Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini Indonesia dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana, termasuk aset hasil tindak pidana korupsi, menggunakan perampasan in personam. Perampasan in personam ini pada prakteknya menemui banyak kendala, sehingga negara kesulitan mengembalikan aset tersebut. Salah satu tindak pidana korupsi yang asetnya masih belum bisa dikembalikan kepada negara sampai saat ini adalah tindak pidana korupsi pada kasus Golden Key yang dilakukan oleh Eddy Tansil. Salah satu solusi akan hal ini adalah perampasan in rem yang diatur dalam United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003. Perampasan in rem ini memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak terdapat pada perampasan in personam. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, perampasan in rem ini diharapkan dapat lebih membantu mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi dibandingkan dengan perampasan in personam. Perampasan in rem ini dapat menjadi solusi untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eddy Tansil dalam kasus Golden Key. Atas hal tersebut dapat dibahas permasalahan mengenai bagaimanakah mekanisme (tata cara) perampasan in rem tersebut, serta perbandingannya dengan perampasan in personam.

---

For all this time in recovering assets as proceeds of crime, including corruption, Indonesia utilizes in personam forfeiture. On Practice, this forfeiture faces many obstacles which resulting in difficulties on the asset forfeiture. One particular corruption case with such difficulty is the notorious Golden Key Case committed by Eddy Tansil. A solution is offered by United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003 by the name of in rem forfeiture. This type of forfeiture, unlike the in personam one, has many advantages compared to the latter. On the anti-corruption context, this in rem forfeiture is expected to be more successful than the in personam one. This forfeiture could be the solution to recover assets obtained from the corruption commited by Eddy Tansil on the Golden Key Case. Based on these, there are some problems available to be discussed, such as the mechanism of in rem forfeiture and its comparisons with in personam forfeiture."

"Pencucian uang merupakan tindak kriminal tergolong baru namun berdampak fatal dalam perekonomian global. Urgensi negara-negara untuk menangani masalah tersebut mendorong terbentuknya Financial Action Task Force (FATF) yang berfungsi untuk menegakkan rezim anti pencucian uang internasional dan mempromosikan rezim tersebut ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan rezim anti pencucian uang di Indonesia serta keterlibatan FATF dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif berdasarkan data dari studi pustaka dengan menggunakan teori siklus hidup norma sebagai landasan argumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mengambil kesimpulan bahwa FATF berfungsi sebagai norm entrepreneur yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk rezim anti pencucian uang. Penulis menemukan bahwa FATF menggunakan mekanisme sosialisasi norma berupa daftar hitam untuk mempromosikan norma sekaligus memberikan tekanan kepada Indonesia untuk patuh. Hal ini menunjukkan bahwa FATF memiliki keterlibatan yang signifikan dalam proses pembentukan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Keseluruhan proses tersebut merupakan bagian dari tahapan siklus hidup norma, yaitu kemunculan norma, norm cascade dan internalisasi norma.

---

Money laundering is a relatively new crime, yet it has a fatal impact on the global economy. The urgency of countries to deal with these problems has prompted the formation of a Financial Action Task Force (FATF) whose function is to enforce the international anti-money laundering regime and promote the regime to other countries, including Indonesia. This paper aims to explain the process of establishing an anti-money laundering regime in Indonesia and the involvement of the FATF within the process. The research method used is a qualitative approach that is deductive in nature based on data from literature studies, while using the norm life cycle theory as the basis of the argument. Based on the analysis that has been done, it can be concluded that the FATF functions as a norm entrepreneur which pressured the Indonesian government to establish an anti- money laundering regime. The author finds that the FATF uses a norm socialization mechanism in the form of a blacklist in order to promote norms as well as to put pressure on Indonesia to comply. This shows that the FATF has a significant involvement in the process of establishing an anti-money laundering regime in Indonesia. The whole process is part of the stages of the norm life cycle, namely the norm emergence, the norm cascade and the norm internalization."

