Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri perbankan sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Agar pembangunan dalam suatu negara dapat terus berjalan, maka kredit yang difasilitasi oleh bank sebagai salah satu sarana terpenting dalam penyaluran modal bagi usaha negara dan swasta, harus tetap dijaga kestabilannya. Tingkat kestabilan kredit di Indonesia dapat dilihat melalui besaran suku bunga kredit. Selain itu, persaingan antar bank umum juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan suku bunga kredit di Indonesia. Kenaikan tingkat suku bunga kredit yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan negara dan menjadi beban pada roda perekonomian negara maupun masyarakat sebagai pelaku usaha yang melakukan investasi. Keberadaan persaingan dalam industri perbankan di Indonesia pada umumnya akan menciptakan persaingan diantara para pelaku usaha yang akhirnya akan menguntungkan masyarakat melalui persaingan harga. Namun mulai pertengahan tahun 2011 ditemukan indikasi oleh KPPU bahwa terdapat bank umum besar baik negeri maupun swasta melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui kartel. Dimana melalui kartel tersebut suku bunga bank menjadi tinggi dan memiliki besaran yang serupa. Besaran bunga bank yang dirasa terlampau tinggi tersebut kemudian dikhawatirkan dapat menghambat iklim investasi, khususnya pada sektor UMKM. Indikasi ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2013. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap indikasi perjanjian kartel tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan melalui penelitian ini pelaku usaha dapat bersaing secara sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan perdagangan gula di Indonesia baik dalam perdagagan gula kristal rafinasi maupun gula kristal putih, dugaan adanya praktik anti persaingan ditenggarai dengan selalu tidak simetrisnya neraca gula di Indonesia, disertai harga gula di Indonesia yang cenderung tidak pernah turun. Struktur pasar gula di Indonesia yang cenderung oligopolis dan dikuasainya stok gula oleh di Indonesia diduga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menciptakan kolusi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah terdapat dugaan praktik anti persaingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan apakah kebijakan perdagangan gula di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat dugaan praktik anti persaingan berupa kartel yang melanggar Pasal 11 dan oligopoli yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Kebijakan perdagangan gula di Indonesia belum efektif dan dapat memberikan kesempatan untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha.

---

This thesis analysis the alleged of anti-competition practices in sugar (white sugar plantation and refined sugar) trading in Indonesia. These allegations arose after not always asymmetrical balance of sugar in Indonesia and price of sugar is most expensive. The structure of the sugar market in Indonesia which tends to oligopoly and overpowered by the sugar stocks in Indonesia allegedly provides the opportunity for businesses to create collusion resulting unfair competition. The issues of this thesis is to discuss whether there is allegation of unfair competition practices as regulated in law number 5 year 1999 and whether sugar trade policy in Indonesia were in accordance with competition law. this thesis is the juridical-normative research using primary and secondary data. The results of this thesis shows that there is competition in the form of an alleged practice of anti-competitive cartels in violation of article 11 and oligopoly that is set out in article 4 of law number 5 year 1999, and sugar trade policy in Indonesia have not been effective and can provide an opportunity to inflict unhealthy business competition."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"Melihat pentingnya persaingan usaha sehat terutama di bidang perbankan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional dan pentingnya persaingan usaha sehat dalam dunia perbankan dan asuransi, maka isu mengenai aktivitas bancassurance sebagai bentuk kerja sama antara bank dan asuransi yang dikhawatirkan dapat menjadi jalan masuk bagi persaingan usaha tidak sehat menjadi penting untuk dipelajari dan oleh karenanya diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan aktivitas bancassurance berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta apakah praktek persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dalam skema kerja sama eksklusif dalam pelaksanaan aktivitas bancassurance. Selain itu, permasalahan mengenai bagaimana pengawasan dan pengaturan aktivitas bancassurance dalam upaya penciptaan persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga akan diangkat sebagai salah satu pokok masalah. Metode penelitian menggunakan tipologi penelitian normatif dengan teknik analisis data secara prekskriptif yang didukung dengan wawancara dengan nara sumber. Bedasarkan metode yang digunakan didapati bahwa, pengaturan mengenai bancassurance tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dengan tetap memperhatikan peraturan lain yang terkait. Melalui penelitian juga diketahui bahwa dalam suatu skema kerja sama eksklusif aktivitas bancassurance dapat muncul praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk tying agreement dan barriers to entry. Untuk menanggulangi kemungkinan munculnya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibutuhkan kejelasan dalam pengawasan serta pengaturan mengenai praktek bancassurance. Dalam hal pengawasan harus dipahami bahwa yang behak melakukan pengawasan terhadap praktek bancassurance adalah Otoritas Jasa Keuangan, tanpa menutup kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian bila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam praktek bancassurance.

