Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemampuan Organisasi untuk menghasilkan produk baru merupakan kemampuanyang sangat penting saat ini, karena lingkungan organisasi saat ini tems berubahsecara cepat. Perubahan dalam sistem sosial-ekonomi, perubahan mengenaiharapan dan kebutuhan dan keinginan pelanggan, mcrupakan kesempatan danlantangan yang hams dijawab oleh organisasi melalui produk dan jasa yang baru.Inovasi mcrupakan upaya meugeksploitasi perubahan menjadi Sebuah kcscmpatanbagi organisasi, atau bagaimana mcngcksploitasi ide baru secara sukses. lnovasimcnjadi scmakin penting karena ada hubungan yang signihkan antara tingkatinovasi dengan tingkat kinerja organisasi. Namun demikian tidak semua inovasisecaaa langsung meningkatkan kinerja, ada banyak kasus organisasi yang inovatiftidak berkinerja balk.Tugas akhir ini ingin menjawab tantangan di atas, yaitu bagaimana mengelolasebuah proses inovasi. Pendekatan inisiatif managemen pcngetahuan digunakankarcna, walaupun menghasilkan produk dan jasa baru merupakan hal yangpanting, namun jauh lebih penting adalah menciptakan pengetahuan baru yangmemungkinkan semua ilu terjadi. Karena aktivitas inovasi merupakan aktivitasyang sarai dcngan pcngetahuan.

---

ABSTRACTStudy Program: Human Resources and Knowledge MangementTitle : Building Innovation advantage through Knowledge Managementlnisiative on Training and Development Centre for Supervisory ofFinance and Development Supervisory Board.Organizational Ability to create new product is a very important aspect in thistime. organizational environment change very quickly. Change in sosial-economysystem, changing in customer expectations and customer desires/needs can bechallenges and opportunities for the organization to create and to serve newproducts or services.Innovation is to exploit change become an opportunity to organization, or how toexploit new idea successfully. Innovation becomes more important because therewas signifikan corelation between levels of innovation with organizationperformance. But, not all innovation can directly improve organizationpertbrmance, there were many cases, that inovative organization had poorperformance.This Final Script try to answer this challenge, how to manage an innovationprocess in organization. Knowledge Management Initiative approach usedbecause, even create new service and product was important things, but theremuch more important to create new knowledge to make all things happened.There was a reason that innovation activities were full knowledge activities.

---

"

"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi pemerintah sangat menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Salah satu langkah BPKP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya adalah dengan mencanangkan sebuah program pengembangakan budaya kerja. Pengembangan budaya kerja ini ditempuh melalui pelatihan mind shifting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana pelatihan mind shifting berperan dalam pengembangan budaya kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menemukan bahwa peran pelatihan mind shifting tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai program pengembangan budaya kerja yang sedang dijalankan di lingkungan BPKP. Prosesnya melalui internalisasi nilai-nilai PIONIR (profesional, independen, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, integritas, responsibel ? akuntabel) yang menjadi nilai-nilai bersama BPKP dalam upaya mengembangkan budaya kerjanya.

---

The Financial and Development Supervisory Board as governmental institution realize increasing the quality of its resource in running fundamental duty and function in auditing and development is important. Therefore, one of the way that The Financial and Development Supervisory Board mentioned is with a cultural development program of work. Directly, culture work has hand in glove bearing with environment and values influencing a view of life. The development of culture work also concerning mind set. Culture work development is executed through mind shifting training. This research?s purpose is to give description about how mind shifting training share in culture work development in The Financial and Development Supervisory Board. The author found that that mind shifting training used to give furthermore understanding of culture work development program which is running in The Financial and Development Supervisory Board. Its Process came through by injecting some kind of values. Those values such as professional, independent, orient at] consumer, common sense, integrity, responsible ? accountable becoming values of The Financial and Development Supervisory Board in developing its culture work."

"ABSTRAKTesis ini membahas manajemen kehumasan pada instansi pemerintah dalammembangun kredibilitas atas perubahan peran dan fungsi organisasi. HumasPemerintah idealnya mempunyai kedudukan strategis yang memberikankeleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas yang modern dandinamis.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan berbasisstudi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan pada prinsipnya menajemenkehumasan di BPKP masih berada dalam area penyampai informasi kepadapublik, belum berperan dalam pengambilan keputusan strategis di dalamorganisasi. Peningkatan pemahaman akan ilmu komunikasi di pemerintahansangatlah penting, agar kegiatan kehumasan yang dilakukan berada dalam koridorilmu dan praktek public relations.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the PR management in government institutions fordeveloping credibility at the time of organizations change. Government PR ideallyhas a strategic position to provide flexibility in carrying out the duties andfunctions as a modern and dynamic PR.This study is a qualitative research based on descriptive design and case studies.Results of the research show that, PR management in BPKP still in the area ofcommunication technician, not yet in organization strategic area. Improving theunderstanding in communication science for the government are essential, so thatPR activities undertaken by the government are in the corridor of the science andpractice of PR."