"ABSTRAKTesis ini membahas Perlindungan Hukum Bank sebagai kreditur terhadap Obyek Hak Tanggungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Adapun permasalahannya meliputi bagaimana perlindungan hukum Bank sebagai kreditur dan bagaimana kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni studi kepustakaan yang menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen mengenai hal ini, peneliti kesimpulan sebagai pendukung studi kasus yaitu untuk menghasilkan metode deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Perlindungan Hukum Bank sebagai kreditur terhadap Obyek Hak Tanggungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi adalah diberikan perlindungan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak separatis untuk melakukan eksekusi jaminan harta kekayaan debitur yang dibebani Hak Tanggungan. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Obyek Hak Tanggungan yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi adalah kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Hasil penelitian menyarankan agar senantiasa Bank menyalurkan kredit sesuai peraturan dan apabila Obyek Hak Tanggungan diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi maka hendaknya kejaksaan melakukan pidana pengganti.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Legal Protection of the Bank as a creditor against the Object of Underwriting Rights obtained from the results of Corruption Crimes. The problems include how the Bank's legal protection as a creditor and how the legal strength of the Underwriting Rights Certificate obtained from the results of Corruption Crimes. This research is classified as normative juridical research with descriptive analytical typology. The type of data used is secondary data, namely literature studies that use legal sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used in this study is the study of documents regarding this matter, concluding researchers as supporting case studies, namely to produce deductive methods. The results of the study stated that the Bank's Legal Protection as a creditor against the Object of Underwriting Rights obtained from the results of Corruption Crime was given protection as a separatist creditor who had the separatist right to execute collateral for debtor assets burdened with Mortgage Rights. The Legal Strength of the Underwriting Rights Certificate on the Object of Underwriting Rights obtained from the results of Corruption Crime is the executive force that is the same as the court decision that has permanent legal force. Corruption, then the prosecutor's office should do a criminal substitute."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tantangan dan hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan ketentuan-ketentuan yang menyangkut implementasi rezim negara kepulauan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai secara keseluruhan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga perlu direvisi. disamping itu perlu pengaturan hak hak dan kewajiban kapal perang, kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan komersial (niaga) dan tujuan bukan komersial ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut Pembangunan bidang hukum rezim hukum negara kepulauan Indonesia hendaknya merupakan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, khususnya sumber daya ikan, penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan.

---

This thesis is reviewing Archipelagic States Regime of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Implementation in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that he results of this study indicate that Indonesia has had legislation in accordance with the overall 1982 Law of the Sea Convention. However, some provisions in the legislation have not deal the provisions of Convention on Law of the Sea 1982, so it needs to be revised. besides that necessary arrangements rights and obligations of warships, foreign governments operated for commercial purposes (commercial) and non-commercial purposes in the legislation Indonesia. Further development of the legal regime of the Indonesian archipelagic state should be an effort to integrate policies on defense and security, management and utilization of marine resources, especially fish resources, scientific research and transfer of marine technology."

"Biaya Penanganan Perkara merupakan komponen dari Biaya Reaksi terhadap Korupsi. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara merupakan bagian dari kajian terhadap perhitungan Biaya Sosial Korupsi yang dilakukan pada tahun 2013. Pada penelitian ini, Penulis mengkaji kelayakan diterapkannya konsep pemidanaan ini sebagai bentuk pemidanaan di Indonesia, komponen dari biaya penanganan perkara, serta implementasinya apabila dilaksanakan pada kasus korupsi bantuan dana sosial Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara. Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif yang didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara layak untuk diterapkan karena merupakan implementasi dari teori relatif yang dikenal dalam hukum pidana sebagai suatu upaya pencegahan meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan konsep pemidanaan ini juga dapat menjadi jawaban atas persepsi masyarakatterkait lemahnya efek penjeraan serta ketidakefektifan peraturan terkait tindak pidanakorupsi di Indonesia. Adapun komponen dari biaya penanganan perkara dalam kaitannya dengan biaya sosial korupsi yang ditemukan pada penelitian ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada tahap penyelidikan, tahapan penyidikan, hingga tahapan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara juga dapat dilaksanakan sebagai suatu upaya untuk menutup atau mengembalikan lebih banyak kerugian keuangan negara dibanding bentuk pemidanaan lainnya. Terakhir, hasilpenelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa Juliari tidak setimpal jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani kasus tersebut serta dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan terkait peraturan tentang tindak pidana korupsi untuk menerapkan konsep pemidanaan ini. Alternatif lain dari penerapan konsep pemidanaan ini adalah dengan meniru konsep pembebanan biaya perkara yang sudah lama digunakan di peradilan Indonesia.

