Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas status subyek yang berdwikewarganegaraan saat berlakunyaUUPA yang menentukan dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian permasalahanyang timbul berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yangdilakukan saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian inidapat menjadi contoh bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonanpensertipikatan tanah dengan karakteristik yang sama. Penelitian inimenyimpulkan bahwa status subyek pada saat berlakunya UUPA menentukanprosedur yang harus ditempuh oleh pemohon untuk melakukan pensertipikatantanah.

---

ABSTRACTThis thesis describes the status of subject with dual citizenship when UUPAapplied which determines in land registration and settlement of issues arisingrelating to initial registration today. This is a research library. The result can be anexample to the people who will request for land certification with the samecharacteristics. This study concludes that the status of subject when UUPA applieddetermines the procedure to be undertaken by the applicant in land certification."

"Permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan dalam hal Pendaftaran tanah secara sporadik, antara lain bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah jarang dilakukan atas dasar kesadaran akan kewajibannya sebagai warga negara untuk mendaftarkan hak atas tanahnya tetapi lebih terdorong oleh kebutuhan praktis, tidak terkecuali pada masyarakat desa Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Penelitian difokuskan terhadap pokok-pokok permasalahan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan kendala yang dihadapi dalam praktik pendaftaran tanah secara sporadik di kantor kelurahan Jampang, kecamatan Kemang, kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data sekunder dan didukung dengan penelitan lapangan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa proses pendaftaran diawali dengan penelitian membuat surat-surat pernyataan mengenai keabsahan kepemilikan tanah. "Lampiran 13" diisi oleh pemohon atau kuasanya dilampiri tanda bukti hak kepemilikan terakhir, surat pernyataan dan pemilikan dan pengusaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa, tidak diperjual belikan atau dijadikan jaminan dan Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Permohonan Pengukuran yang dilampiri dengan keterangan status tanah dan pernyataan pemasangan tanda batas (patok). Pemohonaan harus melunasi PBB dan Penerimaan Pungutan Desa sebelum pendaftaran tanah diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan merupakan data terakhir yang akan dicantumkan dalam sertifikat. Data fisik dan data yuridis diumumkan sebelum sertifikat diterbitkan dengan masa tenggang 60 hari. Kendala yang ada sering timbul dari pembagian hak waris tanpa Akta Penetapan Waris, perselisihan terhadap batas tanah dengan jalan setapak dan "galengan" sawah, batas pada jalan setapak serta tunggakan luran Pungutan Desa."

"ABSTRAKPendaftaran Tanah untuk pertama kali (InitialRegistration) yang dilakukan terhadap tanah-tanah girik ataumilik adat memerlukan data pendukung berupa Salinan Letter C,Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan TidakSengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diambil daribuku-buku register tanah tingkat desa yang memerlukankecermatan pada saat pengisiannya, pemeliharaan danpenyimpanannya sehingga menjadi data yang dijaminkebenarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Desakarena apabila terdapat kekeliruan berdampak pada kesalahandata yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan RiwayatTanah dan Surat Keterangan Tidak sengketa, yang pada akhirnyajuga berdampak pada kekeliruan data fisik dan data yuridisdalam penerbitan sertipikatnya. Hal ini dapat menimbulkanpermasalahan tanah seperti overlapping / sertipikat ganda /tumpang tindih. ^ ,Kesalahan dalam mengeluarkan data tanah tersebut,seorang Kepala Desa dapat dimintai pertanggungjawaban baiksecara pidana, perdata atau sanksi administratif berupateguran, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatankepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ahun2005.Untuk mengurangi terjadinya kesalahan data registertanah tingkat desa, perlu pembinaan, bimbingan dan penyuluhansehingga meningkatkan pengetahuan aparat desa khususnyamengenai peraturan di bidang pertanahan dan a ministrasipemerintahan, sedangkan untuk mengurangi terjadinyaoverlapping tersebut perlu kecermatan dan ketelitian dalamproses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran danpemetaan di kantor pertanahan.Untuk penyelesaian masalah overlapping tersebut,berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Kantor Pertanahandapat membatalkan sertipikat tersebut baik atas permohonanpihak yang berkepentingan ataupun berdasarkan kewenanganPejabat Kantor Pertanahan.

