Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena banyaknya situs e-Commerce yang mencantumkan klausula Baku yang dapat merugikan pihak konsumen. Dalam hal ini penulis berniat untuk menganalisis mengenai klausula baku yang terdapat dalam situs groupon.co.id dan livingsocial.co.id. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam situs groupon.co.id dan livingsocial.co.id terdapak klausula baku yang melanggar UUPK. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, di mana penulis mendapatkan bahan penelitian dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang yang melanggar UUPK adalah batal demi hukum perjanjian yang di mana klausula baku tersebut berlaku. Selain itu pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyesuaikan klausula bakunya dengan ketentuan di dalam UUPK.

---

The background of this research is because there are too many e-Commerce website that have standard clauses that can harm consumer right. In this research , writer want to analyze about standard clauses in groupon.co.id and livingsocial.co.id. The goal of this research is to find out whether groupon.co.id and livingsocial.co.id have standard clauses that contrary to consumer protection laws.This research was conducted by using normative juridical method, and the data used in this research are obtained from literature study and interviews. The legal impact that will be arise from the standard clauses that contrary to consumer protection law is null and void of the agreement. Moreover businessman are also required to adjust the standard clauses with provison from the consumer protection law."

"Pekembangan Teknologi dan Informasi yang sangat cepat membuat perdagangan secara elektronik (e-commerce) menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat. PT. Mitra AdiPerkasa Tbk merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola planetsports.net. Situs tersebut menjual produk peralatan olahraga mulai dari kaos, sepatu, hingga aksesoris olahraga dengan berbagai macam merk terkenal. Planetsports.net menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian peralatan olahraga, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh planetsports.net terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola planet sports.net wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan-aturan UUPK.

---

Rapidly development technology and information make electronic commerce (e-commerce) to be one of the best option for the community. PT. Mitra Adiperkasa Tbk is an e-commerce business that manages planetsports.net. The site sells sports equipment products ranging from shirts, shoes, accessories of sports with a variety of well-known brands. Planetsports.net applies the efficiency principle through the inclusion of standard clauses on the exercise equipment purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation. The Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by planetsports.net contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore, the clauses are considered ?null and void? and the managers of planetsports.net is obliged to accommodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan atau yang sering disebut dengan e-commerce. PT Global Digital Niaga merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola blibli.com, sedangkan Nuansa Media selaku pengelola bukabuku.com. Kedua situs tersebut menjual produk salah satu produk utamanya adalah buku. Bukabuku.com dan blibli.com menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian buku, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh bukabuku.com dan blibli.com terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola bukabuku.com dan blibli.com wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan UUPK.

---

Technology and information is developing very rapidly. Utilization of technology and information made in various fields, one of which is in field of trade or often called e-commerce. PT Global Digital Niaga is an e-commerce business that manages blibli.com, while Nuansa Media manages bukabuku.com. Both website sells one of its main products is books. Bukabuku.com and blibli.com applies the efficiency principle through the inclusion of standard clause on the online book purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation.

The Law Number 8 Year 1999 regarding consumer protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by bukabuku.com and blibli.com contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore the clauses are considered ?null and void? and the managers of bukabuku.com and blibli.com are obliged to accomodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Pentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

The importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"Karakteristik e commerce yang berbeda dengan perdagangan konvensional menjadikan e-commerce sebagai sesuatu yang masih baru dan belum banyak dipahami bagi sebagian masyarakat Indonesia. Melihat fenomena bisnis e-commerce yang pesat maka sangat penting menempatkan konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis e-commerce.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan sebagai acuan melihat perlindungan konsumen dalam perdagangan e-commerce. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan kegiatan e-commerce di Indonesia sehingga diperlukan campur tangan pemerintah diperlukan fungsi pengawasan yang lebih efektif dikarenakan karakteristik e-commerce yang berbeda dengan perdagangan konvensional.

---

The Characteristics of e-commerce which is different from the conventional trade making e-commerce as something that is new and has not been understood for some people in Indonesia Looking at the phenomenon of e-commerce businesses are rapidly it is important to put the consumers as a subject that is closely associated with the e-commerce business.This research is a normative legal research of the Consumer Protection Act and the Trade Act as a reference to see consumer protection in e commerce trading.The Results of this study concludes that there are several factors that hamper the sustainability of e commerce activities in Indonesia so that required government intervention it is necessary that the supervisory function over due to the characteristics of e commerce that is different from the conventional trade."

"Skripsi ini membahas mengenai kesalahan pengiriman dalam transaksi elektronik di Indonesia. Terkait dengan pembahasan tersebut, digunakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang diperlukan dalam pembelian barang melalui online, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kesalahan pengiriman barang pesanan online. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menjalani kegiatan transaksi secara online, agar pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, pengawasan terhadap aktifitas jual beli secara online, dan konsumen mencari informasi sebanyak - banyaknya sebelum melakukan pembelian barang secara online, dan perlunya sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

---

This paper discusses about the error in goods delivery through electronic transactions in Indonesia. The Laws that are being used related in this papers are, Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Informations and Transactions, Law Number 7 Year 2014 on Trading, and Government Regulation Number 82 Year 2012 on The Implementation Of Electronic Transaction System.

This paper discusses about consumer rights of buying goods via online information, and also about regulation about law protection for consumer who experience loss on error in goods delivery that are being ordered from online transactions.

Research suggest that sellers need to implement the principle of cautiousness in running the business, supervision for online transaction activity, consumer needs to find information on online transaction as many as possible beforehand, and socialization about consumer rights especially Law on Consumer Protection counseling."

"PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, yang secara khusus adalah konsumen kesehatan, memiliki hak atas informasi terhadap obat-obatan yang akan dikonsumsinya terutama mengenai komposisi dan khasiat obat. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat yang berada pada label obat, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat yang memiliki kesalahan yaitu ketidaksesuaian antara label informasi obat dengan isi kandungan obat yang terdapat dalam ampul obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memproduksi obat-obatan harus diterapkan prinsip kehati-hatian; mengadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian dalam pengawasan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar; mengadakan sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumer, have the rights for information about medicines they buy and consume, especially about compositions and properties of the drug.

This thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on the facts that occurred in relation to offenses committed by business actors in the fulfillment of the right of consumers to information on the drug?s label, also regulations about protection to health consumers that suffered losses as the result of taking the medicine that has a fault, that is a mismatch between the drug?s information label to the content of the drug contained in the drug ampule.

The results suggested, when producing drugs business actors should apply the principle of prudence; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police to supervise and the provision of criminal sanctions to business actors that break the rules; also held socialization and education about consumer rights, especially counseling about the Consumer Protection Act."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

---

This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN. "