagaimana kedudukan hukuman cambuk di dalam hukum pidana nasional serta peran KUHAP sebagai aturan umum hukum acara sehubungan penerapan hukuman cambuk sebagai bagian penerapan syariat Islam di NAD dan mengetahui hukuman cambuk di dalam hukum pidana Islam serta tata caranya."

"Masyarakat Gayo memiliki sebuah tradisi nyanyian rakyat (folksong) yang disebut Didong. Didong adalah seni yang dipertandingkan antara dua kumpulan atau grup dari komunitas yang berbeda. Didong sebagai sastra lisan masih bertahan dan menjadi unsur identitas pengenal etnik Gayo hingga saat ini. Didong terbentuk dari konfigurasi antara ekspresi seni sastra, seni suara, dan seni tari dari hasil olah pikir dan rasa. Dalam pertunjukkan Didong terdapat prinsip kelisanan yang dapat ditemukan: karya terjadi hanya pada saat pertunjukan berlangsung; penciptaan karya yang bersifat spontan, isinya dinamis, tetapi memiliki formula tertentu. Formula Didong: menguasai pengetahuan tentang adat-istiadat; tata bunyi lirik Didong, khususnya pada rima akhir. Makalah ini menjelaskan struktur permainan Didong dan bagaimana fungsi Didong dalam masyarakat Gayo.

---

Gayo people has a folksong which is called by Didong. Didong is an art which compete two groups from the different communities. Didong is still remain and be the identity of Gayo ethnic till now. Didong is formed from the configuration between art of literature, art of voice, and art of dance which are a result of mind and taste processing. In the show of Didong, there are a principal of orality which can be found, such as work can be happen when the show is on going, the spontanous work with a dinamic essential, but has a definite formulas. The formulas of Didong are master of costums and traditions; sound order of Didong's lyrics, especially in the last rhyme. This paper will explain about the structure of Didong show and the functions of it in the Gayo ethnic."