---

ABSTRACTInitial Registration that conducted to land/grounds girik ortradition property needs supporting data in the shape of Copy ofLetter C, Bank statement of Land History and Bank statement "Freeof Law Suit" that released by Kepala Desa (Head of Coutryside)that taken from the books of land/ground register countrysidelevel. Existing Data at register book referred, needed carefulattention when its admission filling, its maintenance andrepository until become veritable data. This condition becomes theresponsibility of Kepala Desa because if mistaken in its admissionfill up the affect to data mistake be at the bottom of Bankstatement making Land History and Bank statement free of lawsuit,which is also affected to physical data and judicial formalitydata in publication certificate. The result in mistake inreleasing such the Kepala Desa can be asked responsibility eitherthrough crime, civil or sanction administrative have the shape ofexhortation, layoff or remain to be from head [position /occupation] countryside.Mistakes of physical data and judicial formality, alsoresulted in the incidence [of] overlapping problem / overlapcertificate or double certificate. Despite of other reasons theproblem, a complete inexistence of land registry map speciallywhen the government applied the Government ordinance Number 10 in1961 and with Government ordinance Number 24 in 1997 possibilitiesoverlapping can be minimized for by PP 24 / 1997 have been enabledusage modern technology in measurement and mapping.For problem solution overlapping certificate, the Office ofLand Affairs has the authority to cancel certificates, based onState's Minister rule of Agrarian Affairs / Head of National ofland affairs Number 9 in 1999. The right of office of land affairsfor cancellation this certificate is an applied system as used inland registry which is publication system negative, since thegovernment does not gives guaranty for the data truth orexplanation existing in certificate referred [as], then there isno rule of law for right owner and related to third partyland/ground is referred [as]. Nevertheless, the system can be fixwith existing principle in customary law. The instituterechtsverwerking that is do to its time can cause lose land rightif pertinent during old ones did not labour it and its land/groundis referred [as] controlled other party pass by rights acquirementin good faith. With principle utility referred [as] then negativepublication system that wearied also, contain positive elementarybody."

"Asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Nilai normal asam urat serum pada wanita adalah 4,0 ± 1,0 mg/dl dan pada laki - laki 5,1 ± 1,0 mg / dl. Kadar asam urat dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karakteristik responden (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan), asupan zat gizi (purin, protein, vitamin C, lemak, serat, asam folat),gaya hidup (kopi, soft drinks, olah raga, merokok) dan IMT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor determinan terhadap kadar asam urat pada kelompok orang dewasa di Desa Pabuaran Gunung Sindur Bogor. Disain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel sebanyak 66 responden. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2012. Analisis statistik deskriptif pada data numerik disajikan dalam bentuk rata-rata ± SD, sedangkan data nominal dan ordinal dalam bentuk proporsi. Analisis statistik inferensial menggunakan uji t independen, ANOVA, korelasi pearson product moment dan regresi linear ganda dilakukan untuk mengetahui faktor dominan. Rata-rata kadar asam urat responden 4,64 ± 1,19 mg/dl dengan rata-rata kadar asam urat pria yaitu 5,88 ± 1,30 dan wanita yaitu 4,31 ± 0,92. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan merokok dengan kadar asam urat. IMT merupakan faktor dominan terhadap kadar asam urat setelah dikontrol usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, asupan purin rendah, dan asupan vitamin C.

---

Uric acid is the end product of purine metabolism. Normal level of serum uric acid for women is 4,0 ± 1,0 mg/dl and for men is 5,1 ± 1,0 mg / dl. An elevated uric acid level can be caused by several factors of which is respondents characteristics (age, gender, level of education, knowledge), nutrient intake (purine, protein, vitamin C, fat, dietary fiber, folic acid), life style (coffee, soft drinks, sport, smoking) and BMI. This research was aim to know determinant factor of uric acid level at group of adult in Pabuaran Countryside, Gunung Sindur Subdistrict, Bogor Regency.

