Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTeknologi Informasi memainkan peranan yang penting di perusahaan minyak, karena itu harus didukung oleh suatu strategi yang tepat. Strategi yang tidak tepat dapat menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keunggulan bersaing.Tesis ini melakukan analisis terhadap rencana strategi teknologi informasi dari perusahaan minyak. Sebagai studi kasus, tesis ini meng-analisis rencana strategis dari PT. ARCO Indonesia. Tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang penggunaan teknologi informasi di perusahaan minyak. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis berbagai aspek dalam penerapan teknologi informasi seperti portofolio teknologi informasi yang ada, critical success factor, strategi teknologi informasi saat ini, perubahan-perubahan bisnis yang terjadi, pengaruh perubahan bisnis tersebut, unjuk kerja teknologi informasi saat ini, dan beberapa aspek penting lainnya.ARCO Indonesia telah menerapkan strategi teknologi informasi yang tepat. Standarisasi dan down sizing adalah dua strategi ARCO Indonesia yang penting. Walaupun standarisasi merupakan strategi penting yang hares dilakukan, ARCO Indonesia belum memiliki standar formal yang menyeluruh yang mencakup standarisasi dalam arsitektur dan prosedur. Perusahaan minyak lainnya telah membuktikan bahwa standarisasi memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan.ABSTRACT

This thesis analyzes oil company's information technology strategies and as a case study, the thesis analyzes ARCO Indonesia information technology strategy. The thesis objective is to give sufficient information on all aspects of Oil company's information technology strategies. The analysis is clone on various aspects of information technology strategy such as information technology portfolio, critical success factor, business environment changing, performance of the current Information Technology, and other important subjects.

The thesis finds out that ARCO Indonesia has implemented the right strategies. The strategies has two most important components, i.e. standardization and down-sizing. Although it is very important for ARCO, a formal comprehensive standard is not currently in place yet. This thesis also finds out that other oil companies have proved that standardization provides a significant benefit."

"Laporan magang ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak dan gas, perlakuan akuntansi yang di dalamnya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas akun aset tetap (oil and gas properties) dalam rangka memahami risiko audit yang mungkin terjadi, studi kasus pada tahap pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT Hulu yang akan dibandingkan dengan PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, dan PSAK 64, UU No. 22 Tahun 2001 serta PTK No. 040/PTK/XI/2010. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The focus of this study explained about the oil and gas industry as a whole, accounting treatment of oil and gas properties, which consists of recognition, measurement, presentation, and disclosure, to understand audit risks, case study of audit implementation of financial statement 2014 in hulu migas company. This study focused on descriptive study that compared between PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, PSAK 64, Government Regulation in UU No. 22 Year 2001 and Guideline of SKK Migas No. 040/PTK/XI/2010. Based on the result of this study, accounting treatment of oil and gas properties have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). In addition, audit implementation by the public accountant firm, have complied with the theory and standards which prevail. "

"Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Namun, adanya pembedaan antara kedua jenis CSR tersebut pada pelaksanaannya tidak dipahami dengan menyeluruh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Padahal, kedua kewajiban tersebut telah secara tegas diatur pada ketentuan yang terpisah dan berimplikasi pada berbedanya tujuan serta mekanisme pada fase persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, skripsi ini hendak membahas konsep CSR, baik TJSL maupun PPM pada sektor kegiatan usaha hulu migas di Indonesia berikut dengan pengimplementasiannya di lapangan dengan cara melakukan tinjauan terhadap salah satu perusahaan afiliasi dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), sebagai studi kasus yang memiliki KKS migas dengan pemerintah. Adapun metode penelitian pada skripsi ini ialah yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakaan primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah perlu mengatur dan menyosialisasikan ketentuan CSR dengan lebih komprehensif untuk menyamakan persepsi masyarakat sekaligus memperjelas mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