---

Considering the importance of fair business competition especially in the banking sector to achieve the objectives of national development implementation and the importance of fair business competition in the insurance world, the issue of bancassurance activity as a form of cooperation between banks and insurance which having possibility to create unfair competition became important to be studied and therefore raised as the topic in this thesis. The main issues are concerning of how the implementation of bancassurance activities based on the regulations applicable in Indonesia as well as whether unfair business competition practices can appear in the exclusive cooperation scheme in the implementation of bancassurance activities. In addition, this thesis also doing study on how the supervision and regulation of bancassurance activities in order to create fair business competition based on Law Number 5 of 1999. The method used in this thesis is normative typology with data prescriptive analysis technique, supported by interview data. Based on the method used it is found that bancassurance is regulated in Circular Letter of Financial Services Authority Number 33 SEOJK.03 2016, Circular Letter of Financial Services Authority Number 32 SEOJK.05 2016 and Regulation of Financial Services Authority Number 23 POJK.05 2015 with due regard to other relevant regulations. Through research also known that in an exclusive cooperation scheme, bancassurance activity, there is possibility that unfair business competition arises in the form of tying agreement and barriers to entry. To overcome the possibility of unfair business competition, supervision and arrangement regarding bancassurance practice is required. In the case of supervision, it should be understood that the supervisor of bancassurance practice is the Financial Services Authority, without inhibiting the authority of Business Competition Supervisory Commission to conduct research if there is any indication of unfair business competition in bancassurance practice."

"Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam kasus ini tidak terdapat pengaturan produksi atau pemasaran. Selanjutnya, perusahaan Singapura yang terlibat dalam kasus penetapan harga tersebut bukanlah merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat berlaku secara optimal dan efektif terhadap kasus tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti persaingan yang bersifat lintas negara dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum persaingan usaha yang ada di berbagai negara. Dalam menindaklanjuti kasus ini, sangat diperlukan adanya amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku secara optimal pada tindakan anti persaingan yang membutuhkan penerapan hukum persaingan usaha ekstrateritorial.

---

This thesis analyzes problems related to alleged cross border anti competitive conduct on container liner shipping price between Batam Singapore that had been fixed by the Singapore entities using juridical normative methodology. In this case, Competition Comission of Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU alleged that expensive rate of the container liner shipping price is considered as cartel prohibited by the Article 11 of the Law Number 5 of 1999. However, it rsquo s more proper to consider the expensive rate of the container liner shipping price is substantially caused by price fixing that is prohibited by Article 5 of the Law Number 5 of 1999 because there is no evidence that the Singapore entities had determined the production and marketing of the product. Moreover, the Singapore entities involved in this case are not undertakings that established, located, or conducting action in the teritorial jurisdiction of Indonesia, and therefore the Law Number 5 of 1999 can not be applied toward them effectively and optimally. This thesis also examines the enforceability of the Law Number 5 of 1999 to be applied extraterritorially against cross border anti competitive conduct by considering competition law doctrines used in various countries. In this case, the amendement of Law Number 5 of 1999 will truly support the Indonesia rsquo s competition law to be applied extraterritorially in the most effective and optimal way."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan usaha yaitu predatory pricing dalam penyelenggaraan jasa transportasi oleh Go-Jek. Dugaan ini berdasarkan pada penetapan tarif yang sangat rendah/murah yang dilakukan PT. Go-Jek Indonesia yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Go-Jek muncul sebagai pelopor ojek berbasis teknologi aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkutan ojek tersebut. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Go-Jek melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memesan Go-Jek dengan mudah dan cepat. Penelitian ini membuktikan bahwa PT. Go-Jek telah melakukan praktik predatory pricing sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