Research design used by cross sectional study with 66 sample. This research was performed on May-June 2012. Descriptive statistic analysis on numeric data were presented as mean ± SD, while nominal and ordinal data in proportion.

Inferential statistic analysis with t test independen, ANOVA test, pearson product moment corellation was performed and multiple linear regression was used to know the dominant factor. Mean uric acid level was 4,64 ± 1,19 mg/dl with Mean uric acid consentration for men was 5,88 ± 1,30 dan for women was 4,31 ± 0,92. gender and smoking was significantly associated with uric acid level. BMI was dominance factor to uric acid level after controlled by age, sex, level of education, low purine intake and vitamin C intake."

"Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh X. Dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terdapat sebuah maladministrasi. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh X tidak memenuhi syarat materil jual beli tanah sehingga batal demi hukum. Selain itu, yang dapat berperan dalam mencegah terulangnya maladministrasi tersebut adalah Kantor Pertanahan dengan cara menggunakan meminta hak akses terhadap data kependudukan.

---

This research is done through normative judicial research method which is a research done by looking up to the positive law in Indonesia, including literature or secondary data in order to find any fact from land procurement and land registration done by X. It is found that that the land registration executed by Kantor Pertanahan Jakarta Barat is a maladministration.

The result of this research shows that land procurement conducted by X was not fulfill the terms of land procurement in accordance to laws in Indonesia. Therefore, such act is null and void. In order to prevent such maladministration to happen again, Kantor Pertanahan should ask for the civil registry data access right."

"Di dalam praktek masyarakat masih banyak terdapat tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang sebaiknya didaftarkan hak atas tanahnya, agar pemilik mendapat sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Nyatanya di dalam proses penyelenggaraan pendaftaran atas tanah tersebut masyarakat sering mendapat hambatan yang menyebabkan lambatnya atau tidak dapat diprosesnya pensertipikatan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis meneliti bagaimana prosedur pendaftaran tanah bekas hak milik adat dan apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam proses tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian eksplanatoris dari segi sifatnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa proses pendaftaran tanah bekas hak milik adat adalah sebagaimana yang diatur dalam PP 24/1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka-BPN 3/1997. Faktor kelengkapan data dan komunikasi yang baik diantara pemohon, perantaranya, PPAT, dan petugas pendaftaran tanah sangat mempengaruhi pelaksanaan proses pendaftaran tersebut. Apabila terjadi komunikasi yang baik diantara keempat komponen pelaku pendaftaran tanah tersebut akan mempercepat proses penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Agar PP 24/1997 dan peraturan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik maka harus didukung oleh : 1) hukum/peraturan itu sediri ; 2) petugas penegak hukumnya 3) fasilitas pendukung peraturan itu ; 4) masyarakat yang terlibat dalam ruang lingkup peraturan itu."

"Ajudikasi adalah kegiatan dan proses pengumpulan dan pemastian kebenaran atas kepemilikan tanah, yang meliputi data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya. Penelitian ini diarahkan pada (a) bagaimana pelaksanaan kerja pendaftaran tanah di Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak; (b) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Ajudikasi dan (c) se j auh mana tercapa inva jaminan kepastian hukumnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka. BPN nornor.3/1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 sudah berlaku effektif dalam praktek di lapangan atau tidak. Penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian case study. Dan pengolahan hasilnya secara deskriptif-analitis. Pelaksanaan kerja Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) di Kelurahan Rangkasbitung Barat ada beberapa kegiatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga ada beberapa pasal yang tidak effektif dilapangan. Dengan adanya PAP ini maka sertipikat yang diterbitkan mempunyai kekuatan hukum sama dengan sertipikat pendaftaran sporadik. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang terdaftar dan dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan inilah tujuan utama Pendaftaran Tanah khususnya dalam penelitian ini Pendaftaran Tanah Secara Sistematik."