Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan terumbu karang dalam hukum internasional. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan dalam skripsi ini membahas mengenai kondisi terumbu karang di dunia dan pengaturan perlindungan terumbu karang menurut konvensikonvensi internasional. Akan dibahas pula mengenai empat kerjasama regional yang dibentuk oleh negara-negara yang peduli terhadap eksistensi terumbu karang. Pada akhir pembahasan, akan diulas mengenai perlindungan terumbu karang di Indonesia dan keikutsertaan Indonesia pada CTI-CFF dalam rangka melindungi terumbu karang di wilayah Indonesia. Pada akhir skripsi ini, terdapat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terumbu karang.

---

This thesis discusses the protection of coral reefs in the regulation of international law. The research method in this thesis is a normative juridical study. The discussion in this thesis to discuss the condition of the world's coral reefs and coral reef protection regulation according to international conventions. Will be also discusses four regional cooperation formed by the countries concerned with the existence of coral reefs. At the end of the discussion, review the protection of coral reefs in Indonesia and Indonesia's participation in the CTI-CFF in order to protect the coral reefs in areas of Indonesia. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions relating to the protection of coral reefs."

"Sumberdaya terumbu karang di Pulau Tidung telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan. Pada saat ini sebagian masyarakat Pulau Tidung menggantungkan hidupnya sebagai penyedia jasa kegiatan wisata yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan. Adanya kegiatan wisata di Pulau Tidung yang tanpa terkendali yang memanfaatkan keindahan karang dapat berdampak terjadinya penurunan kualitas terumbu karang di sekitarnya. Metode pengamatan untuk mengamati tingkat kerusakan karang adalah Line Intercept Transect dan faktor lingkungan diamati dengan pengukuran berbagai parameter lingkungan perairan secara langsung di lapangan. Aspek sosial ekonomi dan pengelolaan dikaji dari berbagai peraturan yang telah ada dan wawancara secara mendalam dengan penduduk setempat dan wisatawan. Penelitian ini membahas mengenai kondisi kerusakan terumbu karang dan faktor penyebabnya baik faktor antropogenik maupun non-antropogenik serta pengelolaan terumbu karang di Pulau Tidung. Beberapa faktor yang diamati yaitu kondisi perairan, kondisi terumbu karang, aspek sosial masyarakat dan kebijakan pengelolaan terumbu karang. Kondisi perairan meliputi suhu, kecerahan, kecepatan arus, pH, salinitas, fosfat dan nitrat. Kondisi karang meliputi persentase tutupan karang, indeks keanekaragaman, dan indeks dominasi. Penelitian dilaksanakan selama bulan Juni – Agustus 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Pulau Tidung dalam kondisi rusak - sedang dengan persentase tutupan karang hidup antara 21,41% – 30,19%. Indeks keanekaragaman tutupan berkisar antara 2,0423 – 2,1495 dan indeks dominasi tutupan berkisar antara 0,1433 – 0,1466, nilai tersebut memperlihatkan adanya keanekaragaman dan tekanan lingkungan yang sedang, dan tidak adanya dominasi tutupan karang tertentu. Parameter kualitas air laut memperlihatkan masih dalam ambang batas normal untuk kehidupan karang. Faktor antropogenik berupa kegiatan pariwisata, penambangan karang, pengeboman dan pengoperasian kapal di daerah terumbu karang diduga berperan terhadap kerusakan karang di Pulau Tidung. Pengelolaan terumbu karang di Pulau Tidung telah diatur melalui beberapa peraturan baik secara nasional maupun oleh pemerintah setempat, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga diperlukan implementasi kebijakan yang lebih baik dengan menerapkan program kesadaran masyarakat, penegakan hukum dan peran masyarakat secara aktif dalam mengelola sumberdaya laut.