---

The focus in this thesis is about the alleged of unfair competition practices which is the practice due to the determination of the very low fare that done by PT Go-Jek Indonesia which operates in DKI Jakarta. Go-Jek emerged as a pioneer of technology-based application that offers convenience for the customer to use the service of the ojek transport services. Customers can download the application through smartphone and can be used to hail a Go-Jek easily and quickly. This is a reasearch study using normative juridical method. Results of this study is that PT. Go-Jek Indonesia has been proven to have a very low fare cost which led to the practive of predatory pricing and unfair competition."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan pengecualian ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya mengenai ruang lingkup Pasal 50 huruf (g) yang mengecualikan perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor, serta keberlakuannya dikaitkan dengan pelaksanaan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Pasar bebas ASEAN melalui AEC tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan Indonesia, khususnya terhadap segi persaingan usaha. Dalam rangka menghindarkan terjadinya permasalahan persaingan usaha yang merugikan masyarakat, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan-aturan pengecualian dalam hukum persaingan usaha negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yaitu mengenai perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor.

---

This thesis discusses the exception rule provisions of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, in particular regarding the scope of Article 50 (g) which exclude agreements and or act aimed for export, as well as the validity associated with the implementation of the ASEAN Economic Community by 2015. ASEAN free market through AEC will certainly have a significant influence on the activities of Indonesian trade, particularly in terms of the competition. In order to avoid the problems of competition harmful to society, there should be a review of the rules of exception in competition law in the member countries of ASEAN, including Indonesia, which is about the agreement and or act aimed for export."

"Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan perbuatan yang mengutamakan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diamdiam dalam persekongkolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu yang harus mendapat pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan. Tesis ini menjelaskan tentang penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di industri migas khususnya pada kasus tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura. Metode yang digunakan ialah menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun permasalahannya ialah bagaimana penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU pada tender di Blok Madura, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada putusan KPPU tentang tender di Blok Madura, dan kendala-kendala yang diperoleh KPPU dalam membuktikan Pasal 22. Dengan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutus perkara tersebut dengan menerapkan Pasal 22 berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura sudah sampai ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, namun putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh keduanya, karena bukti yang kurang cukup. Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 44/PDT/KPPU/2011/PN.Jkt Pst Tentang Tender di Industri Migas Pada Blok Madura dan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 03K/PDT.SUS/201, yang mana kedua putusan tersebut merupakan lanjutan dari perkara dengan Nomor Putusan 31/KPPU-L/2010.Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas penerapan Pasal 22 tersebut, kedua hakim tidak menumukan unsur-unsur persekongkolan tender yang terdapat pada Pasal 22, adapun putusan KPPU dengan Nomor Putusan 31/KPPU-L/2010 dibatalkan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dikarenakan pada putusan KPPU kurangnya bukti petunjuk, KPPU juga tidak menejelaskan secara jelas bukti tidak langsung tersebut, dan bukti tidak langsung belum ada peraturan khususnya di Indonesia. Adanya kendala yang diperoleh KPPU mengakibatkan belum secara optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selain mengatasi permasalahanpermasalahan, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya, utamanya ketika komisi ini menjalankan fungsi dan tugasnya. Selain itu, kendala yang diperoleh KPPU dalam pembuktian adalah perihal whistleblower yang sulit dalam pembuktiannya, karena whistleblower tersebut belum diatur dengan jelas di Indonesia.

---

Conspiracy in tender activity is an action -oriented aspects of behavior in the form of an agreement to conspire done secretly in a bid rigging , bidder must specify the particular company that got the job through the expected contract price. This thesis describes the application of Article 22 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the oil and gas industry, especially in the case of procurement of oil exploration and drilling tools natural gas reserve.

The method used is to use the method of normative juridical research that refers to the legal norms contained in laws, especially Law No. 5 of 1999 . The problem is how to implement Article 22 of Law No. 5 of 1999 by the Commission on the tender in Madura , Consideration of District Judges and the Supreme Court on the Commission 's decision on the tender in Madura, and the constraints obtained by the Commission under Article 22 proves. District Court and the Supreme Court, but the verdict was overturned by both the Commission, because of insufficient evidence. Application of Article 22 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in consideration of the Central Jakarta District Court Case No. 44/PDT/KPPU/2011/PN.Jkt with Pst About Tender in the Oil and Gas Industry In Madura and Supreme Court case No. 03K/PDT.SUS/201 , in which both the decision is a continuation of the case with decision No. 31/KPPU-L/2010.