---

Case Handling Fees are a component of Reaction Costs against Corruption. The concept of imposing criminal case handling fees is part of a study on the calculation of the Social Costs of Corruption conducted in 2013. In this study, the author examines the feasibility of applying this sentencing concept as a form of punishment in Indonesia, the components of case handling costs, and its implementation when implemented in cases the corruption of the Covid-19 social funding assistance carried out by the former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Juliari P. Batubara. The form of research used in this research is juridical-normative which is supported by the results of interviews with informants. The results of this study indicate that the concept of imposing criminal charges for case handling is feasible to apply because it is an implementation of a relative

theory known in criminal law as an effort to prevent the increase in corruption crimes in Indonesia. In addition, the implementation of this sentencing concept can also be an answer to public perceptions regarding the weak deterrent effect and the ineffectiveness of regulations related to corruption in Indonesia. The components of case handling costs

in relation to the social costs of corruption found in this study are all costs incurred at the investigation stage, the investigation stage, to the stage of handing over files to the prosecutor's office. The concept of imposing criminal charges for handling cases can also be implemented as an effort to cover or return more state financial losses than other forms of punishment. Finally, the results of this study also show that the sanctions given to the

Defendant Juliari are not worth it when compared to the costs incurred by the state to handle the case and the impact caused by the case. Thus, it is necessary to update the regulations regarding criminal acts of corruption to implement this concept of punishment. Another alternative to the application of this sentencing concept is to imitate

the concept of imposing court fees which has long been used in Indonesian courts."

"Permasalahan korupsi di Indonesia, terutama dalam bentuk gratifikasi masih marak terjadi dan sulit diatasi, namun lebih jauh terdapat bentuk gratifikasi lain yang belum secara komprehensif diatur dan di kriminalisasi, yaitu gratifikasi seksual. Penelitian ini berupaya melihat gratifikasi seksual pada berbagai kasus korupsi di Indonesia sebagai bentuk kejahatan dan serta berupaya menawarkan model pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap kajian literatur ilmiah, disertai dengan wawancara mendalam terhadap pelaku gratifikasi seksual, KPK, jaksa, kriminolog dan LSM. Temuan penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma hukum berkaitan dengan fenomena ini, begitu pula norma sosial yang kemudian membuatnya sulit dideteksi dan dipidanakan. Melalui teori fraud triangle oleh Cressey (1958) penelitian ini mengajukan strategi pencegahan gratifikasi seksual

---

The problem of corruption in Indonesia, especially in the form of gratification, is still rife and difficult to overcome, however, there are other forms of gratification that have not been comprehensively regulated and criminalized, namely sexual gratification. This study seeks to examine sexual gratification in various corruption cases in Indonesia as a \ crime and aim to offer a model of prevention. This research is a descriptive qualitative study with an analysis of the scientific literature review, accompanied by in-depth interviews with perpetrators of sexual gratification, KPK, prosecutors, criminologists and NGOs. Current study finds that there is a void in legal norms associated with this phenomenon, as well as social norms which then make it difficult to detect and criminalize. Through the fraud triangle theory by Cressey (1958), this study proposes a prevention strategy of sexual gratification"

"Pengaturan Asset Recovery mengandung konsep pengaturan pemisahan antara proses pidana dan proses perdata untuk lebih memfokuskan juga pada penegakan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC 2003."