"Manajemen pengetahuan sektor publik memiliki banyak manfaat bagi birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kapabilitas manajemen pengetahuan yang terdiri dari kapabilitas infrastruktur pengetahuan dan kapabilitas proses pengetahuan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan perspektif balanced scorecard. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan teknik total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dianalisis menggunakan software SmartPLS dan SPSS. Kontribusi penelitian ini mencoba untuk mengadopsi model kapabilitas manajemen pengetahuan sebagai pandangan holistik yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kuesioner disebarkan kepada 81 tim struktural dan manajemen pengetahuan di 34 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Kapabilitas infrastruktur pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan kapabilitas proses pengetahuan menunjukkan hubungan langsung dan signifikan dengan kinerja organisasi. Kapabilitas proses pengetahuan sebagai variabel moderasi bagi kapabilitas infrastruktur pengetahuan dan kinerja organisasi. Selanjutnya kedua variabel secara simultan mempengaruhi kinerja organisasi. Rekomendasi penelitian adalah bahwa organisasi sektor publik harus mendukung proses manajemen pengetahuan, serta membangun infrastruktur manajemen pengetahuan yang tepat karena terbukti berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini akan membantu praktisi untuk mengadvokasi pentingnya manajemen pengetahuan untuk sektor publik.

---

Public sector knowledge management offer many benefits for the bureaucracy. The purpose of this study is to analyze the knowledge management capabilities consisting of knowledge infrastructure capabilities and knowledge process capabilities that can affect organizational performance with a balanced scorecard perspective. This research is quantitative and uses total sampling technique. The research instrument used a questionnaire which was analyzed using SmartPLS and SPSS software. The contribution of this study is to try to adopt a knowledge management capability model as a holistic view that affects organizational performance. Questionnaires were distributed to 81 structural and knowledge management teams in 34 Representatives of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in Indonesia. The results showed that all hypotheses were accepted. Knowledge infrastructure capability affects organizational performance and knowledge process capability shows a direct and significant relationship with organizational performance. Knowledge process capability as a moderating variable for knowledge infrastructure capability and organizational performance. Furthermore, both variables simultaneously affect organizational performance. The research recommendation is that public sector organizations must support the knowledge management process, as well as build the right knowledge management infrastructure because it has been proven to have an effect on organizational performance. The results of this study will help practitioners to advocate for the importance of knowledge management for the public sector."

"ABSTRAKGuna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berperan sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah, dan secara struktural BPKP mempunyai kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas-tugas pokok BPKP adalah merencanakan program kerja pengawasan dan melaksanakan program program pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan yang telah digariskan oleh Wakil Presiden, dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Instruksi, Preeiden Nomor 15 Tahun 1983. Dimana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa secara operasional, taknis pelaksanaan pengawasan yang akan di terapkan oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawas Pembangunan. Sedangkan setiap laporan hasil-hasil pengawasan BPKP kepada Presiden harus melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan. Secara struktural, kedudukan BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam prakteknya segala tindakan-tindakan yang akan diambil oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara PAN dan Menko Ekuin/Wasbang sehingga secara psikologis eksistensi BPKP selaku Pengawasan Intern Pemerintah adalah lemah karena harus melalui pihak ketiga."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "

"[ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah melakukan perancangan Sistem Informasi Telaahuntuk memantau proses telaah laporan hasil audit yang diterbitkan olehPerwakilan BPKP pada Deputi Bidang Investigasi BPKP. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perludirancang dan diterapkan Sistem Informasi Telaah (review) yang dapatmelaksanakan fungsi pemantauan atas proses telaah laporan hasil auditinvestigasi, laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, laporanhasil audit klaim, dan laporan hasil audit penyesuaian harga secara cepat danakurat.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately, The purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately]"

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk menguugkapkan masalah pelaksanaan pengawasan APBN pada BPKP ditinjau dari segi yuridis. Sedangkan metodologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini memerlukan pembiayaan yang besar. Ditambah dengan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta anggaran rutin, membuat angka APBN semakin membengkak. Hal itu memerlukan dana yang cukup besar. Untuk pemanfaatan dana secara optimal, diperlukan pengawasan yang di lingkungan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Keppres Nomor 31 tahun 1983, sebagai peningkatan status dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Peningkatan yang nyata dari perubahan itu adalah kemandirian serta koordinasi pengawasan yang makin baik, dua diantara beberapa syarat berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Kemandirian rnenghasilkan obyektifitas, koordinasi menghindari tumpang tindih dan terlewatnya obyek pengawasan. Namun demikian secara relatif banyak temuan tidak dapat diteruskan kepengadilan karena kurangnya unsur hukum. Hal ini disebabkan oleh tekanan pemeriksaan BPKP yang di tujukan pada segi pertanggungjawaban keuangan. Seyogyanya setiap temuan BPKP perlu dilengkapi unsur hukumnya. Untuk itu fungsi hukum perlu lebih di ti ngkatkan peranannya dalam upaya untuk lebih menunjang segi yuridis dari pemeriksaan."