Based on consideration of the District Court and the Supreme Court on the application of Article 22, the two judges did not menumukan bid rigging elements contained in Article 22, while the decision by the Commission Decision No. 31/KPPU-L/2010 canceled by the District Court and the Supreme Court. Due to the lack of evidence hint Commission decision, the Commission also not menejelaskan clearly the circumstantial evidence, and no evidence of indirect rule, especially in Indonesia. Constraints obtained by the Commission resulted in yet optimally carry out its authority. In addition to addressing the issues, challenges that need to be answered next is to clarify the status of the Commission's institution in the state system led to the commission be susceptible to debate its existence, especially when the commission perform its functions and duties. In addition, the Commission obtained constraints in the proof is a difficult subject whistleblower in the proof, as the whistleblower has not been set out clearly in Indonesia."

"Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka pembentukan holding company ini adalah pada sektor perumahan dan pengembangan kawasan. Dalam rencana ini, Perum Perumnas akan ditunjuk sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan yang diantaranya terdiri dari Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero). Akan tetapi, dibalik inisiasi rencana Pemerintah dalam pembentukan holding company beberapa BUMN ini, muncul pula adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan skema pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta membahas mengenai apakah pembentukan Holding Company oleh BUMN pada sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang bertujuan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan membahas mengenai dampak-dampak yang berpotensi akan timbul dari dibentuknya Holding Company oleh BUMN pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

---

In Indonesia, the formation of holding companies began in 1998 with the Government's plan to initiate the formation of holding companies for several State-Owned Enterprises. The purpose of establishing this holding company is as an option to implementing the restructurization of State-Owned Enterprises for their management optimization. One of the sectors planned by the government for the formation of this holding company is the Housing and Area Development Sector. In this plan, Perum Perumnas will be appointed as the holding company of the subsidiaries which include Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) and PT Bina Karya (Persero). However, behind the initiation of the Government's plan to establish holding companies for several State-Owned Enterprises, there were indications of violations of Law Number 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This thesis will discuss the arrangement of the Holding Company formation scheme by State-Owned Enterprises the Housing and Area Development Sector in terms of Law Number 5 of 1999 and discuss whether the formation of Holding Companies by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development sectors can be exempted as an act aimed at implementing regulations based on Law Number 5 Year 1999. This thesis will also discuss the potential impacts that will arise from the establishment of a Holding Company by State-Owned Enterprises in the Housing and Area Development Sector"

"Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, terdapat birokrasi dan administrasi yang kompleks, yang mengakibatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu pelimpahan wewenang ini adalah monopoli atas barang dan jasa yang dianggap penting oleh negara, yang diberikan kepada pemerintah daerah dan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, BUMD ini kerap kali rentan terhadap praktik monopoli, seperti yang terjadi pada kasus PDAM di DKI Jakarta. Melihat hal ini, terdapat kekosongan hukum mengenai monopoli BUMD dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana kewenangan BUMD melakukan monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta bagaimana praktek BUMD melaksanakan monopoli dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis normatif dan hasilnya menyimpulkan bahwa BUMD memiliki kewenangan untuk melaksanakan monopoli berdasarkan undang-undang serta sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dan penyelenggaraan monopoli oleh BUMD melalui penguasaan negara berdasarkan undang-undang sektoral yang berlaku.

---

Within the vast territory of the Republic of Indonesia, there is a complex bureaucracy and administration, which results in the delegation of authority from the central government to local governments. One of these delegations of authority is a monopoly on goods and services deemed essential by the state, which is granted to local governments and through the establishment of regionally owned enterprises (BUMDs). However, these BUMDs are often vulnerable to monopolistic practices, as was the case with PDAM in DKI Jakarta. Seeing this, there is a legal vacuum regarding the BUMD monopoly in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This raises the issue of how the authority of BUMD to monopolize according to Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the practice of BUMD to implement monopoly in several applicable sectoral laws and regulations. This research uses a normative juridical review method, and the results conclude that BUMD has the authority to carry out a monopoly based on the law as well as a body designated by the government and the implementation of a monopoly by BUMD through state control based on applicable sectoral laws."