---

Coral reef resources in Tidung Island has been used by local people for various purposes. At this time most of local people working as a travel provider or tourist guide. The existence of tourist activities in Tidung Island that utilizes the exotic of coral reefs affect the condition of coral reefs in this area. Observation method to observe the level of coral damage is Line Intercept Transect and environmental factors observed by measuring several water quality parameters. Socio-economic and management aspects examined from existing regulations and interviews with local people and tourists. The aim of this study is to discuss the coral condition and the causes of coral degradation including anthropogenic factors, non-anthropogenic and management of coral reefs in Tidung Island, Seribu Islands, north off Jakarta. Several factors were observed, namely the condition of waters, coral reefs, and social aspects and management. Water conditions include temperature, brightness, speed of flow, pH, salinity, phosphate and nitrate, and the condition of coral include life form percentage, index of diversity, and dominance index. The research was conducted during June to August 2011. The results show that the condition of coral reefs in Tidung Island was categorised bad condition to moderate with the percentage of life form ranges between 21.41% - 30.19%. Index of diversity ranged from 2.0423 to 2.1495 and dominance index ranged between 0.1433 to 0.1466. These showed ​​that the level of diversity and environmental pressures are medium, and has no a spesific type of coral cover that dominates in coral reefs. Water quality parameters are still within normal limits for coral life. Anthropogenic factors such as tourism, mining coral, destructive fishing (bombings) and the operation of ships in coral reef are thought to contribute to destruction of coral reef in Tidung Island. Management of coral reefs in Tidung Island has been governed by several regulations by both national and local government, but the implementation has not been optimized so the implementation of better policies by implementing public awareness programs, law enforcement and community participation in managing marine resources is needed."

"Nama : Sheila PurnomoProgram Studi : Magister Ilmu HukumJudul : Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan InternasionalDalam Strict liability seseorang bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat; Kedua, para ldquo;potential polluter rdquo; akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya level of care , maupun tingkat kegiatannya level of activity . Dua hal ini merupakan kelebihan strict liability. Konsep pertanggungjawaban mutlak juga dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi dan/atau negara.Peneliti mengambil contoh kasus kerusakan lingkungan laut yang saat ini menarik perhatian adalah kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat yang disebabkan oleh kandasnya kapal pesiar Inggris MS Caledonian Sky yang dinakhodai oleh Kapten Keith Michael Taylor di perairan Raja Ampat, Papua Barat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang seluas 18.882 m2. Latar belakang terjadinya kasus kandasnya kapal diperkirakan karena kelalaian nahkoda kapal, disamping itu juga, sistem tata keamanan kelautan Indonesia yang lemah menjadi faktor pemicu terjadinya kasus ini. Konsep pertanggungjawaban mutlak dapat diberlakukan kepada badan hukum dan/atau perusahaan/korporasi yang menaungi kapal pesiar MS Caledonian Sky atas kerusakan yang terjadi pada terumbu karang di wilayah perairan Raja Ampat. Penelitian tentang Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder yang memuat mengenai pertanggungjawaban. Dalam ganti rugi yang dapat dimintakan ke perusahaan pemilik kapal inilah prinsip strict liability dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidupnya. Kata Kunci : Korporasi, Tanggung Jawab, Caledonian Sky, Lingkungan

---

ABSTRACTName Sheila PurnomoStudy Program Magister Ilmu HukumTitle Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Terumbu Karang Oleh Kapal MS Caledonian Sky Ditinjau Dari Hukum Lingkungan

---

Internasional In Strict liability a person is responsible whenever losses arise. This means that First, the victims are released from a heavy burden to prove a causal relationship between their losses and the actions of the individual defendant Secondly, the potential polluters will pay attention to both their level of care, and their level of activity. These two things are excess strict liability. The concept of absolute liability can also be applied to legal entities and or companies corporations and or countries.Researchers take the case of marine environmental damage that is currently attracting attention is the destruction of coral reefs in the territorial waters of Raja Ampat, West Papua caused by the crash of British cruise ship MS Caledonian Sky who was captained by Captain Keith Michael Taylor in the waters of Raja Ampat, West Papua causing damage coral reef ecosystem of 18,882 m2. The background of the case of shipwreck is estimated due to negligence of the ship 39 s captain, besides that, the weak Indonesian marine security system becomes the trigger factor for this case.The concept of absolute liability can be applied to legal entities and or corporations that shelter MS Caledonian Sky cruises on damage to coral reefs in Raja Ampat waters. Research on Corporate Responsibilityiability Against Implementation of Strict Liability Principles. The method of this thesis research is normative law research.This research mostly draws on international documents and written sources containing secondary information that includes accountability. In the compensation that can be requested to the company owner of the ship is the principle of strict liability can be applied by the Indonesian government in accordance with those set in the laws of the environment. Key Word Corporate, Responsibility, Caledonian Sky, Environment "

"Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang dibangun oleh komponen utama komunitas hewan karang dari jenis karang hermatipik yang termasuk dalam filum Coelenterata (Cnidaria), kelas Anthozoa, ordo Madreporaria-Scleractinia. Hewan karang hermatipik beserta alga berkapur dan organismeorganisme Iainnya menghasilkan endapan-endapan masif berupa kalsium karbonat (CaCO3) sehingga dapat membentuk terumbu. Kemampuan hewan karang membentuk terumbu ini karena adanya hubungan simbiosis dengan tumbuhan bersel satu di dalam jaringan polip individu hewan karang hermatifik yaitu zooxhantellae. Terumbu karang memiliki manfaat ekologi, yaitu berfungsi sebagai habitat berbagai biota laut, pelindung ekosistem padang lamun dan mangrove, pelindung pantai dan penyedia pasir taut. Manfaat ekonomi, yaitu untuk perikanan, bahan baku akuarium, hiasan, bangunan, serta wisata bahari. Manfaat sosial budaya, antara lain untuk pendidikan dan penelitian. Sumberdaya terumbu karang di Indonesia menghadapi berbagai ancaman kerusakan akibat pengaruh antropogenik di berbagai lokasi, yang telah berlangsung lama. Saat ini, kondisi terumbu karang yang baik hingga sangat baik sekitar 33,3%, sisanya dalam kondisi sedang hingga rusak. Kerusakan dapat disebabkan oleh pengaruh antropogenik, baik secara langsung maupun tak langsung. Kerusakan terumbu karang berakibat pada kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Upaya merehabilitasi terumbu karang dapat ditempuh baik secara alami dan buatan, yang diikuti dengan upaya mengurangi pengaruh antropogenik. Upaya ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Pengelolaan sumberdaya terumbu karang yang dilakukan masyarakat disebut pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat, disingkat dengan PBM.

---

Coral reef is an ecosystem mainly developed by the components of hermatiphic coral community of phylum Coelenterata (Cnidaria), class Anthozoa, order Madreporaria-Scleractinia. Hermatiphic coral and symbiotic calcite algae and other organisms produce massive sediments of Calcium Carbonate (CaCO3) and build their reefs. The ability of corals to build a reef is due to the mutual symbiotic of hermatiphic coral individual with unicellular algae called zooxhantellae. Coral reefs have ecological functions to be the habitats for marine organisms, protect sea grass and mangrove ecosystems, protect beach, and produce sand. Economic benefits of coral are fishery, source of aquarium materials, ornaments, building materials, and marine tourism. Social benefits of coral reefs are, among others, research and educational objects. Coral reef resources in Indonesia are still facing many kinds of anthropogenic threats in many locations. Currently, coral reef with good up to very good conditions is around 33.3%, the rest being poor to moderate conditions. Coral reefs degradation can be affected by anthropogenic effects, directly or indirectly. The coral reefs degradation in fact causes ecological, economical, socio and cultural losses. Rehabilitation of degraded coral reef can be conducted naturally and human intervention followed by the elimination of anthropogenic effects. These efforts could be conduct by the government, local government, and/or communities. The management of coral reefs conducted by communities is called community-based coral reefs management, shortened to CBM."

"Terumbu karang merupakan ekosistem yang kompleks dengan keragaman biologi tinggi yang mendukung produktivitas perikanan. Belum banyak penelitian mengenai informasi data bio-bisik, sosio-ekonomi, dan tata kelola dalam pengelolaan kawasan konservasi di Pangandaran Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi terumbu karang dari aspek bio-fisik, sosio-ekonomi, dan tata kelola sejak penetapan pencadangan sebagai kawasan konservasi laut serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Pengumpulan data kondisi biofisik terumbu karang dilakukan dengan metode transek garis (line intercept transect/LIT) pada lokasi Pasir Putih, Batu Mandi, Batu Layar, dan Batu Nunggal di 8 titik kedalaman (3 m dan 5 m). Kondisi lingkungan terumbu karang dilakukan dengan pengukuran parameter-parameter kualitas perairan (suhu, kecerahan, salinitas, arus, dan pH). Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tata kelola dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara dengan 57 orang responden. Data sekunder kondisi terumbu karang sebelum dan sesudah penetapan kawasan konservasi laut di Pangandaran dikumpulkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya.Indikator biofisik menunjukkan hasil trend tutupan karang hidup di kedalaman 3 m mempunyai kecenderungan menurun, dan kedalaman 5 m mempunyai kecenderungan tutupan karang hidup yang stabil. Kondisi terumbu karang di lokasi penelitian berada pada status buruk sampai dengan baik. Kondisi terumbu karang di Pangandaran dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dan aktivitas penangkapan ikan, serta peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi terumbu karang di Pangandaran Kabupaten Ciamis merupakan faktor penentu kelestarian terumbu karang.

