Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan adalah sebuah aplikasi yang relatif baru dan belum banyak diimplementasikan di Indonesia. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan memerlukan konsepsi yang jelas berdasarkan kondisi spesifik masing-masing organisasi. ASEAN Secretariat adalah salah satu badan dalam ASEAN yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi dari badan-badan ASEAN dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dari organisasi ASEAN. ASEAN Secretariat menyadari, bahwa sumberdaya terpenting didalam organisasinya adalah sumberdaya pengetahuan (knowledge assets), sehingga harus dikelola dengan baik. Sistem manajemen untuk mengelola sumberdaya pengetahuan ini mutlak diperlukan. Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan secara formal belum dibentuk di ASEAN Secretariat, meskipun dalam aktivitas organisasi beberapa proses Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan Sistem lnformasi Manajemen Pengetahuan yang sesuai bagi ASEAN Secretariat. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan yang dilakukan terdiri atas tiga tahapan yaitu pengumpulan data, analisis dan perancangan. Laporan tesis ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahapan. Berdasar hasil analisis yang dilakukan, rancangan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan yang dibuat adalah tipe Knowledge Harvesting dengan mengambil fokus pada pengelolaan dokumen, sebab sebagian besar aset pengetahuan dari ASEAN Secretariat adalah dalam bentuk dokumen. Keuntungan yang dapat diperoleh dari Sistem Manajemen Pengetahuan ini adalah: memberi kemudahan staf untuk melakukan pencarian pengetahuan, mengkontribusikan Tacit Knowledge yang dimilikinya kedalam bentuk dokumen elektronik dan menyimpannya dalam Central Repository sehingga dapat digunakan oleh staf lainnya serta berkolaborasi membuat dokumen secara bersama-sama dalam satu kelompok. Hasil rancangan ini dapat dipakai sebagai dasar untuk melangkah ke tahapan implementasi. Saran-saran untuk mengembangkan rancangan ini disampaikan di bagian penutup dari laporan tesis ini.

---

Knowledge Management System is an application that relatively new and has not much implemented in Indonesia. To implement a Knowledge Management System need a clear concept based on each organization's condition. The ASEAN Secretariat is an ASEAN Bodies which aim to increase functionality, efficiency and coordination between ASEAN Bodies also to increase implementation of ASEAN projects and activities. The ASEAN Secretariat realized that as the most important organization assets, knowledge assets should be managed carefully. The Knowledge Management System should be developed to manage the assets.

Knowledge Management System has not explicitly established whether some of the process has been implemented. This research aimed to design a Knowledge Management System suited for the ASEAN Secretariat. The research consists of three phases namely: data gathering, analysis and design. The research's report would explain the activities and results of each phase.

Due to the analysis result, The Knowledge Harvesting type was choosing to implement. The system will be focused on document's management because most of The ASEAN Secretariat knowledge assets are a document. The Knowledge Management System will benefit the ASEAN Secretariat's staffs on searching an information easier, contributing knowledge and collaborate with their group's mate.

The Knowledge Management System's design which is done could be used as a base for the implementation phase. Some suggestions to enhance the design was presented on closing section of the report."

"Informasi adalah salah satu asset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, pertahanan keamanan dan keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga ketersediaan, ketepatan dan keutuhan informasinya. Di era Internet sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat sehingga Informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti: teks, gambar, audio, maupun video.Manajemen pengelolaan keamanan sistem informasi menjadi penting ketika terkait dengan kredibilitas dan kelangsungan hidup orang banyak. Tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Belum adanya manajemen pengelolaan keamanan informasi di institusi pemerintahan mengakibatkan informasi yang ada rentan terhadap kerusakan, pencurian, virus, spyware, dsb. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keamanan sistem informasi di institusi pemerintahan, maka dilakukan penelitian tentang manajemen keamanan sistem informasi. Metode perencanaan manajemen keamanan informasi ini menggunakan ISO 27001:2005 dan ISO 17799:2005. Kerangka kerja ISO 27001:2005 berguna sebagai acuan merancang, menerapkan, dan memelihara rangkaian manajemen keamanan informasi sehingga diperoleh kondisi keamanan informasi di Depkominfo. Best practice ISO 17799:2005 menjadi panduan untuk perencanaan dan implementasi suatu program untuk melindungi aset-set informasi. Studi kasus penelitian ini adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu rekomendasi manajemen pengelolaan keamanan informasi.Kata kunci: Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

---

Information is one of the important asset which is valuable to the continuity of an organization or a business, defense and safety and unity of a nation, public or consumer trust, that needs to be maintained in terms of availability, correctness, and integrity. In this Internet era nowadays, Information Technology grows fast that Information may be provided in various formats, such as: texts, pictures, audio, and video. Information security management system become crucial as it is linked to the credibility and public interested. The goal of Information security management is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information. The absence of information security in a governmental institution result in existing information vulnerable toward damage, stealing, virus, spyware, etc. In order to support the realization of Information System Security in a governmental institution, researcher conducts a research on Information security management system. The method of this Information Security Management designation uses ISO 27001:2005 and ISO 17799:2005. Framework of ISO 27001:2005 becomes the guidelines in designing, implementing, and maintaining the information security management chain so then researcher grabs the information security condition in Depkominfo. Best practice of ISO 17799:2005 becomes the guidelines in planning and implementing a program to protect information assets. The case study of this research is Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). This research results a recommendation on Information Security Management.