---

The provisions regarding Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia are regulated by several statutory provisions. In the upstream oil and gas sector itself, companies that have oil and gas Cooperation Contracts (KKS) with the Indonesian government are subject to the obligation to perform at least two types of CSR, consisted of Social and Environmental Responsibility (TJSL) which regulated in Indonesian Company Law, as well as the Community Development Program (PPM) mandated by Indonesian Oil and Gas Law. However, there are a lot of stakeholders, including legal scholars, who consider those two types of CSR to be the same, as the result of not understanding the differences between each of them. In fact, those obligations have been explicitly regulated in separate provisions, which have implications for different objectives and mechanisms in the preparation, implementation, reporting and evaluation phases. Hence, this thesis discusses the concept of CSR and its implementation for both TJSL and PPM in Indonesia’s upstream oil and gas sector through an overview of one of the PT Pertamina (Persero)’s affiliated companies, namely PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), which has a KKS with the government as a case study. The research method used in this thesis is juridical-normative, through a qualitative approach, and uses primary and secondary library materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to regulate CSR more comprehensively to equalize public perception while at the same time crystallizing the implementation, monitoring, enforcement and the restrictive measures, especially for companies that violate the regulation.

"

"Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil saat ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun perlu penyempurnaan. Dari penelitian diketahui pula bahwa bentuk yang lazim di dunia internasional antara lain konsesi, kontrak jasa dan kontrak bagi hasil. Berdasarkan pengalaman sejarah, praktek internasional serta kesesuaian kondisi negara, maka bentuk yang ideal bagi Indonesia adalah kontrak bagi hasil (tidak berubah).

---

The discourse to change production sharing contract has encouraged a research to determine of ideal oil and gas downstream contract in Indonesia. By normatif legal research, do analyze data, and compare the former types and practices in other countries. The research results that production sharing contract regulation has subjected to laws, but need more improvement. The research shows that many types of contract applied in other countries i.e concession, service contract and production sharing contract. Based on history, international practices and condition of our country, the ideal type of oil and gas downstream contract is producton sharing contract (not change)."

"Salah satu fungsi laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan adalah sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai informasi yang disajikannya. Keputusan ekonomi ini bisa berupa antara lain untuk investor atau kreditor adalah mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan perusahaan baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman. Dan salah satu karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan agar berguna bagi para pemakainya adalah is dapat diperbandingkan, baik antar dengan periode-periode sebelumnya dalam satu perusahaan atau terhadap perusahaan lainnya yang berada dalam industri yang sama. Dengan demikian metode akuntansi apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pengungkapan apa saja yang diperlukan, atau dengan kata lain bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan menjadi sangat penting sekali. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bentuk laporan keuangan yang bagaimana yang baik, yang dapat memberikan informasi bagi para pemakainya dan mencoba menganalisa informasi apa sajakah yang sebaiknya terdapat dalam suatu laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 metode, yaitu pertama penelitian kepustakaan dan yang kedua penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai literatur dan data-data yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan kemudian dilakukan evaluasi melalui penelitian lapangan. Dari penelitian kita bisa melihat betapa informasi tambahan seperti yang disyaratkan dalam FAS 69 sangat informatif bagi pemakai laporan keuangan dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak dilengkapi dengan pengungkapan tambahan . Dengan adanya informasi tambahan seperti pada FAS 69 ini, pemakai laporan keuangan juga dapat melakukan perbandingan antara laporan keuangan dari perusahaan minyak dan gas bumi walaupun mereka memakai metode yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangannya. Dari hal diatas tampak jelas bahwa dengan melengkapi laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi dengan informasi tambahan menurut FAS 69, maka keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya dapat dikurangi, jika tidak hilang sama sekali. Laporan keuangan menjadi lebih informatif, daya banding laporan keuangan jadi meningkat dan karakteristik khusus industri minyak dan gas bumi menjadi dapat tergambarkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu alat bantu dalam penbuatan keputusan financial dapat terpenuhi."