Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kedudukan buruh dalam proses hubungan kerja akibat kepailitan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan juga ketenagakerjaan juga mengenal sejauh mana jaminan pembayaran upah atau uang pesangon bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dijamin. Dengan demikian dapat mengetahui kemungkinan dapat didahulukannya hak buruh terhadap kedudukan hak-hak lain dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian di analisa untuk menggambarkan secara tepat tentang kedudukan buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan.This legal writing is tended to observe bankruptcy legal impact to status of labour against the rights itself based on Law of 30/2004, Law of 13/2003 and other laws related. Research specification is Positive Law Inventory research that from point of view of approaching method is included in Normative Juridical Research. Data used is secondary. Data collecting technique is documentary research. Analytical technique used is Qualitative Normative analytical technique. Result of the research shows the possibility of how the rights could be the priority compare to other rights in creditor classification."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah mengenai kedudukan hak-hak buruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013, serta bagaimana perbandingan dari kedudukan tersebut di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan hak-hak buruh dalam keadaan pailit pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 menjadi prioritas utama yang harus dibayarkan terlebih dahulu dari seluruh kreditur lainnya. Kedua, berdasarkan perbandingan dari negara-negara seperti China, Singapura dan Jepang menunjukkan bahwa, hak buruh seperti upah tidak harus dibayarkan pertama kali melainkan terdapat beberapa kreditur yang memiliki hak eksklusif . Ketiga, upah buruh sejatinya tidak perlu ditempatkan pada posisi pertama, melainkan kreditur separatis demi menciptakan kepastian hukum atas perjanjian yang telah dibuat antara kreditur separatis dan debitur pailit.

---

This thesis discusses the position and rights of workers during the bankruptcy process at the company, especially after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. In addition, this study will discuss a comparison of the positions of creditors in bankruptcy cases, relating to which creditor must take precedence for payment. Because of this, this research will formulate several problems regarding the position of labor rights after the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, as well as how the comparison of these positions in other countries. This study uses normative research methods with a statutory approach (statute approach) and conceptual (conceptual approach). The results of the study show that, first, the position of labor rights in a state of bankruptcy in the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 is a top priority that must be paid in advance from all other creditors. Second, based on comparisons from countries such as China, Singapore and Japan, it shows that labor rights such as wages do not have to be paid the first time, but there are several creditors who have exclusive rights. Third, labor wages do not really need to be placed in the first position, but separatist creditors in order to create legal certainty over agreements made between separatist creditors and bankrupt debtors."

"Hubungan industrial merupakan suatu hubungan yangterbentuk antara para pemangku kepentingan di dalamproses produksi barang dan jasa yang memiliki dampaksangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara,sehingga stablitasnya perlu dijaga dengan baik. Olehkarena itu setiap putusan pengadilan hubungan industrialharuslah tepat dan disertai rasa keadilan, akuntabilitas,dan kejujuran, untuk menghindari timbulnya gejolakdalam hubungan industrial. Putusan pengadilanhubungan industrial yang tidak akuntabel, tidak jujur,dan tidak mencerminkan rasa keadilan tentu akanberdampak pada stabilitas proses produksi barang danjasa. Tulisan ini merupakan suatu kajian terhadap putusanperselisihan hubungan industrial mengenai pemutusanhubungan kerja yang telah diputus di tingkat kasasi olehMahkamah Agung dengan Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012. Dalam putusan tersebut, majelis hakim dalampertimbangan hukumnya hanya menggunakan perjanjianbersama yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugatpada saat penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit,padahal perjanjian bersama tersebut isinya bertentangandengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. Penulis berkesimpulan bahwa putusanhakim yang memeriksa perkara tersebut tidak tepat dalammenggunakan pertimbangan hukum. Putusan Nomor237 K/Pdt.Sus/2012 tersebut belum mencerminkanadanya peradilan hubungan industrial yang akuntabel,jujur, dan adil. Putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut tidak mencerminkan adanya kepastianhukum dan keadilan hukum."

"Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban (persona standi in judicio) suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan bubar antara lain karena keputusan RUPS; untuk perseroan yang telah bubar tidak segera menjadi berakhir/hapus dimana hak dan kewajibannya masih melekat dan dinyatakan dalam keadaan pemberesan (likuidasi), sehingga status badan hukum perseroan tersebut tetap ada, namun perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pemberesan kekayaan perseroan untuk kepentingan likuidasi dan melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan fakta ditemukan bahwa belum adanya ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secara tegas mengatur mengenai kepailitan Perseroan Terbatas "Dalam Likuidasi" dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan pada putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hak pekerja/buruh PT. Panen Lestari Internusa yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peranan-peranan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa uang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan semen-mena terhadap karyawannya sendiri. Pekerjaan sebagai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. Pemutusan hubungan harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyesuaikan perselisihan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.ABSTRAKThe focus of this study is about labor right in PT. Panen Lestari Internusa that has been terminated from employment. This research found that law could act as an instrument to prevent termination of employment. Law controls and limits the reasons for termination employment. Employers can't easily terminate employment of their own employee. Job as a right for all citizens must be protected by the law. Termination of employment must be a last resort in settling employment disputes. All parties must do all possible efforts to settle a dispute before terminating employment."