Keywords: Information Security Management Systems, ISO 27001:2005, ISO 17799:2005, Depkominfo."

"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

---

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."

"Tugas utama dari Sekretariat Wakil Presiden adalah terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Wakil Presiden terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan. Dalam rangka membuat analisis kebijakan yang tajam, dan berkualitas, organisasi perlu mengolah seluruh dokumen yang diperlukan, terutama analisis-analisis yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para pegawai Sekretariat Wakil Presiden selaku pelaksana tugas analisis kebijakan mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen tersebut. Kondisi ini mendapat perhatian dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan menjadikan hal itu salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam memberikan pelayanan kepada Wakil Presiden. Rekomendasi yang disampaikan adalah pentingnya menyediakan suatu database yang berisi data dari seluruh kedeputian substansi. Database ini berperan sebagai sumber data dan dokumentasi bagi kedeputian substansi di Sekretariat Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memberikan dukungan analisis kebijakan. Kebutuhan akan database tersebut akan diakomodir dalam Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik. Sistem ini akan dikembangkan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem yang mengacu pada metodologi waterfall yang dimodifikasi sehingga tahapannya menjadi planning, analysis dan design dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Penelitian ini menghasilkan prototype Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik di Sekretariat Wakil Presiden dengan fitur pencarian, pengelolaan dokumen (unduh, tambah, ubah, hapus dan tampilan metadata), penyampaian dokumen beserta history penyusunan laporan secara berjenjang mulai dari analis, kasubbid, kasubbag, asdep sampai dengan deputi, fitur adminsitrator sebagai pengelola pengguna dan dashboard data dan fitur dashboard yang berisi tampilan rekap dari dokumen beserta statusnya.

---

The main duty of The Vice President Secretariat of Republic Indonesia is giving technical, administrative and analytical support to the Vice President of the Republic Indonesia in making government policies especially in economic, social, and governance affairs. In giving in-depth and sharp analysis of government policies, the institution needs to manage all the documents needed to make the analysis. In the implementation, the employees had difficulties in searching the documents as the source in making policy analysis. This condition received attention in the Annual Evaluation Meeting in 2016 as one of the organization's obstacle in giving support to the Vice President.

One of the recommendation to this problem is the importance of providing a database containing data of policies analysis from all deputies in the organization. The database serves as a source of data and documentation for all deputies at the Vice President's Secretariat in carrying out its main task of providing policy analysis support. The need for such databases will be accommodated in the Electronic Document Management Information System. The system was developed using a system development methodology that refers to the modified waterfall methodology so that its stages become planning, analysis and design using Unified Modeling Language (UML).

This research produces prototype of Information System of Electronic Document Management with search feature, document management (download, add, change, delete and metadata display), document submission along with history of tiered report preparation starting from analyst, head of sub field, head of field, deputy assistant up to deputy, adminsitrator feature as user manager and data dashboard and dashboard feature containing recap view of document along with its status."

"Proyek akhir ini berisi tentang perancangan sebuah sistem informasi; yaitu sistem informasi manajemen nota dinas, yang akan diimplementasikan pada sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perancangan sistem menggunakan metodologi Rational Unified Procees (RUP), sebuah metodologi rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan oleh Rational Software Corporation. Perancangan sistem kali ini hanya fokus pada 3 (tiga) proses kerja yang terdapat dalam RUP, yaitu: pemodelan bisnis, kebutuhan sistem, dan analisis & desain.Hasil pemodelan sistem digambarkan dengan menggunakan notasi Unified Modeling Language (UML), sebuah bahasa grafis yang digunakan untuk proses visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sebuah sistem. Pada proyek akhir ini dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting penggunaan nota dinas sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unit bisnis di organisasi, dimana masih terdapat banyak kelemahan terutama pada pemantauan progress nota dinas.Hasil dari proyek akhir ini adalah sebuah rancangan atau pemodelan sistem informasi manajemen nota dinas yang memiliki fitur-fitur untuk memonitor progress nota dinas dan memantau kinerja staff. Rancangan ini dapat digunakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Juanda sebagai panduan untuk membangun sistem informasi manajemen nota dinas.

