Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas analisis mengenai penggunaan sertifikat hak atas tanah fiktif (palsu) yang merupakan dasar dari diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hakim harus cermat dalam menentukan terlebih dahulu obyek gugatan suatu perkara khususnya perbuatan melawan hukum sehingga dapat terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata serta memperhatikan dan mencantumkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukum tertulis.

---

This thesis discusses the analysis about the use of fictitious certificate of land rights which is the basis of the filing of unlawful act lawsuit. This study uses a normative approach with the qualitative descriptive data analysis method. The results of the study suggest that the judge must be careful in determining the object of a lawsuit advance an unlawful act in particular that can first be proven the elements in Article 1365 of the Civil Code as well as attention and include Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registry as the basis of written law."

"Skripsi ini akan membahas gangguan terhadap hak milik atas tanah. Hak milik atas suatu benda yang dapat dibuktikan dengan alas hak yang sah memberikan kewenangan absolut bagi pemegang hak nya guna mengambil kemanfaatan seluas-luasnya dari benda yang dihaki. Hak milik dibatasi dengan ketentuan dalam hukum perdata di Indonesia salah satunya adalah tidak menimbulkan gangguan (hinder) bagi orang lain. Setiap orang harus menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain agar tidak mengurangi kenikmatan dalam menikmati hak yang dimiliki. Gangguan dapat terjadi terhadap hak milik atas tanah. Jika terjadi gangguan terhadap hak milik maka dapat digugat berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi tidak semua gangguan tehadap hak milik atas tanah merupakan perbuatan melawan.

---

This thesis will discuss the nuisance of land ownership. Proprietary rights over an object which can be proved by legitimate title gives absolute authority to it's holder to take the widest benefit. Proprietary rights of Land are limited by the provisions of the civil law in Indonesia, one of which is not to cause nuisance (hinder) for others. Everyone must respect the rights of others as not to detact from enjoyment of enjoying owned rights. Nuisance can occur on land ownership. In the event of nuisance to the land, it can be sued under Unlawful act. However, not all nuisance to Proprietary rights of land is an unlawful act."

"Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan seseorang selalu menuntut adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak lain. Perbuatan melawan hukum menimbulkan perikatan diantara para pihak yaitu pelaku perbuatan melawan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya dan bagi pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Masalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata tidak diatur secara sempurna. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Undang-undang pun tidak menentukan besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum maka dari itu yang berwenang untuk menentukan besar ganti rugi adalah hakim. Pertanggungjawaban atas kerugian tersebut bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan pada kondisi awal sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang terbukti bersalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata wajib mengganti kerugian tersebut. Persoalannya bagaimana pertanggungjawaban seseorang terhadap kerugian akibat PMH yang telah dilakukan, sejauh mana Hakim dapat menentukan besar kerugian materil dan immaterial yang telah diderita oleh korban PMH. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, selain itu penulisan ini juga menganalisa kasus yang terkait dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang telah diderita oleh korban PMH sesuai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam kasus Hakim mempunyai wewenang menilai sejauh mana kerugian tersebut mempengaruhi keadaan pihak korban dan Hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan ganti rugi sewajarnya yang harus dibayar oleh pelaku PMH. Mengenai pedoman bagi Hakim dalam menentukan besar ganti rugi yang adil bagi kedua belah pihak belum memiliki peraturan yang spesifik, sehingga Hakim harus dapat menetapkan berapa jumlah sepantasnya yang harus dibayar dan hal ini tidak sudah seharusnya tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono)."