Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan beragam sehingga mempermudah pemanfaatan bank untuk pencucian uang. Disisi lain, perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengendalian internal yang efektif dapat membantu bank mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 sebagai bentuk keseriusan bank melakukan pencegahan pencucian uang. Pemetaan COBIT dan COSO diharapkan dapat membantu bank umum di Indonesia mencegah pencucian uang. Hasil analisis kesesuaian PBI Nomor 14/27/PBI/2012 dengan kerangka modifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kerangka modifikasi

---

ABSTRACTTechnological developments have been used by banks to create more complex banking products and services and to improve regular banking activities. Nonetheless, it also creates opportunity for perpetrator to perform money laundering. Banks can prevent money laundering by performing effective internal control and IT governance. Bank Indonesia has issued Regulation No. 14/27/PBI/2012 about preventing money laundering and terrorist financing. The mapped framework is expected to be useful for preventing money laundering in commercial banks in Indonesia. The suitability analysis shows a good suitability between PBI 14/27/PBI/2012 with mapped framework."

"

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

 

 

Kata Kunci:

Anti pencucian uang; APU; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG.

 

 

Keywords:

Anti-money laundering; AML; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

"

"Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep Agent Banking terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Konsep Agent Banking ini merupakan produk dari bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke kantor cabang yang ada. Dengan adanya agent banking transaksi dapat dilakukan pada agen-agen yang ditunjuk oleh bank seperti kantor pos atau supermarket. Namun demikian, kemudahan bertransaksi yang diberikan oleh bank ini juga tidak luput dari peraturan yang sudah ada yaitu prinsip mengenal nasabah, dimana bank harus selalu mengedepankan prinsip ini sebelum melakukan transaksi. Hal ini menjadi hambatan bagi bank di Indonesia untuk memberlakukan konsep ini terkait dengan minimnya kelonggaran dalam peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Dalam penelitian ini juga dikemukakan kemudahan- kemudahan yang ada pada peraturan prinsip mengenal nasabah di negara lain yang sudah menerapkan konsep agent banking untuk memberikan pembanding terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pembanding, dapat disimpulkan bahwa agent banking tetap dapat diberlakukan dengan tetap mengedepankan prinsip mengenal nasabah.

---

The focus of this study is the concept of agent banking related to the implementation of know your customer principal. The agent banking concept is a product issued by the bank intended to allows customers to conduct banking transactions without having to go to a branch office. With agent banking, transactions can be done on agents which is appointed by the banks such as the post office or supermarket. However, the ease of transactions provided by the banks not necessarily make the product have an immunity from the laws that already exist, namely the principle of Know Your Customer, which the bank must always put the principles in front before making a transaction. It is a disincentive for banks in Indonesia to enact these concepts related to the lack of flexibility in the regulation of Know Your Customer principles. In this study also suggested that there are easiness on the principle of Know Your Customer regulations in other countries that have implemented the agent banking concept of agent banking to provide a comparison of the existing regulations in Indonesia. With this comparison, it can be concluded that the banking agent can still be applied alongside the know your customer principles."

"Perusahaan Pembiayaan menjadi salah satu bagian dari usaha perbankan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan “tindak pidana pencucian uang” yang lebih dikenal dengan istilah money laundering. Secara sederhana, kegiatan money laundering dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering, dan integration.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan Program APU dan PPT dengan menugaskan unit kerja khusus dan membuat kebijakan dan Prosedur penerapan program APU dan PPT. Bahwa pada kenyataannya, keterbatasan dana dan alasan efisiensi membuat perusahaan pembiayaan lebih memilih untuk menempatkan fungsi tugas APU dan PPT ini disatukan dengan departement/divisi yang sudah ada sebelumnya. Namun, guna mengetahui adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, Perusahaan Pembiayaan telah membuat indikator yang dijadikan pedoman, antara lain : Pembayaran DP ≥ 75% dari harga kendaraan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); melakukan pembayaran cicilan sebesar 5 (lima) kali cicilan atau lebih sekaligus; Pelunasan dipercepat dilakukan konsumen pada saat ≤ setengah tenor pembiayaan dan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Transaksi dilakukan oleh konsumen yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana; Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan/tindak pidana.

---

The Finance Company is a part of banking business that used as a facility for criminals to do “Money Laundering Crimes” In simple terms, money laundering activities are grouped into three activities, namely: placement, layering, and integration.. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Application of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector regulates that the Finance Company is required to implement the APU and PPT Program by assigning a special unit work and making policies and procedures for implement APU and PPT program. In the fact, funds limitation and efficiency reasons have made Finance Company prefer to place the APU and PPT tasks functions put together with exisiting departments/divisions. However, to be aware of any indications of suspictious financial transactions, the Finance Company has made indicators that used as guidelines, including DP payments ≥ 75% of the vehicles price with a nominal values ≥ Rp. 150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs); make payments of 5 (five) installments or more at once; Accelerated repayment by consumer at or half the tenor of financing and with a nominal ≥ Rp.150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs). Transactions by consumers who have been designated as suspects in criminal cases; Financial transactions carried out or canceled are suspected to be related to the proceeds of crime / crime."

"Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen kediklatan dilakukan di Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) PPATK bertujuan untuk melakukan analisis dan memberikan rancangan sistem manajemen kediklatan di Pusdiklat APUPPT dengan desain berbasis pengguna serta melakukan proses pengujian oleh pengguna. Di awal penelitian dilakukan studi literatur dan wawancara sehingga ditemukan beberapa akar permasalahan yang menyebabkan pengelolaan pusdiklat belum tercapai. Setelah itu dilakukan analisis terhadap akar permasalahan yang ditemukan yaitu belum tercapainya target indeks pengelolaan manajemen yaitu dari target 3.10 hanya mendapat 2.60. Melalui metode tinjauan literatur PRISMA didapatkan lima penelitian sejenis dan mendukung penelitian ini. Dari kelima penelitian tersebut didapatkan sintesa bahwa penggunaan user centered design (UCD) dalam pengembangan sistem/aplikasi sangat memengaruhi hasil penerimaan pengguna yaitu tingkat penerimaan yang tinggi. Penelitian memiliki fokus untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang mendukung pengelolaan manajemen kediklatan dengan desain berbasis pengguna menggunakan mix method dengan pendekatan exploratory. Oleh karena itu penulis mengintegrasikan metode pengembangan sistem software development life cycle (SLDC) dan UCD. Dalam tahapan desain menggunakan unified modelling language (UML) untuk memodelkan sistem sehingga diharapkan prototipe sistem yang dihasilkan dapat meningkatkan tingkat penerimaan pengguna yang tinggi. Setelah terbentuk prototipe yang siap pakai oleh pengguna (high fidelity prototype) dilakukan black box testing dan pengujian kebergunaan (usability testing) dengan menggunakan use questionnaire. Hasil usability testing mendapatkan hasil 2576,84% yang dibagi dengan tiga puluh pertanyaan sehingga menjadi 85,89%. Angka 85,89% masuk ke dalam kategori sangat layak, sehingga dapat diketahui bahwa sistem informasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna dan masuk kategori sangat layak digunakan. Sedangkan untuk indeks diperoleh hasil sebesar 4.29 sudah melebihi target tahun 2021 yaitu 3.10, sehingga dapat dikatakan bahwa melalui penelitian ini Pusdiklat mampu memenuhi target tahun 2021 yaitu sebesar 3.10.

---

Analysis and design of the education management information system was carried out at the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (APUPPT) PPATK Education and Training Center with the aim of analyzing and providing a design for the education and training management system at the APUPPT Pusdiklat with a user centered design and conducting a user-based testing process. At the beginning of the research, a literature review and interviews were carried out, so it was found that some root causes had caused the management of the Pusdiklat not yet achieved. After that, an analysis of the root causes is carried out so that the root causes of the most priority problems can be identified, it was found that the management index target had not been achieved, namely from the target of 3.10 it only got 2.60. Through the PRISMA literature review method, five similar researches have been obtained. From the five researches, it is found that the use of user centered design (UCD) in system/application development greatly affects the results of user acceptance, this is a high level of acceptance. This research has a focus on analyzing and designing information systems that support the management of education and training APUPPT with a user centered design using mixed methods with an exploratory approach. Therefore, researchers integrate the software development life cycle (SLDC) and user centered design (UCD) systems development methods. In the design stage will use the unified modeling language (UML) to model the system so hopefully can make a system prototype that increase the high level of user acceptance. After high fidelity prototype is formed, a black box testing and usability testing will be carried out using a use questionnaire. The results of usability testing is 2576.84% which is divided by thirty questions so that it becomes 85.89%. This number 85.89% falls into the very feasible category, so it can be seen that this information system is in accordance with user needs and is categorized as very feasible to use. As for the index of 4.29, it has exceeded the 2021 target of 3.10, so it can be said that through this research the Education and Training Center is able to meet the 2021 target of 3.10."

"Saat ini banyak perusahaan yang sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. TI menjadi semakin penting lagi bagi perusahaan multinasional untuk dapat berkoordinasi dengan baik. Chevron merupakan salah satu perusahaan multinasional yang memiliki unit bisnis di Indonesia dengan nama perusahaan Chevron Indonesia Company (CICO). Skripsi ini akan membahas hasil mapping atas tujuan bisnis dengan tujuan TI perusahaan serta membahas tata kelola TI CICO menggunakan 2 domain pada CobiT 4.1, yaitu domain plan and organize dan acquire and implement. Terdapat penilaian atas tata kelola TI menggunakan maturity level dalam kerangka CobiT. Hasil penilaian dari kedua domain tersebut, tata kelola TI pada CICO memperoleh level 4,38 (Managed and Measurable). Tingkat kematangan TI CICO pada kedua domain tersebut sudah baik. Meskipun begitu masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi agar TI dapat mendukung kegiatan operasional CICO dengan sempurna.

