Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi/pelaksanaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-procurement. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih banyak ditemui persekongkolan tender. Perpres saat ini belum mampu mengurangi terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sehingga sulit untuk menciptakan persaingan yang sehat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum mampu memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi pelanggaran. Dengan membentuk kembali sistem e-procurement melalui kerjasama dengan Negara Korea Selatan, serta pembuatan undang-undang untuk e-procurement sendiri diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi tindak persaingan usaha tidak sehat.

---

The purpose of this thesis is to describe the implementation of Government Procurement Arrangement with the e-procurement system. Government procurement is based on President Regulation Number 54/2010 with their changes. In the other way, implementation of government procurement now a days still having a lot of problems in bid rigging. Today, President Regulations about government procurement cannot reduce bid rigging on government procurement, so that does not effective to be applicable. The result of this thesis is to find out those regulations cannot give clear sanction. To rebuild the e-procurement system, government can takes a cooperation with the Procurement System in South Korea."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) tersebut sarat multitafsir terhadap PT Perkebunan Nusantara X (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

Provisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject to the rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted its freedom and authority to make its own procurement procedures of business activities depend on the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-Owned Enterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures Of Procurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient, effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement as formed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has the risks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the fair competition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice And Unfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurement can affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit oriented state-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementation and make inefficient and effective procurement."

"Korupsi adalah salah satu permasalahan utama di negara berkembang, terutama korupsi dalam pengadaan barang jasa. Penelitian ini membahas korelasi audit belanja dan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan dalam konteks peran Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), yang secara acak melakukan audit tujuan tertentu, audit belanja. Penelitian ini menemukan bahwa audit belanja yang dilakukan pada periode sebelumnya berkorelasi terhadap perubahan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengurangi perilaku korupsi sebagai implikasi dari perubahan pandangan dan rekalkulasi expected cost korupsi berdasarkan pengalamannya diaudit.

---

Corruption is one of the main problems in developing countries, especially corruption in the public procurement. This paper examines the correlation government expenditure audit and local government corruption behavior. We do so in the context of Supreme Audit Board of Indonesia (BPK RI) authority, which randomly does special purpose audit on government expenditure. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited."

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publikseharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapiternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orangyang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasapublik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindakpidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat keduaterbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerjapengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasibirokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasapemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasapemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai denganprinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikankebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitianmenunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhalyang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaanharus ditingkatkan.

---

ABSTRACTPublic procurement as one provision mechanism of public goods and servicesshould be done for the sake of the society welfare. However, it does not always bedone as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas publicprocurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at thesecond worst after bribery. In order to reform public procurement, which is inaccordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurementperformance. This research analyzes public procurement performance bycomparing the concept of the seven public procurement principles as stated inPresidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can berecommended some policies in order to yield more credible procurements. Theresult of this research states that even it could generate cost efficiencies but theimplementation of public procurement was not absolutely in accordance with theprinciples of public procurement and its performance still needs to be improved."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi e-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-Procurement.Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di instansi pemerintah dengan menggunakan metode Information Productivity. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode Information Productivity dalam mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Information Productivity lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

---

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud. The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-procurement effectiveness.

Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementatiom in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained.

Researh results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."

"Di Indonesia, kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Adanya warna publik dalam jenis kontrak ini merupakan ciri yang khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Di Indonesia hubungan kontraktual yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan mengingat posisi pemerintah sebagai institusi publik yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Berbeda dengan Indonesia, di Perancis hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa termasuk ke dalam ranah hukum administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan penulis bahas ialah hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Perancis, dan perbandingan hubungan hukum dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara Indonesia dan Perancis. Penulis menggunakan kajian ilmu hukum normatif, dengan penelitian kepustakaan berpendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah untuk melengkapi pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih khusus mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penulis maksudkan agar dihasilkan peraturan yang lebih jelas, lengkap, dan tepat mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

---

In Indonesia, contract made by the government are multi faceted and have a distinctive character. Although the legal relationship created between the Government and its partners is a contractual relationship, but it contains not only private law, but also public law. In Indonesia the contractual relationship between the government and the provider of goods and services is still included within the scope of civil law. This concept creates some problems due to the position of government as public institution is different with private institutions. As public institution, the government has several privileges that it has not been provided by private institutions. Nevertheless, in France, the relationship between the Government and the providers of good and services is included within the scope of administrative law.

In this regard, the issues that author will discuss are legal relationship and government procurement arrangements in Indonesia, legal relationship and government procurement arrangements in France, and the comparison of legal relationship and government procurement arrangements between Indonesia and France. Author applies normative legal study, with literature research as the source by using the law approach and comparative approach. The result suggested to the government to complete the regulation on procurement of government goods and services, more specifically regarding the courts authorized to resolve the dispute, which is not clearly stated in the Presidential Regulation No. 16 of 2018. Author intends to produce a clearer, complete, and more precise regulation on the procurement of government goods and services."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post bidding activity. Majelis Komisi kemudian dalam putusannya memutus untuk menghukum para Terlapor atas terjadinya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atas dasar salah satu dugaan yang ada, yaitu post bidding activity.. Dengan melihat persoalan tersebut, maka kemudian perlu untuk menjabarkan lebih jelas unsur dari post bidding activity dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 demi terciptanya penegakan hukum persaingan yang sehat di Indonesia.

---

Procurement of Government's good/services can't be separated from the provision of the Presidential rule no. 54 year 2010. The mecanism of selecting the good/servies provider is clearly stipulated witihin the provision. In the case of electronic citizenship card procurement in directorate general of occupation and civil registar, Ministry of domestic affairs budjet year 2011-2012. There are several issues under the Commission's desicion number 03/KPPU-l/2012 that leads to bid rigging in which post post bidding activity is one of the issues. In the Commission in comission's desicion adjudicat to punish the defendant's upon the bid rigging activity which are dealt with Law number 5 year 1999, especially for the post bidding indication. Acknowledging the issues, it is necessary for us to clearly define the elements of bid rigging and post bidding activity set forth in Law number 5 Year 1999 in order to execute a fair business law in Indonesia."