---

Coral reefs are complex ecosystems with high biodiversity that supports the productivity of fisheries. Not much information on the research of bio-physical, socio-economic, and governance in the management of conservation areas in Pangandaran Ciamis. The research was carried out to analyze the condition of coral reefs in the aspects of bio-physical, socio-economic, and governance since the establishment of marine reserves as a conservation area and the factors that influence. Biophysical condition of coral reefs conducted by the line intercept transect (LIT) at the location of Pasir Putih, Batu Mandi, Batu Layar, and Batu Nunggal in 8 point depths (3 m and 5 m).

The environmental conditions of coral reefs conducted by measuring the water quality parameters (temperature, brightness, salinity, currents, and pH). To find out the socio-economic conditions of society and governance is done by using a questionnaire and interviews with 57 respondents. Secondary data coral reefs before and after the establishment of marine protected areas in Pangandaran collected from the results of previous studies.

Biophysical indicator shows trend results live coral cover in depth of 3 m have a tendency to decline, and a depth of 5 m has a tendency to live coral cover was stable. The condition of coral reefs in the study sites are in poor to good status. The condition of coral reefs in Pangandaran is influenced by the activity of tourism and fishing activities, as well as the active role in its management. Collaborative management of coral reef conservation in Pangandaran Ciamis is an important determinant of coral reef conservation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan hukum dari kasus tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui hubungan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan terumbu karang di Indonesia serta mengetahui penegakkan hukum terhadap perusakan terumbu karang di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terumbu karang didasarkan kepada urusan konkuren UU Pemda. Akan tetapi terdapat hambatan yaitu tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Penegakkan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. penegakan hukum administratif cara penghentian kegiatan, pembongkaran, penyitaan, dan pencabutan izin. Penegakan pidana tersebut terbagi atas sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. hukum perdata dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the authority of the Central and Regional Governments in Indonesia towards the protection and management of coral reefs is viewed from the laws and regulations. Furthermore, this paper also discusses the case of coral reef destruction in Indonesia, namely the case of destruction of coral reefs in Raja Ampat by the MV Caledonian Sky Ship and how the law enforcement of the case. The purpose of this paper is to find out the relationship between the responsibilities of the central government and the regions in protecting coral reefs in Indonesia and to know the law enforcement on the destruction of coral reefs in Indonesia. The research method in this paper is normative juridical. The relationship between the authority of the Central Government and the Regional Government towards coral reef management is based on the concurrent affairs of the Regional Government Law. However, there are obstacles, namely the absence of district/city government authority over the management of coastal areas. Law enforcement for cases of coral reef destruction based on Law No. 32 of 2009, namely the enforcement of administrative, civil and criminal law. administrative law enforcement on how to terminate activities, demolition, confiscation and revocation of licenses. The criminal enforcement is divided into imprisonment sanctions and fine criminal sanctions. Civil law can be done through settlement of disputes outside the court and through the court."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban bagi para pihak yang terlibat dalam kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal pesiar MS Caledonian Sky di Raja Ampat, Indonesia, yang terjadi pada tahun 2017 silam. Hingga saat ini, kasus kandasnya MS Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di perairan Indonesia tersebut masih belum membuahkan penyelesaian. Tulisan ini menjabarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang tersedia dalam hal terjadinya kerusakan lingkungan hidup terumbu karang di kawasan perairan sensitif, yang diatur dalam berbagai sumber hukum internasional prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian regional, di mana penerapannya dapat dilihat berdasarkan praktik negara-negara states practices seperti Australia, dan Filipina, melalui kebijakan serta instrumen hukum nasional yang diberlakukan terhadap kawasan perairan sensitif yang mengandung terumbu karang pada yurisdiksi nasional mereka. Selanjutnya, tulisan ini juga menganalisa harmonisasi antara ketentuan hukum internasional yang tersedia dengan ketentuan hukum nasional Indonesia sehubungan dengan pertanggungjawaban yang akhirnya relevan bagi penyelesaian kasus MS Caledonian Sky. Metode penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif. Pada akhir pembahasan, termuat tiga simpulan dan tiga saran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan kawasan terumbu karang oleh kapal dalam kaitannya dengan kasus MS Caledonian Sky.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liabilities for the parties responsible in coral reefs damage due to the grounding of cruiseship MS Caledonian Sky in Raja Ampat, Indonesia, which occurred in 2017. Up until now, the MS Caledonian Sky grounding accident remains unsolved. This writing describes the form of liabilities available for coral reefs damage that occurs in sensitive sea areas containing coral reefs habitat, which are regulated under sources of international law the principles of international law, conventions and regional agreements, and the implementation of which can be seen in states practices such as Australia, and the Philippines, through their national legal instruments and governing policy for sensitive sea areas containing coral reefs within their national jurisdictions. Furthermore, this paper as well analyzes the harmonization between the provisions of international law available with the provisions of Indonesian law that are relevant for the case of MS Caledonian Sky for the parties involved to be held accountable. In this thesis, the research method being used is the normative juridical type. At the end of this thesis, there are three conclusions and three suggestions concerning the form of liabilities for coral reefs damage by vessels which applicable to the MS Caledonian Sky grounding accident. "