---

Nowadays, there are many companies that rely heavily on information technology (IT) in operating their activities. IT becomes more important for multinational companies to enable good coordination. Chevron is one of multinational company that has a business unit in Indonesia with the name of Chevron Indonesia Company (CICO). This paper presents the result of mapping business goals to IT goals and the result of analyzing CICO?s IT governance using 2 domains on CobiT 4.1, which are plan and organize with acquire and implement. There is an assessment of IT governance maturity level using CobiT framework. The result shows that CICO?s IT governance in domain PO and AI gain level 4,38 (Managed and Measurable). This level is good. However, there are still some things that need to be enhanced in CICO?s IT to support CICO?s activities perfectly."

"Financial Action Task Force on Money laundering (FATF), dibentuk sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan intergovernmental body sekaligus suatu policy-making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari peran FATF itu sendiri, yang mana Indonesia dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni 200. Penelitian ini akan membahas mengenai rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering dan penerapannya dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur.

---

Financial Action Task Force on Money laundering (FATF) was formed as a task force with the task of preparing international recommendations to combat money laundering. FATF is an intergovernmental body as well as a policy-making body which consists of experts in the legal, financial and law enforcement to help countries in order to prepare the legislation of anti money laundering regulation. The Development of anti-money laundering regime in Indonesia could not be separated from the role of the FATF itself, to which Indonesia was in the list of Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) by FATF in June 200. This research will examine about the Recommendation of Financial Action Task Force on Money and its implementations in the anti-money laundering regime in Indonesia. The methodology used in conducting this study is normative research through library materials, documents and literature."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan tata kelola teknologi informasi menggunakan sebelas proses COBIT 5 Entity Level IT Control berdasarkan panduan IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley dari ISACA. Pengendalian internal yang dikelola, dikelola, dan diuji dengan baik dipercaya dapat memperkuat kontrol internal entitas, serta mengurangi risiko audit dengan memitigasi terjadinya business failure, fraud, dan material misstatement pada laporan keuangan. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus pada salah satu bank swasta di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata kapabilitas tata kelola TI perusahaan berada pada level 2 (managed). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki dan mengimplementasikan kontrol TI pada tingkat entitas dan risiko TI yang ada di perusahaan cukup dimitigasi. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan tingkat kemampuan pada level 2 fully achieved sebagai tujuan jangka pendek perusahaan.

---

This study aims to evaluate the capability level of information technology governance using 11 processes COBIT 5 Entity Level IT Control from IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley issued by ISACA. Well-implemented, maintained, and tested Entity-level Control believed able to strengthen the internal control of the entity, as also reduce the audit risk by mitigate the occurrence of business failure, fraudulent, and misstatement material on financial reports. The methodology used are case study of private-bank in Indonesia. The evaluation results level 2 (managed) IT governance, which means the base of IT governance are already put in place and the IT risk in the company is sufficiently covered. Recommendations are given to increase the capability level at level 2 fully achieved as a short-term goal of the company."

"ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap keberlangsungan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan subjek utama yang berupa hal yang memiliki nilai ekonomis, Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mengancam sektor Jasa Keuangan, terutama Bank Umum yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Indonesia diharuskan mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang sebaik mungkin untuk mengurangi potensi kerusakan pertumbuhan ekonomi negara. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah sejauh manakah penerapan prinsip Customer Due Diligence berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Program Anti-Pencucian Uang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dapat mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang serta sejauh manakah Putusan Pengadilan No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg telah mencerminkan dan membuktikan peranan Bank Umum di Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode Peneilitan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data adalah data sekunder berupa studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai penerapan prinsip Customer Due Diligence yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengenai bagaimana Bank Umum bertindak terhadap indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

ABSTRACT

---

Money Laundering is considered as a serious threat towards the economic sustainability and development of a state. With the main subject of things with economical value, Money Laundering is highly threatening to the Financial Services sector, especially Commercial Banks which hold the main function to gather funds from the society. Indonesia shall prevent the practices of Money Laundering as best as possible to reduce the potential damage towards the economic growth of the state. As for the research questions of this research are on to what extent does the implementation of the Customer Due Diligence principle based on Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering alongside with the Anti-Money Laundering in Commercial Banks based on Financial Services Regulation no. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector could prevent and mitigate risks to Money Laundering practices and to what extent does the Court Decision No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg has reflected and proved the role of Commercial Banks in Indonesia towards the prevention and eradication of Money Laundering. The research method used is a juridical-normative approach. The data collection tool is with secondary data in the form of literature studies supported by an interview. The results of the research conducted are about how the implementation of the Customer Due Diligence holds a high influence towards the prevention and eradication of Money Laundering and how Commercial Banks would act towards the possibility of a Suspicious Financial Transaction or a practice of Money Laundering.

"