---

This paper contains about the information system planning of internal business letter management, which will be implemented at a state-owned enterprise in Indonesia. The planning process uses Rational Unified Process (RUP), a software engineering process which is developed by Rational Software Corporation. The main focus about this project is in the three RUP's disciplines, which are business modeling, requirements, and analysis & design.

Unified Modeling Language notation is used to represent the result of the modeling process. UML is a general-purpose visual modeling language that is used to specify, visualize, construct, and document the artifacts of a software system. The first stage of this project is to examine the current condition about the usage of the letter in the company. The letter itself is a business documents which is used to communicate among business units in the company. Several weaknesses are found during the examination, particularly is in the monitoring of its progress.

The result of this project is a model plan of an internal business letter management system which has several new features such as, the ability to monitor the progress and to monitor employee?s performance. This result plan can be used by PT (Persero) Angkasa Pura I Juanda International Airport as a guideline to develop an internal business letter management system."

"ABSTRAKLBH- Jakarta sebagai sebuah firma hukum adalah sebuah industri jasa yang produknya adalah pelayanan hukum dalam berbagai bentuknya.Dengan semakin tingginya jumlah klien yang masuk sebagai akibat semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat, LBH-Jakarta dimntut untuk meningkatkan penerapan manajemen modem dalam penanganan kasus.Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (penanganan kasus) , LBH-Jakarta masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan sistem informasi.Walaupun Cara demikian masih dirasakan memadai, namun divisi Informasi dan Dokumentasi LBH-Jakarta mempunyai keinginan untuk menerapkan komputerisasi dalam sistem penanganan kasus. Adanya kelnginan untuk merancang sistem komputerisasi timbul karena kesulitan pengelolaan dan pengendalian aliran informasi dalam penanganan kasus.Dalam skripsi ini dibahas perancangan sistem infonnasi kepegawaian sebagai bagian dari sistem penanganan kasus di LBH-Jakarta. Dengan adanya sistem informasi kepegawaian yang berbasis komputer akan memudahkan manajemen dalam pendistribusian kasus pada pengacara dan perencanaan sumberdaya manusia (pengacara) agar proses penanganan kasus optimal.Perancangan sistem informasi kepegawaian yang berbasis komputer dilakukan dengan perancangan sistem dan prosedur dan kemudian perancangan basis data kepegawaian Basis data kepegawaian yang clirancang akan mendukung sistem inforrnasi kepegawaian untuk mencapai tujuan optimalisasi sistem penanganan kasus di LBH-Jakarta.Perancangan sistem informasi kepegawaian pada skripsi ini juga merupakan awal perancangan sistem informasi untuk model firma hukum."

"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kabinet perlu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif. Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu memiliki rancangan penanganan risiko teknologi informasi. Namun demikian, Setkab belum melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi sehingga risiko terkait teknologi informasi tidak teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan manajemen risiko teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Setkab. Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap risiko teknologi informasi di lingkungan Setkab. Analisis data menggunakan metode analisis tematik. Dalam penyusunan kerangka kerja manajemen risiko teknologi informasi Setkab, standar ISO 31000:2018 akan digunakan sebagai kerangka kerja utama, kemudian akan mengacu pada ISO/IEC 27005:2022 sebagai panduan aktivitas penilaian dan penanganan risiko, dan ISO/IEC 27002:2022 sebagai acuan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini menghasilkan 245 skenario risiko, 83 diantaranya perlu dimitigasi dan 162 risiko dapat diterima. Penelitian ini menghasilkan rancangan manajemen risiko yang diharapkan dapat membantu Setkab dalam mengelola risiko teknologi informasi secara sistematis.

---

The Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (Setkab) as a government institution that is responsible for managing cabinet management needs to implement information technology risk management effectively. In line with the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Permenpan RB) number 5 of 2020 concerning Guidelines for Risk Management for Electronic-Based Government Systems (SPBE), it is necessary to have a design for handling information technology risks. However, Setkab has not yet implemented information technology risk management, so information technology-related risks are not being identified. This study aims to develop a design for information technology risk management that is suitable for the needs and context of Setkab. The method used in the study is qualitative, collecting data through interviews, document analysis, and observation of information technology risks in the Setkab environment. Data analysis uses thematic analysis method. In developing the design for information technology risk management for Setkab, ISO 31000:2018 standard will be used as the main framework, then referring to ISO/IEC 27005:2022, as guidelines for risk assessment and risk treatment activities, and ISO/IEC 27002:2022 as the information security control reference. This research produced 245 risk scenarios, 83 of which needed to be mitigated and 162 risks were acceptable. This research produces a risk management design that is expected to help Setkab manage information technology risks systematically."