"ABSTRAKKegiatan eksplorasi dan eksploitasi industri minyak dan gas bumi di lepas pantai berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Tumpahan minyak dapat merusak ekosistem terumbu karang. Setiap wilayah ekosistem terumbu karang di perairan memiliki tingkat kepekaan yang berbeda terhadap pencemaran tumpahan minyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan tingkat kepekaan ekosistem terumbu karang dan menentukan strategi mitigasi penanganan pencemaran tumpahan minyak berdasarkan tingkat kepekaan lingkungan ekosistem terumbu karang di perairan Selat Madura sekitar wilayah kerja Santos Sampang Pty Ltd. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan mengacu pada National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA dan beberapa rumus yang dikembangkan dari beberapa sumber. Hasil penelitian ini adalah 31, 25 terumbu karang dalam kondisi bagus, 25 moderat, 25 rusak dan 18,75 sangat rusak. Tingkat kepekaan terumbu karang di wilayah riset dikategorikan cukup peka di 9 wilayah 56,25 dari seluruh wilayah studi , kategori peka di 6 wilayah 37,50 dari seluruh wilayah studi dan kategori sangat peka di 1 wilayah studi 6,25 dari seluruh wilayah studi . Informasi tingkat kepekaan ekosistem terumbu karang tersebut digunakan untuk menentukan wilayah prioritas penanggulangan apabila terjadi tumpahan minyak dengan menggunakan model penyebaran tumpahan minyak. Kesimpulannya adalah tingkat kepekaan ekosistem terumbu karang berbeda-beda dan dapat dijadikan pertimbangan dalam strategi penanggulangan pencemaran minyak.

---

ABSTRACTExploration and exploitation activities of offshore oil and gas industries could potentially cause pollution because of oil spill in the ocean. The oil spill can damage the coral ecosystem. Each ecosystem territorial has different level of sensitivity towards oil spill pollution. The objective of this research is to measure conditions and sensitivity levels of the coral ecosystem around working area of Santos Sampang Pty Ltd which is located in Madura Strait and to determine mitigation strategy in handling the oil spill pollution based on the acquired sensitivity levels of coral reef ecosystem. The result shows that 31.25 of the coral reef are in good condition, 25 moderate, 25 damaged, and 18.75 highly damaged. Research method in this research are quantitative and qualitative method that referred to National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA and some formulas developed from several sources. Sensitivity level of the coral reef in the territorial of interest in this study can be categorised as quite sensitive 9 areas 56.25 of research areas , 6 areas as sensitive 37.50 of research areas and 1 area as very sensitive 6.25 of research area . Those acquired sensitivity levels of the coral ecosystem was utilised to determine territorial level of priority for countermeasure in case of oil spill occurrence by using oil spill trajectory modelling. The conclusion is the coral in the region of study has different environment level of sensitivity and can be considered in the oil spill countermeasure strategy"